Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Transparansi Sistem Insentif pada Grab Driver Haritz Prasetya Rahmansyah; Neng Dewi Himayasari; Eva Fauziah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5363

Abstract. Grab is one of the largest online-based transportation service companies in Indonesia. In Grab's remuneration system for drivers, there are incentives that become a source of additional income for drivers. Incentives themselves are additional work given by the company to employees with the aim of motivating them to improve their work. However, there are still problems in transparency in the incentive system that need to be reviewed by Fiqh Muamalah. The research method used is a qualitative method with empirical juridical approach, research techniques are done through interviews and questionnaires. Based on the review described in the discussion, it was concluded that the implementation of incentives on the Grab Driver application was carried out in accordance with PM 118 of 2018 concerning the implementation of special rental transportation which explained that the provision of incentive points and prizes would be given through the application. On the other hand, the points given are sometimes erratic and not in accordance with the provisions in the application, and the missions given are not in accordance with community activities, so that the driver becomes constrained to complete the incentive missions given. Based on the results of the analysis of the muamalah Fiqh review, it can be concluded that the provision of incentives by Grab drivers must implement transparency, and prohibit Gharar activities. Abstrak. Grab merupakan salah satu perusahaan jasa transportasi berbasis online terbesar di Indonesia. Dalam sistem pengupahan Grab kepada driver terdapat insentif yang menjadi sumber penghasilan tambahan bagi driver. Insentif sendiri merupakan pekerjaan tambahan yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan dengan tujuan memberikan motivasi agar meningkatkan hasil kerjanya. Akan tetapi masih terdapat permasalahan yang terdapat pada transparansi dalam sistem insentif yang perlu ditinjau oleh Fiqih Muamalah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, teknik penelitian yang di lakukan yaitu melalui wawancara dan kuisioner. Bedasarkan tinjauan yang dijelaskan di pembahasan disimpulkan bahwa, penerapan insentif pada aplikasi Grab Driver dijalankan sesuai dengan PM 118 tahun 2018 tentang penyelenggaraan angkutan sewa khusus yang dijelaskan bahwa, pemberian poin insentif serta hadiah akan diberkiran lewat aplikasi. Disisi lain poin yang diberikan terkadang tidak menentu dan tidak sesuai dengan ketentuan di aplikasi, serta misi yang diberikan tidak sesuai dengan aktivitas masyarakat, sehingga pihak driver menjadi terkendala untuk menyelesaikan misi insentif yang diberikan. Bedasarkan hasil analilis tinjauan fiqih muamalah yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemberian Insentif oleh pihak Grab Driver harus menerapkan transparansi, dan melarang kegiatan Gharar.

Analisis Perbandingan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dengan Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja serta Dampaknya terhadap Koperasi Syari'ah Dicky Raka Perdana; Eva Fauziah; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.5740

Abstract. Cooperatives are joint businesses that in carrying out their business activities involve all existing members as mutual cooperation as in the activities of a family. Currently, cooperatives have new regulations or rules contained in Article 86 of the Job Creation Law. There has been a law reform in this cooperative regulation. One of them is a new rule regarding sharia cooperatives, which previously did not have clear rules regarding this sharia cooperative. The purpose of this study is to find out the provisions of cooperatives in Law No. 25 of 1992 concerning cooperatives and Article 86 of the Job Creation Law and their impact after the enactment of this new regulation. This research is qualitative research using a normative descriptive approach. The data collection technique used is literature. The result of this research is that there are rules or regulations that are added and replaced in the new regulation, namely Article 86 of the Job Creation Law due to legal reforms so that it has an impact on Islamic cooperatives that are given more attention by the government. Abstrak Koperasi merupakan usaha bersama yang dalam menjalankan kegiatan usahanya melibatkan seluruh anggota yang ada secra gotong royong lazimnya seperti dalam kegiatan suatu keluarga. Saat ini koperasi telah mempunyai regulasi atau aturan baru yang terdapat di dalam Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja. Telah terjadi pembaharuan hukum dalam aturan koperasi ini. Salah satunya terdapat aturan baru mengenai Koperasi syariah yang sebelumnya tidak terdapat aturan yang jelas mengenai koperasi syariah ini. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui ketentuan koperasi yang ada di Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Pasal 86 Undnag-Undang Cipta kerja serta dampaknya setelah diberlakukan aturan yang baru ini. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif normatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah terdapat aturan atau regulasi yang ditambahkan dan digantikan di aturan yang baru yaitu Pasal 86 Undang-Undang Cipta Kerja dikarenakan telah adanya pembaharuan hukum sehingga berdampak pada koperasi syariah yang lebih diperhatikan lagi oleh pemerintah.

Hukum Penggunaan Aplikasi Modifikasi Viu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Fikih Muamalah Ananda Azizah Nur'ansory; Eva Fauziah; Neng Dewi Himayasari
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i1.7082

Abstract. The problem raised was regarding the modified Viu application used by students which was the result of modifying the official Viu application without permission by providing premium features for free. Based on this phenomenon, the problems in this study are formulated as follows: (1) What is the existing use of the modified Viu application for students? (2) What are the advantages and disadvantages of using the modified Viu application for students? (3) What is the law on using the modified Viu application according to Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection and Jurisprudence of Muamalah? Researchers used qualitative methods using a normative-empirical approach. The population selected in this study were students of the 18th batch of the Faculty of Sharia at Bandung Islamic University, totaling 137 people. Using the sampling technique, namely Non-Probability Sampling, the number of research samples was obtained by 7 students. Data collection techniques used in this study were interviews and literature studies. The data analysis technique used in this study was carried out through several stages, namely: data collection, data reduction, data display, and drawing conclusions. The results of this study are: There are disadvantages in addition to the benefits that students get and losses for the owner of the official Viu application. The use of the Viu modification application according to Law No. 8 of 1999 has violated several articles, namely 4 Paragraph (1) and Paragraph (3), Article 6 Paragraph (1), Article 7, and Article 8 Paragraph (1) and Paragraph (2). Meanwhile, based on Fikih Muamalah's review, the act of using the unofficial Viu modification application is considered an illegal act because the Viu modification application was obtained from stealing other people's assets in the form of the official Viu application. Abstrak. Permasalahan yang diangkat mengenai aplikasi modifikasi Viu yang digunakan oleh mahasiswa yang merupakan hasil dari memodifikasi aplikasi Viu yang resmi tanpa izin dengan memberikan fitur premium secara gratis. Berdasarkan fenomena tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: (1) Bagaimana eksisting penggunaan aplikasi modifikasi Viu pada mahasiswa? (2) Apa keuntungan dan kerugian penggunaan aplikasi modifikasi Viu pada mahasiswa? (3) Bagaimana hukum penggunaan aplikasi modifikasi Viu menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Fikih Muamalah?. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif-empiris. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Syariah angkatan ke-18 di Universitas Islam Bandung yang berjumlah 137 orang. Dengan teknik pengambilan sampel yaitu Non Probability Sampling diperoleh jumlah sampel penelitian sebanyak 7 mahasiswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu: Pengumpulan data, reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah: Terdapat kerugian selain keuntungan yang didapatkan mahasiswa dan kerugian bagi pemilik aplikasi Viu resmi. Penggunaan aplikasi modifikasi Viu menurut Undang-Undang No 8 Tahun 1999 telah melanggar beberapa pasal yaitu 4 Ayat (1) dan Ayat (3), Pasal 6 Ayat (1), Pasal 7, serta Pasal 8 Ayat (1) dan Ayat (2). Sementara berdasarkan tinjauan Fikih Muamalah perbuatan yang menggunakan aplikasi modifikasi Viu yang tidak resmi termasuk perbuatan haram karena aplikasi modifikasi Viu ini diperoleh dari hasil mencuri harta orang lain berupa aplikasi viu yang resmi.

Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Penetapan Harga Minyak Goreng oleh Pemerintah Siti Rosiyana Dewi; Eva Fauziah; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.7703

Abstrak. Penetapan harga adalah suatu proses dalam menentukan seberapa besar pendapatan yang diperoleh atau diterima oleh suatu perusahaan dari produk yang dihasilkan. Istilah penetapan harga dalam fikih mu’amalah, yaitu tas’ir. Tas’ir merupakan intervensi harga yang dilakukan oleh pemerintah dengan menetapkan suatu harga komoditas barang yang ada di Pasar. Penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah terjadi karena adanya kenaikan harga yang melonjak tinggi sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam membeli bahan pokok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti kenaikan harga pada komoditas minyak goreng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami praktik penetapan harga minyak goreng oleh pemerintah dalam hukum Islam dan hukum positif. Kerangka pemikiran ini membahas tentang boleh atau tidaknya penetapan harga minyak goreng oleh pemerintah dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian hukum normatif. Pendekatan hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penetapan harga oleh pemerintah menurut ulama Islam terdapat perbedaan pendapat, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan. Penetapan harga itu dilarang jika terdapat unsur kezaliman atau merugikan orang lain dan tidak berlaku adil. Akan tetapi, jika penetapan harga itu dilakukan untuk kemaslahatan masyarakat dan menghindari kemadharatan, maka penetapan harga itu dibolehkan. Pemerintah dapat menghilangkan kemadharatan berupa kenaikan harga minyak goreng dengan menetapkan HET minyak goreng agar masyarakat dapat membeli minyak goreng dengan harga yang terjangkau dan bagi pelaku usaha tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dengan mengambil keuntungan atas kenaikan harga minyak goreng dan dapat merugikan masyarakat. Abstract. Pricing is a process in determining how much income a company earns or receives from the product it produces. The term pricing in fiqh mu'amalah, namely tas'ir. Tas'ir is a price intervention carried out by the government by setting a price for commodity goods in the market. Price fixing by the government occurs due to price increases that have soared so high that people experience difficulties in buying staples to meet their daily needs, such as rising prices for cooking oil commodities. The purpose of this research is to know and understand the government's cooking oil price fixing practice in Islamic law and positive law. This framework of thought discusses whether or not the price fixing of cooking oil by the government is permissible in the perspective of Islamic law and positive law. This study uses a qualitative method with a normative legal research approach. Normative legal approach, namely a process to find legal rules, legal principles to answer the legal issues at hand. According to Islamic scholars, there are differences of opinion in determining prices by the government, some allow it and some do not. Price fixing is prohibited if there is an element of tyranny or harm to others and does not apply fairly. However, if the price fixing is done for the benefit of society and avoids harm, then the price fixing is permissible. The government can eliminate harm in the form of rising cooking oil prices by setting cooking oil HET so that people can buy cooking oil at affordable prices and for business actors they may not prioritize personal interests by taking advantage of rising cooking oil prices and can harm society.

Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Islam tentang Penerapan Pajak bagi Perusahaan Chintya Marsha Nuranjani; Eva Fauziah; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.9400

Abstrak. Pajak perusahaan dapat meningkatkan kredibilitas perusahaan selain menjadi persyaratan hukum. Perusahaan dengan kondisi keuangan yang sehat adalah perusahaan yang konsisten membayar pajaknya. Pajak perusahaan menurut hukum positif diwajibkan oleh negara sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan nasional. Dalam hukum Islam terdapat dua pendapat ulama yang membolehkannya jika dipungut secara adil tanpa mengambil hak/kewajiban dasar dan masih diperbolehkan tergantung pada saat baitul maal (kas negara) belum terisi, namun kewajiban ini tidak dapat dihentikan secara permanen. Pendapat lain dari para ulama yang tidak memperbolehkan pajak yang dipungut secara paksa kepada umat Islam akan dianggap tidak adil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami analisis konsep penerapan pajak bagi perusahaan berdasarkan hukum positif dan hukum Islam. Kerangka pemikiran ini membahas mengenai perbandingan antara hukum Islam dengan hukum Positif terhadap pajak bagi perusahaan menjadi titik fokus pada penelitian ini. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder. Peraturan mengenai perpajakan perusahaan yang diberlakukan oleh otoritas pajak pusat mengacu pada peraturan Pajak. Pemerintah daerah berwenang memungut pajak perusahaan karena pemanfaatan sumber daya di daerah tersebut lebih banyak dan lebih besar. Maka dapat disimpulkan pajak menurut hukum positif diwajibkan oleh negara sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan nasional. Peneliti menganalisa pendapat ulama yang membolehkan pajak, maka pajak juga menjadi kewajiban umat Islam karena faktanya pemerintah membutuhkan pendapatan tambahan selain zakat dan sedekah untuk menutupi berbagai pengeluaran dan kebutuhan negara, jika kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka akan menimbulkan kemudharatan, sedangkan mencegah kemudharatan juga merupakan kewajiban umat Islam. Selain itu pajak merupakan perintah yang berasal dari pemerintah (ulil amri), sehingga secara tidak langsung Allah juga memerintahkan umat muslim membayar pajak lewat perintahnya untuk mengikuti perintah ulil amri (pemerintah). Abstract. Corporate taxes can increase a company's credibility in addition to being a legal requirement. A company with a healthy financial condition is a company that consistently pays its taxes. Corporate tax according to positive law is required by the state in accordance with applicable regulations for infrastructure development and national welfare. In Islamic law, there are two opinions of scholars who allow it if it is collected fairly without taking basic rights/obligations and is still permissible depending on when the baitul maal (state treasury) has not been filled, but this obligation cannot be terminated permanently. Another opinion from the scholars who do not allow forcibly imposed taxes on Muslims will be considered unfair. The purpose of this study is to know and understand the analysis of the concept of applying tax to companies based on positive law and Islamic law. This framework of thought discusses the comparison between Islamic law and positive law on taxes for companies to be the focus point of this research. This study uses qualitative research with a normative juridical research approach or doctrinal legal research, namely a legal research that uses secondary data sources. Regulations regarding corporate taxation imposed by the central tax authority refer to Tax regulations. Regional governments have the authority to collect corporate taxes because the utilization of resources in these areas is greater and greater. So it can be concluded that taxes according to positive law are required by the state in accordance with applicable regulations for infrastructure development and national welfare. The researcher analyzes the opinion of scholars who allow taxes, then taxes are also an obligation for Muslims because of the fact that the government needs additional income besides zakat and alms to cover various expenses and state needs, if these needs are not met it will cause harm, while preventing harm is also an obligation for Muslims. In addition, taxes are orders that come from the government (ulil amri), so indirectly Allah also orders Muslims to pay taxes through his orders to follow the orders of ulil amri (government)

Tinjauan Analisis Percampuran Tempat Jual Beli Produk Halal dan NonHalal Ditinjau Berdasarkan Perspektif Fikih Muamalah dan Hukum Positif Muhammad Raesyah Jehan Rae; N. Eva Fauziah; Liza Dzulhijjah
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v3i2.9423

Abstract. This study aims to analyze the practice of mixing and buying and selling halal and non-halal beverage products carried out in one Coffee Shop A business place that is not in accordance with the laws and regulations of Muamalah Jurisprudence in carrying out business practices. The analysis will be reviewed using the perspective of Muamalah Jurisprudence and Positive Law. This research uses descriptive qualitative methods with an empirical normative approach, namely to parse problems based on reality phenomena that occur in the field. The results of research from observations and interviews analyzed by the author found that there are many discrepancies in buying and selling such as selling halal and non-halal products in the same place of business, making between halal and non-halal products is carried out in the same kitchen, mixing production equipment between halal and non-halal products, there is no information that the place sells non-halal products in the form of signs and stickers at the place of business, ignorance of business actors to laws and regulations in running a business. Meanwhile, in the review according to the perspective of muamalah jurisprudence on the practice of mixing and buying and selling halal and non-halal products in one place at Coffee Shop A. Not in accordance with the perspective of muamalah jurisprudence reviewed through the Qur'an, hadith, and ijma.

Implementasi Destinasi Wisata Kuliner Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DAN-MUI/X/2016 di Kota Bandung Ghina Syifa Agustina; N. Eva Fauziah; Popon Srisusilawati
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.11720

Abstract. One of the MUI fatwas regarding tourism is contained in the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council No. 108/DSN- MUI/X/2016. According to an article from Trip-Advisor, Indonesia's largest tourist reference social networking site also recommends "Hummingbird Eatery and Space" as one of the halal tourist attractions. Considering the misconception that claims about "Halal Tourism" are in accordance with sharia, it is important to carry out more in-depth research and study the implementation of culinary tourism destinations based on MUI fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016 in tourist destinations in the city of Bandung. This research aims to analyze the management of culinary tourism destinations at Hummingbird Eatery and Space and the implementation of culinary tourism destinations based on DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016 at Hummingbird Eatery and Space. This research uses qualitative methods, with data collection techniques through interviews, documentation, literature study and observation. The results of research at the Hummingbird Eatery and Space Restaurant show that there is a significant discrepancy with the DSN MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016 regarding the halalness of the food and beverages served. In fact, this restaurant does not hold an MUI halal certificate and there is no explicit clarification regarding the halal status of food ingredients from the manager. Thus, the implementation of the provisions for culinary tourism destinations carried out by Hummingbirds Eatery and Space is deemed not to be in accordance with the MUI DSN Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016. However, on the one hand, this restaurant has implemented this fatwa in terms of providing facilities for places of worship and a clean environment. Keywords: Halal Tourism, MUI Fatwa, Culinary Tourism. Abstrak. Salah satu fatwa MUI mengenai pariwisata tercantum dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 108/DSN- MUI/X/2016. Menurut artikel dari Trip-Advisor, situs jejaring sosial referensi wisata terbesar Indonesia juga menyarankan “Hummingbird Eatery and Space” sebagai salah satu tempat wisata halal. Mengingat adanya miskonsepsi klaim atas “Wisata Halal” yang sesuai syariah tersebut, penting untuk dilakukan penelitian yang lebih mendalam dan dikaji terkait implementasi destinasi wisata kuliner berdasarkan fatwa MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 dalam destinasi wisata di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan destinasi wisata kuliner di Hummingbird Eatery and Space dan implementasi destinasi wisata kuliner berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 di Hummingbird Eatery and Space. Penelitan ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumenasi, studi pustaka, dan observasi. Hasil penelitian di Restoran Hummingbird Eatery and Space menunjukan bahwa terdapat ketidaksesuaian yang signifikan dengan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 terkait dengan kehalalan bahan makanan dan minuman yang disajikan. Bahkan resto ini tidak memegang sertifikat halal MUI dan tidak ada klarifikasi eksplisit mengenai status kehalalan bahan makanan dari managernya. Dengan demikian, implementasi ketentuan destinasi wisata kuliner yang dilakukan oleh Hummingbirds Eatery and Space dianggap belum sesuai dengan Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Namun di satu sisi restoran ini telah menerapkan fatwa ini dari sisi penyediaan fasilitas tempat ibadah dan lingkungan yang bersih. Kata Kunci: Pariwisata Halal, Fatwa MUI, Wisata Kuliner.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia terhadap Pelaksanaan Jaminan Kesejahteraan Ekonomi Lansia Vina Nurul Latifah; Eva Fauziah; Arif Rijal Anshori
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i1.12479

Abstract. Along with the increase in human living standards, the number of elderly populations throughout the world is increasing rapidly. However, the fact on the ground is that social security efforts for the elderly are still limited because the focus is only on neglected elderly, and is not ideal for dealing with all elderly welfare problems. The aim of the research is to examine in more depth the review of sharia economic law and law number 13 of 1998 concerning the welfare of the elderly regarding the implementation of economic welfare guarantees for the elderly (case study in the Cigondewah Kaler sub-district). The research method used is a qualitative method, the type of research is field research whose activities include interviews. By using primary data sources obtained from interviews, observations and secondary data referring to books and journals which will complement the results of existing observations and interviews. Based on the results of the explanation above, it can be concluded that the economic welfare of the elderly in the Cigondewah Kaler sub-district is still not well guaranteed. According to Sharia Economic Law, there are still many elderly people who are economically disadvantaged in meeting their daily needs. In Law no. 13 of 1998 concerning the welfare of the elderly, it is considered that there are still many elderly people who have not received their rights as elderly people and there are still many whose welfare is not guaranteed. Abstrak. Seiring dengan peningkatan taraf hidup manusia, jumlah populasi lanjut usia (Lansia) di seluruh dunia semakin meningkat pesat. Namun fakta di lapangan bahwa upaya jaminan sosial untuk lansia masih terbatas karena fokusnya hanya pada lansia yang terlantar, dan tidak ideal untuk menangani semua masalah kesejahteraan lansia. tujuan penelitian untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah dan undang-undang nomor 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia terhadap pelaksanaan jaminan kesejahteraan ekonomi lansia (studi kasus di kelurahan cigondewah kaler). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan yang kegiatannya meliputi wawancara. Dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara, observasi dan data sekunder mengacu pada buku serta jurnal yang akan melengkapi hasil observasi dan wawancara yang ada. Berdasarkan hasil pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa jaminan kesejahteraan ekonomi lanjut usia di kelurahan Cigondewah Kaler masih belum terjamin dengan baik. Dalam Hukum Ekonomi Syariah masih banyak masyarakat lansia yang kekurangan dari segi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dalam UU no. 13 tahung 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia dinilai masih banyak masyarakat lanjut usia yang belum mendapatkan haknya sebagai lansia dan masih banyak yang belum terjamin kesejahteraannya.

Interpretasi Akad Ba’i Muzayadah terhadap Hadits Larangan Transaksi di atas Transaksi Saudaranya Perspektif Abu Ubaid Al-Qasim Annisa Aulya Maksum; Eva Fauziah; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.13659

Abstract. This study discusses the interpretation of the contract of ba’i muzayadah in relation to the hadith prohibiting transactions over one's brother’s transaction from the perspective of Abu Ubaid Al-Qasim. Ba’i muzayadah, commonly known as auctions in the Islamic context, has become a topic of debate due to potential misunderstandings regarding the practices of riba (usury) and exploitation in buying and selling transactions. This study aims to clarify the legal position of ba’i muzayadah through an in-depth analysis of relevant hadiths and interpretations by Abu Ubaid Al-Qasim. This research employs a qualitative method with a māwdhui (thematic) and normative juridical approach, collecting and analyzing hadiths related to ba’i muzayadah. Data is gathered from various primary and secondary literature sources, including hadith collections, tafsir (exegesis), and muamalah (Islamic commercial law) literature. The results of the study indicate that, despite terminological similarities in Abu Ubaid Al-Qasim’s views on ba’i muzayadah and the hadith prohibiting transactions over one's brother’s transaction, the prohibition aims to maintain integrity and fairness in buying and selling transactions, avoiding unhealthy competition that could harm one of the parties. The study finds that there are three groups of opinions regarding ba’i muzayadah: first, it is considered makruh (disliked); second, it is permissible with conditions; and third, it is absolutely permissible if conducted with transparency and fairness, not conflicting with sharia principles and potentially offering solutions to contemporary financial issues. Abstrak. Penelitian ini membahas tentang interpretasi akad ba’i muzayadah terhadap hadits larangan transaksi di atas transaksi saudaranya dalam perspektif Abu Ubaid Al-Qasim. Ba’i muzayadah, atau lebih dikenal dengan lelang dalam konteks Islam, telah menjadi topik perdebatan karena potensi kesalahpahaman terkait praktik riba dan eksploitasi dalam transaksi jual beli. Studi ini bertujuan untuk mengklarifikasi posisi hukum ba’i muzayadah melalui analisis mendalam terhadap hadits yang relevan dan interpretasi dari Abu Ubaid Al-Qasim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan māwdhui dan yuridis normatif, mengumpulkan dan menganalisis hadits-hadits yang terkait dengan ba’i muzayadah. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur primer dan sekunder, termasuk kitab-kitab hadits, tafsir, serta literatur muamalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kesamaan terminologis dalam pandangan Abu Ubaid Al-Qasim ba’i muzayadah dengan hadits larangan transaksi di atas transaksi saudaranya, sah selama memenuhi syarat-syarat dasar jual beli dalam Islam. Larangan ini bertujuan untuk menjaga integritas dan keadilan dalam transaksi jual beli, menghindari persaingan tidak sehat yang dapat merugikan salah satu pihak. Penelitian ini menemukan bahwa ba’i muzayadah, terdapat 3 kelompok pendapat pertama, makruh, kedua boleh dengan syarat dan yang ketiga boleh secara mutlak bila dilakukan dengan transparansi dan keadilan, tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan bahkan dapat menjadi solusi bagi masalah keuangan kontemporer.

Analisis Saddu Dzari’ah terhadap Penggunaan Aplikasi Fake Global Positioning System (GPS) pada Shopeefood Driver Fazira Agustina; N. Eva Fauziah; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14160

Abstract. Shopee is a company engaged in online-based buying and selling services. One of the latest features of Shopee is the ShopeeFood service and has standard rules that must be obeyed by partners, including the prohibition of using devices that cause fraud. Practically there are ShopeeFood service drivers who cheat using Fake GPS. The use of Fake GPS has harmed drivers who do not use Fake GPS. This phenomenon is interesting to study from the theory of Saddu D ar ’ah.This research includes qualitative research with a normative-empirical approach, using secondary and primary data. Data were collected through interviews, documentation studies and literature studies, then analyzed by analytical descriptive methods.The results of the study show that the partnership agreement between driver partners and Shopee companies is carried out voluntarily by complying with the rules set by Shopee. The cause of using Fake GPS is economic factors, more efficient, and easy to get orders. The results of Saddu D ar ’ah’s analysis of the use of the Fake GPS application are allowed, but because it is indicated that there is fraudulent behavior and losses in other drivers, the use of Fake GPS which was initially prohibited. The use of Fake GPS by the driver has violated the agreement set by the Shopee company. The actions of the Shopee company are included in the Saddu D ar ’ah theory, which is to close the road to damage and is considered haram because it causes harm and tyranny. Abstrak. Shopee merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa jual beli berbasis online. Salah satu fitur terbaru dari Shopee yaitu layanan ShopeeFood dan telah memiliki aturan baku yang harus ditaati oleh mitra antara lain larangan menggunakan perangkat yang menimbulkan kecurangan. Secara praktis terdapat driver layanan jasa ShopeeFood yang curang dengan menggunakan Fake GPS. Penggunaan Fake GPS telah merugikan driver yang tidak menggunakan Fake GPS. Fenomena ini menarik di telaah dari teori Saddu D ar ’ah. Tujuan penelitian untuk mengetahui perjanjian antara Shopee dengan mitra driver, penyebab penggunaan aplikasi Fake GPS oleh driver ShopeeFood di Kota Bandung dan menganalisis praktik penggunaan Fake GPS berdasarkan teori Saddu D ar ’ah. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris, menggunakan data sekunder dan primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, studi dokumentasi dan studi pustaka. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kemitraan antara mitra pengemudi dan perusahaan Shopee dilakukan secara sukarela dengan mematuhi aturan yang ditetapkan Shopee. Penyebab penggunaan Fake GPS yaitu faktor ekonomi, lebih efisien dan kemudahan mendapat orderan. Hasil analisis Saddu D ar ’ah terhadap penggunaan aplikasi Fake GPS diperkenankan namun karena diindikasikan terdapat perilaku kecurangan dan kerugian pada driver lain, maka penggunaan Fake GPS yang awalnya boleh menjadi terlarang. Penggunaan Fake GPS oleh driver telah melanggar perjanjian yang ditetapkan perusahaan Shopee. Tindakan perusahaan Shopee ini termasuk dalam teori Saddu D ar ’ah yaitu menutup jalan menuju kerusakan dan dianggap haram karena menyebabkan kemudharatan dan kezaliman.

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search