Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum

Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila Ayon Diniyanto; Iqbal Kamalludin Kamalludin
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v10i1.2341

Abstract

Permasalahan yang terjadi pada Baiq Nuril Maknun (BNM) mendapat respon yang kuat dab beragam dari masyarakat. Satu sisi menganggap permasalahan BNM adalah pelanggaran terhadap UU ITE. Disisi lain, permasalahan yang dihadapi oleh BNM adalah korban pelecehan seksual. Artikel ini merupakan studi kasus pada BNM. Paper ini fokus pada peran pemerintah dalam melindungi secara hukum pelapor dan korban tindak asusila sehingga korban terlindungi dan terhindar dari kriminalisasi. Penelitian yurisdis normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaku  tindak pidana asusila memanfaatkan celah hukum UU ITE sehingga justru membuat BNM menjadi bersalah sesuai konteks hukum formal, meskipun dalam hal ini sebenarnya BNM dapat tidak terjerat UU ITE apabila ada peran pemerintah dalam membangun norma hukum dalam UU ITE. Peran pemerintah yang lebih kuat tersebut yaitu dengan membuat mekanisme pelaporan yang mudah dan efektif. Pemerintah juga harus membuat pedoman mekanisme pelaporan yang tersosialisasi menyeluruh, mudah diakses, dan mudah dipahami. Lebih penting lagi, pemerintah harus melindungi pelapor selama kedudukan pelapor masih menjadi pelapor, saksi, atau korban.
Evaluation of The Minimum Wage Determination System Indonesian Workers Based on Comparison Policy Syirfan, Muhammad Addi; Kamalludin, Iqbal
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v11i1.2563

Abstract

This study was motivated by an increase in the average provincial minimum wage in 2022 across Indonesia by 1.09%. The percentage increase is considered not proportional to the increase in the price of goods to meet the needs of workers and their families. When compared to the average increase in the minimum wage in previous years, the provision of UMP increases in 2022 is relatively low. This research uses normative legal research methods with secondary data collection techniques. This research aims to educate a wide audience on the system of determining the minimum wage of Indonesian workers based on a comparison of wage policies. In addition, this study will provide an overview of the comparison of the wage system through the method of Government Regulation  78 of 2015 with Government Regulation 36 of 2021. The results of this study showed that the minimum wage determination system with the PP 78 method in 2015 prioritizes workers and their welfare. In addition, the government regulation uses democratic principles and considers the standard of living needs (KHL) in determining its minimum wage. Meanwhile, the minimum wage determination system using the PP 36 of 2021 method uses a established formula. The formula uses the upper median and lower median references in measuring the rate of salary increases of workers in Indonesia.