Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.975
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman JURNAL KEPEMIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH Pagaruyuang Law Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik PUSAKA: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Rahmat Aripin
Universitas Islam Sumatera Barat
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Analisis Hukum Terhadap Fenomena Ketakutan Untuk Menikah Dikalangan Generasi Muda Dalam Prespektif Undang-Undang Perkawinan Ziva Uswandres Fareza; Rezi Tri Putri; Rahmat Aripin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4270

Abstract

Penelitian ini membahas fenomena ketakutan menikah yang semakin berkembang di kalangan generasi muda Indonesia, dikenal dengan istilah “ marriage is scary”. Fenomena ini disebebkan oleh berbagai faktor sossial, psikologi  dan ekonomi yang memunculkan kecemasan terhadap institusi perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, literatur terkait, dan hasil studi empiris yang relevan. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketentuan hukum dalam undang-undang perkawinan memberikan dasar hukum yang kuat, namun belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan sosial dan psikologis yang dialami generasi muda. Fenomena ketakutan menikah memerlukan pendekatan hukum yang lebih adaptif, disertai edukasi dan pendampingan pranikah yang kompherensif guna membangun kesiapan mental dan social calon pengantin. Penelitian ini menyimpulkan perlunya perlunya sinergi antara regulasi hukum dan progam sosial untuk mengatasi kecemasan generasi muda terhadap.
Analisis Harmonisasi Perda Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2004 Tentang Syarat Kemampuan Keagamaan Bagi Calon Pengantin Dengan UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Rivaldo, Muhammad Diki; Susmita; Rahmat Aripin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4271

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang syarat keampuan Keagamaan Bagi Calon Pengantin dengan Undang-Undang (UU) Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan uramanya adalah bagaimana potensi konflik normatif yang timbul karena penambahan syarat kemampuan keagamaan yang sangat spesifik sebagai syarat administratif untuk menikah, yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis doktrinal terhadap harmonisasi hukum. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan mengkaji sumber hukum primer, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan, asas-asas hukum, khususnya menggunakan test of harmony dari MariaFarida Indrati. Hasil penelitian ini yaitu teridentifikasi adanya disharmoni subtantif dan hierarkis antara regulasi tersebut. Secara subtantif, perda ini menciptakan norma baru yang mengikat sertifikasi, kemampuan keagmaan, yang membatasi hak konstitusional untuk menikah, yang tidak disyaratkan oleh UU Perkawinan. Secara hierarkis, perda ini melampaui kewenangan pemerintah daerah dengan mengatur urusan absolut pemerintah pusat (agama), yang kewenangan daerahnya hanya terbatas pada pelaksanaan teknis dan fasilitasi.
Analisis Yuridis Berjalannnya Hukum Acara Pidana Terhadap Hak–Hak Tersangka Dalam Penangkapan Studi Kasus Tim Klewang Padang Adinda Zairini; Andes Robensyah; Rahmat Aripin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4286

Abstract

Penangkapan adalah salah satu bentuk tindakan yang dipaksa dalam proses hukum pidana yang secara langsung membatasi hak-hak orang yang diadili. Oleh karena itu, penangkapan harus dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan peraturan hukum acara pidana. Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) telah menyatakan secara jelas tentang syarat, prosedur, serta perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penangkapan. Namun, dalam praktiknya, tindakan penangkapan oleh aparat penegak hukum masih menimbulkan masalah, terutama terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum pelaksanaan hukum acara pidana terhadap hak-hak tersangka dalam proses penangkapan oleh tim klewang Polresta Padang. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara aturan, prosedur penangkapan telah diatur dengan jelas dalam KUHAP, tetapi dalam praktiknya masih terdapat potensi penyimpangan, khususnya terkait dengan prosedur formal dan pemenuhan hak-hak tersangka. Karena itu, diperlukan peningkatan penerapan penangkapan yang tetap sejalan dengan prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia.
Dinamika Hukum Tata Negara dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Konstitusional di Tengah Perkembangan Era Digital Susmita; Rahmat Aripin; Rezi Tri Putri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4455

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika Hukum Tata Negara dalam menjaga dan menegakkan prinsip demokrasi di era digital. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik demokrasi, baik dalam bentuk perluasan partisipasi publik maupun munculnya tantangan baru seperti disinformasi, manipulasi politik digital, dan potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Tata Negara memiliki peran fundamental dalam mengatur relasi antara negara, warga negara, dan teknologi digital agar prinsip-prinsip demokrasi tetap terjaga sesuai dengan amanat konstitusi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan konstitusionalisme digital melalui pembaruan regulasi, peran lembaga negara, dan peneguhan nilai demokrasi substantif.
Co-Authors Adinda Zairini Andes Robensyah Ardyan Filqi Adillah Putri Khairani Putri Azzahra Khairul Ikhwan Putri, Filqi Abdillah Ramadani, Ramadani Rezi Tri Putri Rivaldo, Muhammad Diki Robensyah, Andes Susmita Susmita Susmita Tri Putri, Rezi Wardani, Khofifah Kusuma Widya Widya, Widya Ziva Uswandres Fareza