Claim Missing Document
Check
Articles

Found 31 Documents
Search

EVALUASI KEBIJAKAN KURIKULUM PELATIHAN TENAGA KERJA DI DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN BANDUNG BARAT Minawati, Rani Nur; Sarihati, Tati; Indah, Diani
KNOWLEDGE: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian dan Pengembangan Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia (P4I)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51878/knowledge.v5i3.6895

Abstract

ABSTRACT  High unemployment rate in the region necessitates labor training policies that not only enhance skills but also align with industry needs. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bandung Barat (Disnaker KBB), through the Balai Latihan Kerja (BLK), has organized various training programs, particularly in food and beverage processing as well as textiles and apparel. This study aims to evaluate the labor training curriculum policy, identify the challenges encountered, and formulate improvement efforts. The research employed a descriptive qualitative approach through in-depth interviews with Disnaker, BLK, industry representatives, and training participants. The findings reveal that while the training curriculum is fairly relevant in improving participants’ basic skills, there remains a gap with industry demands, particularly in terms of soft skills, work readiness, and work ethics. The main obstacles include limited facilities, a lack of instructors with industry experience, and weak coordination among stakeholders. Recommended efforts include improving infrastructure, involving industry in curriculum development, strengthening instructor capacity, and establishing an alumni monitoring system. These measures are expected to make labor training policies in Kabupaten Bandung Barat more effective, adaptive, and sustainable in enhancing human resource quality. ABSTRAK Tingginya tingkat pengangguran di daerah menuntut adanya kebijakan pelatihan tenaga kerja yang mampu meningkatkan keterampilan sekaligus relevan dengan kebutuhan industri. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bandung Barat (Disnaker KBB) melalui Balai Latihan Kerja (BLK) telah menyelenggarakan berbagai program pelatihan, khususnya di bidang pengolahan makanan dan minuman serta tekstil dan pakaian. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi kebijakan kurikulum pelatihan tenaga kerja, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan upaya perbaikan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara mendalam dengan Disnaker, BLK, perwakilan industri, serta peserta pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum pelatihan cukup relevan dalam meningkatkan keterampilan dasar peserta, namun masih terdapat kesenjangan dengan kebutuhan industri terutama pada aspek soft skills, kesiapan kerja, dan etos kerja. Hambatan utama mencakup keterbatasan sarana, kurangnya instruktur dengan pengalaman industri, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan. Upaya yang disarankan meliputi peningkatan sarana prasarana, keterlibatan industri dalam penyusunan kurikulum, penguatan kapasitas instruktur, serta pengembangan sistem monitoring alumni. Dengan langkah tersebut, kebijakan pelatihan tenaga kerja di Kabupaten Bandung Barat dapat lebih efektif, adaptif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Implementation of Agile Governance in Public Administration: A Case Study of Integrated Population Queue System in Bandung Regency Rachmawati, Emi; Sarihati, Tati
Journal of Law, Politic and Humanities Vol. 5 No. 6 (2025): (JLPH) Journal of Law, Politic and Humanities
Publisher : Dinasti Research

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jlph.v6i1.2317

Abstract

This study aims to analyse the application of Agile Governance in the Integrated Population Queue System service at the Population and Civil Registry Office of Bandung Regency, specifically through the use of the SAKEDAP application. Since the beginning of 2021, online services have been the main innovation in digitalising population administration services. However, the implementation of this system still faces challenges, especially the Q-Ban restriction that only accommodates 150 queues per day from 4,000 applicants. To overcome these obstacles, strategies such as expanding public information channels, recruiting information technology specialists, and strengthening the capacity of digital systems are needed. The research used a qualitative approach through participatory observation, in-depth interviews, and document analysis, to examine Agile Governance, namely Good Enough Governance, Business Driven, Human Focused, Quick Wins, The application of the Systematic and Adaptive Approach and Simple Design and Continuous Refinement. Beyond that, one additional dimension was found, namely responsiveness as a crucial element in supporting fast and transparent services. Responsiveness is interpreted as the ability of agencies to provide responsive assistance with clear information, thus strengthening the successful implementation of Agile Governance in digital public services that are inclusive and adaptive to community needs.
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK KEPOLISIAN DAERAH JAWA BARAT DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE Yurisna, Novie; Sarihati, Tati
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 1 (2025): Special Issue
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i1.676

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tata kelola pelayanan publik di Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) dalam perspektif good governance dan kepuasan masyarakat. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product), studi ini menyoroti implementasi enam prinsip utama good governance: transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, efisiensi, dan penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan melalui digitalisasi layanan seperti SIM dan SKCK online, masih terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan. Responsivitas petugas, partisipasi masyarakat, dan keadilan perlakuan menjadi tantangan utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Analisis kepuasan masyarakat menggunakan model SERVQUAL mengungkapkan bahwa dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy belum terpenuhi secara optimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan mekanisme pengaduan, serta pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan pelayanan publik. Dengan integrasi prinsip good governance dan pendekatan berbasis kepuasan masyarakat, pelayanan publik di sektor kepolisian dapat berkembang menjadi lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan
Kolaborasi Governance dalam Penyusunan Regulasi Desa Tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Kecamatan Ngamprah Andhani, Dewi; Rachmawati, Emi; Saputra, Ginanjar Wira; Yusri, Amri; Mulyasana, Dedi; Santosa, Pandji; Sarihati, Tati
Jurnal Pengabdian Tri Bhakti Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Pengabdian Tri Bhakti
Publisher : Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70825/jptb.v7i2.2372

Abstract

This community service program aimed to build a collaborative multi-stakeholder governance system for Indonesian Migrant Workers (PMI) protection through drafting Village Regulations (Raperdes) in Ngamprah Subdistrict. The main problems addressed were regulatory vacuum, low legal drafting capacity of village officials, absence of PMI data systems, minimal integration of PMI issues in village planning and budgeting, and weak cross-sectoral collaboration. Methods employed included legal drafting training, collaborative workshops, Focus Group Discussions (FGD) with stakeholders, development of manual and digital data templates, and advocacy for PMI issue integration in RKPDes and APBDes. Outputs included: draft PMI Protection Raperdes, training modules, PMI database system, assessment reports, and migrant village collaboration forums. The educational, collaborative, and local regulation-based approach proved effective in enhancing village capacity to protect PMI inclusively and sustainably.
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PERLINDUNGAN TINDAK KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA CIMAHI Susanti, Dian; Sarihati, Tati
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 2 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i2.678

Abstract

Penelitian dilatar belakangi oleh belum optimalnya Collaborative Governance Dalam Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Cimahi. Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti merumuskan masalah Bagaimana Collaborative Governance Dalam Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Cimahi. Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui, menganalisis, dan mendeskripsikan secara mendalam mengenai Collaborative Governance Dalam Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Cimahi. Proposisi Collaborative Governance Dalam Perlindungan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kota Cimahi akan berjalan optimal apabila memperhatikan model Collaborative Governance yang  terdiri dari Dinamika Kolaborasi, Tindakan Kolaborasi, dan Dampak Kolaborasi.  Metode penelitian yang digunakan adalah deskripstif kualitatif, sumber data diperoleh melalui sumber data sekunder dan sumber data primer, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan reduksi data, penyajian dan kesimpulan.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi dalam perlindungan tindak kekerasan terhadap anak di Kota Cimahi telah terbentuk, namun belum berjalan optimal akibat lemahnya komunikasi, terbatasnya SDM, serta belum terintegrasinya sistem informasi antar lembaga. Tindakan kolaborasi seperti penyuluhan dan pendampingan telah dilaksanakan namun belum merata. Dampak positif mulai terlihat dalam peningkatan kesadaran masyarakat, namun belum didukung oleh evaluasi kolaborasi yang sistematis. Penelitian ini menawarkan kontribusi teoritis dengan menambahkan aspek Teknologi Informasi sebagai penguatan kapasitas kolaboratif antar stakeholder. Simpulan menunjukkan pentingnya sistem digitalisasi dan penguatan evaluasi untuk perlindungan anak yang berkelanjutan.
Control Of the Distribution and Consumption of Alcoholic Beverages in the City of Medan Yusuf Nugraha, Rafli; Sarihati, Tati; Santosa, Pandji
Journal of Indonesian Rural and Regional Government Vol 9 No 2 (2025): Rural and Regional Government
Publisher : Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47431/jirreg.v9i2.681

Abstract

The control of alcohol distribution and consumption in Medan City is part of the local government's efforts to maintain social order and public health. This study aims to evaluate the effectiveness of policy implementation based on Hasibuan’s (2016) theory, which includes four stages: setting performance standards, measuring actual performance, comparing results with standards, and taking corrective actions. In addition, Nugroho’s (2018) policy control theory is used to examine aspects of monitoring, evaluation, and law enforcement. The findings indicate that control efforts have been carried out through enforcement operations, public education, and minor criminal court proceedings (tipiring). However, challenges such as illegal distribution via COD systems, limited resources, and low public awareness remain significant obstacles. Policy evaluation has not yet fully adapted to technological developments and new distribution patterns. Therefore, regulatory revisions, strengthened intersectoral coordination, and improved institutional capacity are needed to ensure more effective and sustainable alcohol control.
COLLABORATIVE GOVERNANCE PROSES PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT Triadi, Rahma; Saputra, Ginanjar Wira; Suarha, Cecep; Sarihati, Tati
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 12 No 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v12i1.5586

Abstract

This study analyzes the collaborative governance process in flood disaster management in Bandung Regency, West Java. The focus of the problem is the lack of optimal coordination among stakeholders in three stages of disaster management: preparedness, emergency response, and post-disaster recovery. The research objective is to analyze the dynamics of collaboration between government, community, NGOs, and private sector using the theoretical framework of Ansell and Gash's (2008) model. The research method uses a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews, field observations, and document analysis. The results show that collaborative governance in Bandung Regency faces challenges in terms of sub-optimal face-to-face dialogue, low levels of trust, sectoral task orientation, and limitations in human resources and budget. However, there are supporting factors such as effective communication, stakeholder commitment, and utilization of Smart Disaster technology. This research provides novelty in the form of an integrative collaborative model based on Dynamic Governance that is adaptive and innovative to improve the effectiveness of disaster management in Indonesia.
Bridging Digital Divides: Multi-Level Governance Transformation and Poverty Reduction in Post-Pandemic Indonesia Sarihati, Tati; Devianty, Tia
Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Vol 10, No 1 (2026): Jurnal Manajemen Pelayanan Publik
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jmpp.v10i1.68039

Abstract

The COVID-19 pandemic accelerated digital governance transformation worldwide, yet systematic evidence on its effectiveness for poverty reduction within developing countries' complex multi-level governance (MLG) systems remains limited. This study investigates how digital transformation in MLG coordination affects poverty reduction effectiveness in post-pandemic Indonesia (2020–2024). Employing a Systematic Review with Thematic and Bibliographic Analysis (SR-TBA) — integrating a PRISMA-compliant systematic review, inductive thematic synthesis, supplementary keyword co-occurrence visualisation, and expert validation from eight governance practitioners — we screened 294 Scopus records and retained 32 studies meeting rigorous inclusion criteria. Five thematic clusters were identified: Digital Governance Infrastructure, Social Protection Systems Digitalisation, Multi-Level Coordination Mechanisms, Community Empowerment, and Pandemic Response Acceleration. Based on the reviewed studies, 81.3% reported positive associations between digital interventions and poverty-reduction indicators. However, nearly half the corpus raised financial sustainability concerns, and expert triangulation revealed systematic divergence between academic and practitioner framings of coordination outcomes. Three theoretical contributions are advanced: a Conditional Effectiveness Framework specifying jointly necessary preconditions for durable gains; a Structured Optimism Bias thesis explaining field-level evidence distortion; and a Sustainability Trap mechanism localised to the Indonesian post-pandemic context. Findings carry direct implications for lifecycle-oriented programme design, geographic differentiation in digital investment, and social protection targeting policy.
Analisis Faktor Persepsi Manfaat Dan Kemudahan Dalam Adopsi E-Retribusi Pasar: (Studi Literatur Berbasis Technology Acceptence Model Di Kota Bandung) Dewi Nurmala Sari; Ajeng Kusuma Andaning; Ayu Widowati Johannes; Tati Sarihati
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) Vol. 12 No. 1 (2025): JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
Publisher : Program Studi Keuangan Publik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jekp.v12i1.5548

Abstract

ABSTRACT Digitizing market levies through the e-retribution system is a key strategy for the Bandung City Government to improve transparency, accountability, and Regional Original Revenue (PAD). However, the system's success depends not only on technological infrastructure but also on the acceptance of market traders as primary users. This article aims to analyze the factors of perceived usefulness (PU) and perceived ease of use (PEOU) in the adoption of e-market levies in Bandung City, as well as to identify external barriers influencing technology acceptance. The method used is a systematic literature review using the PRISMA approach, analyzing 23 selected primary and secondary documents (published between 2018 and 2024) using thematic analysis techniques based on Davis's (1989) Technology Acceptance Model (TAM) framework. The findings indicate that PU and PEOU are the primary determinants of acceptance, but their effectiveness is significantly mediated by three external factors: (1) training intensity and methods, (2) level of trust in the system and institutions, and (3) disparities in digital literacy between generations. Bandung City's Regional Original Revenue (PAD) data (2021–2024) shows an increase in the contribution of e-retribution from 44% to 90%, but resistance persists, particularly among older vendors who find the system complicated and unuser-friendly. Theoretically, this study extends the TAM model by integrating contextual variables such as digital literacy, institutional trust, and community mentoring models relevant to the context of local e-government and non-technical user groups in developing countries. Practically, these findings recommend evidence-based policies: (1) redesigning the e-retribution application using universal design principles; (2) institutionalizing the "Market Digital Ambassador" program as a peer-to-peer mentoring model; (3) ongoing audio-visual-based training; and (4) developing a backup system and a real-time transparency dashboard to restore trust after a technical incident. This study emphasizes that successful digital transformation must be human-centered, not just technology-centered. Keywords: Market e-retribution, Technology Acceptance Model, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use ABSTRAK Digitalisasi retribusi pasar melalui sistem e-retribusi menjadi strategi kunci Pemerintah Kota Bandung dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, keberhasilan sistem tidak hanya bergantung pada infrastruktur teknologi, melainkan pada penerimaan pedagang pasar sebagai pengguna utama. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor persepsi manfaat (Perceived Usefulness/PU) dan persepsi kemudahan (Perceived Ease of Use/PEOU) dalam adopsi e-retribusi pasar di Kota Bandung, serta mengidentifikasi hambatan eksternal yang memengaruhi penerimaan teknologi. Metode yang digunakan adalah studi literatur sistematis (systematic literature review) dengan pendekatan PRISMA, menganalisis 23 dokumen primer dan sekunder terpilih (publikasi 2018–2024) melalui teknik analisis tematik berbasis kerangka Technology Acceptance Model (TAM) Davis (1989). Temuan menunjukkan bahwa PU dan PEOU merupakan determinan utama penerimaan, namun efektivitasnya dimediasi secara signifikan oleh tiga faktor eksternal: (1) intensitas dan metode pelatihan, (2) tingkat kepercayaan terhadap sistem dan institusi, serta (3) disparitas literasi digital antar generasi. Data PAD Kota Bandung (2021–2024) menunjukkan peningkatan kontribusi e-retribusi dari 44% menjadi 90%, namun resistensi tetap ada, terutama di kalangan pedagang usia lanjut yang merasa sistem rumit dan tidak ramah pengguna. Implikasi teoretis, penelitian ini memperluas model TAM dengan mengintegrasikan variabel kontekstual seperti literasi digital, kepercayaan institusional, dan model pendampingan komunitas yang relevan dalam konteks e-government lokal dan kelompok pengguna non-teknis di negara berkembang. Implikasi praktis, temuan ini merekomendasikan kebijakan berbasis bukti: (1) redesain aplikasi e-retribusi dengan prinsip universal design; (2) institusionalisasi program “Duta Digital Pasar” sebagai model pendampingan peer-to-peer; (3) pelatihan berkelanjutan berbasis audio-visual; dan (4) pembangunan sistem backup serta dashboard transparansi real-time untuk memulihkan kepercayaan pasca-insiden teknis. Penelitian ini menegaskan bahwa transformasi digital yang sukses harus berpusat pada manusia, bukan hanya pada teknologi. Kata Kunci: e-retribusi pasar, Technology Acceptance Model, Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP SERVQUAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PEMERINTAHAN Luthfi Natsir; Pandji Santoso; Tati Sarihati
aspirasi Vol. 16 No. 1 (2026): Februari 2026
Publisher : Universitas Wiralodra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/aspirasi.v16i1.153

Abstract

This study aims to analyze the application of SERVQUAL principles in public services in Indonesia through a literature review method. Data was collected by reviewing various national and international scientific articles indexed in Scopus and other reputable journals to identify gaps, developments, and practices in public service quality. The results of the analysis show: 1) tangibles emphasize the importance of modernizing facilities and infrastructure, 2) reliability focuses on the digitization of services, 3) responsiveness concerns accelerating response times through the use of technology, 4) assurance emphasizes improving competence and transparency of procedures, and 5) empathy highlights the importance of personal communication and humanistic attention. This study concludes that the application of SERVQUAL provides a comprehensive framework for understanding public service quality, while offering theoretical implications for the development of science and practical implications in the form of strategies to strengthen government services oriented toward public satisfaction. The limitation of this study lies in its literature-based nature, so further research is recommended to conduct empirical testing involving broader and more in-depth field data.