Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum al-Afkar, Journal For Islamic Studies YUSTISI Unes Law Review Buana Ilmu Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Hukum Inovatif : Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik
tri setiady
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGALIHAN HAK DALAM SENGKETA HAK MEREK POLO BY RALPH LAUREN Nadia Nuraini Hasni; Tri Setiady; Ella Nurlailasari
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18884

Abstract

Sengketa pengalihan hak antara Mohindar H.B dengan PT Manggala Putra Perkasa diakibatkan oleh Mohindar H.B yang tidak terima merek yang dimilikinya digunakan karena Mohindar merasa sebagai pemilik yang sah dengan perjanjian peralihan hak dengan Jon Whiteley tahun 1986, lalu Mohindar menggugat PT Manggapa Putra Perkasa ke Pengadilan Niaga Jakpus. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang meneliti hukum yang tertulis dengan mempertimbangkan berbagai perspektif. Pendekatan ini tidak mencakup analisis aspek implementasi atau penerapan hukum. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu menyusun data secara teratur, runtut, logis, dan efektif untuk mempermudah interpretasi serta pemahaman hasil analisis. Hasil analisis yaitu pengalihan hak antara Jon Whiteley dengan PT Manggala Putra Perkasa tidak sah karena pengalihan hak hanya bisa dilakukan satu kali, di mana Jon Whiteley sudah melakukan pengalihan hak tersebut kepada Mohindar sebelumnya, dan Hakim yang mengadili perkara tersebut memenangkan Mohindar dengan melihat aspek bukti-bukti surat, pendaftaran, dan itikad baik. Kata Kunci: Sengketa, Merek, Polo by Ralph Lauren.
PERANAN HUKUM PERIZINAN DALAM KEMUDAHAN INVESTASI ASING DEMI TERCAPAINYA PEMBANGUNAN EKONOMI Aldiansyah Yudha Prawira; Tri Setiady; I Ketut Astawa
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16209

Abstract

Investasi asing memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Namun, kepastian hukum dan regulasi yang tidak efektif dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara hukum perizinan dan kemudahan investasi asing, serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai pendekatan dalam penelitiannya. Metode ini melibatkan studi kepustakaan yang mencakup penelusuran berbagai bahan-bahan sekunder seperti peraturan perundangan, arsip hukum, hasil penelitian sebelumnya, artikel, dan data hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Investasi asing mempertimbangkan faktor-faktor seperti syarat ekonomi, kestabilan politik, dan kepastian hukum dalam memilih negara untuk berinvestasi. Regulasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hasil dalam penelitian ini adalah dalam upaya membangun ekonomi yang adil dan berkembang, peran hukum dalam mengatur perizinan dan mengelola investasi asing di Indonesia menjadi krusial. Dengan memperbaiki regulasi, memastikan kepastian hukum, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, Indonesia dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kata kunci: perizinan; investasi asing; keberlanjutan ekonomi; pembangunan ekonomi.
PERANAN HUKUM PERIZINAN DALAM KEMUDAHAN INVESTASI ASING DEMI TERCAPAINYA PEMBANGUNAN EKONOMI Aldiansyah Yudha Prawira; Tri Setiady; I Ketut Astawa
YUSTISI Vol 11 No 1 (2024)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v11i1.16209

Abstract

Investasi asing memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara berkembang seperti Indonesia. Namun, kepastian hukum dan regulasi yang tidak efektif dapat mengurangi minat investor untuk menanamkan modalnya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis hubungan antara hukum perizinan dan kemudahan investasi asing, serta implikasinya terhadap pembangunan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai pendekatan dalam penelitiannya. Metode ini melibatkan studi kepustakaan yang mencakup penelusuran berbagai bahan-bahan sekunder seperti peraturan perundangan, arsip hukum, hasil penelitian sebelumnya, artikel, dan data hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Investasi asing mempertimbangkan faktor-faktor seperti syarat ekonomi, kestabilan politik, dan kepastian hukum dalam memilih negara untuk berinvestasi. Regulasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hasil dalam penelitian ini adalah dalam upaya membangun ekonomi yang adil dan berkembang, peran hukum dalam mengatur perizinan dan mengelola investasi asing di Indonesia menjadi krusial. Dengan memperbaiki regulasi, memastikan kepastian hukum, dan menciptakan iklim investasi yang kondusif, Indonesia dapat meningkatkan minat investor untuk menanamkan modalnya dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kata kunci: perizinan; investasi asing; keberlanjutan ekonomi; pembangunan ekonomi.
Analysis of Joint Property Disputes Undergoing Mediation: A Case Study of the Pasir Pangaraian Religious Court Yenrizka Gusmaria; Tri Setiady
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v8i2.1378

Abstract

Marriage is an inner relationship between a man and a woman whose aim is to form an eternal family based on the Almighty Godhead. Joint assets are assets that are acquired throughout the marriage from the time the marriage takes place until the marriage ends or the dissolution of the marriage due to divorce, death or a court decision. Mediation is an effort to resolve conflict by involving a neutral third party, who does not have the authority to make decisions that helps the disputing parties reach a resolution (solution) that is acceptable to both parties. This research aims to analyze joint assets from the perspective of statutory regulations, customary law and Islamic law, as well as dispute resolution through mediation. In this research, the author uses case study data from the Pasir Pengaraian religious court to find out the problems of joint property disputes which were resolved through mediation. The results of this research show that even though there are problems that arise because one party feels that the distribution is unfair, they can find a middle point through mediation. Therefore, mediation has become an important mechanism in law and mediation provides an effective solution to resolve disputes between the parties involved without having to go through formal justice channels. By holding mediation, the disputing parties hand over the resolution of their dispute to one or more independent arbitrators who are considered experts in the matter
Addressing and Improving Legal Development in the Economy Through a Case Study of the Increase in Hajj Pilgrimage Costs in Indonesia Yenrizka Gusmaria; Tri Setiady
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 8 No. 2 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v8i2.1379

Abstract

The Hajj pilgrimage is an important religious journey and must be carried out by all Muslims in the world and Indonesia has the largest Muslim population in the world. This research aims to analyze the development of the number of Hajj pilgrims in Indonesia in recent years and analyze the significant increase in Hajj costs after the Hajj pilgrimage was closed during the Covid-19 pandemic. In this research, the author uses statistical data to determine the development of Hajj pilgrims, the factors increasing the cost of the Hajj pilgrimage and the social and economic impact. The results of this research show that despite the increase in the cost of the Hajj pilgrimage, pilgrims still continue to increase compared to the previous year. One of the factors for the increase in Hajj pilgrims is due to the closure of access to the Hajj pilgrimage in 2020 to 2021, this is due to the Covid-19 pandemic. The impact of the pandemic has affected all countries' economies, one of the countries affected is Indonesia, because this significant change in the Indonesian economy has resulted in an increase in the cost of the Hajj. With the proposed increase in the cost of the Hajj pilgrimage every year, it is a form of understanding regarding legal and economic development in Indonesia. It can be said that if the law is unable to play an effective role, it will certainly have a negative impact on economic development.
Efektifitas OJK Dalam Penanganan Kasus Investasi Online Bodong Quotex Ditinjau Dari Hukum Investasi (Studi Kasus Platform Quotex) Ketut Astawa; Imam Budi Santoso; Tri Setiady; Embang Herlambang; Alin Kosasih
UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.2130

Abstract

In this case, Doni Salmanan was reported for the Quotex platform trading fraud case on february 3 2022. Doni Salmanan was reported to the Police Criminal Investigation Unit on suspicion of fraudulent investments. The report on Doni Salmanan is registered in the police report (LP) number LP: B/0059/II/2022/SPKT/BARESKRIM POLRI. LP was made on February 3 2022 by the reporter with the initials RA. The research uses a normative method which focuses on the study of legal principles. We focus on how the OJK institution monitors the implementation of P2P lending in Indonesia and analyzes legal problems, with the emergence of illegal P2P lending practices which are legally detrimental to consumers. From the analysis above, it can be concluded that the OJK's role in handling fraudulent investment cases in Indonesia has a significant influence, but there are several factors that can influence its effectiveness. The Quotex fraudulent investment case carried out by Doni Salmanan shows that state institutions that have the authority to supervise do not carry out their functions thoroughly, which has led to many fraudulent investment cases occurring in Indonesia. OJK must be able to carry out its role as a preventive measure for the many cases of fraudulent investment in Indonesia.
Legal effort in the case of binomo trading fraud under the disguise of investment and the criminal acts of money laundering are committed in connection with law no. 19 of 2016 and law no. 8 of 2010 Yenrizka Gusmaria; Tri Setiady
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 8 No. 4 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1769

Abstract

Trading is very popular in various countries, one of which is Indonesia, this is an activity of buying and selling assets in the financial market with the aim of making a profit. Assets that are usually traded in trading can be stocks, foreign exchange, bonds, gold, cryptocurrencies and other investment instruments. Treaders usually make transactions by buying assets when the price is relatively cheap and selling them again when the price goes up, in the hope of making a profit from the fluctuations in the price of the asset. Some time ago, Indonesia was shocked by a case carried out by one of the influencers, Indra Kesuma alias Indra Kenz, who committed trading fraud in the name of investment through electronic media. From this case, many victims reported because they felt disadvantaged by the suspect, the losses incurred were also very large. In addition to the fraud case committed by the suspect, a money laundering crime was also found to hide or disguise the origin of funds obtained from these illegal activities, so that it appeared as if it came from a legitimate source. This study aims to analyze cases of trading fraud under the guise of investment with the motive of spreading false and misleading news that results in consumer losses. In this study, the author uses quantitative data to analyze the fraud system under the guise of investment and money laundering committed in the case of Indra Kenz through the illegal Online Binary Options (Binomo) gambling platform in Indonesia in relation to Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions and Law No. 8 of 2010 concerning Prevention and Eradication of Money Laundering.
Tanggung Jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peran Lembaga Perbankan dalam Pengelolaan Dana Corporate Social Responsibility (CSR) Berbasis Good Governance Wifa Shabilla; Tazkia Widia Ardani; Siti Nurhaliza; Dea Rizki Desambari; Zhafira Nasywa Adriyanasta; Mutiara Laude Amabel; Tri Setiady; Meita Fadhilah
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v2i4.1351

Abstract

The banking sector is a strategic pillar that supports national economic stability and relies heavily on public trust. To maintain this legitimacy, banks are required to implement Corporate Social Responsibility (CSR), which is not only a moral obligation but also a legal duty as regulated in several laws such as Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies and Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority (OJK). This study aims to analyze the responsibility of OJK in managing Corporate Social Responsibility (CSR) funds based on the principles of Good Governance and to examine the role of banking institutions in maintaining public trust through transparent and accountable Corporate Social Responsibility (CSR) practices. This research employs a normative juridical approach by reviewing relevant legislation, literature, and regulatory documents. The results show that OJK holds normative, institutional, and legal responsibilities in supervising Corporate Social Responsibility (CSR) implementation to ensure compliance with the principles of transparency, accountability, independence, responsibility, and fairness. Meanwhile, banking institutions play a crucial role in ensuring that Corporate Social Responsibility (CSR) becomes an integral part of their sustainability strategy rather than a mere administrative formality. The application of Good Corporate Governance (GCG) has a positive impact on increasing public trust, as transparency and accountability in Corporate Social Responsibility (CSR) management strengthen the social legitimacy of banking institutions. Therefore, synergy between OJK and the banking sector in enhancing Corporate Social Responsibility (CSR) governance is the key to achieving an ethical and sustainable financial system.
Sinergi OJK dan Perbankan dalam Pengelolaan Dana CSR yang Transparan dan Akuntabel Tazkia Widia Ardani; Wifa Shabilla; Siti Nurhaliza; Dea Rizki Desambari; Zhafira Nasywa Adriyanasta; Mutiara Laude Amabel; Tri Setiady; Meita Fadhilah
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 4 (2025): Desember : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publ
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v2i4.1352

Abstract

The management of Corporate Social Responsibility (CSR) in the banking sector holds strategic importance in strengthening public trust, supporting sustainable development, and ensuring that the distribution of CSR funds aligns with principles of good governance. However, CSR implementation among Indonesian banks continues to face fundamental issues, including limited transparency, inconsistent reporting standards, and weak supervisory mechanisms. This study aims to analyze the synergy between the Financial Services Authority (OJK) and the banking industry in establishing transparent and accountable CSR fund management. Using a normative legal approach combined with institutional analysis, the findings reveal that although OJK has issued sustainable finance regulations such as POJK No. 51/POJK.03/2017, these regulations have not fully ensured the integrity and accountability of CSR distribution. Strengthening reporting standards, ensuring independent audits, and integrating a digital CSR reporting system are essential to enhance oversight. This study proposes a regulatory–institutional synergy model between OJK and the banking sector to build CSR governance that is transparent, participatory, and impact-oriented.  
Kedudukan Otonomi Daerah sebagai Pondasi dalam Pembangunan Ekonomi Raden achmad nur rizki; Tri Setiady; I Ketut Astawa
Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara Vol. 1 No. 3 (2023): Agustus : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Yappi Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/eksekusi.v1i3.452

Abstract

Pembangunan ekonomi merupakan upaya peningkatan pendapatan total dan pendapatan per kapita suatu negara dengan memperhatikan pertambahan penduduk, perubahan struktur ekonomi, dan pemerataan pendapatan. Otonomi daerah memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi, karena melalui implementasi yang baik, pembangunan dapat dilakukan secara maksimal. Dalam upaya pemerataan pembangunan di setiap daerah, pemerintah Indonesia telah menerapkan kebijakan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan yang lebih luas, jelas, dan bertanggung jawab diberikan kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi merupakan strategi penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan. Desentralisasi fiskal, sebagai salah satu komponen utama dari desentralisasi, memungkinkan pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya keuangan yang memadai melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bantuan dari Pemerintah Pusat. Desentralisasi fiskal memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, namun pengaturan pengeluaran pemerintah daerah perlu diperhatikan agar tidak terlalu banyak digunakan untuk belanja pegawai dan administrasi. Pemerintah daerah dapat meningkatkan pendapatan dengan mengoptimalkan sumber pendapatan asli daerah, seperti pengenaan pajak baru, pungutan retribusi, dan pengelolaan badan usaha milik daerah. Dengan demikian, struktur keuangan daerah dapat ditingkatkan untuk pembangunan daerah dan penyediaan pelayanan publik. Peran pemerintah pusat dalam mendukung pembangunan ekonomi di daerah melalui kebijakan otonomi daerah meliputi restrukturisasi perencanaan pembangunan nasional, pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), alokasi dana perimbangan keuangan yang adil, peningkatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta kebijakan nasional yang mendukung. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut, pemerintah pusat dapat memastikan bahwa otonomi daerah memberikan dampak positif terhadap pembangunan ekonomi di daerah, mempercepat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Co-Authors Ade Maman Suherman Aldiansyah Yudha Prawira Alin Kosasih Dea Rizki Desambari Ella Nurlailasari Embang Herlambang Endah Astuti I Ketut Astawa Imam Budi Santoso Ketut Astawa Meita Fadhilah Mutiara Laude Amabel Nadia Nuraini Hasni Raden Achmad Nur Rizki Siti Nurhaliza Taryadi Tazkia Widia Ardani Wifa Shabilla Yashinta Irenne Marianna Yenrizka Gusmaria Zhafira Nasywa Adriyanasta