Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.693
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman AL-HUKAMA´ Risâlah, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam Al-Daulah : Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam Living Islam: Journal of Islamic Discourses LOYALITAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MUSHAF: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan Maliyah : Jurnal Hukum Bisnis Islam Al-Manahij : Jurnal Kajian Hukum Islam SOSIO YUSTISIA Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law
Nafi' Mubarok
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 35 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

 1   2   3   4 
Implementasi Fiqh Jinayah dalam Qanun Nanggroe Aceh Darussalam: Suatu Tinjauan Historis, Yuridis, Filosofis dan Sosiologis Mubarok, Nafi'
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 7 No. 2 (2021): Desember 2021
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2021.7.2.336-360

Abstract

This article describes the implementation of fiqh jinayah in the national criminal law system. The discussion focused on: (1) the existence of fiqh jinayah in Indonesia's national criminal law and (2) the implementation of fiqh jinayah in Indonesia in the Qanun of Nanggroe Aceh Darussalam. At the end of the article, it is concluded that the study of the implementation of fiqh jinayah in the Qanun NAD can be accomplished by examining the existence and implementation of several aspects. In the aspect of historical existence, fiqh jinayah has been an entity of NAD people's life for a long time, and juridically, fiqh jinayah is one of the sources of material law for the formation and renewal of national criminal law, in addition to legal recognition and regulation of fiqh jinayah. While in the implementation aspect, the application of fiqh jinayah philosophically assumes values ​​that exist and adapt to the conditions of the Indonesian legal system. Sociologically some situations support the implementation of fiqh jinayah in the NAD Qanun; in addition, the application of fiqh jinayah has proven to be effective. as an effort to protect the community in minimizing the occurrence of crime.
Analisis Kriminologis terhadap Korelasi Masa Pandemi Covid-19 dengan Kejahatan Harta Benda dan Kejahatan Properti di Wilayah Polrestabes Kota Surabaya Mubarok, Nafi'; Rifqi, Moh. Jazil
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 8 No. 2 (2022): Desember 2022
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2022.8.2.244-269

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah analisis kriminologis terhadap korelasi masa pandemi Covid-19 dengan kejahatan harta benda dan kejahatan properti di wilayah Polrestabes Kota Surabaya” akhir dari tulisan ini menyimpulkan tiga hal. Pertama bahwa data statistic trend kejahatan selama masa pandemic covid-19 di Polrestabes Wilayah Surabaya mengalami peningkata, jika difokuskan pada nomor (1) Curat (pencurian dengan pemberatan), (2) Curas (pencurian dengan kekerasan), dan (3) Curanmor (pencurian kendaraan bermotor). Kedua, terdapat berbagai faktor yang melatar belakangi tren naiknya kejahatan di masa Pandemic Covid-19 di wilayah Polrestabes Surabaya, antara lain: (1) faktor ekonomi, (2) lingkungan sosial pelaku, (3) lokasi dilakukannya kejahatan, (4) faktor mitasi, dan (50 faktor korban, dikarenakan semisal korban yang memberikan peluang untuk terjadinya kejahatan, atau kelemahan biologis dan psikologis dari korban. Ketiga, peningkatan angka kejahatan di Surabaya pada masa pandemi Covid-19 dengan mendasarkan pada aspek ekonomi sebagai faktor utama adalah tidak bisa dibenarkan, karena masih adanya faktor-faktor lain yang bisa memicu peningkatan tersebut.
Perlindungan Hukum Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Perspektif Fiqh Jinayah Mubarok, Nafi'
Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam Vol. 9 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : Islamic Criminal Law Study Program, Faculty of Sharia and Law, Sunan Ampel State Islamic University Surabaya, Surabaya, East Java, Indonesia.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/aj.2023.9.2.195-218

Abstract

Tujuan dari penulisan artikel ini adalah mendeskrisikan dan menganalisa bentuk konkrit perlindungan hukum bagi anak, khususnya Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH), baik dalam hukum pidana positif maupun dalam Hukum Pidana Islam. Di akhir tulisan disimpulkan bahwa dasar hukum perlindungan hukum ABH secara internasional adalah Convention of Rights of Child 1989, sedangkan secara nasional adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara spesifik terdapat dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berikutnya, bentuk konkrit perlindungan kepada ABH adalah pemberian kekhususan pada pelaku pidana anak, berupa: (1) hak-hak anak dalam proses peradilan pidana,  (2) pengaturan secara tegas mengenai keadilan restoratif dan diversi, (3) penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak, (4) adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Sedangkan, dalam Hukum Pidana Islam status ABH terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan “terhapusnya sanksi pidana” bagi pelaku jarimah, yang terkait dengan dua unsur, yaitu: (1) memiliki daya pikir (iradah) dan (2) memiliki pilihan (ikhtiyar). Sehingga, anak yang belum baligh ketika melakukansuatu jarimah tidak bisa dikenakan sanksi pidana, dan jika ada kerugian perdata maka sanksi perdata bisa dibebankan kepada orang tua atau walinya. Namun hakim bisa menjatuhkan sanksi sebagai pengajaran, jika dianggap berguna bagi anak tersebut.
Disparitas Putusan Hakim dalam Kasus Nikah Siri Mubarok, Nafi'
Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam Vol. 6 No. 2 (2016): Oktober 2016
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.538 KB) | DOI: 10.15642/ad.2016.6.2.504-532

Abstract

Abstract: this article discusses disparity of court verdict in unregistered marriage cases. The abundance of unregistered marriage is caused by among other things by the obscurity of legal substance of unregistered marriage. Admittedly, unregistered marriage has cause negative impacts, especially to wives and children. The obscurity is located not only is norms, but also in of legal substance as passed by judges. This, in turn, causes legal contradiction. Therefore, there should be a uniformity of judge decree that will provides solution for this case, either consider unregistered marriage as legal or illegal. Looking at the centrality of court verdict as providing vacuum of law and a tool of social engineering. Therefore, there will be legal certainty on unregistered marriage. Keywords: judge verdict, unregistered marriage, legal certainty Abstrak: Artikel ini membahas tentang disparitas putusan hakim tentang kasus nikah siri. Banyaknya perilaku nikah siri, salah satunya disebabkan karena adanya kesamaran substansi hukum dari nikah siri, sedangkan nikah siri sendiri telah banyak menimbulkan dampak buruk, terutama bagi anak dan isteri. Kesamaran substansi hukum ini tidak hanya dalam tataran norma saja (hukum in abstracto), tetapi juga dalam tataran putusan hakim (hukum in concreto), dengan adanya ketidakseragaman putusan hakim dalam nikah siri, bahkan cenderung kontradiktif. Karena itu perlu adanya kondisi ideal berupa putusan hakim yang memberikan solusi dengan memberikan keseragaman putusan berupa “nikah siri merupakan nikah yang sah”, atau “nikah siri merupakan nikah yang tidak sah”. Hal ini dengan melihat posisi strategis dari putusan hakim yang berfungsi sebagai “pengisi kekosongan hukum” dan “a tool of social engineering”. Dengan demikian akan terwujud kepastian hukum dari nikah siri. Kata Kunci: putusan hakim, nikah siri, kepastian hukum
Pembentukan Budaya Hukum di Pondok Pesantren dalam Perspektif Maqasid Shari’ah Mubarok, Nafi; Sanuri, Sanuri
Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam Vol 28 No 2 (2025): Al-Qanun, Vol. 28, No. 2, Desember 2025
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alqanun.2025.28.2.218-230

Abstract

Juvenile delinquency is not a new phenomenon; in fact, it tends to increase and is a concern. On the other hand, Islamic boarding schools are considered capable of being an important instrument that can be used as a tool to solve adolescent problems, which in this context is minimizing and anticipating juvenile delinquency. This paper presents a framework for analyzing the formation of legal culture in Islamic boarding schools, drawing on the theory of Maqasid Shari'ah. The results of this paper are that the formation of legal culture in Islamic boarding schools is achieved by consistently strengthening the power of conscience, coupled with faith, to lead to good things, so that education is not only the transfer of knowledge but also forms people with high awareness, by improving the aspect of discipline. Furthermore, from the perspective of the theory of maqasid al-shari'ah', legal culture in Islamic boarding schools can be understood, one of which is the relationship between kiai and santri from the perspective of  hifz al-din, which has a significant contribution to legal culture in Indonesia. This is because kiai, as educators and role models, help instill deep religious values in students. In addition, Kiai, as educators and role models, help instill deep religious values in students.  
Co-Authors Abdul Aziz Abdul Kadir Abu Bakar Abu Bakar Ahmad Izzuddin Khotami Elva Imeldatur Rohmah Fadilah, Alniatul Kholid, Ibrahim Nasrullah M. Sulthon, M. Mamluchah, Laila Mochammad Tommy Kusuma Muhammad Saleh Muhammad Wahid Abdullah Musafa’ah, Suqiyah Musyarrofah Najma, Dzatan Rifqi, Moh. Jazil Sanuri Sanuri Syafaat, Abdul Kholiq Yoga Irama