Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Society

Kesadaran Hukum Lingkungan Sebagai Modal Sosial Strategis Pada Aktivitas Penambangan Timah Rakyat di Kepulauan Bangka Belitung: Environmental Law Awareness as Social Capital Strategic in Unconventional Tin Mining Activities in the Bangka Belitung Islands Dwi Haryadi; Ibrahim Ibrahim; Darwance Darwance
Society Vol 10 No 2 (2022): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v10i2.455

Abstract

Since ancient times, the Bangka Belitung Islands have been known as one of the world’s largest tin producers. Mining has taken place massively since tin is no longer a strategic commodity, marked by the issuance of several policies that grant permits to anyone to mine tin. Mining, which was originally mostly carried out on land, over time and needed in the economic aspect, has also been carried out at sea. As a result, mining, mostly carried out without permits, impacts environmental damage and other legal and social aspects. In fact, from a regulatory standpoint, the government has issued laws and regulations that serve as references in environmental management, including its relation to the mining sector. This study aims to determine awareness of environmental law in unconventional tin mining activities in the Bangka Belitung Islands. Judging from its type, this research is analytical descriptive research, describing an object through which the data obtained is processed and analyzed to conclude. The research was conducted in all regencies/municipalities in the Bangka Belitung Islands. From the research that has been done, the result is that even though they know, the fact is that most of the mining is carried out without permits, plus there has never been, and there has been no socialization regarding tin mining permits. In addition, most of them also know that their mining activities damage the environment and admit that mining activities damage the habitat of living things. This means that, based on the theories and concepts used, miners are more towards ecocentrism because they make nature an object, not ecocentrism, which pays attention to environmental sustainability.
Kesadaran Hukum Lingkungan Sebagai Modal Sosial Strategis Pada Aktivitas Penambangan Timah Rakyat di Kepulauan Bangka Belitung Haryadi, Dwi; Ibrahim, Ibrahim; Darwance, Darwance
Society Vol 10 No 2 (2022): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v10i2.455

Abstract

Since ancient times, the Bangka Belitung Islands have been known as one of the world’s largest tin producers. Mining has taken place massively since tin is no longer a strategic commodity, marked by the issuance of several policies that grant permits to anyone to mine tin. Mining, which was originally mostly carried out on land, over time and needed in the economic aspect, has also been carried out at sea. As a result, mining, mostly carried out without permits, impacts environmental damage and other legal and social aspects. In fact, from a regulatory standpoint, the government has issued laws and regulations that serve as references in environmental management, including its relation to the mining sector. This study aims to determine awareness of environmental law in unconventional tin mining activities in the Bangka Belitung Islands. Judging from its type, this research is analytical descriptive research, describing an object through which the data obtained is processed and analyzed to conclude. The research was conducted in all regencies/municipalities in the Bangka Belitung Islands. From the research that has been done, the result is that even though they know, the fact is that most of the mining is carried out without permits, plus there has never been, and there has been no socialization regarding tin mining permits. In addition, most of them also know that their mining activities damage the environment and admit that mining activities damage the habitat of living things. This means that, based on the theories and concepts used, miners are more towards ecocentrism because they make nature an object, not ecocentrism, which pays attention to environmental sustainability.
Reformulasi Pidana Tambahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Berbasis Prinsip Green Mining Haryadi, Dwi; Zulkarnain, Iskandar; Sari, Rafiqa
Society Vol 13 No 3 (2025): Society
Publisher : Laboratorium Rekayasa Sosial, Jurusan Sosiologi, FISIP Universitas Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33019/society.v13i3.958

Abstract

Salah satu prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 sebagai perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah keberlanjutan dan tanggung jawab lingkungan sebagai manifestasi dari green mining. Dalam kegiatan pertambangan berizin, terdapat kewajiban untuk melakukan pengelolaan pascatambang dan reklamasi lahan sebagai upaya pemulihan lingkungan. Namun, pada pertambangan tanpa izin yang secara nyata menimbulkan kerusakan lingkungan, tidak terdapat kejelasan mengenai pihak yang bertanggung jawab atas pemulihan tersebut. Sanksi pidana yang berlaku saat ini terbatas pada pidana penjara dan denda. Pidana penjara tidak memberikan dampak terhadap pemulihan lingkungan, sedangkan denda yang dijatuhkan dalam putusan pengadilan pada umumnya tidak memadai untuk menutup biaya pemulihan lingkungan. Meskipun terdapat ketentuan pidana tambahan, ketentuan tersebut belum secara tegas mengatur kewajiban pemulihan lingkungan. Di sinilah letak urgensi penelitian ini, yaitu untuk memastikan adanya pihak yang bertanggung jawab secara hukum terhadap pemulihan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis regulasi yang ada terkait pidana tambahan dan merumuskan reformulasi yang berorientasi pada prinsip green mining. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan serta studi kasus berdasarkan putusan pengadilan, dengan menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan, pertama, bahwa formulasi tindak pidana dan pidana tambahan yang berlaku saat ini belum berorientasi pada tanggung jawab pemulihan lingkungan. Kedua, diperlukan reformulasi pidana tambahan yang memasukkan kewajiban pemulihan lingkungan sebagai akibat dari tindak pidana. Secara yuridis, implikasi penelitian ini adalah, secara teoretis memperkuat pengakuan bahwa lingkungan merupakan korban yang harus dilindungi; secara praktis, memberikan kepastian hukum terhadap pemulihan lingkungan melalui putusan pengadilan, sehingga menegaskan keberadaan dan efektivitas penegakan hukum lingkungan.