Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.497
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Mustakim Mustakim
Universitas Syiah Kuala
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK KERAMIK LANTAI YANG MENGANDUNG CACAT TERSEMBUNYI DI KOTA BANDA ACEH Yoga Arief Indriansyah; Mustakim Mustakim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pasal  1  angka  1  Undang-Undang  Nomor  8  Tahun  1999  tentang  Perlindungan  Konsumen  (UUPK) menyebutkan  perlindungan  konsumen  adalah  segala  upaya  yang  menjamin  adanya  kepastian  hukum  untuk memberi  perlindungan  kepada  konsumen.  Didalam  pasal  4  huruf  h  tentang  hak  konsumen  yaitu  hak  untuk mendapatkan  kompensasi,  ganti  rugi  dan/atau  penggantian,  apabila  barang  dan/atau  jasa  yang  diterima  tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Tetapi didalam kenyataannya hukum perlindungan konsumen terkait penjualan keramik lantai yang cacat tersembunyi belum terlaksana sebagaimana yang diatur didalam  peraturan  perundang-undangan.  Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk  menjelaskan  perlindungan  hukum bagi  konsumen  yang  dirugikan  atas  pembelian  keramik  yang  mengandung  cacat  tersembunyi,  faktor  yang menyebabkan  pelaku  usaha  tidak  bertanggung  jawab  atas  kerugian  konsumen,  serta  upaya  apa  yang  dapat dilakukan  oleh  konsumen  terhadap  kerugian  pembelian  keramik  yang  mengandung  cacat  tersembunyi.  Jenis metode  yang  digunakan  dalam  artikel  ini  adalah  yuridis  empiris  yaitu  penelitian  kepustakaan  dan  lapangan, penelitian  lapangan  untuk  mendapatkan  data  primer  yang  diperoleh  langsung  dari  informan  dan  responden melalui  wawancara    dan  penelitian  kepustakaan  untuk  memperoleh  data  sekunder  yaitu  mengkaji  peraturan perundang-undangan  dan  buku-buku.  Berdasarkan  hasil  penelitian,  diketahui  bahwa  perlindungan  hukum terhadap  konsumen  dalam  penjualan  keramik  yang  cacat  tersembunyi  belum  sesuai  dengan  yang  telah ditentukan  didalam  UUPK.  Faktor  penyebab  pelaku  usaha  tidak  melaksanakan  tanggung  jawab  adalah  faktor pelaku usaha mencari keuntungan, kurangnya kesadaran pelaku usaha, pelaku usaha tidak teliti, serta kurangnya peran pemerintah daerah dalam memberikan sarana dan prasarana. Upaya bagi konsumen yang dirugikan dapat bermusyawarah  kepada  pelaku  usaha  dan  konsumen  dapat  juga  mengajukan  gugatan  dipengadilan  atau  diluar pengadilan  dengan  bantuan  Yayasan  Perlindungan  Konsumen  Aceh  (YaPKA)  atau  Badan  Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana yang diatur didalam pasal 45 UUPK. Disarankan kepada konsumen untuk  membuat  perjanjian  dengan  pelaku  usaha  sebelum membeli  keramik  agar  hak-hak  konsumen  tidak  dia- baikan  dan  bagi  konsumen  yang  dirugikan  dapat  komplain  pada  pelaku  usaha  atau  dapat  meminta  bantuan Yayasan Perlindungan Konsumen Aceh (YaPKA) agar hak-hak konsumen dilindungi dan mendapat ganti keru- gian yang layak.
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNA JASA STUDIO REKAMAN (SUATU PENELITIAN DI KOTA BANDA ACEH) Ridho Brilian Laksamana; Mustakim Mustakim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 2: Mei 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna jasa studio rekaman di Kota Banda Aceh, tanggung jawab pelaku usaha studio rekaman terhadap konsumen yang mengalami pelanggaran hak atas konsumen pengguna jasa studio rekaman di Kota Banda Aceh, dan bagaimana penyelesaian sengketa konsumen atas pelanggaran hak konsumen pengguna jasa studio rekaman di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen di Kota Banda Aceh masih sangat lemah. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran konsumen dan pelaku usaha akan hak dan kewajibannya, disamping itu faktor lain adalah kurangnya peran pemerintah dan instansi terkait dalam mengedukasi masyarakat terkait UUPK. Pertanggung jawaban pelaku usaha studio rekaman dan konsumen belum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, hal ini dikarenakan ketidaktahuan konsumen dan pelaku usaha akan keberadaan UUPK sehingga konsumen tidak memperoleh kepastian hukum. Penyelesaian Sengketa Konsumen di Banda Aceh belum sesuai dengan UUPK, bentuk perlindungan yang diberikan oleh UUPK yaitu upaya preventif dan represif, namun yang terjadi di Wilayah Banda Aceh, tidak ada satupun konsumen pengguna jasa studio rekaman yang melaporkan pelanggaran yang terjadi atas kerugian yang diderita. Hal ini menyebabkan tidak adanya tindakan hukum kongkret dari penegak hukum. Disarankan kepada konsumen untuk menjadi konsumen cerdas, kepada pelaku usaha diharapkan dapat melakukan usahanya berlandaskan asas-asas UUPK, untuk pemerintah diharapkan dapat terus mengedukasi masyarakat terkait pentingnya UUPK agar tidak terjadi pelanggaran yang dapat merugikan konsumen.Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pengguna Jasa, Studio Rekaman.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK DI LUAR PENGADILAN (Suatu Penelitian di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah) LEGAL PROTECTION IN THE PROCESS OF ADOPTING A CHILD OUTSIDE THE COURT (A Research in the District Bukit Bener Meriah) Rizkina Mewahni; Mustakim Mustakim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 1: Februari 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pelaksanaan pengangkatan anak diatur dalam “Undang-UndangNomor 35Tahun2014” Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun2002 Tentang PerlindunganAnak Jo PeraturanPemerintah Republik Indonesia “Nomor 54Tahun2007 Tentg Pelksanaan PengangktanAnak. Penelitian inibertujuan utuk megetahui prosedur pengagkatan anakdalam masyarakat adat di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, faktor penyebab masyarakat melakukn pengagkatan anak tanpapenetapan pengadilan, serta akibat hokum terhadap anak angkat yang tidak ditetapkan oleh pengadilan.Jenis penelitian yng digunakanadalah penelitian yuridisempiris. Peelitian inidilakukan degan cara mecockn bahan-bahan hukum (yng merupakan datasekunder) dngan dataa primere yag diperolehdari penelitian lapangan yakni dari hasil wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan atas adat kebiasaan yang timbul pada masyarakat sesuaidenganPsal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor “54 Tahun2007” Tentang Pengangkatan Anak, namun tidak melalui penetapan pengadilan. Disarankan agar peraturan yang dibuat oleh pemerintah harus memiliki sanksi mengenai akibat hokum apabila orang tua angkat mendaftarkan anak angkat sesuai nama mereka bukan nama orang tua kandung anak angkat, dan juga pemerintah harus melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai peraturan pengangkatan anak yang harus dihadiri oleh seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut dan pendaftaran akta kelahiran beserta Kartu Keluarga (KK) anak tersebut harus sesuai dengan rekomendasi bidan setempatKata Kunci : Perlindungan Hukum,Pengangkatan Anak
TANGGUNG JAWAB PANTI ASUHAN DALAM MEMBERI PELAYANAN TERHADAP ANAK ASUHNYA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1979 (Suatu Penelitian di PantiAsuhan Kota Banda Aceh) Mira Eriyani; Mustakim Mustakim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 4: November 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak – Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Pengaturan tersebut mengatur tentang hak-hak anak asuh. Kenyataannya ketiga panti asuhan tidak melaksanakan tanggung jawab dalam memberikan pelayanan sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang tersebut, dikarenakan Panti Asuhan menjalankan tugas perlindungan anak hanya untuk menghindarkan anak dari keterlantaran, eksploitasi dan kekerasan semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab Panti Asuhan dalam memberikan pelayanan kesejahteraan terhadap anak asuhnya tidak sesuai sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Bentuk pemenuhan pelayanan panti asuhan hanya memberikan hak-hak anak di panti asuhan dalam bentuk kebutuhan primer (pokok). Sedangkan untuk pemenuhan sarana dan prasarana hak anak asuh masih kurang dalam pemenuhannya. Upaya panti asuhan dalam member pelayanan terhadap hak-hak anak asuhnya yaitu perlu meningkatkan pelayanan, menambah jumlah pengasuh,dan mencari sumber dana baik dari beberapa pihak yang mendukung kegiatantersebut atau pihak donatur.Kata Kunci : Panti Asuhan, Tanggung Jawab, Pelayanan
PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HAK CIPTA KARYA ARSITEKTUR YANG DIBUAT BERDASARKAN PESANAN SESUAI PASAL 36 UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Muhammad Rizky; Mustakim Mustakim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Abstrak : Menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), menyebutkan bahwa kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan. Berdasarkan Pasal tersebut maka selama tidak diperjanjikan lain seharusnya hak-hak yang terdapat didalam karya arsitektur tetap berada pada arsitek. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 36 UUHC terhadap arsitek yang menghasilkan karya arsitektur di Banda Aceh, hambatan dalam pelaksanaan Pasal 36 UUHC dan bentuk pelindungi bagi arsitek yang telah menghasilkan karya arsitektur. Metode yang dipergunakan pada penulisan ini adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 36 UUHC tidak dilaksanakan dalam hubungan kerja antara arsitek dan pengguna jasa arsitek, sehingga pengguna jasa arsitek bebas melakukan apapun atas karya arsitektur tersebut seperti diperbanyak, diubah atau bahkan dijual tanpa memberi tahu penciptanya. Hambatan dalam pelaksanaan Pasal 36 UUHC disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan sosialiasi UUHC terhadap arsitek dan pengguna jasa arsitek serta pola pikir pengguna jasa arsitek yang beranggapan apabila telah dibayar maka karya arsitektur tersebut beralih langsung ke pengguna jasa. Bentuk perlindungan yang diberikan oleh UUHC yaitu upaya preventif dan represif, namun yang terjadi di Wilayah Banda Aceh, tidak ada satupun arsitek yang melaporkan pelanggaran yang terjadi atas karya arsitektur yang telah diciptakan. Hal ini mengakibatkan tidak adanya tindakan hukum yang kongkret dari penegak hukum. Saran dari peneliti kepada arsitek, konsultan arsitek dan pengguna jasa arsitek seharusnya lebih mempelajari secara mendalam setiap ketentuan yang terdapat didalam Undang-Undang Hak cipta agar tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dapat merugikan arsitek.Kata Kunci : Hak Cipta, Karya Arsitektur, Perlindungan
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PROSES PENGANGKATAN ANAK DI LUAR PENGADILAN (Suatu Penelitian di Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah) Rizkina Mewahni; Mustakim Mustakim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 5, No 3: Agustus 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak  -  Pelaksanaan  pengangkatan  anak  diatur  dalam  “Undang-UndangNomor  35Tahun2014”  Tentang Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor23  Tahun2002  Tentang  PerlindunganAnak  Jo  PeraturanPemerintah Republik  Indonesia  “Nomor  54Tahun2007  Tentg  Pelksanaan  PengangktanAnak.  Penelitian  inibertujuan  utuk megetahui  prosedur  pengagkatan  anakdalam  masyarakat  adat  di  Kecamatan  Bukit  Kabupaten  Bener  Meriah, faktor  penyebab  masyarakat  melakukn  pengagkatan  anak  tanpapenetapan  pengadilan,  serta  akibat  hokum terhadap  anak  angkat  yang  tidak  ditetapkan  oleh  pengadilan.Jenis  penelitian  yng  digunakanadalah  penelitian yuridisempiris. Peelitian inidilakukan degan cara mecockn bahan-bahan hukum (yng merupakan datasekunder) dngan  dataa  primere  yag  diperolehdari  penelitian  lapangan  yakni  dari  hasil  wawancara.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan atas adat kebiasaan yang timbul pada masyarakat sesuaidenganPsal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor “54 Tahun2007” Tentang  Pengangkatan  Anak,  namun  tidak  melalui  penetapan  pengadilan.  Disarankan  agar  peraturan  yang dibuat oleh pemerintah harus memiliki sanksi mengenai akibat hokum apabila orang tua angkat mendaftarkan anak  angkat  sesuai  nama  mereka  bukan  nama  orang  tua  kandung  anak  angkat,  dan  juga  pemerintah  harus melakukan  sosialisasi  terhadap  masyarakat  mengenai  peraturan  pengangkatan  anak  yang  harus  dihadiri  oleh seluruh masyarakat yang ada di desa tersebut dan pendaftaran akta kelahiran beserta Kartu Keluarga (KK) anak tersebut harus sesuai dengan rekomendasi bidan setempat Kata Kunci : Perlindungan Hukum,Pengangkatan Anak  Abstract– The adoption of child is regulated in Act Number 35of 2014 concerning Amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Goverment Regulation of the Republic of Indonesia Number  54  of    2007  concerning  Implementation  of  Adoption  of  Children.  This  study  aims  to  determine  the procedure for adoption of children in indigenous communities in the Bukit District of Bener Meriah , the factors that cause people to adopt children without a court ruling, and the legal consequences of adopted children who are not determined by the court. The type of research used is empirical juridical research. This research was conducted by combining legalmaterials (whichare secondarydata) withprimary dataobtained from fieldresearch namelyfrom the resultsof interviews. Thresults of the study showed that adoption of children carried out by the community based on customs that arise in the community in accordance with Article 19 Republic of Indonesia Government  Regulation  Number  54  Year  2007  Concerning  Appointment  of  Children,  but  not  through a  court ruling.  It  is  recommended  that  regulations  made  by  the  government  must  have  sanctions  regarding  the consequences  of  law  if  foster  parents  register  adopted  children  according  to  their  names  not  the  names  of adopted  parents'  biological  parents,  and  also  the  government  should  conduct  socialization  to  the  community regarding  the  adoption  regulations  for  children  to  be  attended  by  all  people  who  in  the  village  and  the registration  of  the  birth  certificate  along  with  the  child's  Family  Card  (KK)  must  be  in  accordance  with  the recommendation of the local midwife Keywords: Legal Protection, Adoption of Children
TANGGUNG JAWAB PT. TELKOMSEL ATAS KERUGIAN PELANGGAN AKIBAT TINDAKAN PIHAK KETIGA DALAM PENYEBARAN INFORMASI YANG MENYESATKAN (Suatu Tinjauan Menurut Pasal 1365 KUH Perdata) Fajriatul Tivani Haridhy; Mustakim Mustakim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 1: Februari 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 1365 ayat (1) KUH Perdata menentukan seseorang yang menimbulkan kerugian pada pihak lain harus mengganti kerugian yang ditimbulkannya itu, (2) bahwa setiap orang bertanggungjawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga oleh kelalaiannya. Dan juga diatur dalam pasal 68 Peraturan Pemerintah No.52 Tahun 2000 tentang Penyelenggara Telekomunikasi. Demikian halnya perusahaan Telkomsel dalam memberikan pelayanan harus memberikan perlindungan terhadap pelanggan yang dirugikan. Dalam kenyataannya banyak pelanggan Telkomsel yang dirugikan tidak ada perlindungan hukum dari pihak Telkomsel.  Penelitian bertujuan menjelaskan faktor-faktor yang mengakibatkan pihak ke 3 (tiga) dapat mengakses informasi pribadi pelanggan Telkomsel, menjelaskan bentuk kerugian yang dialami oleh pelanggan akibat penyebaran informasi yang menyesatkan, menjelaskan upaya perlindungan yang harus diberikan oleh PT. Telkomsel terhadap pelanggan yang mengalami kerugian. Data diperoleh melalui kepustakaan, peraturan perundangan-undangan serta penelitian lapangan dengan mewawancarai informan dan respoden. Hasil penelitian menunjukkan faktor yang mengakibatkan pihak ketiga dapat mengakses informasi pelanggan yaitu; persyaratan yang sangat mudah untuk jenis kartu tertentu, Telkomsel hanya mementingkan keuntungan, kurangnya pengawasan, adanya dorongan dari pihak ketiga untuk melakukan penipuan. Kerugian yang timbul berupa materil dan imateril, materil terkait dengan finansial, sedangkan kerugian imateril seperti SMS ancaman dan gangguan yang mengakibatkan terganggunya pelanggan secara psikis. Upaya perlindungan yang harus dilakukan oleh Telkomsel menerapkan persyaratan yang ketat tidak hanya untuk jenis kartu tertentu, memberikan pengawasan melakukan tindakan hukum terhadap nomor pihak ketiga yang merugian pelanggan. Disarankan Kepada Pihak Telkomsel memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal kepada pelanggan.Kata Kunci; Tanggung jawab, Kerugian, Tindakan, Informasi yang menyesatkan 
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA BIDANG PERTANAHAN MELALUI MEDIASI (Suatu Penelitian Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan) Akhyar Sirajuddin; Mustakim Mustakim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 3: Agustus 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak- Pasal 1 Angka 10  Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, menentukan bahwa alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yang salah satunya adalah melalui jalur mediasi. Untuk sengketa pertanahan ketentuan tersebut diperkuat melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 5 yang menentukan kelembagaan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka penanganan dan/atau penyelesaian kasus pertanahan dapat dilakukan melalui mekanisme gelar mediasi. Namun dalam pelaksanaan penyelesaian melalui mediasi di Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Aceh Selatan ditemukan beberapa kendala yang menyebabkan tidak dapat dijalankan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian  sengketa pertanahan melalui mediasi, kendala-kendala yang dihadapi selama proses mediasi dan untuk mengetahui pelaksanaan hasil mediasi di kantor Badan Pertanahan. Penelitian menggunakan metode yuridis empiris dengan menggunakan data kepustakaan dan lapangan yang bersumber dari responden dan informan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui beberapa tahapan, kendala yang dihadapi dalam proses mediasi adalah pencarian informasi membutuhkan waktu lama, tidak terbukanya salah satu pihak, kepentingan para pihak yang bertentangan dengan ketentuan hukum, kesulitan mengidentifikasi kepentingan, sikap egois dari salah satu pihak, opsi penyelesaian sengketa tidak diterima oleh salah satu pihak. Pelaksanaan hasil mediasi yang telah disepakati para pihak dapat dijalankan secara baik.
WANPRESTASI DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI RUMAH ANTARA PENGEMBANG DENGAN PEMBELI (Studi Kasus Pada CV. CALATRAVA) Cut Rizkya Mulya; Mustakim Mustakim
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan Vol 6, No 4: November 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak - Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menentukan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.  Demikian juga dalam hal perjanjian jual beli rumah antara pihak pengembang yaitu CV. CALATRAVA dengan pembeli. Dimana mereka telah membuat perjanjian secara sah dalam bentuk tertulis namun dalam pelaksanaannya  ternyata terjadi wanprestasi yang mengakibatkan timbul kerugian bagi pihak pembeli.Kata kunci; Wanprestasi, Perjanjian Jual Beli
Kedudukan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai Akta Otentik dalam Kaitan dengan Tanggung Jawab Notaris sebagai Pejabat Umum Mustakim Mustakim
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol 18, No 1 (2016): Vol. 18, No. 1, (April, 2016)
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK. Salah satu organ penting dari sebuah perusahaan adalah rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham adalah forum tertinggi untuk pengambilan keputusan perusahaan. Keputusan rapat umum pemegang saham akan menjadi dokumen hukum baik bagi pemegang saham dan bagi perusahaan itu sendiri. Keputusan akan memiliki kekuatan bukti jika telah dicatat dalam rapat umum pemegang saham yang kemudian dituangkan ke dalam akta notaris yang bernama Rapat Umum Pemegang Saham. Notaris sebagai pejabat publik dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham hanya bertanggung jawab atas kebenaran akta formal minuta dari pertemuan. General Meeting of Shareholders Dosier as Authentic Deed in Relation to Responsibility of Public Notary as Public Officials  ABSTRACT. One of the important organ of a company is the general meeting of shareholders. The general meeting of shareholders is a top forum for decision-making of a company. Decision of general meeting of shareholders will be a legal document both for shareholders and for the company itself. The decision will have the strength of evidence if it has been recorded in the minutes general meeting of shareholders which is then poured into a notarial deed which is named General Meeting of Shareholders. Public Notary as a public official in the deed General Meeting of Shareholders is only responsible for the correctness of the formal deed the minutes of the meeting.
Co-Authors Akhyar Sirajuddin Cut Rizkya Mulya Fajriatul Tivani Haridhy Mira Eriyani Muhammad Rizky Ridho Brilian Laksamana Rizkina Mewahni Yoga Arief Indriansyah