Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Proceedings of Annual International Conference Syiah Kuala University - Social Sciences Chapter Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Litbang Kota Pekalongan Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam JIPM: Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin Jurnal Penelitian Journal of Indonesian Probation and Parole System Jurnal Hukum Islam Muwazah: Jurnal Kajian Gender PALASTREN: Jurnal Studi Gender
Shinta Dewi Rismawati
IAIN Pekalongan
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 33 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 33 Documents
Search

 1   2   3   4 
PENGEMBANGAN SMART ECONOMY KOTA PEKALONGAN MELALUI PENERAPAN E-RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Paminto Agung Christianto; Siti Nurhayati; Mujiyono Mujiyono; Sobrotul Imtikhanah; Projo Angkasa; Shinta Dewi Rismawati; Vita Nur Latief
JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN Vol. 13 (2017)
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54911/litbang.v13i0.55

Abstract

Kota Pekalongan memiliki 11 titik pasar tradisional yang masing-masing pasar memiliki puluhan hingga ratusan kios dan berdasarkan data yang tercatat dalam buku “Pekalongan Dalam Angka Tahun 2016”, jumlah pedagang yang ada sebanyak 4.531 pedagang. Kesulitan yang dialami oleh petugas Dinas Pasar Kota Pekalongan dalam mengelola retribusi pelayanan pasar untuk 4.531 pedagang tersebut adalah karena sistem yang digunakan masih manual yaitu dengan menggunakan karcis dan buku catatan, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan atau terjadinya kecurangan dari oknum petugas atau pedagang yang tidak jujur. Kesulitan lain adalah dinas terkait sulit memantau dan mengawasi proses penarikan dan pelaporan dana retribusi pelayanan pasar, sehingga dimungkinkan penerimaan retribusi pelayanan pasar menjadi tidak optimal. Hasil kajian ini berupa rekomendasi kepada Pemerintah Kota Pekalongan dan khususnya dinas pasar kota Pekalongan untuk segera membangun dan menerapkan sistem e-retribusi pelayanan pasar di kota Pekalongan, sehingga proses penarikan dana retribusi pelayanan pasar dapat dipantau dan diawasi dengan mudah yang akhirnya akan berdampak pada optimalnya penerimaan dana retribusi pelayanan pasar yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota Pekalongan.
KAJIAN PRA REVITALISASI PASAR BERORIENTASI KESEJAHTERAAN, KENYAMANAN DAN KEINDAHAN (Kasus Revitalisasi Pasar Banjarsari Kota Pekalongan) Siti Nurhayati; Suryani Suryani; Shinta Dewi Rismawati; P. A. Christianto; Vita Nur Latief; Mujiyono Mujiyono; Sobrotul Imtikhanah
JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN Vol. 15 (2018)
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54911/litbang.v15i0.80

Abstract

Salah satu sarana perdagangan besar yang ada di Kota Pekalongan adalah Pasar Induk Banjarsari yang terletak di Jalan Sultan Agung, Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Pasar induk ini lokasinya menjadi satu dengan Mall Borobudur dan Swalayan Giant. Pasar Banjarsari memiliki 3 lantai dan terdiri dari 1.156 kios, 171 toko dan 2.701 los. Lantai pertama sebagian besar ditempati oleh pedagang tekstil, lantai kedua dan ketiga ditempati berbagai macam jenis dagangan, baik kuliner, sayur, daging, maupun toko kelontong. Kondisi ini berubah total setelah terjadi kebakaran Pasar Banjarsari pada Senin, 26 Februari 2018 dan baru bisa padam total setelah 30 jam dari kejadian. Pasca terjadi kebakaran, kegiatan ekonomi yang tadinya terpusat di Pasar Induk Banjarsari untuk sementara waktu di relokasi ke Jalan Patiunus dan sekitarnya di mana para pedagang ditampung pada barak-barak yang sifatnya sementara dan bentuknya semi permanen. Kondisi di lokasi penampungan sementara tentu saja mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaan transaksi perdagangan seperti panas, berjubel, pedangan dan pembeli kurang nyaman, serta mengganggu kioskios buah yang sudah ada sebelumnya di Jalan Patiunus. Kondisi ini harus segera ditindaklanjuti dengan kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan untuk melakukan revitalisasi pembangunan kembali Pasar Iduk Banjarsari pasca kebakaran. Untuk mendukung upaya revitalisasi Pasar Induk Banjarsari maka melalui kegiatan penelitian akan dilakukan kajian pra revitalisasi Pasar Induk Banjarsari, sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan kebutuhan dan bentuk bangunan, ketersediaan sarana sosial, pemeliharaan lingkungan, serta kenyamanan bagi pedagang dan pembeli dalam bertransaksi. Kata Kunci: Pasar Banjarsari, Pemkot Pekalongan, Pra revitalisasi, Rekomendasi
PARTISIPASI PEREMPUAN DALAM PUSARAN PEMBANGUNAN DAERAH (Telaah Kritis atas Kendala dan Solusi) Shinta Dewi Rismawati
Muwazah Vol 4 No 1 (2012)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v4i1.152

Abstract

Abstract : Women's participation in any development process is very important and strategic in the context of policy decisions that is favored of women. The assumption is, that women as members of society is basically have the same chances and opportunities to participate in every stage of development, since women are also the subject of development. However, there are many obstacles and barriers to encourage women to participate actively, for instances: internal or external constraints. Internal herein is relating to personal / individual of the women themselves (aspect of psychologicalpersonality).  Whereas external here is associated with things that are outside of the women themselves (structural and cultural). Thus, the solution is also varies from internal and external as well, such as increasing the capacity building for women and the socialization and education concerning the true concept of gender to the public. Abstrak : Partisipasi perempuan dalam proses pembangunan sangat penting dan strategis dalam konteks keputusan kebijakan yang disukai wanita. Asumsinya adalah, bahwa perempuan sebagai anggota masyarakat pada dasarnya memiliki kesempatan yang sama dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam setiap tahap perkembangan, karena perempuan juga subyek pembangunan. Namun, ada banyak kendala dan hambatan untuk mendorong perempuan untuk berpartisipasi secara aktif, untuk contoh: kendala internal maupun eksternal. Disini internal yang berkaitan dengan pribadi / individu perempuan itu sendiri (aspek psikologis-kepribadian). Sedangkan eksternal sini dikaitkan dengan hal-hal yang di luar dari perempuan itu sendiri (struktural dan kultural). Dengan demikian, solusi ini juga bervariasi dari internal dan eksternal juga, seperti meningkatkan pembangunan kapasitas bagi perempuan dan sosialisasi dan edukasi mengenai konsep gender benar kepada publik.
DISTRIBUSI PERAN STAKEHOLDER TERHADAP PENANGANAN DOMESTIC VIOLENCE DALAM KONTEKS MASYARAKAT MADANI Shinta Dewi Rismawati
Muwazah Vol 4 No 2 (2012)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v4i2.161

Abstract

Abstract : Domestic violence is a human problem, because in it there is a dimension of human rights violations. Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence are limitative have determined the distribution of the roles of each stakeholder in handling domestic violence cases. Stakeholders involved include the government as a representation of the state, NGOs, families, advocates, law enforcement officers, medical workers and clergy personnel. The number of stakeholders involved in the handling of domestic violence menginditifikasikan that domestic violence is a serious human rights crimes. Porposional division of roles between the state and the non-state institutions in the handling of domestic violence shows these regulations relevant to the concept of civil society in Indonesia.Abstrak : Kekerasan dalam rumah tangga adalah persoalan kemanusiaan, karena di dalamnya berdimensi pelanggaran hak asasi manusia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, telah menentukan distribusi peran masing-masing pemangku kepentingan dalam menangani kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pemangku kepentingan yang terlibat termasuk pemerintah sebagai representasi negara, LSM, keluarga, advokat,  aparat penegak hukum, tenaga medis dan rohaniawan. Jumlah pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga mengindetifikasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan hak asasi manusia. Pembagian porposional peran antara negara dan lembagalembaga non-pemerintah dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan peraturan hukum tersebut relevan dengan konsep masyarakat madani di Indonesia.
PEMBANGUNAN HUKUM YANG BERKEADILAN GENDER (Pendekatan Studi Hukum Kritis Bagi Perlindungan Hak Asasi Perempuan Di Indonesia Pasca Ratifikasi CEDAW) Shinta Dewi Rismawati
Muwazah Vol 3 No 2 (2011)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v3i2.266

Abstract

The ratification of the CEDAW Convention through Law No. 7 of 1984 has konesekuensi depth, because the “spirit” that convention should be followed up by making gender-just legal rules, in other words the state has a moral obligation and legal accountability to promote the protection, promotion and protection of human rights against women. In order to realize the mission, the critical legal studies approach can be used as a means to oversee efforts to protect Women Rights in Indonesia
PERSEPSI POLIGAMI DI MATA PEREMPUAN PEKALONGAN Shinta Dewi Rismawati
Muwazah Vol 6 No 2 (2014)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v6i2.447

Abstract

Polygamy has always been an interesting discussion that gave birth to two groups that are always in the position of the pros and cons in the community. It is encouraging to conduct research on women's perception about polygamy in Pekalongan. Research results and analysis indicate that the perception of women Pekalongan on polygamy is quite diverse, but most rejected polygamy with a variety of reasons. They also say that polygamy could potentially bring up domestic violencePoligami selalu menjadi diskusi yang menarik yang melahirkan dua kelompok yang selalu dalam posisi pro dan kontra di masyarakat. Hal ini mendorong untuk melakukan penelitian tentang persepsi perempuan tentang poligami di Pekalongan. Hasil penelitian dan analisis menunjukkan bahwa persepsi wanita Pekalongan pada poligami cukup beragam, namun kebanyakan menolak poligami dengan berbagai alasan. Mereka juga mengatakan bahwa poligami berpotensi memunculkan kekerasan dalam rumah tangga
Konstruksi Hukum Perkawinan Poligami di Indonesia: (Prespektif Hukum Feminis) Shinta Dewi Rismawati
Muwazah Vol 9 No 2 (2017)
Publisher : UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/muwazah.v9i2.1124

Abstract

The paper criticizes the construction of law, the existing legal arrangements concerning polygamous marriage in the perspective of legal feminism. The argument is that the legal construction of polygamous marriages in Indonesia is in fact not value-free, ambitious and adheres to a conventional patriarchal paradigm. The findings and analysis show that, Law Number 1 Year 1974 on Marriage is not value-free, ambiguous and gray, thus perpetuating the uncertainty in marriage law. The marriage law of conventional patriarchal paradigm just legitimizes husband's sexuality for polygamy by placing steorotif on women as her ordinate platform.
Keadilan Hukum Dalam Putusan Perceraian Narapidana Perspektif Critical Legal Studies Daulay, Royyan Mahmuda Al’Arisyi; Shinta Dewi Rismawati; Maghfur Ahmad
Restorative : Journal of Indonesian Probation and Parole System Vol. 1 No. 1 (2023)
Publisher : Federation of Indonesian Probation Officer

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61682/restorative.v1i1.2

Abstract

Divorce is the right of every married couple in Indonesia to the extent of the reasons written in the marriage law. Prisoners are citizens who are given a criminal sentence in prison for a specified period of time. In a divorce trial involving a prisoner, often the judge's decision will be in the form of a verstek decision. This type of decision is made because convicts cannot attend court proceedings due to limitations in prison. This research assesses legal justice from the perspective of critical legal studies in viewing prisoners' divorce decisions in the form of verstek decisions. The research method used is juridical-normative research with a descriptive analytical approach. Data collection techniques were carried out using literature study methods that were relevant to the research object. The results of the research show that critical legal studies views that the verstek decision in prisoner divorce cases does not reflect the value of legal justice, only legal certainty. The recommendation is that efforts are needed to present post-modern regulations with values of justice, benefit and legal certainty, especially regarding the issue of prisoner divorce. Abstrak Perceraian merupakan hak setiap pasangan di Indonesia sesuai dengan alasan yang tertulis dalam undang-undang perkawinan. Narapidana merupakan warga negara yang diberikan hukuman pidana di dalam penjara untuk kurun waktu yang ditentukan. Apabila terjadi perceraian yang melibatkan narapidana, seringkali keputusan hakim akan berupa putusan verstek. Keputusan sedemikian dibuat karena narapidana tidak bisa menghadiri proses persidangan di pengadilan akibat keterbatasan di penjara. Penelitian ini menilai keadilan hukum perspektif critical legal studies dalam memandang putusan perceraian narapidana yang berupa putusan verstek. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode studi literatur yang relevan dengan objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa critical legal studies memandang putusan verstek kasus perceraian narapidana tidak mencerminkan nilai keadilan hukum, baru sekadar kepastian hukum saja. Rekomendasinya adalah perlu upaya untuk menghadirkan regulasi yang bersifat post-modern dengan nilai-nilai berkeadilan, berkemanfaatan, dan kepastian hukum, terutama dalam persoalan perceraian narapidana. Keywords: Cerai Gugat, Narapidana dan Studi Hukum Kritis, Putusan Verstek
KARAKTERISTIK KEJAHATAN PEMBUNUHAN DALAM KONSTALASI RELASI GENDER Shinta Dewi Rismawati
JURNAL PENELITIAN Vol 5 No 1 (2008): Volume 5 Nomor 1 2008
Publisher : Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kejahatan pembunuhan tidak mengenal jenis kelamin, artinya pelaku dapat berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, akan tetapi ketidakadilan gender dapat memicu kejahatan berbasis gender. Kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh narapidana perempuan memiliki karakteristik tertentu, karena di dalam relasi gender yang tidak adil tersebut memunculkan marginalisasi, sub-ordinat, steorotipe, kekerasaan dan beban ganda terhadap perempuan dalam keluarga dan masyarakat, sehingga dapat mendorong dan memaksa perempuan melakukan kejahatan pembunuhan terhadap korban.
Legal Practices of Employment Agreements, Power Relations, and Identity Politics of Indonesian Women Domestic Workers Rismawati, Shinta Dewi; Rahmawati, Rita; Devy, Happy Sista; Septiadi, Muhammad Andi; Thoha, Silvia Milady Azkiya
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 7, No 2 (2023): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v7i2.15349

Abstract

This research aims to analyze the legal practice of the employment agreement of women domestic workers when they enter into a work contract with their employers in Surakarta City, then to identify patterns of power relations between women domestic workers and their employers when they make their work agreements, and finally to explain the identity politics that attached to women domestic workers when they work in their employer's family. To analyze this phenomenon, a socio-legal study with a qualitative research approach is used. The results of the study show that the practice of working agreements between women domestic workers and their employers even though the work agreements are made in unwriiten, but in fact the values are in accordance with the essence of contract law as regulated in the provisions of the Civil Code (KUHPerdata).  The work agreement shows a contractual and contextual dimension. The working relationship between them is based on a sense of interdependence and high trust between one another. This pattern of giving and receiving can ultimately able to reflect the existence of an equal power relationship between the two when making a work agreement. Even though women domestic workers have been labeled as helpless, they have a confident character and are autonomous in completing their work agreements. This equal relationship can make the relationship between the two very close and intense. This condition has implications for the political transformation of the identity of women domestic workers from outsiders who become part of the insider of the temporary employer's family
Co-Authors Angkasa, Projo Azkiya Thoha, Silvia Milady Baihaqi T, Irham Christianto, P. A. Christianto, Paminto Agung Daulay, Royyan Mahmuda Al’Arisyi Devy, Happy Sista Esti Zaduqisti Esti Zaduqisti Esti Zaduqisty Imtikhanah, Sobrotul Irham Baihaqii Thoha Isriani Hardini Latief, Vita Nur Linuwih, Sugesti Sri M. Muslih Husein Maghfur Ahmad Muhammad Abral Bin Abu Bakar Muhammad Andi Septiadi Mujiyono Mujiyono Mujiyono Mujiyono P. A. Christianto Projo Angkasa Rabiatul Adawiyah Rita Rahmawati Saif Askari Siti Nurhayati Siti Nurhayati Siti Nurhayati Sobrotul Imtikhanah Sobrotul Imtikhanah Sonezza Ladyanna Sumbogo, Yuliarto Joko Supomo Ari Sasongko Supomo Ari Sasongko, Supomo Ari Suryani Suryani Suryani Suryani Suryo, Ibnu Tamamudin Thoha, Irham Baihaqi Thoha, Irham Baihaqii Thoha, Irham Baihaqii Thoha, Silvia Milady Azkiya Versiandika Yudha Pratama Vita Nur Latief Vita Nur Latief Zaenal Mustakim