Claim Missing Document
Check
Articles

Found 30 Documents
Search

Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemberian Upah kepada Tukang Jagal dari Hasil Penjualan Sebagian Anggota Tubuh Hewan Kurban Ikbal Ramadhan; N. Eva Fauziah; Zia Firdaus Nuzula
Bandung Conference Series: Sharia Economic Law Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Sharia Economic Law
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcssel.v4i2.14266

Abstract

Abstract. Wages are workers' rights expressed in the form of money or goods in exchange for their work. However, in reality, in the transaction process, there are still a lot of discrepancies carried out by the actors, both from the employer and from the worker. As is the case in the practice of paying wages to butchers by the sacrificial committee that occurred at the Jami Al-Hidayah Mosque, where the wages received by the butchers are in the form of money from the sale of part of the meat of sacrificial animals. This transaction raises a problem, among others, how to implement the provision of wages to sacrificial animal slaughterers and how to review Islamic law on the provision of wages to butchers from the sale of sacrificial animal meat. The purpose of this study is to examine the implementation of the provision of wages in the form of money from the sale of part of the meat of sacrificial animals and to examine the views of Islamic law on the provision of wages to butchers. This research uses observation data collection techniques, interviews and documentation This research is included in field research. To obtain valid data, several qualitative methods with deductive thinking methods are used. The results of this study explain that the qurbani committee asks for help from the butcher and as a service for his work the butcher is given a wage, but the wages given by the committee are in the form of money from the sale of sacrificial animal meat. This review of Islamic law on the provision of wages is not permissible in Islam, because this practice is contrary to the hadith of the Prophet narrated by Ahmad, Bukhari and Muslims. Abstrak. Upah adalah hak pekerja yang dinyatakan dalam bentuk uang atau barang sebagai imbalan atas pekerjaannya. Akan tetapi pada kenyataannya, dalam proses transaksinya masih banyak sekali ketidaksesuaian yang dilakukan oleh para pelaku, baik itu dari pihak pemberi kerja maupun dari pihak pekerja. Seperti halnya dalam praktik pengupah kepada tukang jagal oleh panitia kurban yang terjadi di Masjid Jami Al-Hidayah, dimana upah yang diterima tukang jagal berupa uang dari hasil penjualan sebagian daging hewan kurban. Transaksi ini menimbulkan suatu permasalahan diantaranya, bagaimana pelaksanaan pemberian upah kepada tukang jagal hewan kurban dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah kepada tukang jagal dari hasil penjualan sebagain daging hewan kurban. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji pelaksanaan pemberian upah berupa uang dari hasil penjualan sebagian daging hewan kurban dan mengkaji pandangan hukum Islam terhadap pemberian upah kepada tukang jagal. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi Penelitain ini termasuk dalam penelitian lapangan (Field research). Untuk mendapatkan data yang valid, dipakai beberapa metode kualitatif dengan metode berpikir deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa panitia kurban meminta bantuan kepada tukang jagal dan sebagai jasa atas pekerjaanya tukang jagal diberi upah, namun upah yang diberikan oleh panitia berupa uang dari hasil penjualan sebagain daging hewan kurban. Tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah ini tidak diperbolehkan didalam Islam, karena praktik tersebut bertentangan dengan hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim.
Analisis Putusan Hakim tentang Keabsahan Akta Pengikat Hibah terhadap Penghibahan Tanah Bangunan Nisfa Lailah Sya’ban; Eva fauziah
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 4, No, 2 Desember 2024, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v4i2.5234

Abstract

Abstrak. Akta perikatan ‎hibah merupakan pendukung/perantara sebelum dibuatkannya akta hibah oleh PPAT. Namun dalam ‎prakteknya di lapangan akta pengikat hibah hadir sebagai akta pengesahan hibah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan ‎teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau library ‎research dan menggunakan sumber data yang mengutamakan data sukender dengan ‎mengoleh sumber-sumber dari putusan pengadilan, jurnal-jurnal dan buku. Hasil ‎penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan hibah di Indonesia dinyatakan sah harus ‎berdasarkan kepada akta hibah untuk dijadikan syarat dibuatnya sertifkat peralihan hak ‎di Kantor Pertanahan, sedangkan apabila pelaksanaan hibah didasari oleh akta pengikat ‎hibah tidak dibenarkan. ‎Konsep pertimbangan Hakim banding dalam terhadap putusan perkara didasarkan pada ‎peraturan Pasal 1676 KUHPerdata dan Pasal 1677 KUHPerdata jo Pasal 210 Kompilasi ‎Hukum Islam dan tinjauan hukum ‎positif terhadap putusan perkara rekonvensi berdasar pada Pasal 1682-1683 ‎KUHPerdata, dan PP Pasal 37 ayat 1 Nomor 24 Tahun 1997.‎ Abstract. The ratification of grants on land and buildings is based on the grant deed, but if the grant is based on a grant binding deed, it is not legally valid. However, in practice, in the field, the grant binding deed is present as a deed of grant ratification. The purpose of this study is to find out the provisions of the grant law and its implementation, to know the judge's considerations in deciding the case and how to review the positive law on the judge's consideration in granting the reconvention decision. This research is a normative juridical legal research with data collection techniques in this study is library research and uses data sources that prioritize consumer data by obtaining sources from court decisions, journals and books. The results of this study show that the implementation of grants in Indonesia declared valid must be based on the grant deed to be used as a condition for making a certificate of transfer of rights at the Land Office, while if the implementation of the grant is based on a deed of binding the grant is not justified. The concept of the appellate judge's consideration of the decision of the case is based on the provisions of Article 1676 of the Civil Code and Article 1677 of the Civil Code in conjunction with Article 210 of the Compilation of Islamic Law and the grantor is in accordance with the provisions of Article 1685 of the Civil Code and the deed of binding the grant based on Article 1320 of the Civil Code, and a positive legal review of the decision of the reconvention case based on Articles 1682-1683 of the Civil Code, and PP Article 37 paragraph 1 Number 24 of 1997.
The Relationship Between Age And Parity Of Laboring Mothers With The Incidence Of Low Birth Weight (LBW) At Arjawinangun Hospital Eva Fauziah
Jurnal EduHealth Vol. 15 No. 04 (2024): Jurnal EduHealt (inpres), Year 2024
Publisher : Sean Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The incidence of low birth weight (LBW) needs to be prevented because it is one of the causes of death that contributes to increasing the infant mortality rate (IMR). Several factors of LBW need to be assessed and researched including maternal age and parity. From the results of the study at Arjawinangun Hospital, it was found that the number of delivery services in the VK Room was 1793 mothers, 179 LBW babies, 8 maternal deaths and only 1 IMR due to asphyxia. This study aims to relate the age and parity of laboring mothers with the incidence of Low Birth Weight (LBW) at Arjawinangun Hospital. The research method used quantitative research with a cross sectional approach. The population was 1,793 babies with a sample size of 95 babies with simple random sampling technique. The data collection used secondary data in the form of medical records and the data analysis used the chi square test at α = 0.05. The results showed that out of 95 respondents (51.6%) babies at Arjawinangun Hospital had LBW, the age of the laboring mother was 20-35 years (41.1%) and the parity of the laboring mother was multipara (52.6%). There is a relationship between age (r value = 0.000) and parity (rvalue = 0.045) with the incidence of low birth weight (LBW) at Arjawinangun Hospital, Cirebon Regency.
Analisis Faktor Penyebab Tingginya Dispensasi Nikah PA Sumedang Menurut UU Perkawinan Gan Gan Panca Nurghani Hidayat; Eva fauziah
Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Volume 5, No, 1 Juli 2025, Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam (JRHKI)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrhki.v5i1.6474

Abstract

Abstrak. Dalam Islam, usia pernikahan menjadi syarat penting untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah. Sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun. Namun, jika salah satu pihak belum memenuhi syarat usia yang ditetapkan, mereka dapat mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sumedang, dengan tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama penyebab tingginya dispensasi nikah meliputi faktor hamil di luar nikah, faktor rendahnya ekonomi, faktor rendahnya Pendidikan, dan faktor pergaulan bebas, faktor yang dominan yang mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama sumedang yaitu dikarenakan faktor hamil di luar nikah. Selain itu, kebijakan hukum yang lebih fleksibel dalam Undang-Undang 16 Tahun 2019 turut berperan dalam meningkatnya permohonan dispensasi. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang tantangan dan solusi terkait pernikahan dini dalam konteks masyarakat Sumedang. Abstract. In Islam, the age of marriage is an important requirement for creating a harmonious household. According to Article 7 of Law Number 16 of 2019, marriage is only permitted if both the man and woman have reached the age of 19. However, if one party has not met the stipulated age requirement, they can apply for a marriage dispensation at the Religious Court. This study analyzes the factors contributing to the high number of marriage dispensation requests at the Sumedang Religious Court, with a review of Law Number 16 of 2019. The research method used is qualitative with a case study approach, involving interviews and document analysis. The results show that the main factors causing the high number of marriage dispensations include pregnancy outside of marriage, low economic conditions, low education levels, and free association. The dominant factor leading to marriage dispensation requests at the Sumedang Religious Court is pregnancy outside of marriage. Additionally, more flexible legal policies in Law 16 of 2019 also play a role in the increase of these requests. This research provides a deeper understanding of the challenges and solutions related to early marriage in the context of the Sumedang community.
INTEGRASI NILAI AGAMA DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN FORMAL DI INDONESIA: KAJIAN KONSEPTUAL DAN PRAKTIK DI LEMBAGA PENDIDIKAN Tomia, Enda; Nur Ahid; Eva Fauziah
Atta'dib Jurnal Pendidikan Agama Islam Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/attadib.v6i2.9321

Abstract

This study analyzes the development of religious education curricula in three educational settings in Indonesia: Islamic boarding schools, schools, and madrasahs. The curriculum is positioned as a strategic instrument in shaping students’ religious character and adaptive capacity in facing contemporary challenges. This research employs a qualitative descriptive approach through a literature study to examine curriculum models, principles, and implementation strategies tailored to the characteristics of each institution. The findings indicate that Islamic boarding schools emphasize preserving classical Islamic scholarship, moral education, and spiritual formation. Schools integrate religious values into the national curriculum through modern pedagogical approaches, while madrasahs apply an integrated model that combines religious and general education with a greater focus on religious subjects. In addition, curriculum contextualization, digital integration, and the implementation of religious moderation values are identified as the main innovations and challenges. These results highlight that curriculum development in these three institutions significantly contributes to shaping a generation that is academically competent, morally grounded, and able to play a constructive role in society.
PENERAPAN MODEL PROBLEM BASED LEARNING (PBL) DENGAN LKPD LIVEWORKSHEET DALAM MENINGKATKAN KETERAMPILAN KOLABORASI ABAD 21 SISWA PADA MATERI PERUBAHAN LINGKUNGAN Eva Fauziah; Rahma Widiantie; Wiwi Widiarsih
JGuruku: Jurnal Penelitian Guru Vol 1 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keterampilan kolaborasi siswa dengan menggunakan Problem Based Learning (PBL). Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Anyer. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X, Objek penelitian ini adalah model PBL dan keterampilan kolaborasi siswa. Hasil penelitian pada pada pembelajaran sebelumnya menunjukan nilai keterampilan kolaborasi siswa masih dikatakan kurang, yakni peserta didik belum berkomunikasi dan bertukar pendapat, Peserta didik belum bekerja secara produktif dalam menyelesaikan masalah. Setelah menerapkan keterampilan abad 21 sesuai indicator, mengalami peningkatan yaitu nilai kolaborasi siswa menunjukkan 89,10 dengan kriteria Sangat Baik. Menerapkan model PBL dengan LKPD Liveworksheet ternyata dapat memperoleh ketuntasan dalam hasil belajar. Hal ini berarti, peserta didik mampu mengikuti pelajaran dengan model PBL. Dari hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa, dengan menerapkan model PBL dengan LKPD Liveworksheet dalam pelajaran Biologi, mampu meningkatkan keterampilan kolaborasi abad 21 siswa pada materi Perubahan Lingkungan kelas X. Kata kunci: Perubahan Lingkungan, Kemampuan Kolaborasi abad 21 siswa, Problem Based Learning. APPLICATION OF PROBLEM-BASED LEARNING (PBL) MODEL WITH LKPD LIVEWORKSHEET TO ENHANCE 21ST CENTURY COLLABORATION SKILLS OF STUDENTS IN THE TOPIC OF ENVIRONMENTAL CHANGES ABSTRACT This research aims to enhance students' collaboration skills using Problem-Based Learning (PBL). The study was conducted at SMA Negeri 1 Anyer, with the subjects being grade X students. The research focused on the PBL model and students' collaboration skills as the objects of the study. The findings from the previous learning sessions indicated that students' collaboration skills were considered insufficient. Participants were not effectively communicating and exchanging ideas, and they were not working productively to solve problems. After implementing 21st-century skills indicators, there was an improvement, with the collaboration skills score reaching 89.10, classified as Excellent. Applying the PBL model with Liveworksheet LKPD proved to be effective in achieving learning outcomes. This implies that students were able to engage in lessons using the PBL model. The results of this research demonstrate that implementing the PBL model with Liveworksheet LKPD in Biology lessons can enhance 21st-century collaboration skills among grade X students, particularly in the topic of Environmental Changes. Keywords: Environmental Changes, 21st Century Collaboration Skills of Students, Problem-Based Learning.
Sentimen Analisis Kesehatan Mental Anxiety dengan Metode Decision Tree Menggunakan Software Orange Eva Fauziah; Makhsun
Jurnal Ilmu Komputer Vol 3 No 1 (2025): Jurnal Ilmu Komputer (Edisi Juli 2025)
Publisher : Universitas Pamulang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Mental health, particularly anxiety disorders, has become a global concern due to the rising prevalence of mental health issues worldwide. Anxiety significantly affects individuals' quality of life and productivity, making it essential to accurately analyze and detect its symptoms. This study aims to apply the decision tree method for sentiment analysis of anxiety in texts collected from various sources such as mental health forums and social media. The decision tree method was chosen for its simplicity and effectiveness in classifying data based on identified patterns. Orange software was utilized to build the classification model due to its user-friendly interface and visualization capabilities. The results indicate that the decision tree model was able to effectively identify anxiety patterns in the texts, contributing to a better understanding of sentiment analysis in the mental health context. This study also introduces a more accessible approach for practitioners and researchers in this field.
The Dynamics of Promise in DSN-MUI Fatwa Number 106/DSN-MUI/X/2016 Regarding the Endowment of Insurance Benefits and Investment Benefits in Sharia Life Insurance Eva Fauziah; Panji Adam Putra; Cecep Soleh Kurniawan
Law Development Journal Vol 8, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/ldj.8.2.822-841

Abstract

The differing opinions among Islamic jurists regarding the legal standing of a promise (wa’d) have led to at least three distinct scholarly views on the matter. In the context of implementing Islamic financial products in Indonesia, the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) has legitimized waqf of insurance benefits through Fatwa DSN-MUI No. 106/DSN-MUI/X/2016 concerning Waqf of Insurance Benefits and Investment Benefits in Islamic Life Insurance. The legal framework of this fatwa is based on the binding nature of a promise in law, as stated in the fatwa’s provisions. According to the fatwa, the designated party receiving insurance benefits is required to make a legally binding promise (wa’d mulzim) to dedicate the insurance benefits as waqf. The legal standing of a binding promise is further supported by Fatwa DSN-MUI No. 85/XII/2012 on promises in Islamic financial and business transactions. DSN-MUI holds that a binding promise (wa’d mulzim) aligns with the third juristic opinion, which asserts that fulfilling a promise is obligatory when the promise is conditional or contingent upon a specific cause. This view is deemed more beneficial (maslahah) and meets the necessary requirements (hajah), particularly in the context of waqf of insurance and Islamic investment benefits. In issuing its fatwas, especially Fatwa DSN-MUI No. 85/XII/2012, the DSN-MUI employs two approaches to legal solutions (makhârij fiqhiyyah): the method of al-taysir al-manhaji (methodological facilitation) and i’âdah al-nadzhar (re-evaluation).
Carbon Pricing in Islamic Economics: A Normative Analysis of Carbon Tax and Emissions Trading Systems Asni Mustika Rani; Eva Fauziah; Atih Rohaeti Dariah
International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies Vol. 5 No. 2 (2025): December 2025
Publisher : Research Synergy Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31098/ijeiis.v5i2.3582

Abstract

Climate change mitigation has encouraged the use of carbon pricing instruments, particularly carbon taxes and emissions trading systems (ETS). While these mechanisms are widely adopted for their economic efficiency, their ethical legitimacy remains contested in Muslim-majority contexts, where economic activities must conform to Islamic principles. This study examines the compatibility of carbon pricing instruments with Islamic economic jurisprudence, focusing on the ethical validity of ETS and carbon taxation. Using a qualitative normative-interpretive approach, the study analyzes Islamic legal sources, policy documents, and relevant literature, supported by expert consultation for analytical triangulation. The analysis is grounded in fiqh al-mu'amalah, Islamic fiscal ethics, maqasid al-shariah, and Sharia Enterprise Theory. Rather than measuring policy effectiveness empirically, the study evaluates carbon pricing based on transaction structure, ownership characteristics, and the presence of uncertainty or speculative elements. The findings indicate that emissions trading systems raise significant shariah concerns. Carbon allowances function as administrative permissions rather than tangible or usufruct-based assets, creating issues related to gharar and speculative trading. In contrast, carbon taxation shows stronger compatibility with Islamic fiscal principles when implemented transparently, proportionally, and with revenues allocated for public welfare and environmental protection. This study contributes by reframing, carbon pricing as an issue of ethical governance rather than technical efficiency. It concludes that carbon taxation, supported by maqasid al-shariah and Islamic fiscal principles, offers a more ethically defensible pathway for climate policy in Muslim-majority contexts.
Pengaruh Sentimen Investor, Pengungkapan ESG, Dan Kinerja Keuangan (ROA) Terhadap Return Saham Syariah Ely Windarti Hastuti; Eva Fauziah; Khairul Mujahidi; Fety Widianti Aptasari; Baiq Krisnina Maharani Putri
Perbanas Journal of Islamic Economics and Business Vol 6 No 1 (2026): Perbanas Journal of Islamic Economics and Business
Publisher : Institut Keuangan-Perbankan Dan Informatika Asia Perbanas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56174/pjieb.v6i1.296

Abstract

T Pasar modal di Indonesia terus mengalami perkembangan pesat, termasuk sektor energi yang menarik minat investor karena ketersediaan sumber daya alam yang melimpah. Pasar modal syariah, yang berlandaskan prinsip syariah, juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, tercermin dari kenaikan Indeks Saham Syariah Indonesia sebesar 15,19% pada 2022. Para investor di sektor energi mengharapkan return saham yang optimal dengan risiko minimal, sehingga berbagai faktor seperti kinerja keuangan, sentimen investor, dan pengungkapan ESG semakin dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan investasi. Namun, terdapat ketidakpastian mengenai sejauh mana faktor-faktor tersebut mempengaruhi return saham, terutama dalam konteks pasar modal syariah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan dapat menjadi indikator utama return saham, sementara sentimen investor dan pengungkapan ESG memberikan hasil yang bervariasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana sentimen investor, pengungkapan ESG, dan kinerja keuangan yang diukur melalui ROA memengaruhi return saham perusahaan sektor energi yang terdaftar di ISSI selama periode 2021-2022. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan sentimen investor, pengungkapan ESG, dan kinerja keuangan secara simultan dalam konteks pasar modal syariah sektor energi, yang masih relatif terbatas dikaji pada perusahaan terdaftar di ISSI periode pascapandemi. Dalam pemilihan sampel dengan teknik purposive sampling yang menghasilkan 13 perusahaan yang dianalisis dengan metode analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil pengujian, ditemukan bahwa TVA dan ESG tidak memberikan pengaruh terhadap RT. Namun, ROA memiliki pengaruh terhadap RT. Investor sebaiknya lebih memprioritaskan analisis kinerja keuangan, khususnya ROA, dalam pengambilan keputusan investasi pada saham syariah sektor energi, sementara perusahaan perlu meningkatkan efisiensi pengelolaan aset untuk menarik investor di pasar modal syariah.