Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Analisis Yuridis Hak Cipta Musik dalam Karya Sinematografi (Studi Putusan Nomor 95/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jakarta Pusat) Okky Rachmadi Soekristyanto; Yasmirah Mandasari Saragih; Tuti Widyaningrum; Marten Arnoldus Rehabeam Manongga
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 9, No 1 (2026): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v9i1.9680

Abstract

Putusan judex facti dalam Perkara Hak Cipta Nomor 95/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2025/PN Niaga Jakarta Pusat memicu ketegangan yuridis mengenai status musik tanpa teks yang diintegrasikan ke dalam karya sinematografi. Isu utama dalam penelitian ini adalah adanya misinterpretasi terhadap Pasal 33 ayat (1) juncto Pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, di mana hakim menganggap musik "melebur" menjadi aset milik produser film, sehingga meniadakan hak ekonomi pencipta asal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan analisis putusan pengadilan (case approach). Temuan penelitian menunjukkan bahwa musik tanpa teks tetap merupakan ciptaan yang mandiri dan otonom, sehingga integrasinya ke dalam film seharusnya tunduk pada rezim lisensi sinkronisasi, bukan pengalihan kepemilikan otomatis. Penafsiran tekstual hakim terhadap Pasal 33 ayat (1) terbukti mengabaikan prinsip sistematis dan teleologis dalam perlindungan hak cipta. Sebagai rekomendasi, penulis menekankan perlunya hakim niaga menerapkan penafsiran hukum yang lebih holistik dengan memisahkan identitas hukum pre-existing works dari karya sinematografi guna menjamin kepastian hak ekonomi pencipta serta menjaga ekosistem manajemen kolektif royalti di Indonesia.
Keberatan Pihak Ketiga Atas Penyitaan Aset Oleh Kejaksaan Dalam Tindak Pidana Korupsi Samsuto Samsuto; Yasmirah Mandasari Saragih; Tuti Widyaningrum; Duma Hutapea; Riskana Riskana
JURNAL HUKUM STAATRECHTS Vol 9, No 1 (2026): JURNAL STAATRECHTS
Publisher : Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/sr.v9i1.9678

Abstract

Penelitian ini menganalisis dua putusan keberatan atas penyitaan / perampasan aset yang dilakukan oleh Jaksa, yaitu “putusan Nomor 1/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst” dan “Putusan Nomor 3/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst” yang menguji penerapan hukum dalam penyitaan barang milik pihak ketiga yang beritikad baik pada perkara tindak pidana korupsi. Fokus analisis adalah pada aset milik PT. Meranti Bahari dan PT. Graha Bintang, yang telah dibebani hak tanggungan sebagai jaminan utang kepada PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk. Aset-aset tersebut telah disita dan ditetapkan untuk dirampas bagi negara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui “Putusan No. 92/PID.SUS/TPK/2017/PN.JKT.PST.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normative, dimana metode ini lebih berfokus pada bahan hukum primer dan sekunder. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia berdasarkan UU Tipikor dikaitkan dengan KUHP Nasional dan juga menganalisis secara yuridis Perkara “Putusan Nomor 1/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst” dan “Putusan Nomor 3/Pid.Sus-KEBERATAN/TPK/2018/PN.Jkt.Pst.
Separation of State Assets in State-Owned Enterprises from State Liability for Losses Mulyono Dwi Purwanto; Tuti Widyaningrum
Journal of Research in Social Science and Humanities Vol 5, No 4 (2025)
Publisher : Utan Kayu Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47679/jrssh.v5i4.519

Abstract

The issue of state finance and the separation of state assets in SOEs lies at the intersection of criminal law on corruption, state financial law, and state corporate law, so that the relationship between regimes must be arranged so that corporate losses are not automatically treated as state losses or vice versa. The reform of the 2025 SOE Law emphasizes corporate autonomy that is supervised through audits and the principle of lex specialis. Research Objectives Analyze the legal status of separated state assets in SOEs within the framework of state finances and examine the effect of such separation on the limits of liability for state losses. The research method used is normative juridical based on secondary data with a statutory and conceptual approach. Data were collected through a literature study of the 1945 Constitution, the Corruption Law, the State Finance Law, the 2025 SOE Law, and decisions, then analyzed qualitatively. Research Results The status of separated assets is layered on the horizon of permanent ownership including state finances according to Law 17/2003, while on the horizon of management it becomes corporate capital according to Law 1/2025 in conjunction with Law 16/2025 and the principles of good corporate governance. Losses from state-owned enterprises (SOEs) transform into state losses if they are proven to have reduced state fiscal capacity due to fiduciary violations outside the business judgment rule. Furthermore, the separation of assets creates a multi-layered accountability regime based on fault-based liability and positions the SOE Law as a lex specialis, requiring both corporate and fiscal tests before the Corruption Eradication Law is applied as the ultimum remedium.