Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

The Empowerment Of Community Communication Network For Dissemination Of Disaster Information In Dayeuhkolot Bandung Nuning Kurniasih; Engkus Kuswarno; Suwandi Sumartias; Nindi Aristi; Evie Ariadne Shinta Dewi
THE SPIRIT OF SOCIETY JOURNAL : International Journal of Society Development and Engagement Vol 1 No 2 (2018): March 2018
Publisher : LPPM of NAROTAMA UNIVERSITY

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (205.039 KB) | DOI: 10.29138/scj.v1i2.589

Abstract

Dayeuhkolot Sub-district is an area which prone to the flood disaster. For decades, the regional has been flooded in every rainy season. There are several things that caused the flood disaster in Dayeuhkolot Sub-district, such as due to the existence of its territory which is between Citarum River Basin (Citarum) and Cikapundung River, the planning of the less good area and many piles of garbage. The flood disaster will certainly result in many losses, either loss of property, psychological or loss of life. However, it is expected with the cooperation of many various elements, the loss can be minimized. One effort that can minimize the effects of this flood disaster is by the dissemination of disaster information. The dissemination of disaster information should empower the various communications networks that exist in the community so that the public will be more concerned about the various disaster that might befall them and prepare for the possibility of the disaster. The activities undertaken to achieve this goal is through Focus Group Discussion (FGD) and counseling. FGD was conducted by inviting the resource persons from the Regional Disaster Management Agency (BPBD), village and sub-district officials, disaster volunteer and other elements in Dayeuhkolot Sub-district. FGD and counseling was attended by 16 representatives from Dayeuhkolot sub-district, 1 source from BPBD and 5 PPM Priority Team from Fikom Unpad. All FGD participants and counseling are active in responding and entering on the issues related to the disaster information dissemination. The result of this PPM activity become an entry for BPBD in increasing the community participants, especially for those who are the members of community communication network nodes to play a role in disseminating disaster information. BPBD will also convey this input to the related parties in order to empower the community communication network more optimally.
ANALISIS FAKTOR PERSONAL PADA SUMBER KOMUNIKASI DALAM PENGELOLAAN TANAMAN OBAT KELUARGA DI JAWA BARAT Iriana Bakti; Evie Ariadne Shinta Dewi; Rosnandar Romli; Heru Ryanto Budiana
Jurnal Kajian Komunikasi Vol 3, No 2 (2015): December 2015
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (238.906 KB) | DOI: 10.24198/jkk.v3i2.7403

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada upaya pemerintah melakukan penyebarluasan informasi tentang tanaman obat melalui saluran interpersonal dengan tujuan untuk membangun partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tanaman obat. Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui faktor: biologis, sosiopsikologis, dan sosiogenis yang melekat pada diri narasumber (komunikator). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yang menggambarkan masalah berdasarkan sifat data kualitatif sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata narasumber (komunikator) memiliki posisi penting sebagai salah satu komponen komunikasi yang dapat membangun efektivitas komunikasi interpersonal dengan anggota masyarakat. Pentingnya keberadaan narasumber ini dapat dilihat dari faktor biologis yang meliputi alasan mengelola toga karena sesuai dengan latar belakang pendidikan, dan tugas pokok dan fungsi pekerjaan yang digelutinya. Adapun dilihat dari faktor sosiopsikologis, narasumber menyatakan toga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk pertolongan pertama terhadap masalah kesehatan, bisa menjadi salah satu sumber pendapatan masyarakat, menjadikan pekarangan rumah indah, mengurangi biaya pengeluaran keluarga untuk obat, dan bisa dibuat makanan olahan, misalnya kripik bayem. Sedangkan faktor sosiogenis menanam toga bukan pengalaman baru, masyarakat merespon positif, sesuai dengan bidang ilmu, dan menjadi jaminan dalam bertugas. DOI: 10.24198/jkk.vol3n2.4
Penggunaan Zoom dalam Kampanye Daring oleh Pemenang Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Pangandaran Saat Pandemi COVID-19 Galang Ikhwan Aji Sabda; Evie Ariadne Shinta Dewi; Subekti W. Priyadharma
Jurnal Komunikasi dan Bisnis Vol 8, No 2 (2023): Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis
Publisher : STARKI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36914/jikb.v8i2.882

Abstract

Masa pandemi COVID-19 menimbulkan kekhawatiran bagi calon kepala daerah. Adanya aturan dari KPU yang membatasi pertemuan untuk berkampanye hanya boleh dihadiri oleh 50 orang dalam satu titik telah menjadi kendala untuk kampanye yang efektif. Berkat kreatifitas dan inovasi dengan menggunakan teknologi digital yang dihadirkan oleh tim kampanye, kendala tersebut dapat diatasi. Hal tersebut menjadi modal yang baik bagi pasangan calon (Paslon) nomor urut 1 H. Jeje Wiradinata dan H. Ujang Endin Indrawan yang melakukan kampanye secara daring dengan menggunakan aplikasi Zoom. Penelitian ini bertujuan untuk memahami kriteria pemilihan media yang digunakan dalam kampanye dan teknis pelaksanaan kampanye yang menggunakan media Zoom dari paslon 1 dalam memenangkan Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Pangadaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Informan pada penelitian ini berjumlah 10 orang yaitu mereka terlibat dalam kampanye daring Paslon 1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kampanye daring menggunakan Zoom yang dilakukan oleh Paslon 1 berhasil karena: (1) frekuensi pertemuan Paslon 1 dengan calon pemilih lebih banyak dibandingkan dengan Paslon 2, (2) penggunaan waktu dan biaya lebih efisien dibandingkan dengan kampanye luring, (3) masyarakat menjadi lebih tahu dan paham akan visi, misi, dan program dari Paslon 1 karena pertemuannya lebih intens, dan (4) materi kampanye yang telah disampaikan bisa dilihat kembali setelah kampanye selesai melalui media sosial Pangandaran Juara. Kata Kunci: Kampanye Online, Zoom, Pandemi COVID-19, Pilkada 2020, Kabupaten Pangandaran
Konstruksi Makna Kandidat Politik Dalam Pemilu Kepala Daerah Bagi Masyarakat Kota Bandung (Perspektif Komunikasi Politik) EVIE ARIADNE
Jurnal Komunikasi Vol. 9 No. 2 (2017): Jurnal Komunikasi
Publisher : Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24912/jk.v9i2.1068

Abstract

Bandung is the first city in Indonesia who respond to the decision of the Constitutional Court (MK), which allows candidates for district heads to be submitted individually not proposed by political parties and its implemented already in May 2008 elections. In the next period, candidates from individual lines are increasingly showing their enthusiasm, It can be seen in Bandung Mayor Elections in 2013 where four of the eight candidates who volunteered came from the individual path. The high enthusiasm of the Bandung community towards the nomination of regional heads from individual channels is an interesting phenomenon to be studied, especially from the voters’s point of view.This study aims to investigate how Bandung people interpret and construct the meaning of perseorangant candidates and how they construct the comparison between perseorangant candidates and party representative candidates in the perspective of political communication. Method used in this study is phenomenological method by conducting in-depth interview with 20 active voters from different occupation and education background in Bandung. The result indicates that informants interpret the existence of perseorangant candidates as the manifestation of genuine democracy, which based on the equality of rights and obligations of Indonesian people wherein civil people are able and allowed to nominate themselves as the district leader without have to join a political party. Moreover, being a party representative or an perseorangant one is not the primary consideration for the informants in determining their choice during the election. Informants emphasize that the worthiness of a leader shown by his characters, track record, achievements, and his social approach, not merely a party representative or perseorangant one.  Kota Bandung tercatat sebagai kota pertama di Indonesia yang pada Pemilu Walikota tahun 2008 mengimplementasikan hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan calon kepala daerah diajukan secara perseorangan (bukan diajukan oleh partai politik). Pada periode berikutnya, calon dari jalur perseorangan makin menunjukkan antusiasmenya, hal ini terlihat pada Pemilu Walikota Bandung tahun 2013 dimana empat dari delapan calon yang mengajukan diri berasal dari jalur perseorangan. Antusiasme masyarakat kota Bandung yang tinggi terhadap pencalonan kepala daerah dari jalur perseorangan merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji, khususnya dari sudut pandang pemilih. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana masyarakat mengkonstruksi makna calon dari jalur perseorangan dan calon dari partai politik dengan menggunakan perspektif komunikasi politik. Penelitian ini menerapkan metode fenomenologi dengan melakukan wawancara mendalam terhadap 10 pemilih aktif di kota Bandung dari berbagai latar belakang pekerjaan dan pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa informan memaknai keberadaan calon dari jalur perseorangan sebagai bentuk perwujudan demokrasi yang berlandaskan pada prinsip kesamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia, dimana seseorang bisa mencalonkan dirinya sebagai calon kepala daerah tanpa harus menjadi bagian atau kader dari partai politik tertentu. Selain itu, informan juga memaknai pencalonan dari jalur perseorangan maupun dari jalur partai bukanlah faktor yang signifikan bagi mereka dalam menentukan pilihan. Informan memandang bahwa faktor utama penentu layak atau tidaknya seseorang dipilih menjadi kepala daerah adalah karakter, prestasi dan pendekatannya terhadap masyarakat, bukan dari soal dari jalur pencalonan mana dia berasal.