Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Capaian Pelayanan Kesehatan Dasar Di Kota Pekanbaru Trio Saputra; Pebriana Marlinda
Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Vol 5, No 2 (2016): Jurnal Ilmu Sosial Mamangan ( Not Accredited)
Publisher : LPPM Universitas PGRI Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1082.226 KB)

Abstract

Minimum service standards hereinafter abbreviated SPM is a provision of the type and quality of basic services that are obligatory area obtained every citizen is entitled to a minimum. Minimum Service Standards health sector Health hereinafter referred SPM is a benchmark performance of health services, held the Regency/City. Health decentralization in Indonesia has been implemented since 2001. Basic health services Pekanbaru City can not be said to be good. Total availability of medical personnel and doctors are not proportional to the population. Distribution of medical personnel and doctors uneven per-districts in the city of Pekanbaru. Besides the availability of health centers, polyclinics and sub districts are also uneven. Pekanbaru city has not had a referral hospital, although their Arifin Achmad.Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan selanjutnya disebut SPM Kesehatan adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Daerah Kabupaten/Kota. Desentralisasi kesehatan di Indonesia telah dilaksanakan sejak tahun 2001.Pelayanan kesehatan dasar Kota Pekanbaru belum dapat dikatakan baik. Jumlah ketersediaan tenaga medis dan dokter tidak sebanding dengan jumlah penduduk. Distribusi tenaga medis dan dokter yang tidak merata per-kecamatan di Kota Pekanbaru. Selain itu ketersediaan Puskesmas, Poliklinik dan Pustu kecamatan juga tidak merata. Kota Pekanbaru belum memiliki rumah sakit rujukan, kendati adanya RSUD Arifin Achmad. 
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepolisian Dalam Upaya Menangani Pengaduan Masyarakat Pada Kantor POLSEK Lima Puluh Kota Pekanbaru Pebriana Marlinda; Rini Anggraini; Hernimawati
Jurnal Administrasi Publik dan Bisnis (JaPaBis) Vol 2 No 2 (2020): September
Publisher : LPPM STIA Lancang Kuning Dumai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (416.908 KB) | DOI: 10.36917/japabis.v2i2.27

Abstract

Polsek Limapuluh merupakan salah satu Polsek Urban ( perkotaan ) yang berada di tengah kota Pekanbaru dan tak luput dari tindak kejahatan di lingkungan masyarakat dan menaungi 2 (Dua kecamatan) yaitu Kecamatan Limapuluh dan Sail.Untuk menangani hal tersebut Polsek Limapuluh berusaha dengan meningkatkan kualitas pelayanannya dalam menganangani pengaduan masyarakat yang ditujukan untuk mewujudkan keamanan masyarakat yang maksimal dan baik. Teori yang digunakan yaitu teori Gesperz dalam Hardiansyah ( 2011 : 51 ) Yaitu : ketepatan waktu pelayanan, Akurasi pelayanan, kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan, Tanggung Jawab, kelengkapan, kemudahan, Variasi model Pelayanan, Pelayanan Pribadi kenyamanan dan Atribut.Peningkatan Kualitas Pelayanan Kepolisian Dalam Upaya Menangani Pengaduan Masyarakat Pada Kantor Polsek Limapuluh Pekanbaru dari indikator yang ada bahwa sudah berjalan baik namun, masih ada beberapa indikator yang belum sepenuhnya berjalan maksimal seperti masih adanya sumber daya yang belum cukup berkompeten dalam menguasai bidangnya ( sentral pelayanan ) serta menguasai alat komputer sehingga masih ditemukan kesalahan atau kurang cermat dalam pembuatan laporan.masih terdapat sarana prasarana yang belum sepenuhnya terpenuhi pada polsek Limapuluh.yang diharapkan kedepannya lebih baik lagi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANK SAMPAH DI KOTA DUMAI Anton Budi Dharma; Delpi Susanti; Pebriana Marlinda
Sebatik Vol. 27 No. 1 (2023): Juni 2023
Publisher : STMIK Widya Cipta Dharma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46984/sebatik.v27i1.2098

Abstract

Bank Sampah merupakan salah satu wadah yang dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang masyarakat alami, ini juga merupakan fasilitas untuk mengelola sampah dengan prinsip reduce, reuse dan recycle (3R) yang dipergunakan oleh Pemerintah daerah untuk sarana edukasi, perubahan perilaku dalam pengelolaan sampah, dan pelaksanaan ekonomi sirkuler yang dibentuk dan dikelola masyarakat, badan usaha serta Pemerintah. Solusi sistem informasi manajemen bank sampah (SIMBA) diyakini mampu mengubah perilaku masyarakat agar lebih peduli terhadap sampah, solusi inovatif memaksa masyarakat memilah sampah, menumbuhkan potensi ekonomi kerakyatan, memberikan kesempatan kerja dan investasi. SIMBA dengan menerapkan kemitraan pengelolaan sampah antara kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan memfasilitasi kerjasama bank sampah usaha daur ulang, bank sampah dengan produsen. Penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif, dengan survei deskriptif. Adapun pengumpulan data diperoleh dari observasi (pengamatan langsung), wawancara dan dokumentasi pada penanggung jawab Bank Sampah Induk (BSI) dan Bank Sampah Unit (BSU) Kota Dumai. Kajian teori yang digunakan adalah konsep kebijakan pemberdayaan masyarakat, konsep sampah, dan konsep perubahan sikap perilaku. Hasil dari SIMBA berbasis aplikasi dbase dan web dapat menyimpan data dan informasi pengelolaan sampah Kota Dumai, dapat diakses oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat. Pelajaran yang dapat diambil dari program tersebut adalah untuk upaya peningkatan ekonomi masyarakat, mendayagunakan sampah menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi dan dasar dalam pengambilan kebijakan.
STRATEGI PENERAPAN E-GOVERNMENT PADA UPT TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI PENDIDIKAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU Marlinda, Pebriana
Decision Vol 1 No 01 (2019): DECISION: Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Prodi Administrasi Publik FISIP UNPAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (572.941 KB) | DOI: 10.23969/decision.v1i01.1400

Abstract

Penerapan e-government pada UPT Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah terlaksana sejak lama, namun dalam penerapannya belum berjalan dengan baik. Kenyataan yang terjadi yaitu pemahaman dalam pemanfaatan e-government yang hanya sebatas penyediaan web site. Pada saat sekarang ini web site tersebut dalam keadan tidak beroperasi dikarenakan adanya kerusakan pada perangkat IT atau infrastruktur yang ada. Pihak UPT Teknologi dan Komunikasi Dinas Pendidikan Provinsi Riau tidak melakukan kerjasama untuk memelihara perangkat IT. Pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak UPT Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau belum merata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penerapan e-government yang dilakukan UPT Teknologi dan Komunikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Provinsi Riau belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan pelatihan – pelatihan mengenai teknologi informasi dan komunikasi dibidang pendidikan.
PELATIHAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KAMPUNG MAREDAN BARAT KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK Nielwaty, Elly; Marlinda, Pebriana; Herlinda, Dwi
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 3 No 01 (2025): FEBRUARI 2025
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintahan kampung dan kelurahan  melalakukan  inovasi dalam rangka mencapai  kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian masyarakat dengan  Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), dalam hal ini sangat membutuhkan partisipasi masyarakat. Penghulu beserta Bapekam  berinovasi dan mengembangkan potensi alam yang ada untuk UMKM, Kampung Maredan Barat merupakan salah satu  wilayah  yang mayoritas penduduknya adalah petani, pedagang, peternak dan buruh harian lepas. Masyarakatnya diberikan pelatihan  untuk mengembangkan  kemampuan  yang dimiliki, masyarakat yang memiliki  kemauan  serta kemampuan bisa membaca dan  melihat potensi diri,  serta mampu melihat potensi alam lingkungan, untuk bisa  mencari  peluang dan membuka  usaha bagi masyarakat.  Adanya peluang usaha maka perekonomian akan meningkat, makan akan membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat sehingga akan baiknya ekonomi serta mampu mengurangi tingkat perpindahan penduduk dari desa ke kota. UMKM menjadi sumber inovasi dan kreativitas  menghasilkan produk dan jasa dengan mempunyai nilai tambah serta meningkatkan daya saing pasar. Permasalahan Mitra adalah :  Pembuatan sertifikat izin produk industri rumah tangga dan label halal, belum begitu meneriknya tempilan label produk membuat  konsumen kurang tertarik untuk membeli produk  dan pemasaran melalui online atau e-commerce
Transparansi Informasi Publik Di Kota Pekanbaru Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika Statistik Dan Pesrasandian Kota Pekanbaru Pebriana Marlinda; Rita Wati; Sadriah Lahamid; Muchid Albintani
Jurnal Niara Vol. 16 No. 3 (2024): Januari
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/niara.v16i3.18424

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis transparansi pelayanan informasi publik oleh PPID dan faktor penghambatnya. Kewajiban pemerintah dalam keterbukaan informasi publik sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD Tahun 1945, yang memiliki tujuan utama ialah memastikan agar organisasi publik menjadi lebih produktif dan aktif dalam menjalankan tugas-tugasnya di bidang penyediaan informasi dan dokumen sesuai permintaan publik. Transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses seluas-luasnya ke pemerintah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPID memberikan layanan informasi publik, tetapi ada beberapa hal yang belum cukup dilakukan.
Administrasi Publik dan Tantangan Kebijakan Iklim: Menelusuri Tren Penelitian Melalui VOSviewer Trio Saputra; Pebriana Marlinda; Alentina Sihombing
Jurnal Niara Vol. 18 No. 1 (2025): Mei
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/81cr8e55

Abstract

Studi ini bertujuan menganalisis kebijakan perubahan iklim dari perspektif administrasi publik menggunakan pendekatan bibliometrik. Metode ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi tren penelitian, kolaborasi penulis, dan pemetaan tematik terkait kebijakan perubahan iklim dari tahun 2015 hingga 2025. Data dikumpulkan dari 200 artikel yang terindeks di Scopus dan dianalisis menggunakan perangkat lunak VOSviewer. Hasil analisis menunjukkan bahwa fokus penelitian yang paling dominan adalah kebijakan (25%), dampak perubahan iklim (26,67%), dan lingkungan (13,33%). Visualisasi bibliometrik mengungkapkan bahwa topik-topik seperti perubahan iklim, karbon dioksida, keberlanjutan, dan polusi udara merupakan hal yang sentral dalam wacana ilmiah. Studi ini juga mengidentifikasi kesenjangan penelitian di bidang evaluasi dan keterlibatan pemangku kepentingan, yang menekankan pentingnya kolaborasi multi-aktor dan pendekatan kebijakan adaptif dalam mengatasi tantangan perubahan iklim. Secara keseluruhan, studi ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap literatur kebijakan publik dan menawarkan arah baru untuk penelitian kebijakan perubahan iklim yang lebih kontekstual dan berkelanjutan.