Garuda - Garba Rujukan Digital

Additional Punishment for Revocation of Political Rights to Corruption Prisoners in the Purpose of Punishment in Indonesia Sutrisno Sutrisno; Dwi Haryadi; Jeanne Darc Noviayanti Manik
IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) Vol. 5 No. 1 (2020): Indonesia J. Crim. L. Studies (May, 2020)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijcls.v5i1.36351

The application of additional punishment of the revocation of political rights in the form of voting and/or voting rights elected in the elections to the corruption convicts was as an attempt to eradicate the extraordinary Corruption of crime and part of severe punishment and a charge of corruption convicts. The purpose of this research, namely: first, to know and analyze the implementation requirements of additional punishment of revocation of political rights to corruption prisoners in the perspective of human rights; Second, to know and analyze the position of additional penalty for the revocation of political rights in the purpose of punishment in Indonesia. The type of research used is normative juridical research with a legal approach, conceptual approach, a case approach approach, and a comparative approach. The results of the study proved that: first, political rights can be classified in the right to freedom of thought and a conscience that is unable to be reduced under any circumstance and attached to the status of citizens. The application of the additional penalty was the act of degrading and dignity of corruption prisoners as citizens because of the impact on the elimination of Rights and the disclosure of political rights of corruption prisoners until its application does not meet the requirements of the restriction on human rights in the perspective of the relative-particulate matter; Secondly, the theory of the goal of punishment in accordance with Indonesian philosophy is correctional which is also a rationality of the implementation of prison sentence as does Law No. 12 of 1995 about Correctional. The position of additional penalty for revocation of political rights is as an instrument of conforming or contrary to the purpose of punishment in Indonesia, namely correctional throughout its application to open an opportunity for the elimination of rights and not accompanied by an attempt to recover the rights that have been revoked.

Analisis Tingkat Keberhasilan Penerapan Restorative Justice terhadap Tindak Pidana Ringan di Polres Bangka Tengah Tegar Tegar; Jeby Fhahira; Zaldia Fudiani; Riansyah; Dwi Haryadi
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana
Publisher : CV Rewang Rencang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1797

This study is motivated by the significance of developing the restorative justice concept as a reform in criminal justice to resolve cases through a non-litigation approach involving offenders, victims, families, and the community. It aims to analyze the implementation of restorative justice by the Central Bangka Police based on Police Regulation Number 8 of 2021. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected from various sources between January 2024-May 2025 on minor criminal cases both successfully and unsuccessfully handled using restorative justice. Findings indicate the concept effectively restores social relationships and ensures legal protection for all parties involved.

Edukasi Hukum Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga untuk Peningkatan Ketahanan Keluarga: Legal Education on Eliminating Domestic Violence to Increase Family Resilience Haryadi, Dwi; Adha, Muhammad Yogie; Suntara, Reza Adriantika
PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 11 No. 2 (2026): PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/pengabdianmu.v11i2.11298

Domestic violence among Indonesians, especially in Bangka Belitung, is a serious concern. The lack of legal literacy regarding the impacts and factors of domestic violence is one of the causes of the continued prevalence of domestic violence. Therefore, the community service team aims to encourage the elimination of domestic violence in the Tebing Village area, Kelapa District, West Bangka Regency, as part of efforts to increase family resilience. This activity was carried out using a participatory, dynamic socialization method and case study analysis. The participatory approach in this activity aims to encourage the community to be more open to recognizing and reporting acts of violence. The activity was carried out in three stages: preparation, implementation, and evaluation. The results of this service are increased public knowledge about the types of domestic violence and the criminal threats under Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, as well as increased awareness that domestic violence is not only a personal matter, but a social problem and a form of legal violation with broad impacts.

Reformulasi Pidana Tambahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Berbasis Prinsip Green Mining Dwi Haryadi; Iskandar Zulkarnain; Rafiqa Sari
Society Vol 13 No 3 (2025): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v13i3.958

Salah satu prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 sebagai perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan sebagai manifestasi dari green mining. Dalam kegiatan pertambangan berizin, terdapat kewajiban untuk melakukan pengelolaan pascatambang dan reklamasi lahan sebagai upaya pemulihan lingkungan. Namun, pada pertambangan tanpa izin yang secara nyata menimbulkan kerusakan lingkungan, tidak terdapat kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pemulihan tersebut. Sanksi pidana yang berlaku saat ini terbatas pada pidana penjara dan denda. Pidana penjara tidak memberikan dampak terhadap pemulihan lingkungan, sedangkan denda yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan pada umumnya tidak memadai untuk menutup biaya pemulihan lingkungan. Meskipun terdapat ketentuan pidana tambahan, ketentuan tersebut belum secara tegas mengatur kewajiban pemulihan lingkungan. Di sinilah letak urgensi penelitian ini, yaitu untuk memastikan adanya pihak yang bertanggung jawab secara hukum terhadap pemulihan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi yang ada terkait pidana tambahan dan merumuskan reformulasi yang berorientasi pada prinsip green mining. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan serta studi kasus berdasarkan putusan pengadilan, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa formulasi tindak pidana dan pidana tambahan yang berlaku saat ini belum berorientasi pada tanggung jawab pemulihan lingkungan. Kedua, diperlukan reformulasi pidana tambahan yang memasukkan kewajiban pemulihan lingkungan sebagai akibat dari tindak pidana. Secara yuridis, implikasi penelitian ini adalah, secara teoretis memperkuat pengakuan bahwa lingkungan merupakan korban yang harus dilindungi; secara praktis, memberikan kepastian hukum terhadap pemulihan lingkungan melalui putusan pengadilan, sehingga menegaskan keberadaan dan efektivitas penegakan hukum lingkungan.

PENGARUH PROGRAM BIMBINGAN PENDIDIKAN TERHADAP KESIAPAN ANAK BINAAN LPKA PANGKALPINANG UNTUK REITEGRASI SOSIAL Juventia Gusti Ysidora; Fajriani Fitri; Syadifa Meysa Putri; Dwi Haryadi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jnckkt55

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program bimbingan pendidikan terhadap kesiapan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pangkalpinang dalam proses reintegrasi sosial. Program bimbingan pendidikan di LPKA dirancang sebagai salah satu bentuk intervensi yang bertujuan untuk membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak binaan agar mampu kembali beradaptasi di lingkungan sosial pasca pembinaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap anak binaan yang mengikuti program pendidikan di LPKA Pangkalpinang. Instrumen penelitian berupa kuesioner dan wawancara digunakan untuk mengukur persepsi, kesiapan mental, keterampilan sosial, dan motivasi anak binaan dalam menghadapi reintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesiapan anak binaan dalam aspek emosional, sosial, dan kognitif. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi program pendidikan di LPKA sebagai sarana pembentukan karakter dan persiapan reintegrasi sosial yang lebih efektif bagi anak-anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Kata kunci: Program Bimbingan Pendidikan, Anak Binaan, LPKA, Reintegrasi Sosial, Kesiapan Sosial.

KEBIJAKAN INTERNAL SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN KRIMINALISASI GURU Yulistia Akbari; Dwi Haryadi; Darwance
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/8k4wkx72

Fenomena kriminalisasi guru dalam pelaksanaan fungsi pendisiplinan peserta didik menunjukkan lemahnya mekanisme penyelesaian konflik di lingkungan satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan merumuskan kebijakan internal satuan pendidikan berbasis restorative justice sebagai instrumen pencegahan kriminalisasi guru. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, literatur ilmiah, serta kasus-kasus kriminalisasi guru yang dianalisis secara preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola internal sekolah menyebabkan konflik antara guru, siswa, dan orang tua cenderung diselesaikan melalui jalur pidana tanpa optimalisasi mekanisme dialogis dan restoratif. Padahal, regulasi nasional telah memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk membentuk mekanisme penyelesaian konflik internal melalui tata tertib, SOP, dan penguatan tata kelola sekolah. Penelitian ini menawarkan model kebijakan internal berbasis restorative justice melalui pembentukan SOP penyelesaian konflik, perumusan batas tindakan pedagogis, serta institusionalisasi Tim Restorative Justice Sekolah (TRJS) yang melibatkan organisasi profesi guru. Kebijakan tersebut menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium sekaligus memperkuat perlindungan profesi guru dan hak peserta didik secara proporsional. Keywords: kebijakan internal, satuan pendidikan, restorative justice; kriminalisasi

PENGARUH PROGRAM BIMBINGAN PENDIDIKAN TERHADAP KESIAPAN ANAK BINAAN LPKA PANGKALPINANG UNTUK REITEGRASI SOSIAL Juventia Gusti Ysidora; Fajriani Fitri; Syadifa Meysa Putri; Dwi Haryadi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/jnckkt55

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh program bimbingan pendidikan terhadap kesiapan anak binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pangkalpinang dalam proses reintegrasi sosial. Program bimbingan pendidikan di LPKA dirancang sebagai salah satu bentuk intervensi yang bertujuan untuk membentuk sikap, pengetahuan, dan keterampilan anak binaan agar mampu kembali beradaptasi di lingkungan sosial pasca pembinaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap anak binaan yang mengikuti program pendidikan di LPKA Pangkalpinang. Instrumen penelitian berupa kuesioner dan wawancara digunakan untuk mengukur persepsi, kesiapan mental, keterampilan sosial, dan motivasi anak binaan dalam menghadapi reintegrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program bimbingan pendidikan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesiapan anak binaan dalam aspek emosional, sosial, dan kognitif. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi program pendidikan di LPKA sebagai sarana pembentukan karakter dan persiapan reintegrasi sosial yang lebih efektif bagi anak-anak yang pernah berhadapan dengan hukum. Kata kunci: Program Bimbingan Pendidikan, Anak Binaan, LPKA, Reintegrasi Sosial, Kesiapan Sosial.

KEBIJAKAN INTERNAL SATUAN PENDIDIKAN BERBASIS RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN KRIMINALISASI GURU Yulistia Akbari; Dwi Haryadi; Darwance
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 1 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/8k4wkx72

Fenomena kriminalisasi guru dalam pelaksanaan fungsi pendisiplinan peserta didik menunjukkan lemahnya mekanisme penyelesaian konflik di lingkungan satuan pendidikan. Penelitian ini bertujuan merumuskan kebijakan internal satuan pendidikan berbasis restorative justice sebagai instrumen pencegahan kriminalisasi guru. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap regulasi, literatur ilmiah, serta kasus-kasus kriminalisasi guru yang dianalisis secara preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya tata kelola internal sekolah menyebabkan konflik antara guru, siswa, dan orang tua cenderung diselesaikan melalui jalur pidana tanpa optimalisasi mekanisme dialogis dan restoratif. Padahal, regulasi nasional telah memberikan ruang bagi satuan pendidikan untuk membentuk mekanisme penyelesaian konflik internal melalui tata tertib, SOP, dan penguatan tata kelola sekolah. Penelitian ini menawarkan model kebijakan internal berbasis restorative justice melalui pembentukan SOP penyelesaian konflik, perumusan batas tindakan pedagogis, serta institusionalisasi Tim Restorative Justice Sekolah (TRJS) yang melibatkan organisasi profesi guru. Kebijakan tersebut menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium sekaligus memperkuat perlindungan profesi guru dan hak peserta didik secara proporsional. Keywords: kebijakan internal, satuan pendidikan, restorative justice; kriminalisasi

Kebijakan Non Penal Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Telur Penyu Sebagai Satwa Yang Dilindungi di Kabupaten Bangka Tengah Febbi Amalia; Dwi Haryadi; Rio Armanda Agustian
JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM Vol 19 No 01 (2026): Jurnal Penelitian Serambi Hukum Vol 19 No 01 Tahun 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59582/sh.v19i01.1495

Non-penal policies in the prevention of the crime of trafficking in turtle eggs as protected animals are efforts used to overcome the occurrence of turtle egg trafficking by the community without using criminal punishment by focusing on prevention and coaching the community. Therefore, the purpose of this study is to find out what non-penal policies are implemented by the Directorate of Water and Air Police (DitPolairud) of the Babel Police and the Natural Resources Conservation Center (BKSDA) of the Bangka Conservation Resort in preventing the occurrence of the crime of trafficking turtle eggs as protected animals in Bangka Tengah Regency. This type of research is empirical juridical using a legal sociology approach. The formulation of the problem of this study is how to implement non-penal policies in the prevention of the crime of trafficking in turtle eggs as protected animals in Bangka Tengah Regency and how to overcome obstacles in implementing non-penal policies in the prevention of the crime of trafficking in turtle eggs in Bangka Tengah Regency. The results of this study are first, non-penal policies are implemented in the form of legal socialization, patrols, supervision and control around coastal areas, reprimands, and programs for the formation of supervisory community groups (POKMASWAS). The two efforts carried out in overcoming the obstacles that occurred were cooperation between the Directorate of Water and Air Police (DitPolairud) of the Babel Police and the Natural Resources Conservation Center (BKSDA) of the Bangka conservation resort and other agencies, socialization, appeals, patrols, recruiting cadres, and the development of alternative economies for the community.

PENDEKATAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENCEGAHAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Darwance; Dwi Haryadi; Rafiqa Sari; Muhammad Syaiful Anwar; Ndaru Satrio; Aruna Asista; Reza Adriantika Suntara
Jurnal Hukum Unsulbar Vol. 9 No. 2 (2026): Jurnal Hukum Unsulbar
Publisher : Program Studi Hukum Universitas Sulawesi Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31605/j-law.v9i2.6465

Beberapa jenis kekayaan intelektual, salah satunya menjadikan aspek lingkungan hidup sebagai syarat, seperti perlindungan varietas tanaman, sumber daya genetik, pengetahuan tradisional, dan indikasi geografis. Pada indikasi geografis misalnya, kerusakan lingkungan hidup dapat berdampak pada reputasi sebuah produk yang diberikan perlindungan sebagai indikasi geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih mendalam mengenal faktor lingkungan hidup dalam konstruksi hukum tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI), untuk selanjutnya coba untuk memformulasikan upaya penanggulangan terhadap lingkungan hidup yang berdampak terhadap perlindungan HKI melalui kebijakan hukum pidana. Penelitian ini menggunakan metode yudiris normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, melakukan kajian terhadap kebijakan hukum pidana pada regulasi, terutama tentang pengelolaan kerusakan lingkungan hidup yang berkaitan dengan kekayaan intelektual. Dari hasil kajian yang sudah dilakukan, pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kekayaan intelektual yang berkaitan dengan lingkungan hidup, tidak semuanya mengatur sanksi pidana yang khusus diberikan terhadap kerusakan lingkungan hidup. Ini menjadi tidak relevan, terutama terhadap jenis kekayaan intelektual tertentu yang menjadikan faktor lingkungan hidup sebagai syarat utama pemberian perlindungan hukum, dan juga eksistensinya secara alami.

Title

Found 31 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 31 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 31 Documents
Search