Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.152
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kebijakan Publik Jurnal El-Riyasah : Jurnal Kepemimpinan dan Administrasi Menara Riau: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Masyarakat Islam Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Pendidikan dan Konseling TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum SELODANG MAYANG Jurnal Saintifik
Muhammad April
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Problematika Transformasi Implementasi Otonomi Desa Baru Dalam Spirit Undang-Undang Desa (Studi Kasus Desa Rimbo Panjang Provinsi Riau) Muhammad April; Muammar alkadafi; Rodi Wahyudi
Jurnal EL-RIYASAH Vol 12, No 1 (2021): Juni 2021
Publisher : Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v12i1.13254

Abstract

Otonomi desa di Indonesia secara regulasi semakin disempurnakan oleh pemerintah pusat dengan istilah transformasi dari desa lama menjadi desa baru sesuai dengan spirit Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Namun pada realitasnya implementasi otonomi desa baru pada operasionalisasinya masih menghadapi berbagai masalah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui problematika transformasi implementasi otonomi desa di Desa Rimbo Panjang, Provinsi Riau. Penelitian menggunakan kaedah deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam (indepth interview) dengan menggunakan teknik purposive sampling dan snowball sampling. Key informan penelitian ini ialah Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, LKMD, tokoh masyarakat dan perwakilan kelompok masyarakat Desa Rimbo Panjang. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen dan arsip desa yang ada di kantor Desa Rimbo Panjang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan desa di Desa Rimbo Panjang belum mengarah kepada spirit kemandirian, hal tersebut ditandai dari data sumber pendapatan APBDes hanya bersumber dari dana transfer, tidak ada dari kontribusi pendapatan asli desa (PADesa). Kepemimpinan desa sebagai baris terdepan, masih bekerja apa adanya (taken for granted), merealisasikan alokasi dana transfer (Dana Desa) yang berasal dari APBN dan (Alokasi Dana Desa) yang berasal dari APBD. Program pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) setiap tahunnya dengan target dana tersebut habis pada akhir tahun. Kemudian, membuat RKPDes tahun baru dan menunggu kembali alokasi dana transfer tanpa ada upaya melakukan inovasi (perubahan) mendasar yang mengarah kepada penciptaan pelayanan kebutuhan masyarakat setempat, dan membangun gerakan ekonomi desa sesuai potensi yang dimiliki. Minimnya ruang partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa, rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. BUMDes yang terbentuk di Desa Rimbo Panjang tidak berfungsi sebagai pilar kelembagaan bisnis ekonomi desa yang mampu menawarkan barang dan jasa kepada masyarakat, dengan menggali potensi desa yang ada. Pemerintah Desa Rimbo panjang masih perlu bimbingan dan pengarahan dari pihak pemerintah daerah agar dana desa yang ada bisa mewujudkan desa mandiri dan mampu mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah.
KEBIJAKAN PENETAPAN PEMERINTAHAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN SIAK PROVINSI RIAU MUAMMAR AMMAR ALKADAFI; Rusdi Rusdi; Fitria Ramadhani Agusti; Muhammad April
Jurnal EL-RIYASAH Vol 10, No 1 (2019): Kebijakan Publik
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v10i1.7445

Abstract

Keberadaan pemerintahan desa, desa adat atau nama lain, melalui konstitusi dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.  Pemerintahan Kampung adat yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Siak merupakan perwujudan dari pengakuan tersebut, tujuan penetapan kampung adat di kabupaten siak ialah untuk menghidupkan kembali peranan tokoh adat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui proses penetapan, pelaksanaan asal usul dalam penyelenggaraan pemerintahan dan faktor penghambat. Metode penelitian. lokasi dan fokus pada Kampung Adat Kampung Tengah, Lubuk Jering, Kuala Gasib dan Sakai Bekalar. Sumber data ialah  data primer dan sekunder, diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi kepusatakaan. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dan diuji dengan triangulasi untuk mengambil suatu kesimpulan.Hasil penelitian mengungkapkan, proses kebijakan penetapan perubahan status Kampung menjadi kampung adat di Kabupaten Siak belum dilakukan kajian secara komprehensif,  sehingga secara prosedur dalam penetapan kebijakan belum memenuhi beberapa aspek yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-udangan. Penetapan peraturan daerah kabupaten siak nomor 2 tahun 2015 tentang kampung adat secara administratif belum terpenuhi, nomor registrasi dari gubernur riau tentang kampung adat belum dikeluarkan dan kode kampung adat dari kementerian dalam negeri juga belum dikeluarkan. Dengan demikian, pelaksanaan asal usul dan adat  istiadat dalam penyelenggaraan pemerintahan belum terlaksana, dikarenakan masih dibutuhkan regulasi lanjutan untuk mengimplementasikannya, Peraturan Daerah Provinsi Riau tentang pangaturan susunan kelembagaan dan pengisian jabatan perangkat kampung adat belum dikeluarkan. Faktor penghambat dalam pelaksanaan ialah kampung adat yang ditetapkan belum memenuhi keseluruhan syarat administrasi dalam penetapannya, regulasi pendukung untuk mengoperasionalkan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum adat dan susunan asli belum ada. Adat istiadat tidak lagi terpelihara dengan baik, tokoh-tokoh adat di Masyarakat sudah berkurang, eksistensi kelembagaan adat tidak berfungsi di masing-masing Kampung Adat yang telah ditetapkan .
Kolaborasi Petani dengan Badan Usaha Milik Desa dalam Pemasaran Gula Merah di Desa Rumbai Jaya Muammar Amar Alkadafi; Muh. Said HM; Muhammad April; Fitria Ramadhani Agusti NST
MENARA RIAU Vol 14, No 1 (2020): April 2020
Publisher : Lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyrakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1119.484 KB) | DOI: 10.24014/menara.v14i1.12484

Abstract

One of the economic potentials of the community of Rumbai Jaya Village, Kempas District, Indragiri Hilir Regency is the production of local coconut derivatives. The problem is large production, but it does not have a wider market reach. The purpose of service is to create cooperation or collaboration between farmers and village-owned enterprises in marketing brown sugar products. Service Method, the service team provides assistance in the form of facilitating farmers to institutionalize farmers to work together with the Village-Owned Enterprises in marketing brown sugar to a wider market reach. The result of dedication is the collaboration between the farmers of Village Owned Enterprises, to market brown sugar products to a wider market reach. The collaboration resulted in an agreement and commitment between the village government and the Village Owned Enterprises, to form an integrated business unit for managing coconut derivatives. 
REFORMASI PROMOSI APARATUR SIPIL NEGARA Muammar Alkadafi; Rusdi Rusdi; Muhammad April
Jurnal Kebijakan Publik Vol 9, No 1 (2018)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jkp.9.1.p.1-10

Abstract

 Reform of the Promotion of Civil State Apparatus. The position of High Leader (JPT) Pratama is a position that equaled with the structural position of echelon II. b and a. in its filling, the Regional Government of Kabupaten Kampar through the Regional Personnel Board has carried out an open promotion reform of the position on the filling of the Primary Leadership Office. The purpose of this research is to know the promotion of ASN Promotion in the implementation of open selection of filling of Position of High Leader in Kampar Regency Government, and to know the method and activity stages conducted by assessment center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau in selecting competence of candidate of high leadership officer in Pratama Environment of Kampar Regency Government in 2015. The research method used qualitative research with phenomenological approach, qualitative data analysis using Huberman Interactive Model Of Analysis namely; data reduction, data presentation and conclusions. The results of this research can be found in the promotion of ASN in the open selection of high leadership positions in Kampar Regency in 2015, in terms of preparation, implementation and monitoring and evaluation as stipulated in Permanpan-RB Regulation no. 13 Year 2014, procedurally has been implemented in accordance with the provisions. From the result of data analysis of implementation and re- commendation from KASN to the selection implementation process, implicitly it can be concluded that the implementation process contains the principles of objectivity, competitive, transparencyand accountability in every stage process performed by selection committee to 14 (fourteen) selected.
Pendekatan Maqashid Syariah Terhadap Konsep Makanan Halalan Thoyyiban Dalam Islam Siti Maheran; Asrizal Saiin; Muhammad April; Muh Rizki
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 4 No 01 (2022)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v4i01.435

Abstract

The command to consume food that is lawful and good has been clearly and clearly conveyed by Allah swt in the Qur'an, and it can be understood in the concept of maqashid ash-syariah. This study aims to understand how the maqashid sharia concept can provide an approach in understanding the intent and purpose of halalan thoyyiban food in Islam. The method used in this research is descriptive qualitative research method with Jenie. The results of this study are that food halalan thoyyiban in Islam is the embodiment of the main elements of the objectives of the Shari'a (maqashid ash-syariah), namely maintaining religion (hifdz ad-Diin), guarding the soul (hifdz an-Nafs), guarding reason (hifdz al-'Aql), guarding offspring (hifdz an-Nasl), and guarding property (hifdz al-Mal).
EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 (STUDI KASUS PROGRAM DESA MAJU INHIL JAYA DI DESA DANAU PULAI INDAH DAN DESA KARYA TANI KECAMATAN KEMPAS (KABUPATEN INDRAGIRI HILIR) Muhammad April; Muammar Alkadafi
Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Vol 6 No 2 (2020): JURNAL SELODANG MAYANG
Publisher : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47521/selodangmayang.v6i2.162

Abstract

The Integrated Village of Inhil Jaya (DMIJ) Plus Program, is the flagship program of the Government of Indragiri Hilir Regency. This research is to find out the implementation of the Integrated Maju Inhil Jaya Plus Village (DMIJ) program, the impact of the implementation and the constraints of the Integrated DMIJ Plus program in Danau Pulai Indah Village and Karya Tani Village. The research method used a qualitative research approach, with evaluative research types by case studies. Sources of data obtained through observation, documents, and in-depth interviews (indepth interview), with key informants; Village Heads, Village Officials, BPD, LKMD, community leaders and community group representatives. The results of the study, showed that the implementation of the Maju Inhil Jaya Village program in Danau Pulai Indah Village and Karya Tani Village covered 4 (four) fields of activities that were not fully implemented, the program implementation was still conservative-involutive. The integrated DMIJ Plus program has a positive impact on the field of village governance, the field of village development, and the field of village community development can also be said to be good. while the field of village community empowerment, the desired results have not been good or less than the maximum. The impact of the DMIJ program has not been fully felt by the community, the contribution of the program is still minimal in the field of community empowerment. The constraints are the still limited quality of the human resources of the program implementers, and the program target communities.
PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA DI DESA KUALU NENAS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR Muammar Alkadafi; Rusdi; Muhammad April
Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 3 (2019): Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat: Special Issues 1 "Semangat Perguruan
Publisher : Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/dinamisia.v3i2.2865

Abstract

Masalah penting dalam implementasi pengelolaan desa, dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah desa yang baik (good governance), adalah minimnya penataan administrasi pemerintahan desa yang baik dan benar oleh aparatur pemerintah desa. Desa Kualu Nenas merupakan salah satu desa yang belum melakukan penataan administrasi pemerintahan desa sebagaimana yang diatur dalam Permendagri Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Pedoman Administrasi Pemerintahan Desa. Metode pengabdian; a. memberikan paparan materi tentang penataan administrasi pemerintahan desa, b. Mendemonstrasikan pengisian buku administrasi umum, kependudukan, keuangan, pembangunan dan buku administrasi lainnya, c. memandu staf kantor desa dalam pembuatan buku administrasi pemerintahan desa sesuai dengan pedoman, Hasil Pengabdian; aparatur pemerintah desa kualu nenas dapat memahami dan mengetahui tentang tata kelola administrasi pemerintahan desa yang baik dan benar sesuai dengan Permendagri No 47 tahun 2016, administrasi pemerintahan desa di desa kualu nenas yang selama ini tidak lengkap, tidak tertata dan teratur, berubah menjadi lebih baik dengan terciptanya buku-buku administrasi pemerintahan desa, yang secara terus menerus diisi oleh staf kantor desa untuk mengahasilkan data dan informasi desa yang up-todate dan akurat.
Education as an Effort for Socio-Cultural Change, Modernization, and Development Zulfan Efendi; Asrizal Saiin; Muhammad April; Muh. Rizki
Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK) Vol. 4 No. 4 (2022): Jurnal Pendidikan dan Konseling
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (265.425 KB) | DOI: 10.31004/jpdk.v4i4.5348

Abstract

Tulisan ini mengkaji terkait dengan pendidikan sebagai upaya perubahan sosial budaya, moderniasasi, dan pembangunan. dalam menghadapi perubahan sosial budaya, modernisasi, dan pembangunan, maka dibutuhkan pendidikan, tujuannya agar masyarakat siap dalam kondisi apapapun. Penelitian ini bersumber dari kepustakaan (library research). Dalam pengumpulan data, penelitian ini tidak menggunakan metode khusus, terdiri dari sumber primer dan sekunder, sedangkan analisis data, peneliti menggunakan metode analisis interaktif. Artinya analisis dilakukan secara simultan dan terus menerus sejak pengumpulan data dilakukan hingga selesainya pengumpulan data dalam waktu tertentu. Adapun hasil dari penelitian ini adalah perubahan dalam masyarakat modern dan sederhana yang menjadi dasar utama adalah pendidikan yang dapat membawa pengaruh keadaan seseorang terlebih keterlibatan di dalam masyarakat, baik itu perubahan sosial budaya, modernisasi, dan pembangunan. Pendidikan merupakan usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau latihan bagi peran seseorang di masa yang akan datang baik untuk pribadi itu sendiri maupun dalam perubahan sosial, modernisasi dan pembangunan.
PENGEMBANGAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM PENATAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI (E-GOVERNMENT) AFRIZAL Rizal; Sahwitri Triandani; Muhammad April; Muammar Alkadafi
Jurnal EL-RIYASAH Vol 13, No 1 (2022): Juni 2022
Publisher : Sultan Syarif Kasim State Islamic University, Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/jel.v13i1.18174

Abstract

Secara faktual yang menjadi masalah  dalam  pengelolaan desa secara efisien dan efektif  adalah  kebijakan dan implementasi program pemberdayaan maupun pembangunan  yang  tidak didasarkan pada data dan informasi yang  akurat.  Salah satu aspek  penting  yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah desa  adalah  melaksanakan  tata kelola Administrasi Pemerintahan yang baik dan benar. Namun demikian, kapasitas penyelenggara pemerintah desa yang minim merupakan masalah utama yang banyak dihadapi desa-desa di Indonesia pada umumnya, termasuk Desa Simalinyang.  Penelitian bertujuan  untuk  mengetahui pengembangan  kapasitas aparatur pemerintahan desa  dalam tata kelola administrasi pemerintahan, sistem pelayanan administrasi desa menggunakan digitalisasi desa berbasis teknologi informasi (e-government) di Desa Simalinyang Kecamatan Kampar Kiri Tengah Kabupaten Kampar.  Metode penelitian ini adalah kualitatif  yang bersifat deskriptif. Observasi, Wawancara dan Dokumentasi adalah  tekhnik yang digunakan dalam pengumpulan data.   Adapun hasil penelitian ini adalah tata kelola adminstrasi pemerintahan desa menjadi lebih tertata dengan baik dan benar sesuai dengan pedoman yang terstandar, peningkatan kompetensi  (pengetahuan dan keterampilan) para perangkat desa Simalinyang, dengan adanya penggunaan sistem Digitalisasi administrasi pemerintahan dan pelayanan administrasi desa.
Hukum Adat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau dan Provinsi Bali Muhammad April; Muammar Alkadafi; Muh. Said
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 30 No. 2: MEI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol30.iss2.art8

Abstract

The village as a customary law community unit has its original composition, which is the right of origin that is recognized in the framework of the 1945 Constitution. The implications of the implementation of Law Number 6 of 2014 on Villages revived the spirit of the Regional Government of Siak Regency and Bali Province to carry out the arrangement of a model of governance of traditional villages that are appropriate with the origins and customs that once prevailed in the region. This study analyzes; first, the impact of the enactment of the village law on the governance of traditional villages in Siak District, Riau Province and Bali Province. Second, aspects that become similarities and differences in the administration of traditional village governance between Siak Regency, Riau Province and Bali Province. This study uses empirical normative research method. The results of the study concluded that first, the administration of traditional village governance in Siak Regency, Riau Province was not carried out, while the existence of traditional villages in Bali Province was getting stronger through government policies that gave special status and authority to traditional villages to organize traditional village governance in accordance with their origins and customs that exist in society. Second, the institutional administration of traditional villages in Siak Regency is no longer based on the original structure and no longer carries out activities according to customs and traditions in the context of Malay culture, while in Bali institutional governance of traditional villages and community activities are still based on the values of their ancestral culture, namely the philosophy of tri hita karana.Keywords: Traditional Village; Customary Law; Public Policy; Government AbstrakDesa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat mempunyai susunan asli, hak asal usul yang diakui dalam kerangka UUD 1945. Implikasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memunculkan kembali spirit Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dan Provinsi Bali untuk melakukan penataan model pemerintahan desa adat yang sesuai dengan asal usul dan adat istiadat yang pernah berlaku di wilayah tersebut. Penelitian ini menganalisis; pertama, dampak pemberlakuan undang-undang desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau dan Provinsi Bali. Kedua, aspek-aspek yang menjadi persamaan dan perbedaan penyelenggaraan pemerintahan desa adat antara Kabupaten Siak Provinsi Riau dan Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa, pertama, penyelenggaraan pemerintahan desa adat di Kabupaten Siak Provinsi Riau tidak terlaksana, sedangkan desa adat di Provinsi Bali eksistensinya semakin kuat melalui kebijakan pemerintah yang memberikan status dan kewenangan khusus kepada desa adat untuk menyelenggarakan pemerintahan desa adat sesuai dengan asal usul dan adat istiadat yang ada di masyarakat. Kedua, Pemerintahan desa adat di Kabupaten Siak kelembagaannya tidak lagi berdasarkan susunan aslinya dan tidak lagi beraktifitas secara adat-istiadat dalam konteks kebudayaan melayu, sedangkan di Bali pemerintahan desa adat secara kelembagaan dan aktivitas masyarakatnya masih berdasarkan nilai-nilai kebudayaan leluhurnya yaitu falsafah tri hita karana. Kata-kata Kunci: Desa adat; Hukum Adat; Kebijakan Publik; Pemerintahan
Co-Authors Afrinaldy Rustam AFRIZAL Rizal Asrizal Saiin Duwi Handoko Fitria Ramadhani Agusti Fitria Ramadhani Agusti NST I Gusti Bagus Wiksuana Martha Hasanah Rustam Muammar Alkadafi Muammar Alkadafi Muh. Rizki Muh. Said Muh. Said HM Muhammad Rizki Rodi Wahyudi Rusdi Sahwitri Triandani Siti Maheran Zulfan Efendi