Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.863
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Dinamika Hukum JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN JURNAL USM LAW REVIEW Journal of Research in Social Science and Humanities Jurnal Interpretasi Hukum Jurnal Hukum Sehasen Berdikari : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Hukum Prioris Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia JURNAL HUKUM STAATRECHTS Jurnal Cendekia Ilmiah Melayunesia Law
Tuti Widyaningrum
Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
Analisis Yuridis Hak Cipta Musik dalam Karya Sinematografi (Studi Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jakarta Pusat) Okky Rachmadi Soekristyanto; Yasmirah Mandasari Saragih; Tuti Widyaningrum; Marten Arnoldus Rehabeam Manongga
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 9, No 1 (2026): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v9i1.9680

Abstract

Putusan judex facti dalam Perkara Hak Cipta Nomor 95/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jakarta Pusat memicu ketegangan yuridis mengenai status musik tanpa teks yang diintegrasikan ke dalam karya sinematografi. Isu utama dalam penelitian ini adalah adanya misinterpretasi terhadap Pasal 33 ayat (1) juncto Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di mana hakim menganggap musik "melebur" menjadi aset milik produser film, sehingga meniadakan hak ekonomi pencipta asal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan analisis putusan pengadilan (case approach). Temuan penelitian menunjukkan bahwa musik tanpa teks tetap merupakan ciptaan yang mandiri dan otonom, sehingga integrasinya ke dalam film seharusnya tunduk pada rezim lisensi sinkronisasi, bukan pengalihan kepemilikan otomatis. Penafsiran tekstual hakim terhadap Pasal 33 ayat (1) terbukti mengabaikan prinsip sistematis dan teleologis dalam perlindungan hak cipta. Sebagai rekomendasi, penulis menekankan perlunya hakim niaga menerapkan penafsiran hukum yang lebih holistik dengan memisahkan identitas hukum pre-existing works dari karya sinematografi guna menjamin kepastian hak ekonomi pencipta serta menjaga ekosistem manajemen kolektif royalti di Indonesia.
Keberatan Pihak Ketiga Atas Penyitaan Aset Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Samsuto Samsuto; Yasmirah Mandasari Saragih; Tuti Widyaningrum; Duma Hutapea; Riskana Riskana
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 9, No 1 (2026): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v9i1.9678

Abstract

Penelitian ini menganalisis dua putusan keberatan atas penyitaan / perampasan aset yang dilakukan oleh Jaksa, yaitu “putusan Nomor 1/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst” dan “Putusan Nomor 3/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst” yang menguji penerapan hukum dalam penyitaan barang milik pihak ketiga yang beritikad baik pada perkara tindak pidana korupsi. Fokus analisis adalah pada aset milik PT. Meranti Bahari dan PT. Graha Bintang, yang telah dibebani hak tanggungan sebagai jaminan utang kepada PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. Aset-aset tersebut telah disita dan ditetapkan untuk dirampas bagi negara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui “Putusan No. 92/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative, dimana metode ini lebih berfokus pada bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan UU Tipikor dikaitkan dengan KUHP Nasional dan juga menganalisis secara yuridis Perkara “Putusan Nomor 1/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst” dan “Putusan Nomor 3/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst.
Separation of State Assets in State-Owned Enterprises from State Liability for Losses Mulyono Dwi Purwanto; Tuti Widyaningrum
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 5, No 4 (2025)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v5i4.519

Abstract

The issue of state finance and the separation of state assets in SOEs lies at the intersection of criminal law on corruption, state financial law, and state corporate law, so that the relationship between regimes must be arranged so that corporate losses are not automatically treated as state losses or vice versa. The reform of the 2025 SOE Law emphasizes corporate autonomy that is supervised through audits and the principle of lex specialis. Research Objectives Analyze the legal status of separated state assets in SOEs within the framework of state finances and examine the effect of such separation on the limits of liability for state losses. The research method used is normative juridical based on secondary data with a statutory and conceptual approach. Data were collected through a literature study of the 1945 Constitution, the Corruption Law, the State Finance Law, the 2025 SOE Law, and decisions, then analyzed qualitatively. Research Results The status of separated assets is layered on the horizon of permanent ownership including state finances according to Law 17/2003, while on the horizon of management it becomes corporate capital according to Law 1/2025 in conjunction with Law 16/2025 and the principles of good corporate governance. Losses from state-owned enterprises (SOEs) transform into state losses if they are proven to have reduced state fiscal capacity due to fiduciary violations outside the business judgment rule. Furthermore, the separation of assets creates a multi-layered accountability regime based on fault-based liability and positions the SOE Law as a lex specialis, requiring both corporate and fiscal tests before the Corruption Eradication Law is applied as the ultimum remedium.
Perlindungan Hukum Kepada Nasabah dari Praktik Rentenir di Indonesia Tuti Widyaningrum; Dwi Bali
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 8, No 2 (2025): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v8i2.8738

Abstract

Kebutuhan masyarakat akan biaya hidup yang berbeda-beda dan pekerjaan yang berpenghasilan kurang akan membuat masyarakat untuk malakukan pinjaman langsung kepada seseorang yang memberikan jasa pinjam uang dengan bunga tinggi disebut juga dengan rentenir. Tujuan penelitian ini adalah bagaimana peran hukum terhadap rentenir dan perlindungan apa yang diberikan kepada para nasabahnya dari penindasan rentenir serta solusi penanggulangan kepada masyarakat agar tidak terjerat oleh rentenir. Metode penelitian ini menggunakan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rentenir tidak dapat dipidana karena tidak ada undang – undang khusus yang mengaturnya kecuali terdapat unsur pidana. Namun apabila rentenir melakukan perampasan barang maka rentenir tersebut bisa dipidanakan. Bab XXIII Pasal 368 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa orang yang meminjamkan uang dapat dikenakan hukuman jika hal itu terbukti, karena perjanjian hutang – piutang ini hanya secara lisan dan tidak memiliki sanksi hukum tidak ada aturan khusus yang mengatur perindungan hukum terhadap korban rentenir. Namun perlindungan hukum yang diatur dalam pasal 28D ayat (1) Undang – Undang Dasar 1945 dapat digunakan sebagai acuan.
Mekanisme Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Perspektif Check and Balances dalam Sistem Kelembagaan Negara di Indonesia Adi Rumanto Waruwu; Tuti Widyaningrum
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 7, No 2 (2024): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v7i2.8166

Abstract

Majelis Ketetapan Permusyawaratan Rakyat (TAP MPR) adalah salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang memiliki posisi krusial dalam sistem hukum tata negara di Indonesia. Perubahan reformasi yang terjadi dalam dinamika ketatanegaraan setelah membawa dampak signifikan terhadap kekuasaan MPR, termasuk terkait pencabutan Ketetapan MPR. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pencabutan Ketetapan MPR dan pengaruhnya terhadap prinsip check and balances dalam sistem kelembagaan negara di Indonesia. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif dengan dua pendekatan, yaitu peraturan-undangan dan konteks. Pendekatan peraturan perundang-undangan dimanfaatkan untuk menganalisis peraturan yang berhubungan dengan pencabutan Ketetapan MPR. Sementara itu, pendekatan kontekstual digunakan untuk mengeksplorasi konsep-konsep serta doktrin-doktrin dalam hukum tata negara yang relevan dengan tema penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat aturan yang mengatur mekanisme pencabutan TAP MPR dalam struktur kelembagaan negara di Indonesia. Keadaan ini disebabkan oleh perubahan posisi dan kewenangan lembaga negara, khususnya MPR, dalam sistem kelembagaan, serta pengurangan yang signifikan terhadap tugas dan kewenangan MPR itu sendiri.
EQUALITY OF LEGAL PROTECTION FOR CHILDREN VIS-À-VIS THE LAW IN CASES OF SEXUAL INTERCOURSE AND ABUSE IN THE PERSPECTIVE OF CHILD PROTECTION LAW Andry Suharto; Tuti Widyaningrum
Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia Vol. 4 No. 1 (2024): Cerdika : Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/cerdika.v4i1.741

Abstract

Child rape is a devastating form of sexual violence. This study aims to investigate and analyze the equality of legal protection for children in cases of sexual relations and abuse, focusing on the perspective of child protection law. This study uses methods that research normative juridical law. The results showed that the established legal law has partially worked for victims of child violence. The study's conclusions address whether the diversion process undertaken by law enforcement authorities in the Juvenile Justice System for adolescents facing legal problems due to allegations of sexual intercourse and/or maltreatment reflects gender non-discrimination.
Bapemperda’s Strategy for Enhancing the Quality and Effectiveness of Regional Regulations Ali Rahmat; Tuti Widyaningrum
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 8 No 1 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/ggt9g353

Abstract

The performance of the Regional Regulation Formation Agency (Bapemperda) plays a crucial role in producing high-quality Regional Regulations as instruments of regional autonomy. This study aims to analyze the performance of Bapemperda within the Regional House of Representatives (DPRD) of West Kotawaringin Regency and to identify efforts to enhance its effectiveness in the formulation and oversight of Regional Regulations. This research employs an empirical juridical method with a normative approach, utilizing interviews, observations, and document analysis as data collection techniques. The findings indicate that Bapemperda’s performance is relatively effective; however, it continues to face challenges related to supervisory functions, limited public participation, and resource constraints. Efforts to address these challenges include strengthening human resource capacity, improving institutional coordination, conducting systematic evaluations of Regional Regulations, and increasing community engagement. In conclusion, institutional strengthening and the optimization of legislative and oversight functions are essential for enhancing the quality of responsive and effective Regional Regulations.
Reformulasi Rehabilitasi Narkotika Berbasis Melatonin dalam Sistem Hukum Kesehatan Indonesia Kartika Bunga Rezky; Diana Laila Ramatillah; Tuti Widyaningrum
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 9 No. 3 (2026): SEPTEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v9i3.14460

Abstract

This study aims to analyse the reformulation of medical rehabilitation regulations through the integration of melatonin as a non-narcotic therapy within the Indonesian health law and narcotics law systems to ensure legal certainty, protection of the right to health, and sustainable recovery for narcotics addicts. The research is grounded in the academic problem that, although medical rehabilitation has been recognized under Indonesian narcotics law, there is no explicit regulation governing evidence-based non-narcotic therapies, resulting in legal uncertainty and the continued dominance of a penal approach in rehabilitation practices. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The novelty of this research lies in identifying the legal gap concerning evidence-based non-narcotic therapies and formulating a regulatory model for integrating melatonin into national rehabilitation standards, an issue that has not been comprehensively examined in previous studies. The findings indicate that the current rehabilitation framework remains characterized by normative inconsistency between health-oriented and penal-oriented approaches. Furthermore, melatonin possesses juridical and medical advantages because it is non-addictive, relatively safe, and consistent with the principles of evidence-based medicine. Therefore, harmonization between narcotics law and health law is necessary through the establishment of national rehabilitation guidelines that explicitly regulate non-narcotic supportive therapies to strengthen legal certainty, protect the right to health, and support sustainable recovery for narcotics addicts.   Penelitian ini bertujuan menganalisis pembaruan pengaturan rehabilitasi medis melalui integrasi melatonin sebagai terapi non-narkotika dalam sistem hukum kesehatan dan hukum narkotika Indonesia guna menjamin kepastian hukum, perlindungan hak atas kesehatan, dan pemulihan pecandu narkotika secara berkelanjutan. Penelitian ini berangkat dari permasalahan akademik berupa belum adanya pengaturan yang secara eksplisit mengakomodasi terapi non-narkotika berbasis evidence-based medicine dalam sistem rehabilitasi narkotika nasional, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan memperkuat dominasi pendekatan penal dalam praktik rehabilitasi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Kebaruan penelitian ini terletak pada identifikasi kekosongan hukum terkait terapi non-narkotika berbasis pembuktian ilmiah serta perumusan model pengaturan integrasi melatonin ke dalam standar rehabilitasi nasional yang belum dikaji secara komprehensif dalam penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi rehabilitasi narkotika masih ditandai oleh ketidakharmonisan antara pendekatan kesehatan dan pendekatan penal. Selain itu, melatonin memiliki keunggulan yuridis dan medis karena bersifat non-adiktif, relatif aman, serta selaras dengan prinsip evidence-based medicine. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara hukum narkotika dan hukum kesehatan melalui pembentukan pedoman rehabilitasi nasional yang mengatur terapi pendukung non-narkotika guna memperkuat kepastian hukum dan pemulihan berkelanjutan.
Co-Authors Adi Rumanto Waruwu Ali Rahmat Andry Suharto Basuki Rekso Wibowo Cecep Suhardiman Christiawan, Rio Dave Advitama Diana Laila Rahmatillah Duma Hutapea Dwi Bali Hardi Fardiansyah Iwan Sumiarsa Januar Agung Saputera Kartika Bunga Rezky Khalimi Khalimi Marten Arnoldus Rehabeam Manongga Mulyono Dwi Purwanto Nunsuhaini Okky Rachmadi Soekristyanto Riskana Riskana Samsuto Samsuto Sitanggang, Ansadilla Niar Soeherman Soeherman Timbo Mangaranap Sirait Turija Turija Wagiman . Yasmirah Mandasari Saragih