Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.459
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Lingkungan Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik Masyarakat, Kebudayaan dan Politik INDONESIAN JOURNAL OF CRIMINAL LAW STUDIES Jurnal Konstitusi Bina Hukum Lingkungan Berumpun: international journal of social, politics and humanities Jurnal FARMAKU (Farmasi Muhammadiyah Kuningan) PROGRESIF: Jurnal Hukum Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Hukum Malahayati Bina Hukum Lingkungan Reformasi Hukum Jurnal Karya Abdi Masyarakat JKAP (Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik) Society Indonesian Journal of Criminal Law Studies
Dwi Haryadi
Universitas Bangka Belitung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
MEMBANGUN TATA KELOLA PERTAMBANGAN TIMAH YANG EKOSENTRIS DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Haryadi, Dwi; Ibrahim; Darwance
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 3 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 3, Juni 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (310.446 KB) | DOI: 10.24970/bhl.v8i3.276

Abstract

ABSTRAKPermasalahan pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung berkaitan dengan kerusakan lingkungan akibat pengelolaan pertambangan oleh korporasi yang belum optimal sehingga berdampak pada masyarakat. Identifikasi masalah adalah apakah pengelolaan pertambangan di Bangka Belitung sudah sesuai dengan asas kemanfaatan bagi lingkungan dan manusia itu sendiri dan bagaimana konstruksi kebijakan lingkungan yang selaras dengan konsep ekosentrisme di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan belum optimal dalam pemenuhan asas kemanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan. Konstruksi kebijakan seharusnya bersifat populis sebagai paradigma ekosentris dalam pengelolaan pertambangan yang berorientasi pada ekologi berkelanjutan.Kata kunci: bangka belitung, ekosentris, pertambangan timah ABSTRACTMining problems in Bangka Belitung Islands are related to environmental damage due to mining management by corporations that have not been optimized so that they have an impact on society. The identification of the problem is whether mining management in Bazngka Belitung is in accordance with the principle of benefit for the environment and humans themselves and how is the construction of environmental policies that are in line with the concept of ecocentrism in the Province of Bangka Belitung Islands. This research is a normative juridical research. The results of the study confirmed that mining management has not been optimal in fulfilling the principle of benefits for society and the environment. Policy construction should be populist as an ecocentric paradigm in mining management oriented towards sustainable ecology. Keywords: bangka belitung, ecocentric, tin mining
MEMBANGUN TATA KELOLA PERTAMBANGAN TIMAH YANG EKOSENTRIS DI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Haryadi, Dwi; Ibrahim; Darwance
Bina Hukum Lingkungan Vol. 8 No. 3 (2024): Bina Hukum Lingkungan, Volume 8, Nomor 3, Juni 2024
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24970/bhl.v8i3.276

Abstract

ABSTRAKPermasalahan pertambangan di Kepulauan Bangka Belitung berkaitan dengan kerusakan lingkungan akibat pengelolaan pertambangan oleh korporasi yang belum optimal sehingga berdampak pada masyarakat. Identifikasi masalah adalah apakah pengelolaan pertambangan di Bangka Belitung sudah sesuai dengan asas kemanfaatan bagi lingkungan dan manusia itu sendiri dan bagaimana konstruksi kebijakan lingkungan yang selaras dengan konsep ekosentrisme di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menegaskan bahwa pengelolaan pertambangan belum optimal dalam pemenuhan asas kemanfaatan bagi masyarakat dan lingkungan. Konstruksi kebijakan seharusnya bersifat populis sebagai paradigma ekosentris dalam pengelolaan pertambangan yang berorientasi pada ekologi berkelanjutan.Kata kunci: bangka belitung, ekosentris, pertambangan timah ABSTRACTMining problems in Bangka Belitung Islands are related to environmental damage due to mining management by corporations that have not been optimized so that they have an impact on society. The identification of the problem is whether mining management in Bazngka Belitung is in accordance with the principle of benefit for the environment and humans themselves and how is the construction of environmental policies that are in line with the concept of ecocentrism in the Province of Bangka Belitung Islands. This research is a normative juridical research. The results of the study confirmed that mining management has not been optimal in fulfilling the principle of benefits for society and the environment. Policy construction should be populist as an ecocentric paradigm in mining management oriented towards sustainable ecology. Keywords: bangka belitung, ecocentric, tin mining
Implementasi Peran LPSK dalam Memberikan Perlindungan Bagi Para Saksi dan Korban di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung Sartika, Dea; Marcelleno; Azzahra Maharani Safitri, Nashva; Haryadi, Dwi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 8 No 3 (2024): Unes Journal of Swara Justisia (Oktober 2024)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/64wgqq03

Abstract

Kantor Penghubung LPSK Kepulauan Bangka Belitung merupakan instrumen yang eksistensinya bersifat esensial untuk melindungi hak-hak saksi maupun korban dalam tatanan sistem hukum pidana Indonesia guna memastikan keadilan dan kepastian. Oleh karenanya, studi tentang peran LPSK penting diketahui untuk mengetahui tugas dan kompleksitas kendala yang dihadapi. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris dan pengambilan data dilakukan dengan wawancara kepada pihak LPSK, beberapa saksi dan korban, serta telaah pustaka terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kantor Penghubung LPSK Kepulauan Bangka Belitung sudah melakukan berbagai perlindungan terhadap saksi dan korban diberbagai kasus yang tersebar di kabupaten/kota, namun dalam pelaksanaannya ditemui beberapa kendala. 
Dinamika Migrasi dan Tantangan Reklamasi: Studi Kasus pada Komunitas Tambang Timah di Bangka Belitung Haryadi, Dwi; Ibrahim, Ibrahim; Darwance, Darwance
Jurnal Ilmu Lingkungan Vol 23, No 1 (2025): January 2025
Publisher : School of Postgraduate Studies, Diponegoro Univer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jil.23.1.218-227

Abstract

Penelitian ini membahas bagaimana upaya dinamika migrasi yang terjadi di sekitar wilayah tambang timah dan tantangan yang dihadapi dalam upaya reklamasi lahan bekas tambang di Bangka Belitung. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis hambatan yang dihadapi dalam upaya mereklamasi lahan bekas tambang demi kesejahteraan komunitas dan lingkungan, serta mengidentifikasi migrasi pertambangan timah terhadap usaha reklamasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Serta, wawancara mendalam dengan penambang timah, serta Focus Group Discussion (FGD) dengan para narasumber yang sudah ditentukan bersadarkan karakteristik penelitian. Hasil analisis dalam upaya mereklamasi lahan bekas tambang untuk kesejahteraan komunitas dan lingkungan, terdapat beberapa hambatan utama, yaitu penolakan oleh 30% masyarakat yang khawatir akan penguasaan lahan oleh perusahaan, luasnya void pada 60 lahan eks tambang, jual beli dan klaim tanah oleh penambang rakyat pada 80% area eks tambang, serta maraknya tambang ilegal akibat tingginya harga timah dunia. Hambatan terbesar adalah tambang ilegal yang meskipun merusak lingkungan, tetap dilakukan karena tekanan ekonomi. Penulis dan PT Timah Tbk berupaya memberikan solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan dan mengurangi dampak buruk pertambangan bagi lingkungan. Sedangkan, pengaruh migrasi terhadap struktur sosial dan ekonomi komunitas telah mengubah struktur sosial dan ekonomi komunitas dengan menciptakan peluang pekerjaan baru, meningkatkan produktivitas lahan, dan mengembangkan potensi wisata serta konservasi lingkungan. Hal ini berkontribusi pada kesejahteraan komunitas dan kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan reklamasi pertambangan di Bangka Belitung adalah langkah positif menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.
Penguatan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Damar Melalui Pendampingan Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Berbasis Kearifan Lokal Haryadi, Dwi; Rahayu, Sri; Anwar, Muhammad Syaiful
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (100.589 KB) | DOI: 10.22437/jkam.v5i1.13804

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD memiliki tugas dan fungsi yang strategis dalam mengawal pembangunan desa. Salahsatunya adalah fungsi legislasi atau penyusunan peraturan desa bersama-sama dengan Kepala Desa. Regulasi desa pada prinsipnya dibuat untuk menunjang pengembangan desa dari berbagai sektor sesuai dengan potensi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang dimiliki. Jadi peraturan desa seyogyanya tidak sebatas mengatur perihal administrasi, dan keuangan saja yang menjadi rutinitas setiap tahun, tetapi juga penting untuk berbasis kearifan lokal. Kondisi inilah yang terjadi dikecamatan Damar, Kabupaten Belitung Timur dimana produk peraturan desanya masih minim terkait sektor tertentu yang berbasis kearifan lokal. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penting dilakukan penguatan fungsi Badan Permusyawaratan Desa melalui pendampingan penyusunan rancangan peraturan desa berbasis kearifan lokal. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk memberikan sosialisasi, pemahaman dan pelatihan serta motivasi kepada anggota BPD di 5 (lima) desa yang ada di Kecamatan Damar yakni, Desa Mengkubang, Desa Burung Mandi, Desa Mempaya, Desa Aik Kelik dan Desa Sukamandi. Kegiatan ini meliputi 4 kegiatan utama, pertama sosilisasi penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Berbasis kearifan lokal dengan peserta anggota BPD, dan Narasumber dari Camat Damar, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Belitung Timur dan Direktur Lembaga Demokrasi dan Politik Lokal Bangka Belitung. Kedua, pembuatan X-Banner alur penyusunan Raperdes, ketiga pembuatan buku saku legal drafting Raperdes dan keempat publikasi kegiatan agar dapat tersosialisasi secara luas. X-Banner dan Buku saku diberikan kepada semua BPD.
REFORMULASI KEWENANGAN MPR PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945 Haryadi, Dwi
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 12 No 1 (2018): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v12i1.956

Abstract

People’s consultative assembly (MPR) from the beginning is formed as an institution with consensus principle, a principle of people’s consultative through consultative agency. The position and the authority of consultative agency started to change significantly after the amandements of 1945’s constitution. Even some opined that people’s consultative assembly is no longer required. There are several important issues that will be discuss as the main topic in this paper. First, development planning vs broad outlines of the nations direction (GBHN). Second, the authority of people’s consultative assembly to set the regulating provisions. Third, the authority of people’s consultative assembly to provide a constitutional interpretation. Fourth, this assembly reviewed it’s own provisions. Fifth, this assembly issued a decree inaugurating of president and vice president. These fifth reformulation issues are crucial among the dynamics of our state administration system and our current conditions, also in order to strengthen the functions of the people’s consultative assembly as a center for people's representation.
IMPLEMENTASI TANGGUNGJAWAB REKLAMASI PERTAMBANGAN TIMAH DI PULAU BELITUNG Haryadi, Dwi; Darwance, Darwance; Salfutra, Reko Dwi
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 12 No 2 (2018): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v12i2.972

Abstract

Mining is one of the sectors that becomes an economic country’s support until now. Environmental issues is kind of difficult things and can’t even be separated from mining activities. Belitung island is as part of the largest tin-producing province in Indonesia that has been exploited since the 18 century. It also has experienced the environmental crisis as well as other mining areas has in Indonesia. This research is conducted as an effort to discover and unravel the problematic implementation of reclamation on the ex-tin mine’s land in Belitung Island by using a conceptual approach and legislative approach. Based on the observation’s result, it shows that the reclamation’s result in Belitung Island has not been successful. Data from PT Timah (Persero) Tbk about the reclamation in Belitung Island also shows that the realization is far from the plan. There is no target that achieved successfully every year, also there is no reclamation that reaches 50 percent, the maximum is only 25 percent in 2016. th
Antroposentrisme dan budaya hukum lingkungan (Studi eksploitasi timah di Belitung Timur) Haryadi, Dwi; Darwance, Darwance; Saputra, Putra Pratama
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 14 No 1 (2020): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v14i1.1777

Abstract

Mining activities that tend to ignore or even damage the environment indicate an anthropocentrism behavior where human interests take more precedence than the environmental sustainability. Economic interests are often the main reason for mining activity such as cutting down protected forests, damaging and polluting watersheds, and etc. As an area that has been exploited for a long time, East Belitung has experienced the increasing number of its critical land and natural disasters such as floods because of tin mining that ignores the environment. This condition show that the legal culture of the miner's environment has not been developed yet, or it’s already exists but the clash with economic interests and dependence on tin has made anthropocentrism become more dominant. Policies, prevention efforts, socialization and enforcement have been carried out but the fact shows it’s not easy to harmonize between anthropocentrism and awareness of the environmental law of the community..
Dialektika Unsur Merintangi Kegiatan Usaha Pertambangan Dengan Prinsip Demokrasi Haryadi, Dwi; Rahayu, Sri; Satrio, Ndaru
PROGRESIF: Jurnal Hukum Vol 17 No 1 (2023): PROGRESIF: Jurnal Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/progresif.v17i1.4063

Abstract

The element of "obstructing or interfering with mining business activities" is the focus of this article, because the editorial has multiple interpretations. Its existence derives two problem formulations, namely (1) What are the problems with elements hindering or interfering with mining business activities?: (2) What is the reformulation that reflects democratic principles? The analytical knife used to examine existing problems through democratic principles. This study uses normative juridical research methods. There are several conclusions related to the problematic presence of elements hindering or interfering with mining business activities, including: first, elements hindering or interfering with mining activities can be directed to actions that can be interpreted differently. Second, these elements can be directed to certain interests. Third, these elements can be subjective. Fourth, it is counterproductive to provisions for environmental fighters who cannot be sued criminally or civilly. The reformulations that are expected to better reflect democratic principles include: first, providing a more detailed explanation regarding the redaction of elements hindering or disrupting mining activities. Second, changing the editorial elements hinders or disrupts mining business activities. Third, remove the redaction elements that hinder or interfere with this mining business activity.
Restorative Justice Dalam Proses Penuntutan Terhadap Perkara Pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang : Restorative Justice in the Prosecution of Theft Cases at the Pangkalpinang District Attorney's Office Dwi Saputra, Tegar; Faisal, Faisal; Haryadi, Dwi
Reformasi Hukum Vol 27 No 3 (2023): December Edition
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46257/jrh.v27i3.710

Abstract

Menerapkan pendekatan keadilan restoratif dalam menghentikan penuntutan membawa perubahan pada cara pandang terhadap kejahatan, menggeser pandangan bahwa kejahatan merupakan gejala yang mencerminkan bagian dari aktivitas sosial, bukan hanya sebagai pelanggaran hukum pidana atau perbuatan kriminal yang merusak struktur sosial. Tujuan penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana pelaksanaan proses penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif dalam kasus pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang terkait dengan Perkara No: 01/L.9.10.3.EOH.2/01/2022, serta menganalisis pertimbangan yang menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menghentikan penuntutan dalam perkara tersebut. Metode dalam penelitian ini adalah metode empiris dengan pendekatan studi kasus. Temuan dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Pelaksanaan Proses Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Kasus Pencurian di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang yang terkait dengan Perkara No: 01/L.9.10.3.EOH.2/01/2022, telah berlangsung sesuai dengan prosedur dan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Selain itu, hasil penelitian juga mengungkapkan beberapa alasan yang menjadi dasar keputusan penuntut untuk menghentikan penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif. Beberapa faktor ini melibatkan fakta bahwa tersangka baru-baru ini melakukan tindak pidana dan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka memiliki ancaman pidana penjara yang maksimalnya 5 tahun.
Co-Authors Agung Samudra Anwar, Muhammad Syaiful Azzahra Maharani Safitri, Nashva Darwance Darwance, Darwance Darwance, Darwance Desy Ramadhanty Dian Mayasari Dwi Saputra, Tegar Erika Erika Faisal Faisal Ibrahim Ibrahim Ibrahim Ibrahim Ibrahim Izma Fahria Jeanne Darc Noviayanti Manik Manik, Jean Darc Noviayanti Marcelleno Marganita, Anggun Muhammad Syaiful Anwar Nanang Wahyudin Prakasa, Karin Putri Salfutra, Reko Dwi Salfutra, Reko Dwi Saputra, Putra Pratama Sartika, Dea Satrio, Ndaru SRI RAHAYU Sri Rahayu Suntara, Reza Adriantika Sutrisno Sutrisno Sutrisno, Sutrisno WINDA TRISNAWATI