Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Nagari Law Review ADIL : Jurnal Hukum Jurnal Hukum Adigama Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Journal of Innovation Research and Knowledge Journal of Sharia (JOSH) Info Abdi Cendekia
Chandra Yusuf
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Legal expediency aspects of the position of academics in the composition of the notary supervisory board in Indonesia Rozella Yuniditia; Mohammad Ryan Bakry; Chandra Yusuf
Jurnal Info Sains : Informatika dan Sains Vol. 14 No. 01 (2024): Informatika dan Sains , Edition March 2024
Publisher : SEAN Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the role of academics in the Supervision of Notary Supervision Panels in Indonesia and the concept of legal expediency of the role of academics in the Composition of Notary Supervisory Panels. The formulation of the problem proposed is what is the role of academics in the Supervision of Notary Supervisory Panels in Indonesia and how is the legal expediency of the role of academics in the Composition of Notary Supervisory Panels. This research uses a normative juridical approach, data collection is carried out by literature study and data analysis is carried out qualitatively. The results of this study show that: first, the role of academics in the Supervision of Notary Supervision Panels in Indonesia is to provide a balance of views based on academic theories on the types of violations reported and the types of sanctions to be imposed in accordance with the severity of errors or violations of the code of ethics committed by reported notaries. Academic views are submitted to the plenary session of the Supervisory Panel and formulated jointly regarding the types of violations committed and legal sanctions imposed on the reported notary. Furthermore, the court will decide the case and the verdict will be handed down as the decision of the Supervisory Panel. Second, the legal expediency of the role of academics in the composition of the Notary Supervisory Panel is of significant benefit in carrying out supervision of notaries, especially providing a balance of views academically in handling cases against notaries who commit violations. In addition, it provides benefits in the organizational development of the Notary Supervisory Council, especially in transforming knowledge in the latest notarial fields for the organization, organizational development through education and training as well as the implementation of research and evaluation in order to improve the quality of the Notary Supervisory Council's performance.
PERAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM MASA PERALIHAN PERUBAHAN HAK KEPEMILIKAN TANAH PERTANIAN SESUAI DOMISILI MENJADI TIDAK SESUAI DOMISILI (ABSENTEE) DI WILAYAH KARAWANG Fathoni, Abdul Fathoni; Chandra Yusuf; Mohammad Ryan Bakry
Jurnal ADIL Vol 15 No 2 (2024): DESEMBER 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v15i2.4573

Abstract

Dalam rangka efektifitas, pemerintah Karawang memanfaatkan tanah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, demi tercapainya kemakmuran tersebut maka penguasaan dan pemilikan tanah absentee tidak diperbolehkan. Sebagai salah satu Pejabat yang berwenang untuk membuat akta yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) maka menjadi penting peran PPAT terhadap peningkatan efektifitas peraturan pemerintah yang mengatur tentang tanah absentee. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif yang produk hukum normatifnya didukung oleh unsur empiris dari hasil wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif dengan menggunakan teori dalam menjelaskan temuan dalam penelitian dimana implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dibahas dan dianalisis kemudian dikorelasikan dengan hasil wawancara di lapangan. Tujuan penelitian untuk menganalisis efektifitas peraturan absentee di Karawang serta peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang efektif terhadap masa peralihan hak kepemilikan tanah pertanian. Pokok dalam penelitian ini yaitu pada tatanan praktek yang terjadi di lapangan, walaupun kebijakan tersebut sudah berlaku tetapi status kepemilikan tanah pertanian secara absentee masih banyak terjadi di daerah Karawang. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa masih banyak terjadi praktik kepemilikan tanah Absentee serta belum efektifnya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Karawang. Kesimpulannya Peraturan yang mengatur tentang kepemilikan tanah Absentee di wilayah Karawang belum berlaku secara efektif sebagaimana sesuai dengan peraturan pemerintah nomor Nomor 224 Tahun 1961 jo. Pasal 1 PP Nomor 41 Tahun 1964 maka perlu sinergitas antara lembaga pemerintahan dengan Peran PPAT Karawang yang menjadi kunci terhadap efektifitas peraturan pemerintah dalam kepemilikan tanah absentee.
KEDUDUKAN HUKUM FATWA DSN-MUI (Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Syariah Dan Hukum Positif) M. Sudirman; Endy M. Astiwara; Chandra Yusuf; Dicky Budiman; Edi Prasetyo; Danial Rasyid; Wahyu Sulistiadi
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 4 No. 10: Maret 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53625/jirk.v4i10.9912

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kedudukan Hukum Fatwa DSN-MUI No:107/DSN-MUI/XI/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah) dan Hukum Positif.. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan penelitian normative atau studi kepustakaan didukung dengan penelitian empiris, yang dilakukan dengan proses wawancara mendalam (in-depth interview), diskusi dan studi literatur dalam rangka mendapatkan informasi dari sumber primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2006 saat ini merupakan sebuah anjuran atau rekomendasi, saat ini belum merupakan peraturan perundang-undangan atau hukum positif atau hukum nasional yang berlaku di Negara Republik Indonesia, walaupun pada saat ini Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah di Indonesia mendasarkan pada Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 tersebut. Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 tersebut baru bisa dinyatakan sebagai peraturan peraturan perundang-undangan atau hukum positif atau hukum nasional atau hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu apabila Fatwa Nomor 107 Tahun 2016 tersebut tersebut sudah dipositifasi dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga perlu dibuat Peraturan dan Perlu Penguatan Kedudukan Fatwa DSN-MUI Nomor 107 Tahun 2016 dalam Pengaturan Hukum Positif
AKTA NOTARIS SEBAGAI DASAR RELAKSASI PEMBAYARAN PENYEDIA JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI GUDANG CURAH DI PELABUHAN BANTEN Riri Mela Lomika Siregar; Endang Purwaningsih; Chandra Yusuf
Jurnal ADIL Vol 15 No 1 (2024): JULI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian Universitas YARSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33476/ajl.v15i1.4550

Abstract

Kesejahteraan sosial yang ingin dicapai oleh Pemerintah dalam bidang konstruksi salah satunya adalah pembangunan Gudang Curah di Pelabuhan Banten yang mengikat penyedia jasa konsultansi konstruksi. Kerjasama antara pemerintah selaku pengguna jasa serta penyedia jasa dituangkan melalui perjanjian di bawah tangan. Perjanjian yang bernilai besar, waktu yang panjang dan beresiko, dituntut memiliki kepastian hukum, keajekan hukum berikut pembuktian yang menguntungkan bagi para pihak urgen dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. Untuk mendapatkan relaksasi pembayaran dibutuhkan Akta Notaris dalam Perjanjian Jasa Konsultansi Konstruksi Gudang Curah di Pelabuhan Banten karena kedudukannya lebih tinggi dibandingkan perjanjian di bawah tangan yang merujuk pada kekuatan pembuktian yang sempurna, yang lengkap serta memberikan kepastian hukum tanpa perlu ditafsirkan lain, sesuai dengan Pasal 1870 KUHPerdata. Metode penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini yakni metode penelitian hukum normatif yang produk hukum normatifnya didukung oleh unsur empiris dari hasil wawancara. Teknik analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif lebih fleksibel dengan menggunakan teori untuk menjelaskan penemuan dalam penelitian dimana penerapan perundang-undangan yang berlaku dibahas dan dianalisa kemudian dihubungkan dengan hasil wawancara di lapangan untuk ditarik kesimpulan menjawab permasalahan yang ada. Pokok kajiannya adalah implemetasi kekuatan hukum yang normatif pada masyarakat dan dijadikan acuan perilaku seluruh individu, diikuti dengan wawancara dan putusan Mahkamah Agung sebagai aktualisasi kekuatan pembuktian. Hasil penelitian ditemukan bahwa penyedia jasa masih belum menggunakan Akta Notaris untuk Perjanjian Jasa Konsultansi Kontruksi sehingga berkaitan dengan kelancaran pembayaran yang diperolehnya pada proyek Gudang Curah di Pelabuhan Banten. Kesimpulannya: Kedudukan Akta Notaris jika disandingkan dengan akta di bawah tangan berbeda di mata hukum sebagaimana Pasal 1868 KUHPerdata. Pembuktian lahiriah, formal dan materil melekat padanya. Ketiadaaan Akta Notaris dalam Perjanjian Jasa Konsultansi Konstruksi antara PT PL (pengguna jasa) dengan PT SDI (penyedia jasa), mempengaruhi ralaksasi pembayaran yang diterima oleh PT SDI. Prinsip kesetaraan dalam perjanjian menjadi tidak terbentuk. Akta Notaris untuk memperoleh relaksasi pembayarannya sangat urgen.
Keberlakuan Pemberian Uang Panjar Berdasarkan Hukum Adat Analisis Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Dapat Membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Dan Surat Kuasa Menjual Yang Dibuat Oleh Notaris Herina; Mohammad Ryan Bakry; Chandra Yusuf
JOSH: Journal of Sharia Vol. 3 No. 01 (2024): Januari : JOSH: Journal of Sharia
Publisher : Universitas Sunan Drajat Lamongan, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55352/josh.v3i01.605

Abstract

Applicability of giving down payment based on customary law: analysis of land sale and purchase agreements that can cancel binding sale and purchase agreements and power of attorney to sell made by a notary. The payment system is known as down payment or receipt money. Buying and selling with a down payment system is a sale and purchase that is usually carried out in the community. By way of the buyer providing part of the payment as collateral or binding the transaction, and setting a deadline to pay off the remaining price. The purpose of this study is to examine more deeply the provision of down payment as a token of appreciation in land sale and purchase agreements based on customary law in Indonesia. To analyze whether or not a land sale and purchase agreement is valid orally and has been given a down payment as a sign of completion. The type of research used in this research is normative juridical research method. The normative juridical approach is a problem approach by viewing, analyzing and interpreting theoretical matters relating to legal principles in the form of conceptions, norms, rules of laws and regulations, court decisions, agreements and doctrines (teachings). The legal moral position of down payment is useful as the main benchmark in agreements made by customary law communities related to goodwill. This is appropriate that in customary law goodwill and halal clauses are the main and foremost things. Because morality is very closely related to law, where a good law is a law based on morality, so that a law has a spirit, both from the product of the law and the spirit of law enforcers, so that the law can be upheld in order to obtain justice, legal certainty and expediency. The law provides a limit on how morals can be carried out with various law enforcement efforts, not just with threats/sanctions for violators.
Co-Authors Alidatussadiyah Almuslimah Benny Batubara Danial Rasyid Dicky Budiman Edi Prasetyo Endang Purwaningsih Endy Muhammad Astiwara Fathoni, Abdul Fathoni Fitrah Fidhira Frengki Hardian Herina M. Sudirman Mohammad Ryan Bakry Muhammad Rizqi Nelly Ulfah Anisariza Riri Mela Lomika Siregar Rozella Yuniditia Shabril Ahmad Thaariq Siti Jamilah Wahyu Sulistiadi