Claim Missing Document
Check
Articles

LEGAL PROTECTION OF CONSTITUTIONAL RIGHTS OF INDIGENOUS CHILDREN’S INDIGENOUS LEGAL COMMUNITIES IN MUSI RAWAS UTARA REGENCY, SOUTH SUMATERA PROVINCE Wawan Fransisco
PRANATA HUKUM Vol. 17 No. 2 (2022): Juli
Publisher : Law Faculty of Universitas Bandar Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36448/pranatahukum.v17i2.291

Abstract

A group of people who have the same feelings in a group, living in one place due to genealogy or geological factors is a Customary Law Community. the rules regarding rights and obligations on material and immaterial goods are already owned in their own customary law. the normative legal writing method because it examines statutory regulations, literature, and journals and papers related to the material under study, which consists of the types of data obtained in this study are secondary data, namely data obtained from library research and documentation, which is the results of research and processing of others, which are already available in literature or documentation. Protection for indigenous peoples as regulated in Article 28I paragraph (3) as well as in Article 18 B (2) of the 1945 Constitution and operational regulations are very necessary so that Indonesian legal order can be implemented properly. This problem is because the amendments to the 1945 Constitution at that time were laden with the interests of the administrators at that time. On the other hand, the state also recognizes and respects the rights of indigenous peoples, as well as on the other hand, they are required to fulfill the requirements to realize their rights.
Legal Development in Strengthening National Resilience Based on the Indonesian Constitution Wawan Fransisco; Fuchry Yahya; Fauzi Syam
LEGAL BRIEF Vol. 12 No. 4 (2023): October: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v12i4.875

Abstract

Legal development is not something that stands alone, but is integrated with development directions in other fields that require harmonization. Even though the direction of legal development is based on the outlines of ideas in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it requires alignment with the level of development of society that is envisioned to be created in the future.. This research was carried out using a normative juridical method which was carried out through a literature study which examined secondary data, namely statutory regulations, research results, scientific journals, study results and references. From the research results, it can be seen what the direction of legal development is and creating strong national resilience. There are still various legal loopholes, especially regarding laws and regulations that regulate territorial issues and state sovereignty. For this reason, law enforcement is a process that must be carried out in accordance with applicable laws and regulations without forgetting our conscience as humans. Law enforcement must be carried out in good faith to build a society with a legal culture.policies
ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA KONSUMEN DARI DAMPAK NEGATIF PRODUK MAKANAN YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA Wawan Fransisco
Law Journal (LAJOUR) Vol 1 No 1 (2020): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2020
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v1i1.37

Abstract

Food or food has a very important role for human life, because without human food can not survive to carry out daily activities. The problems that arise in the community that is the number of food beradar food products that cause negative impacts. The use of food engineering products can cause risks or negative impacts on human health, ethics or religion, even the environment. This is of course detrimental to consumers as those who consume food engineering products. Normative legal writing method because it examines the laws and regulations, literature, and journals as well as papers relating to the material examined, which consists of the type of data obtained in this study is secondary data that is data obtained from library research and documentation, which is a the results of research and processing of other people, which are already available in the form of literature or documentation. This research aims to determine the form of legal protection to consumers from the possible negative impacts of food engineering products and the task of guiding and supervising the implementation of consumer protection, the role of government also shapes what is meant by National Consumer Protection Agency (BPKN), Commercialization of food product engineering technology raises a variety of problems related to the responsibilities of business actors, Legal Sanctions against Business Actors If Consumers Are Losing Due To Consuming Foods That Contain Substance Dangerous, and government agencies.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSTITUSIONAL MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU ANAK DALAM (SAD) DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA PROVINSI SUMATERA SELATAN Wawan Fransisco
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i1.65

Abstract

Abstrak Sekumpulan manusia mempunyai kesan yang setara dalam bergerombol, tinggal dalam satu lingkungan diakibatkan keturunan atau faktor ilmu bumi merupakan MHA. aturan tentang kebebasan dan keharusan pada benda material dan immateril sudah dimiliki di dalam hukum adat mereka sendiri. metode penulisan hukum normatif karena meneliti peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal serta makalah yang berkaitan dengan materi yang di teliti, yang terdiri dari jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data skunder yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumnetasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk literatur atau dokumentasi. Perlindungan pada masyarakat adat yang diatur dalam Pasal 28I ayat (3) juga dalam Pasal 18 B (2) Undang Undang Dasar 1945 dan sangat perlu peraturan operasional agar tata hukum Indonesia bisa dilaksanakan dengan baik. Permasalahan ini dikarenakan perubahan Undang Undang Dasar 1945 saat itu sarat dengan Kepentingan pengusa waktu itu. Disisi lain, negara juga membenarkan dan menilai kebebasan masyarakat adat, begitu juga disamping itu mereka mensyaratkan sedemikian rupa dalam memenuhi persyaratan untuk mewujudkan hak-hak mereka.
STATUS HUKUM KORBAN BERTAHAN DAN MELAWAN PELAKU BEGAL HINGGA MENINGGAL Wawan Fransisco
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v3i1.80

Abstract

Demi keberlangsungan hidup dan tuntutan ekonomi yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang beraneka ragam seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan zaman yang cukup dinamis, sering kali manusia menghalalkan segala cara tanpa melihat norma-norma hukum yang berlaku di masyarakat. Hal ini dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi kelangsungan hidup di masyarakat. Salah satu bentuk kejahatan yang sekarang marak terjadi ialah kejahatan pembegalan (pencurian dengan kekerasan) yang dapat kita jumpai di televisi, media cetak, Media online dan sosial media sehingga timbul ketidaknyamanan dan ketidakadilan terhadap lingkungan sekitar. Seperti dalam keterangan tersebut terdapat kasus adanya pembelaan diri secara darurat terhadap diri sendiri atau orang lain untuk melindungi harta orang lain dan mempertahankan hak miliknya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Mengetahui status hukum korban bertahan dan melawan pelaku begal hingga meninggal di Indonesia, jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif dengan menggambarkan pembuktian dan akibat hukum terhadap korban yang melakukan pembunuhan pelaku pembegalan atas upaya pembelaan diri, sehingga tidak menguji hipotesa. Perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dalam kondisi terancam sehingga melakukan pembelaan diri secara darurat, sesuai dengan ketentuan pasal 48 dan 49 kitab undang-undang hukum pidana, korban tindak pidana pembegalan yang melakukan pembelaan diri terhadap pelaku begal itu tidak dapat dipidana, dikarenakan korban dapat melakukan pembelaan darurat sehingga mendapatkan alasan untuk penghapusan pidana yang mana dapat memperingan hukuman atau tidak terkena hukuman. Tetapi untuk melakukan pembelaan darurat tentunya ada beberapa hal yang harus dipenuhi yaitu:, a. adanya perbuatan, b. adanya sifat melawan hukum, c. kemampuan untuk bertanggung jawab, d. diancam pidana atau hukuman pidana.
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP PELASANAAN PERATURAN DAERAH OLEH DPRD KABUPATEN MUSI RAWAS Wijaya, Rena; Putranto, Rian; Fransisco, Wawan; Fuadi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 2 (2022): Law Journal (LAJOUR) OKTOBER 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v3i2.174

Abstract

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur bahwa DPRD kabupaten memiliki fungsi membentuk peraturan daerah kabupaten, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Pelaksanaan tugas dan wewenang pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan daerah merupakan hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pokok permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana analisis yuridis pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah oleh DPRD Kabupaten Musirawas dan apa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Musirawas. Metode penelitin ini adalah penelitian hukum normatif empiris, yang mengkaji aturan hukum atau norma dan penerapan aturan hukum dalam prakteknya di masyarakat, data yang digunakan dalam penelitian ini data primer dan sekunder, data primer berupa data dari responden dan data sekunder diperoleh dari data kepustakaan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa secara yuridis pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Musirawas telah dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Musirawas dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dan dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang menghambat dari segi internal dan eksternal.
Legal responsibility for the utilization of artificial intelligence that has occurred system error from the perspective of criminal law Fransisco, Wawan; Hafrida, Hafrida; Kusniati, Retno
Journal of Law Science Vol. 7 No. 1 (2025): January: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v7i1.6021

Abstract

Every advancement in artificial intelligence and every application built on it must be accompanied by considerations of law, ethics, and humanity. Complex legal issues are inextricably linked to this quick development. The purpose of this study is to determine, examine, and address the legal liability that results from defects in artificial intelligence. Criminal liability is the primary focus of the artificial intelligence issue. The report offers comprehensive insights into recent legal developments, regulatory initiatives, and suggestions to get over these challenges as a result of this investigation. As a result, this study advances knowledge of the legal dynamics surrounding AI legal liability and encourages more conversation in this field.
Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Rahmawati, Lilis; Fuadi, Ahmad; Fransisco, Wawan
PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 4 No. 3: April 2025
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/peshum.v4i3.8034

Abstract

Penelitian ini membahas kasus kejahatan yang melibatkan anak-anak, yang memunculkan tantangan bagi pengadilan untuk menjatuhkan hukuman yang sesuai namun tetap menjunjung prinsip hukum. Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1A menjadi fokus penelitian karena telah menangani berbagai kasus tindak pidana anak. Penelitian bertujuan untuk menilai efektivitas penerapan sanksi pidana anak dan memahami pertimbangan hakim dalam menetapkan hukuman. Melalui pendekatan perundang-undangan dan kasus, dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, ditemukan bahwa penerapan sanksi pidana anak di pengadilan tersebut sudah efektif berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, terdapat kelemahan, yakni anak tidak dapat dijatuhi hukuman denda, yang digantikan dengan pelatihan kerja. Pertimbangan hakim meliputi niat (mens rea), faktor-faktor yang memengaruhi anak, dan peran korban dalam tindak pidana.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR DAN LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KRIMINALITAS DI KOTA LUBUK LINGGAU Fransisco, Wawan
Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) Vol 24 No 2 (2019): Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) Agustus
Publisher : LPPM UNIVERSITAS BINA INSAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Semakin maraknya pemberitaan tentang kriminalitas yang terjadi, baik melalui media elektronik dan media lainnya hingga persepsi-persepsi dari kalangan masyarakat seakan tidak akan pernah habis untuk dibahas. Dalam perhitungan Badan Pusat Statistik, dalam 1 menit 32 detik terjadi 1 tindakan kriminal di Indonesia. Sementara itu, dari 100.000 orang di Indonesia 140 orang di antaranya beresiko terkena tindak kejahatan. Tingginya angka kriminalitas dipengaruhi oleh bebrapa faktor seperti pendidikan, hukum yang kurang tegas, tingginya tingkat pengangguran dan upah yang tidak memadai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui motif penyebab terjadinya tindakan kriminal di Kota Lubuklinggau dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan kriminal di Kota Lubuklinggau. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif dengan sifat penelitian yaitu explanatory. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder berupa data time series dari Badan Pusat Statistik dan lembaga terkait lainnya. Sedangkan sumber data lain yaitu data primer yaitu observasi yang dilakukan peneliti dan wawancara kepada beberapa pihak terkait. Metode analisis yang digunakan untuk data sekunder adalah Ordinary Least Square (OLS) dengan menggunakan regresi linier berganda. Adapun hasil penelitian ini bahwa secara parsial masing masing variabel tidak memeilki pengaruh terhadap kriminalitas yang terjadi di Kota lubuklinggau. Namun secara simultan secara bersama-sama keempat variabel yaitu pendidikan, pengangguran, PDRB dan pendapatan perkapita berpengaruh terhadap terjadinya kriminalitas di Kota Lubuklinggau. Hasil Koefisen determinasi dalam penelitian ini adalah 74,7%.
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MENJUAL PRODUK REKAYASA BERAS OPLOSAN Fransisco, Wawan
Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) Vol 24 No 3 (2019): Jurnal Media Ekonomi (JURMEK) Desember
Publisher : LPPM UNIVERSITAS BINA INSAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

MaiFood is a basic human need and its fulfill is a part of human rights. The food must always be available every time, and it should be in good quality, nutritious and the price should be affordable to the community. Certain system, which protect the producers and the consumers. is needed for reaching the fulfillment. In fact, there are some producers who conduct fraud in food business, namely by adding the chlorine to the food. This additive contain may harm the human health, so that food does not meet food quality standards. Based on above mentioned problems, this article will focus on the impact of the contaminated food for the health of consumers and the responsibility of the producers against loss suffered by consumers due to consumption of food (rice ) chlorine-containing materials. The impact of consuming food (rice), may cause cardiovascular disease, atherosclerosis, anemia, high blood pressure. The producers shall take responsibility by paying restitution to the consumer and the consumers do not need to prove the fault.