Garuda - Garba Rujukan Digital

Melacak Warisan Spritualitas Islam Dalam Tekstualitas Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia Rismawati, Shinta Dewi; Thoha, Irham Baihaqi
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Islam telah menorehkan nilai-nilai spiritualitas tentang keadilan, kesepakatan, kejujuran,kepercayaan, kesimbangan hak dan kewajiban, kehalalan, pertanggungjawaban dan lainsebagainya di dalam sebuah transaksi bisnis fair dan adil bagi produsen dan konsumen.Warisan nilai spritualitas Islam juga mempengaruhi konsep perlindungan konsumen diIndonesia yang dapat dikategorikan sebagai masyarakat terbuka. Sebagai masyarakatterbuka yang bercorak Theisdemokratis maka pembangunan sistem hukum di Indonesiamemberikan kesempatan yang sama bagi semua system hukum sebagai sumberreferensinya. Islam adalah rahmatan lil alamin, tak terkecuali adalah konsumen sebagaipenguna akhir produk barang dan jasa. paper ini akan melacak serta mengungkapkanwarisan nilai-nilai spritualitas Islam dalam memberikan perlindungan konsumen dalamregulasi UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Temuan risetmenunjukkan bahwa nilai-nilai spritualitas perlindungan konsumen Islami ternyatamenjadi pijakan dasar serta diadopsi dalam teks normative UU Perlindungan Konsumen.Ini merupakan bukti nyata bahwa prinsip-prinsip perlindungan konsumen menurut hukumIslam bersifat universal, karena mengedepankan nilai-nilai moral dan keadilan dalamtransaksi bisnis demi kemaslahatan bersama.

KAJIAN PRA REVITALISASI PASAR BERORIENTASI KESEJAHTERAAN, KENYAMANAN DAN KEINDAHAN (Kasus Revitalisasi Pasar Banjarsari Kota Pekalongan) Nurhayati, Siti; Suryani, Suryani; Rismawati, Shinta Dewi; Christianto, P. A.; Latief, Vita Nur; Mujiyono, Mujiyono; Imtikhanah, Sobrotul
JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN Vol 15 (2018)
Publisher : BAPPEDA Kota Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.707 KB)

Salah satu sarana perdagangan besar yang ada di Kota Pekalongan adalah Pasar Induk Banjarsari yang terletak di Jalan Sultan Agung, Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Pasar induk ini lokasinya menjadi satu dengan Mall Borobudur dan Swalayan Giant. Pasar Banjarsari memiliki 3 lantai dan terdiri dari 1.156 kios, 171 toko dan 2.701 los. Lantai pertama sebagian besar ditempati oleh pedagang tekstil, lantai kedua dan ketiga ditempati berbagai macam jenis dagangan, baik kuliner, sayur, daging, maupun toko kelontong. Kondisi ini berubah total setelah terjadi kebakaran Pasar Banjarsari pada Senin, 26 Februari 2018 dan baru bisa padam total setelah 30 jam dari kejadian. Pasca terjadi kebakaran, kegiatan ekonomi yang tadinya terpusat di Pasar Induk Banjarsari untuk sementara waktu di relokasi ke Jalan Patiunus dan sekitarnya di mana para pedagang ditampung pada barak-barak yang sifatnya sementara dan bentuknya semi permanen. Kondisi di lokasi penampungan sementara tentu saja mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaan transaksi perdagangan seperti panas, berjubel, pedangan dan pembeli kurang nyaman, serta mengganggu kioskios buah yang sudah ada sebelumnya di Jalan Patiunus. Kondisi ini harus segera ditindaklanjuti dengan kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan untuk melakukan revitalisasi pembangunan kembali Pasar Iduk Banjarsari pasca kebakaran. Untuk mendukung upaya revitalisasi Pasar Induk Banjarsari maka melalui kegiatan penelitian akan dilakukan kajian pra revitalisasi Pasar Induk Banjarsari, sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan kebutuhan dan bentuk bangunan, ketersediaan sarana sosial, pemeliharaan lingkungan, serta kenyamanan bagi pedagang dan pembeli dalam bertransaksi. Kata Kunci: Pasar Banjarsari, Pemkot Pekalongan, Pra revitalisasi, Rekomendasi

PENGEMBANGAN SMART ECONOMY KOTA PEKALONGAN MELALUI PENERAPAN E-RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Christianto, Paminto Agung; Nurhayati, Siti; Mujiyono, Mujiyono; Imtikhanah, Sobrotul; Angkasa, Projo; Rismawati, Shinta Dewi; Latief, Vita Nur
JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN Vol 13 (2017)
Publisher : BAPPEDA Kota Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.026 KB)

Kota Pekalongan memiliki 11 titik pasar tradisional yang masing-masing pasar memiliki puluhan hingga ratusan kios dan berdasarkan data yang tercatat dalam buku â€œPekalongan Dalam Angka Tahun 2016â€, jumlah pedagang yang ada sebanyak 4.531 pedagang. Kesulitan yang dialami oleh petugas Dinas Pasar Kota Pekalongan dalam mengelola retribusi pelayanan pasar untuk 4.531 pedagang tersebut adalah karena sistem yang digunakan masih manual yaitu dengan menggunakan karcis dan buku catatan, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan atau terjadinya kecurangan dari oknum petugas atau pedagang yang tidak jujur. Kesulitan lain adalah dinas terkait sulit memantau dan mengawasi proses penarikan dan pelaporan dana retribusi pelayanan pasar, sehingga dimungkinkan penerimaan retribusi pelayanan pasar menjadi tidak optimal. Hasil kajian ini berupa rekomendasi kepada Pemerintah Kota Pekalongan dan khususnya dinas pasar kota Pekalongan untuk segera membangun dan menerapkan sistem e-retribusi pelayanan pasar di kota Pekalongan, sehingga proses penarikan dana retribusi pelayanan pasar dapat dipantau dan diawasi dengan mudah yang akhirnya akan berdampak pada optimalnya penerimaan dana retribusi pelayanan pasar yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota Pekalongan.

Legal culture of religious capitalism: Socio legal approach on employment relations between muslimah employers and batik workers in pekalongan Shinta Dewi Rismawati
Proceedings of AICS - Social Sciences Vol 1 (2013)
Publisher : Proceedings of AICS - Social Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.02 KB)

Pekalongan called as world's city of batik and religious city. The business of batik controlled by the women entrepreneurs. They are a good Muslim. But not in legal culture of the behaviors are of their business. Especially at the relationship with their workers. It doesn’t reflect its identity as a good Muslim. They are ignoring Islamic values and regulation about worker (Act number 13 in 2004. In fact, the legal culture of the behavior of business is based on the values of capitalism. The behavior of the mended with the assumption of a new identity as a religious capitalist. They make accumulation their profit by exploited their labors. For example, always recruited inexperienced new workers so their paid with low wages; equating the standard wage for all workers, whether experienced or not; utilize resignation workers; majority of workers are women so the wages are lower; determine the wage unilaterally; rewardby way of installments, the restinstalled payment paid with the checks/demand deposits with maturities of retreat between 2 to 3 months and; doesn’t provide health insurance, welfare and rights of the workers leave, or give them with a very low standard. Representation of religious identity as a Muslim, there is the level of new religious rituals not only in the identity business behavior.Keywords : Legal Culture, Relationship, Religious, Capitalist

Polygamy Marriage: Legal Culture, Optional Political Identity And Marital Status Dilemma (A Case Study in Pekalongan) Shinta Dewi Rismawati; Muhammad Abral Bin Abu Bakar
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 14 No. 2 (2019)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v14i2.2396

Polygamy allowed but with strict conditions. In this paper, I argue that the legal culture of polygamous marriage perpetrators is not solely influenced by the tight laws on polygamy but also other non legal factors, diverse legal cultures which directly affect on the diverse legal status of the perpetrators and children born in the marriage. Therefore, the paper scrutinized why the actors’ legal culture in carrying out their polygamy marriage were negative and how the legal status and implications of the polygamous marriages to the marriages held by themselves and their children. The research method of social legal studies was used as the approach. The findings and analysis show how hard the actors met the requirements of the legal provisions on polygamy which are only one reason to justify it. In other hand, it was found that the non-legal dimensions were very complex and also influential so that the legal culture was negative. Consequently, polygamous marriage in siri was a political choice of their lives. It has the implications on the legal status of polygamous marriages and the perpetrators. The marital status is deemed to exist when the marriage is performed officially; and it is considered non-existent when the marriage is performed in siri. Polygamous marriage also has an impact on the legal status of the husband, his second wife, and their children in the family.

PENGEMBANGAN SMART ECONOMY KOTA PEKALONGAN MELALUI PENERAPAN E-RETRIBUSI PELAYANAN PASAR Paminto Agung Christianto; Siti Nurhayati; Mujiyono Mujiyono; Sobrotul Imtikhanah; Projo Angkasa; Shinta Dewi Rismawati; Vita Nur Latief
JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN Vol. 13 (2017)
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54911/litbang.v13i0.55

Kota Pekalongan memiliki 11 titik pasar tradisional yang masing-masing pasar memiliki puluhan hingga ratusan kios dan berdasarkan data yang tercatat dalam buku “Pekalongan Dalam Angka Tahun 2016”, jumlah pedagang yang ada sebanyak 4.531 pedagang. Kesulitan yang dialami oleh petugas Dinas Pasar Kota Pekalongan dalam mengelola retribusi pelayanan pasar untuk 4.531 pedagang tersebut adalah karena sistem yang digunakan masih manual yaitu dengan menggunakan karcis dan buku catatan, sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan pencatatan atau terjadinya kecurangan dari oknum petugas atau pedagang yang tidak jujur. Kesulitan lain adalah dinas terkait sulit memantau dan mengawasi proses penarikan dan pelaporan dana retribusi pelayanan pasar, sehingga dimungkinkan penerimaan retribusi pelayanan pasar menjadi tidak optimal. Hasil kajian ini berupa rekomendasi kepada Pemerintah Kota Pekalongan dan khususnya dinas pasar kota Pekalongan untuk segera membangun dan menerapkan sistem e-retribusi pelayanan pasar di kota Pekalongan, sehingga proses penarikan dana retribusi pelayanan pasar dapat dipantau dan diawasi dengan mudah yang akhirnya akan berdampak pada optimalnya penerimaan dana retribusi pelayanan pasar yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kota Pekalongan.

KAJIAN PRA REVITALISASI PASAR BERORIENTASI KESEJAHTERAAN, KENYAMANAN DAN KEINDAHAN (Kasus Revitalisasi Pasar Banjarsari Kota Pekalongan) Siti Nurhayati; Suryani Suryani; Shinta Dewi Rismawati; P. A. Christianto; Vita Nur Latief; Mujiyono Mujiyono; Sobrotul Imtikhanah
JURNAL LITBANG KOTA PEKALONGAN Vol. 15 (2018)
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kota Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54911/litbang.v15i0.80

Salah satu sarana perdagangan besar yang ada di Kota Pekalongan adalah Pasar Induk Banjarsari yang terletak di Jalan Sultan Agung, Sampangan, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Pasar induk ini lokasinya menjadi satu dengan Mall Borobudur dan Swalayan Giant. Pasar Banjarsari memiliki 3 lantai dan terdiri dari 1.156 kios, 171 toko dan 2.701 los. Lantai pertama sebagian besar ditempati oleh pedagang tekstil, lantai kedua dan ketiga ditempati berbagai macam jenis dagangan, baik kuliner, sayur, daging, maupun toko kelontong. Kondisi ini berubah total setelah terjadi kebakaran Pasar Banjarsari pada Senin, 26 Februari 2018 dan baru bisa padam total setelah 30 jam dari kejadian. Pasca terjadi kebakaran, kegiatan ekonomi yang tadinya terpusat di Pasar Induk Banjarsari untuk sementara waktu di relokasi ke Jalan Patiunus dan sekitarnya di mana para pedagang ditampung pada barak-barak yang sifatnya sementara dan bentuknya semi permanen. Kondisi di lokasi penampungan sementara tentu saja mengalami berbagai kendala dalam pelaksanaan transaksi perdagangan seperti panas, berjubel, pedangan dan pembeli kurang nyaman, serta mengganggu kioskios buah yang sudah ada sebelumnya di Jalan Patiunus. Kondisi ini harus segera ditindaklanjuti dengan kebijakan Pemerintah Kota Pekalongan untuk melakukan revitalisasi pembangunan kembali Pasar Iduk Banjarsari pasca kebakaran. Untuk mendukung upaya revitalisasi Pasar Induk Banjarsari maka melalui kegiatan penelitian akan dilakukan kajian pra revitalisasi Pasar Induk Banjarsari, sehingga dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Pekalongan terkait dengan kebutuhan dan bentuk bangunan, ketersediaan sarana sosial, pemeliharaan lingkungan, serta kenyamanan bagi pedagang dan pembeli dalam bertransaksi. Kata Kunci: Pasar Banjarsari, Pemkot Pekalongan, Pra revitalisasi, Rekomendasi

PEDAGANG PASAR TIBAN DAN MODAL SOSIAL Membangun Tatanan Sosial-Ekonomi Lokal Shinta Dewi Rismawati
Jurnal Penelitian Vol 7 No 2: Nopember 2010
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jupe.v7i2.104

After the breaking off of Banjarsari market of Pekalongan City, the small vendors of the market came up and did not give up with the condition. They made an institution called PARTI or PASTI â€“standing for pasar tiban â€“ to hold a temporary market to make them survive economically. The problems to be answered in this research are what the social capital values that are acknowledged and institutionalized among the vendors; how they struggle to survive; and what factors that support and hamper their struggle. To answer those problems, this research used qualitative approach by observation and in-depth interview to collect data. Key informants were selected purposively using snowball sampling. Data triangulation was used to validate the collected data. The result of this research shows that social capital values i.e. trust, values-norms, participation, and structure based on Islamic values and built up through social interaction between the vendors and their stakeholders can put the societyâ€™s economic wheel in motion and also build social structure more effective, efficient, and communicative. The ability strategy done by them to survive and exist is that they are able to maintain their ability in increasing their turnover, number of costumers, capital, and familyâ€™s welfare, and their ability to make good relationship among them, and between them and local community and administration. In fact, the existence of temporary market has not only support factors but also hamper factors

HAKIM DAN MEDIASI: Pemaknaan Hakim Terhadap Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Pekalongan Shinta Dewi Rismawati; Saif Askari; M. Muslih Husein
Jurnal Penelitian Vol 9 No 2: November 2012
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jupe.v9i2.142

This sociolegal research was aimed to understrand the judgeâ€™s comprehension toward mediation in private lawsuit procession. This comprehension was so urgent in order to understand how pragmatism practice could infiltrate in law court. To do so, I used symbolic interaction approach and model to analyze the data, that snowball-purposively gathered from the Judges. The locus of this study located in Pekalongan District Court (Pengadilan Negeri). The study showed some divergences opinion among judges in understanding the laws/norms/statutes of mediation both, textually and contextually (as they applied the text of norm in their cases). So, it effected on the implementation of enforcement and made them tend to pragmatic in doing mediation as formalistic-routine procedure. The roots of this attitude came from internally factors such pragmatism itself and externally ones, pragmatism among the parties of lawsuit and their advocaats.

MODEL KONSTRUKSI HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Shinta Dewi Rismawati
Jurnal Penelitian Vol 6 No 2: Nopember 2009
Publisher : IAIN Pekalongan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28918/jupe.v6i2.226

Pasca pemberlakuan UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) ternyata tidak otomatisÂ mengurangi jumlah angka KDRT di wilayah hukum PN Pekalongan. Konstruksi hakim dalam memutus kasus KDRT dalam perspektif legal hermeneutic menjadi poin penting, mengingat putusan hakim memiliki posisi yang sangat strategis sebagai law as a tool of social control dan law as a social engineering. Permasalahan yang diangkat: pertama bagaimanakah konstruksi hukum hakim untuk memutus kasus KDRT di PN Pekalongan dalam perspektif legal hermeneutic; kedua, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi konstruksi hukum hakimÂ dalam memutus kasus KDRT tersebut?; Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Putusan Hakim PN Pekalongan dalam memutus pekara KDRT telah melakukan 3 tahapan dalam legal hermeneutic, yakni teks, konteks dan kontekstualisasi meskipun sangat sederhana dengan metode interpretasi gramatikal, dan 2). Putusan hakim PN Pekalongan ternyata selain mempertimbangkan faktor-faktor hukum (yuridis) ternyata juga memperhatikan faktor-faktor non hukum, yakni sikap dan penampilan dari terdakwa dan saksi

Title

Found 42 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 42 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 42 Documents
Search