Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.078
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman JURNAL KEPEMIMPINAN DAN PENGURUSAN SEKOLAH Pagaruyuang Law Journal Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Ilmu Komunikasi dan Sosial Politik Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik PUSAKA: Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Citra Multidisiplin
Rahmat Aripin
Universitas Islam Sumatera Barat
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Public Health Social Sciences Other

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 15 Documents
Search

 1   2 
Analisis Harmonisasi Perda Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2004 Tentang Syarat Kemampuan Keagamaan Bagi Calon Pengantin Dengan UU No. 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Rivaldo, Muhammad Diki; Susmita; Rahmat Aripin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4271

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2004 tentang syarat keampuan Keagamaan Bagi Calon Pengantin dengan Undang-Undang (UU) Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan. Permasalahan uramanya adalah bagaimana potensi konflik normatif yang timbul karena penambahan syarat kemampuan keagamaan yang sangat spesifik sebagai syarat administratif untuk menikah, yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang berfokus pada analisis doktrinal terhadap harmonisasi hukum. Pendekatan yang dilakukan yaitu dengan mengkaji sumber hukum primer, termasuk peraturan perundang-undangan yang relevan, asas-asas hukum, khususnya menggunakan test of harmony dari MariaFarida Indrati. Hasil penelitian ini yaitu teridentifikasi adanya disharmoni subtantif dan hierarkis antara regulasi tersebut. Secara subtantif, perda ini menciptakan norma baru yang mengikat sertifikasi, kemampuan keagmaan, yang membatasi hak konstitusional untuk menikah, yang tidak disyaratkan oleh UU Perkawinan. Secara hierarkis, perda ini melampaui kewenangan pemerintah daerah dengan mengatur urusan absolut pemerintah pusat (agama), yang kewenangan daerahnya hanya terbatas pada pelaksanaan teknis dan fasilitasi.
Analisis Yuridis Berjalannnya Hukum Acara Pidana Terhadap Hak–Hak Tersangka Dalam Penangkapan Studi Kasus Tim Klewang Padang Adinda Zairini; Andes Robensyah; Rahmat Aripin
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4286

Abstract

Penangkapan adalah salah satu bentuk tindakan yang dipaksa dalam proses hukum pidana yang secara langsung membatasi hak-hak orang yang diadili. Oleh karena itu, penangkapan harus dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan peraturan hukum acara pidana. Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP) telah menyatakan secara jelas tentang syarat, prosedur, serta perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penangkapan. Namun, dalam praktiknya, tindakan penangkapan oleh aparat penegak hukum masih menimbulkan masalah, terutama terkait adanya dugaan pelanggaran terhadap hak-hak tersangka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum pelaksanaan hukum acara pidana terhadap hak-hak tersangka dalam proses penangkapan oleh tim klewang Polresta Padang. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara aturan, prosedur penangkapan telah diatur dengan jelas dalam KUHAP, tetapi dalam praktiknya masih terdapat potensi penyimpangan, khususnya terkait dengan prosedur formal dan pemenuhan hak-hak tersangka. Karena itu, diperlukan peningkatan penerapan penangkapan yang tetap sejalan dengan prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia.
Dinamika Hukum Tata Negara dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Konstitusional di Tengah Perkembangan Era Digital Susmita; Rahmat Aripin; Rezi Tri Putri
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4455

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika Hukum Tata Negara dalam menjaga dan menegakkan prinsip demokrasi di era digital. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam praktik demokrasi, baik dalam bentuk perluasan partisipasi publik maupun munculnya tantangan baru seperti disinformasi, manipulasi politik digital, dan potensi pelanggaran hak konstitusional warga negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Tata Negara memiliki peran fundamental dalam mengatur relasi antara negara, warga negara, dan teknologi digital agar prinsip-prinsip demokrasi tetap terjaga sesuai dengan amanat konstitusi. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan konstitusionalisme digital melalui pembaruan regulasi, peran lembaga negara, dan peneguhan nilai demokrasi substantif.
SOSIALISASI DAN EDUKASI PERUBAHAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019 Rahmat Aripin; Rezi Tri Putri; Susmita; Ardyan; Khofifah Kusuma Wardani; Zaki Abdillah Khalid; Titi Gusmulyati
Jurnal Citra Multidisiplin Vol. 1 No. 5 (2026): Jurnal Citra Multidisiplin
Publisher : STKIP Citra Bakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38048/jcm.v1i5.6914

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai perubahan batas usia perkawinan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan tersebut menetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai dasar hukum, tujuan, dan dampak sosial dari perubahan batas usia perkawinan. Metode kegiatan dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan hukum, diskusi, dan tanya jawab. Kegiatan dilaksanakan pada 22 April 2026 di Mushalla Muhammadiyah Shuwarul Hayat Andalas, Padang, Sumatera Barat, dengan peserta sekitar 30 orang yang terdiri atas orang tua, remaja, pemuda, dan pemudi. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pemahaman peserta mengenai pentingnya kesiapan usia, mental, biologis, ekonomi, dan sosial sebelum melangsungkan perkawinan mulai meningkat, yang terlihat dari keaktifan peserta dalam diskusi dan kemampuan peserta mengaitkan materi dengan persoalan perkawinan usia dini di masyarakat. Sosialisasi ini juga menegaskan bahwa perubahan batas usia perkawinan merupakan upaya hukum preventif untuk melindungi anak, mengurangi risiko perkawinan usia dini, serta mencegah dampak negatif seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, putus sekolah, dan siklus kemiskinan. Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan ini sejalan dengan prinsip Sadd al-dzari’ah, yaitu menutup jalan yang dapat mengarah pada kemudaratan.
Pemulihan Psikososial dan Pendampingan Hukum Pasca Bencana pada Masyarakat Gunung Nago, Kota Padang Widya Widya; Rezi Tri Putri; Khairul Ikhwan; Rahmat Aripin; Susmita Susmita
PUSAKA : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 2 No. 2 (2025): DECEMBER 2025
Publisher : MANDAILING GLOBAL EDUKASIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62945/pusaka.v2i2.821

Abstract

Bencana banjir yang melanda Kelurahan Gunung Nago, Kota Padang, Sumatera Barat, menimbulkan dampak multidimensional bagi masyarakat, tidak hanya berupa kerugian fisik dan ekonomi, tetapi juga masalah psikososial dan hukum pascabencana. Masyarakat terdampak mengalami stres, kecemasan, dan ketidakpastian, serta menghadapi persoalan hukum seperti sengketa bantuan sosial, kehilangan dokumen kependudukan, dan keterbatasan akses terhadap layanan hukum. Kondisi tersebut menunjukkan urgensi dilaksanakannya pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada pemulihan psikososial dan pendampingan hukum secara terintegrasi. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara insidental pada bulan Desember dengan melibatkan sekitar 50 warga terdampak banjir melalui pendekatan partisipatif dan edukatif. Materi yang diberikan meliputi pendampingan psikososial, penyelesaian sengketa bantuan sosial, pengurusan dokumen kependudukan dan sertifikat tanah, serta akses layanan hukum gratis. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa masyarakat merasa lebih tercerahkan, memahami kondisi psikososial yang dialami, serta memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai hak-hak hukum dan prosedur administratif pascabencana. Kegiatan ini juga meningkatkan rasa percaya diri dan ketahanan sosial masyarakat dalam menghadapi permasalahan pascabencana. Dengan demikian, pengabdian ini berkontribusi dalam mendukung pemulihan masyarakat secara holistik dan berkelanjutan.
Co-Authors Adinda Zairini Andes Robensyah Ardyan Ardyan Filqi Adillah Putri Khairani Putri Azzahra Khairul Ikhwan Khofifah Kusuma Wardani Putri, Filqi Abdillah Ramadani, Ramadani Rezi Tri Putri Rivaldo, Muhammad Diki Robensyah, Andes Susmita Susmita Susmita Susmita Susmita Susmita Titi Gusmulyati Wardani, Khofifah Kusuma Widya Widya Zaki Abdillah Khalid Ziva Uswandres Fareza