Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN APLIKASI GO SIGAP DI KEPOLISIAN RESOR GRESIK SATRIA BUDI SETIAWAN; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n9.p%p

Abstrak Kepolisian Republik Indonesia mewujudkan visi terpecaya dari Kapolri yaitu, membuat sebuah strategi 8-10-11, yakni 8 misi, 10 program, dan 11 komitmen. Salah satu program yang menarik pada program ke dua yakni Peningkatan pelayanan publik yang lebih mudah bagi masyarakat dan berbasis teknologi informas. Salah satunya di Polres Gresik, bertujuan untuk meningkatkan pelayanan berbasis Teknologi Informasi dan melindungi rakyat dari kriminalitas dengan meluncurkan aplikasi bernama Go Sigap. Dengan Go Sigap masyarakat bisa mengadu, melapor, mengurus SKCK dan SIM. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif Fokus dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi dari efektivitas suatu program berdasarkan Budiani (2007:53) ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan program. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verfikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa efektivitas pelaksanaan aplikasi Go Sigap di Kepolisian Resort (Polres) Gresik belum berjalan secara efektif, karena ada beberapa indikator yang belum berjalan seperti sosialisasi program dimana masyarakat Gresik banyak yang belum pernah mendapat sosialisasi dari Polres Gresik. Selanjutnya pemantauan program yakni belum ada pemantauan khusus dari Polres Gresik mengenai aplikasi tersebut, hanya dilakukan pembaruan dan waktu yang dibutuhkan cukup lama yaitu enam bulan terhitung mulai bulan November 2018 sampai April 2019. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran agar pihak Polres lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat Gresik mengenai aplikasi Go Sigap, berikutnya yaitu untuk pembaruan aplikasi diharapkan waktu yang di butuhkan lebih cepat supaya masyarakat dapat menggunakan aplikasi tersebut kembali dalam hal pelaporan kriminalitas maupun pengurusan SIM dan SKCK. Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan, Go Sigap Abstract The National Police of the Republic of Indonesia realize the trusted vision of the National Police Chief, namely making a 8-10-11 strategy, namely 8 missions, 10 programs, and 11 commitments. One interesting program in the second program is Improving public services that are easier for the community and based on information technology. One of them at Gresik Police Station, aims to improve Information Technology-based services and protect people from crime by launching an application called Go Sigap. By Going Public, people can complain, report, take care of SKCK and SIM. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The focus of this research is the factors that influence the effectiveness of a program based on Budiani (2007: 53) the accuracy of program targets, program socialization, program objectives, and program monitoring. Data analysis techniques in this study are data collection, data reduction, data presentation, verification and conclusions. The results showed that the effectiveness of the Go Sigap application at the Gresik Resort Police (Polres) had not been effective, because there were several indicators that had not yet been implemented such as program socialization where many Gresik communities had never received socialization from Gresik Police. Furthermore, monitoring the program is that there is no special monitoring from Gresik Police regarding the application, only renewal is done and the time needed is quite long, which is six months starting from November 2018 to April 2019. Therefore, the researcher advises the Polres to intensify socialization to the Gresik community regarding the Go Sigap application, the next is for application updates, it is expected that the time needed is faster so that people can use the application again in terms of criminal reporting and SIM and SKCK management. Keywords: Effectiveness, Serving, Go Sigap.

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 17 TAHUN 2004 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA STUDI TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI SEPANJANG JALAN KERTOMENANGGAL SURABAYA REZA RAHMAD KURNIAWAN; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n9.p%p

Reza Rahmad Kurniawan S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya reza.rahmad57@gmail.com Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya prabawatiindah@yahoo.co.idAbstrak Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Gayungan ” dengan rumusan masalah: Pertama, Bagaimana proses Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya nomor 17 tahun 2004, tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Gayungan? Adapun jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana data yang dikumpulkan diperoleh melalui observasi dan wawancara. Kemudian, data yang telah diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan analitis dengan pola pikir induktif. Yaitu menganalisis data-data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Gayungan Dari penelitian ini, disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Surabaya sebagai stageholder dinilai belum berhasil dalam mengimplementasikan Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Gayungan, untuk dapat tercapainya implementasi kebijakan, komunikasi, transparansi, dan toleransi harus dijaga supaya tidak terjadi sikap saling tuding diantara kedua belah pihak. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka di harapkan adanya peran dari seluruh elemen masyarakat untuk memberi dukungan moril maupun spirituil dalam menjaga tata tertib dan kebersihan kota. Pemkot kota Surabaya harus lebih konsisten dalam penataan dan pemberdayaan para Pedagang Kaki Lima. Kata Kunci: Kebijakan, Implementasi, Pedagang Kaki LimaAbstractImplementation of Surabaya Mayor Regulation Number 17 of 2004 concerning Structuring and Empowering Street Vendors in Gayungan District" with the formulation of the problem: First, How is the implementation of Surabaya Mayor Regulation Number 17 of 2004, on structuring and empowering street vendors in Gayungan District? The type of research used in this study is qualitative research, where data collected is obtained through observation and interviews. Then, the data obtained was analyzed using descriptive and analytical methods with inductive mindset. That is analyzing specific data and then drawing general conclusions related to the Implementation of Surabaya Mayor Regulation Number 17 of 2004 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Gayungan District. From this study, it was concluded that the Surabaya City Government as a stageholder was considered unsuccessful in implementing the Surabaya Mayor Regulation Number 17 of 2004 concerning the Arrangement and Empowerment of Street Vendors in Gayungan District, in order to achieve policy implementation, communication, transparency and tolerance must be maintained so that there is no mutual accusation between the two parties. In line with the conclusions above, it is expected that the role of all elements of society is to provide moral and spiritual support in maintaining city order and cleanliness. Surabaya City Government must be more consistent in structuring and empowering Street Vendors Keywords: Implementation, Policy, Street Vendors.

IMPLEMENTASI PROGRAM PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI MELALUI KARTU TANI DI DESA DURUNG BEDUG KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO NUR MUFIDAH; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 6 No 9 (2018)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v6n9.p%p

Abstrak Kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi kasus penyalahgunaan dan kelangkaan pupuk bersubsidi adalah Program Penyaluran Pupuk Bersubsidi Melalui Kartu Tani yang digagas berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian Nomor 47 Tahun 2017 Tentang Alokasi dan HET Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian TA 2018. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten yang menerapkan uji coba Kartu Tani berdasarkan Surat Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017. Salah satu desa dengan jumlah penerima Kartu Tani terbanyak dan lahan sawah terluas adalah Durung Bedug. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi program penyaluran pupuk bersubsidi melalui Kartu Tani di Desa Durung Bedug Candi Sidoarjo. Fokus dari penelitian ini meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan berdasarkan ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, disposisi, dan lingkungan ekonomi, sosial, politik. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari Penanggung Jawab Kartu Tani dari Dinas Pangan dan Pertanian Sidoarjo, Koorluh Kecamatan Candi, PPL Desa Durung Bedug, Pemilik kios resmi pupuk bersubsidi, Ketua Kelompok Tani, dan para penerima Kartu Tani di Desa Durung Bedug. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa implementasi program penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Durung Bedug Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sudah cukup baik namun belum bisa ditebus dengan menggunakan Kartu Tani karena beberapa kendala yang dihadapi. Kata Kunci: Implementasi, Pupuk Bersubsidi, Kartu Tani Abstract The governments policy to reduce subsidized fertilizer abuse and scarcity cases is through Subsidized Fertilizer Distribution Program over the Farmer Card, which was initiated based on Ministry of Agriculture Regulation No. 47 of 2017 concerning the Allocation and Highest Retail Price of Subsidized Fertilizers for Agriculture Sector 2018. Sidoarjo Regency is one of the districts that applies trial of Farmer Card based on the Department of Agriculture and Food Security East Java Province’s letter of 2017. One of the villages with the highest number of recipients of the Farmer Card and the widest paddy field is Durung Bedug Village. The purpose of this study was to analyze the implementation of a subsidized fertilizer distribution program through Kartu Tani in Durung Bedug Village, Candi District, Sidoarjo Regency.The focus of this research is on the factors that influence policy implementation which are the standard and purpose of policies, resources, characteristics of implementing agents, communication, disposition, and economic, social, political environment. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The subject of this research consisted of the Farmer Card’s Person in Charge of the Sidoarjo Food and Agriculture Department, the Instructor’s Coordinator of Candi District, the Agriculture Instructor of Durung Bedug Village, the owner of the subsidized fertilizer kiosk, the leader of the farmer group and the Farmer Card recipients in Durung Bedug Village. Data collection techniques used in the form of interviews, observation, and documentation. Data analysis is done by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. The results of this study indicate that the implementation of a subsidized fertilizer distribution program in Durung Bedug Village, Candi District, Sidoarjo Regency has been good enough but has not been able to be redeemed by using Farmer Card because of several obstacles faced. Keywords: Implementation, Subsidized Fertilizer, Farmer Card

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA SURABAYA NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG TARIF SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) DALAM PENGELOLAAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA DI RUSUNAWA JAMBANGAN, KECAMATAN JAMBANGAN, KOTA SURABAYA ALJARREAU MAHMUD SUTRISNO; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n1.p%p

AbstrakPeraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2018 merupakan peraturan yang mengatur tentang tarif sewa Rusunawa di Surabaya termasuk Rusunawa Jambangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tarif Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa dalam Pengelolaan Pemerintah Kota Surabaya di Rusunawa Jambangan Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah Seksi Pemanfaatan dan Pengawasan Rumah dan Rumah Bertingkat, Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Surabaya (DPBT), Pengelola Rusunawa Jambangan, serta 4 orang penghuni Rusunawa Jambangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan DPBT sebagai pembuat kebijakan belum menyampaikan informasi secara maksimal kepada masyarakat umum terkait informasi penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Proses pembayaran yang cukup panjang dari penghuni Rusunawa Jambangan kepada Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah sehingga menyebabkan ketidak efisienan kebijakan. Sumber daya fasilitas yang terkelola secara baik dan belum ditemui kendala serius. Selain itu sumberdaya keuangan DPBT telah menganggarkan sebesar Rp 25 milliar per tahun untuk biaya pengelolaan seluruh Rusunawa di Surabaya, yang akan dibagikan di setiap Rusunawa menjadi Rp 200 juta per tahunnya. Saran yang diberikan dalam penelitan ini adalah DPBT lebih intensif dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat umum terkait informasi penyediaan Rumah Susun Sederhana Sewa khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Implementor yaitu Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah lebih kreatif dalam melaksanakan Implementasi terkait pembayaran biaya sewa penghuni Rusunawa di Surabaya, seperti menciptakan inovasi dalam proses pembayaran secara online. Kerjasama antara lintas sektor harus lebih dikembangkan lagi, dari segi pengelolaan dan lebih mengupayakan kerjasama antara swasta dalam bentuk tangguang jawab sosial perusahaan (CSR) untuk penyediaan fasilitas Rusunawa di Jambangan.Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2018

IMPLEMENTASI PROGRAM E-UJI KIR DI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR (PKB) TANDES KOTA SURABAYA FLORIDA SYAKILA SEPTIANTI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 1 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n1.p%p

Abstrak Uji KIR sangatlah penting karena sebagai salah satu syarat untuk kendaraan bermotor beroperasi dijalan, tetapi dalam pelayanannya pengujian kendaraan bermotor membutuhkan waktu yang lama bisa seharian hanya untuk mengujikan satu unit kendaraan, banyak masyarakat lebih memilih menggunakan calo atau membayar pungli agar mendapatkan hasil tes yang diinginkan tanpa harus mengujikan kendaraanya dan mengantri lama. Pelayanan yang kurang optimal tersebut membuat UPTD PKB Tandes kota Surabaya mengeluarkan inovasi dalam pelayanan melalui program E-Uji KIR. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan Impelementasi Program E-Uji KIR di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor ( PKB) Tandes kota Surabaya. Fokus dari penelitian ini adalah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan melalui model implementasi Donal D Van Metter dan Carl E. Van Horn yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi, disposisi, dan lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari Kepala pengujian UPTD PKB Tandes , Bagian administrasi, Bagian teknis serat pengguna layanan pengujian kendaraan bermotor. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data dan penarikan kesimpulan. Implemetasi E-UJI KIR di UPTD PKB Tandes kota Surabaya sudah cukup baik meskipun masih ditemukan beberapa kendala yang dihadapi. Kata Kunci : Implementasi, E-Uji KIR. Abstarct The KIR test is very important because as one of the requirements for motorized vehicles to operate on the road, but in its service testing a motorized vehicle takes a long time all day just to test one vehicle unit, many people prefer to use brokers or pay extortion to get the desired test results without have to test the vehicle and queue for long. The less than optimal service made the UPTD PKB Tandes in Surabaya city issue innovations in service through the KIR E-Test program . The purpose of this study is to describe the Implementation of the KIR E-Test Program in the Tandes Motor Vehicle Test Unit (UPTD) in Surabaya . The focus of this researchis on the factors that influence policy implementation through the implementation model Donald D Van Metter and Carl E. Van Horn, namely the size and objectives of policy, resources, characteristics of implementing agents, communication, disposition, and economic, social and political environment . The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The subject of this study consisted of the head of the UPTD PKB Tandes testing, the administration section, the technical section of fiber users of motorized vehicle testing services. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Data analysis techniques are carried out by collecting data, reducing data and drawing conclusions . The implementation of E-UJI KIR in the UPTD PKB Tandes in the city of Surabaya was quite good even though there were still some obstacles encountered . Keywords: Implementation, E-Uji KIR

IMPLEMENTASI SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) DI KELURAHAN WATES KECAMATAN MAGERSARI KOTA MOJOKERTO ZULIA SAIDAH; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n3.p%p

Abstrak Dinas Sosial Kota Mojokerto menjalankan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) yang diterapkan di seluruh Kota Mojokerto, salah satunya di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. SLRT merupakan sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin serta menghubungkan mereka dengan program-program perlindungan yang lain. Munculnya SLRT memberikan kemudahan bagi masyarakat miskin di Kelurahan Wates yang ingin mendapatkan bantuan sosial. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan secara mendalam dan menganalisis Implementasi SLRT di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini terdiri dari empat aspek diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Teknik Pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman, antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SLRT sudah dijalankan, meskipun pada kenyataanya masih terdapat beberapa kendala baik dari faktor internal maupun eksternal. Penyampaian informasi yang kurang merata mengakibatkan masih banyak masyarakat di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto yang tidak tahu tentang SLRT. Sumber daya manusia di tingkat dinas dan kelurahan sudah cukup, akan tetapi di tingkat kelurahan masih ada beberapa fasilitator yang kurang aktif dalam pelaksanaannya. Aspek ketiga yaitu disposisi, pengangkatan birokrat dilakukan secara baik dengan membuat keputusan bersama untuk memilih beberapa aktor masyarakat yang akan ikut dalam menjalankan SLRT. Tidak ada insentif yang didapatkan oleh fasilitator yang berkerja di tiap kelurahan. Strukur birokrasi sudah dijalankan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang ada. Kata Kunci : Implementasi, Layanan, SLRT, Abstract The Mojokerto City Social Service runs the Integrated Referral Service and System (SLRT) which is applied in all Mojokerto City, one of which is in the Wates Subdistrict, Magersari District, Mojokerto City. SLRT is a system that helps identify the needs of the poor and connects them with other protection programs. The emergence of SLRT makes it easy for the poor in Wates Village who want to get social assistance easily. The purpose of this study is to describe in depth and analyze the implementation of SLRT in Wates Subdistrict, Magersari District, Mojokerto City. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. The focus of this study consists of four aspects including communication, resources, disposition, bureaucratic structure. Data collection techniques are interview techniques, observation, and documentation which are analyzed using data analysis techniques according to Miles and Huberman, including data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study indicate that the implementation of SLRT has been implemented, although in reality there are still some obstacles both from internal and external factors. The uneven information delivery resulted in many people in Wates Subdistrict Magersari Sub-District, Mojokerto City who did not know about SLRT. Human resources at the service and kelurahan level are sufficient, but at the kelurahan level there are still some facilitators who are less active in their implementation. The third aspect is disposition, the appointment of bureaucrats is done well by making a joint decision to select several community actors who will participate in running the SLRT. There is no incentive to be obtained by facilitators who work in each village. The structure of bureaucracy has been carried out in accordance with the main tasks and functions that exist. Keywords: Implementation, Service, SLRT

EFEKTIVITAS PROGRAM E-SISKAMLING DI KEPOLISIAN RESOR (POLRES) JEMBER DINDA PLAWINDRI NOVIANTARI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n3.p%p

Abstrak Program e-siskamling adalah kebijakan yang digagas oleh Polres Jember untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan bersama. Melalui aplikasi tersebut, warga pelaksana ronda dapat terhubung langsung dengan kepolisian jika menemui adanya gangguan kamtibmas saat melakukan ronda, sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana efektivitas program tersebut dalam mencapai sasaran dan tujuannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian mix method, yaitu strategis eksplanatoris esensial. Metode ini menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif, yang bobot atau prioritas ini diberikan pada data kuantitatif. Fokus penelitian ini adalah indikator efektivitas program yang terdiri dari empat indikator yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemahaman program. Teknik analisis data terdiri dari empat tahap yaitu pengolahan, pengorganisasian data, penemuan hasil, dan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program e-siskamling sudah berjalan efektif. Dari keempat indikator efektivitas tersebut, indikator ketepatan sasaran program mendapatkan persentase skor sebesar 72,6% dengan kriteria efektif. Hal ini juga didukung dengan pernyataan responden bahwa sasaran program mampu menerima dan melaksanakan program esiskamling. Indikator sosialisasi program mendapatkan jumlah presentase skor total sebesar 76,2% dengan kriteria efektif. Indikator pencapaian tujuan program mendapatkan persentase skor sebesar 73% masuk, dan masuk pada kategori efektif. Hal ini juga didukung pernyataan responden bahwa partisipasi masyarakat cukup baik untuk menjaga keamanan lingkungan dan adanya peningkatan keamanan di titik rawan. Sedangkan indikator yang memiliki jumlah skor terendah adalah indikator pemantauan program dengan jumlah presentase skor sebesar 69,4%. Pemantauan program e-siskamling dilakukan oleh Satbinmas Polres Jember dengan mengecek grafik keaktifan ronda dan pada saat anev (analisa dan evaluasi kinerja Polres) menegur Bhabinkamtibmas yang desa binaannya kurang aktif. Akan tetapi, pada anev akhir-akhir ini sudah tidak lagi menegur Bhabinkamtibmas yang keaktifannya kurang. Indikator pemantuan program masih masuk pada kategori efektif dengan perolehan skor 69,4%. Secara keseluruhan nilai persentase skor jawaban dari empat indikator diatas untuk Efektivitas Program E-Siskamling di Kepolisian Resor Jember memperoleh skor sebesar 72,8% yang masuk pada kelas interval 61%-80% yang berarti “Efektif”. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan Polres Jember diharapkan lebih memantau kembali keaktifan berjalannya program e-siskamling di 248 desa dan kelurahan yang ada, karena program ini cukup efektif untuk mencegah tindak kejahatan di malam hari terutama di jam-jam rawan dan untuk anggota Bhabinkamtibmas yang menjadi kordinator lapangan diharapkan terus aktif dalam mendekati warga di desa binaannya, dan terus mensosialisasikan pentingnya menjaga keamanan lingkungan bersama. Kata Kunci: Efektivitas, Program, E-Siskamling. Abstract The e-siskamling program is a policy initiated by the Jember Regional Police to increase community participation in maintaining security and order in the common environment. Through the application, patrol executors can be connected directly to the police if they encounter any civil service disruptions when conducting patrols, so the purpose of this research is to know and describe how effective the program is in achieving its goals and objectives.This study uses mixed methods research methods, namely essential essential explanatory strategies. This method uses quantitative and qualitative, which gives this weight or priority to quantitative data. The focus of this research is program indicators which consist of four indicators, namely the program of targeting accuracy, socialization programs, goal programs, and understanding programs. The data analysis technique consists of four steps, namely processing, organizing data, finding results, and descriptive analysis. The results of the study indicate that the esiskamling program has been effective. Of the four indicators, the indicator of the accuracy of the target program obtained a score of 72.6% with effective criteria. This is also supported by respondents agreement about the target program that can be accepted and implemented by the e-siskamling program. The socialization program gets a total percentage score of 76.2% with effective criteria. The Assessment Program determines the goal of getting a score of 73% in, and in the effective category. This was also supported by respondents that community participation was good enough for environmental security and also increased security at appropriate points of vulnerability. While indicators that have the lowest number of scores are program evaluation indicators with a percentage score of 69.4%. The e-siskamling monitoring program was carried out by the Jember Police Satbinmas by examining the charts of activist patrols and at the time anev reprimanded the Bhabinkamtibmas whose target villages were less active. However, at the end of the day there has been no longer reprimanding Bhabinkamtibmas whose activeness is lacking. The monitoring indicator program is still in the effective category with an approval score of 69.4%. Overall, the average score of the answer scores of the four indicators on the Effectiveness of the E-Siskamling Program in the Jember Resort Police scored 72.8% in the 61% -80% interval class which meant "Effective". Based on the results of these studies, the advice that can be given by the researcher is that the Jember Regional Police is expected to monitor again the activity of the e-siskling program in 248 existing villages and sub-districts, because this program is effective enough to prevent crime at night especially in vulnerable hours and for Bhabinkamtibmas members who are field coordinators, they are expected to continue to be active in approaching residents in their target villages, and continue to socialize the importance of maintaining the security of the common environment. Keywords: Effectiveness, Program, E-Siskamling.

EVALUASI PROGRAM CAMPUS SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI KELURAHAN SAWAHAN KECAMATAN SAWAHAN SURABAYA ELYSA PUSPITA SARI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n3.p%p

Abstrak Pendidikan merupakan sesuatu yang penting untuk diterapkan dari generasi ke generasi terutama kepada anak-anak. Pendidikan akan mengantarkan anak menjadi berakhlak, berilmu, mandiri, cakap, dan bertaqwa kepada Tuhan. Pada kenyataannya masih banyak anak yang putus sekolah dan rentan putus sekolah. Kota Surabaya memiliki 31 Kecamatan yang masing-masing Kelurahannya masih memiliki keterbelakangan ekonomi dan sosial sehingga kurang mengutamakan arti penting pendidikan. Untuk mengurangi angka putus sekolah dan rentan putus sekolah di Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial Kota Surabaya menjalankan program Campus Social Responsibility (CSR). Program CSR adalah program yang berisi kegiatan untuk membantu anak-anak di Kota Surabaya yang memiliki keterbelakangan sosial dan ekonomi agar dapat bersekolah kembali melalui mahasiswa sebagai kakak asuh yang memberikan pendampingan dan motivasi agar adik asuh dapat bersekolah kembali. Kelurahan Sawahan sebagai salah satu Kelurahan di Kecamatan Sawahan yang mendapatkan program CSR. Fokus dari penelitian ini adalah model evaluasi kebijakan dalam program CSR yang meliputi evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan evaluasi produk. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek dari penelitian ini adalah staff Dinas Sosial Surabaya, Satgas Kecamatan Sawahan Surabaya, serta masyarakat berupa mahasiswa tujuh sebagai kakak asuh, dan tujuh adik asuh di Kelurahan Sawahan Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian Evaluasi program berdasarkan indikator model evaluasi kebijakan program yakni tujuan program CSR sudah tercapai diwujudkan dengan kembali bersekolahnya adik asuh di Kelurahan Sawahan Surabaya. Dalam pelaksanaannya program CSR mengalami beberapa hambatan yaitu kurangnya komitmen kakak asuh dalam pelaksanan pendampingan, kurangnya peran orangtua dalam mendukung anak untuk kembali bersekolah, serta terbatasnya waktu antara kakak asuh dan adik asuh dalam pelaksanaan pendampingan. Adapun saran yang diajukan adalah perlunya pendekatan yang lebih intensif dan pemberian pengertian secara perlahan tapi pasti kepada orangtua adik asuh sehingga dapat melancarkan proses pendampingan, penekanan pada saat evaluasi rutin bulanan oleh dinas sosial kepada kakak asuh untuk berkomitmen dan bertangung jawab pada pendampingan program, serta diperlukan adanya faktor penunjang semangat bagi kakak asuh selain menggunakan sertifikat penyelesaian program. Kata Kunci: Evaluasi, Program Campus Social Responsibility (CSR)

EVALUASI PROGRAM E-PARKING DI KAWASAN PARKIR BALAI KOTA SURABAYA DELDHA EQY ARTAMALIA; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 3 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n3.p%p

ABSTRAKEVALUASI PROGRAM E-PARKING DI KAWASAN PARKIR BALAI KOTA SURABAYA Nama : Deldha Eqy ArtamaliaNim : 15040674093Program Studi : S1 – Ilmu Administrasi NegaraJurusan : Administrasi NegaraNama Lembaga : Universitas Negeri SurabayaPembimbing : Indah Prabawati, S. Sos., M.Si Kebijakan Penetapan Program E-Parking di Kota Surabaya diterapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabayadan diperkuat dengan adanya Standard Operating Procedure (SOP). Standard Operating Procedure (SOP) ini disusun sebagai landasan operasional sistem integrasi Alat Parkir Meter dengan transaksi uang elektronik multi penerbit. Tujuan E-Parking atau alat parkir meter ini yakni menekan kebocoran PAD sektor parkir, menertibkan juru parkir, memudahkan masyarakat saat parkir dan menuju Kota Surabaya menjadi Smart City. Alat parkir meter ini mulai dipasang dan langsung diuji coba terhadap pengguna parkir di sekitar Balai Kota Surabaya yaitu di Jalan Sedap Malam dan Jalan Jimerto pada tanggal 1 Februari tahun 2017 selanjutnya dipasang di sekitar Taman Bungkul Kota Surabaya yaitu di Jalan Taman Bungkul Darmo pada tanggal 29 Desember 2017. Alat parkir meter ini berbentuk persegi panjang berwarna hitam doff dan menggunakan pembayaran uang elektronik atau e-money sebagai alat pembayaran parkir. Tujuan dari penelitian ini adalah mengevaluasi program E-Parking di kawasan parkir Balai Kota Surabaya. Fokus dari penelitian ini adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ini terdiri dari Kepala UPTD Parkir Surabaya Timur, pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya, juru parkir Balai Kota Surabaya, tim wallet Dinas Perhubungan Kota Surabaya, pengguna fasilitas E-Parking di Balai Kota Surabaya. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian berdasarkan efektivitas telah mencapai tujuannya yakni pengguna alat parkir meter merasa percaya kepada juru parkir dan program E-Parking dan dengan adanya alat parkir meter ini dapat menekan angka kebocoran PAD Kota Surabaya sektor parkir. Efisiensi dalam sumber daya manusia sudah sesuai dengan tupoksi yang ada. Pada sumber daya finansial meski hasil pengeluaran lebih besar dari hasil pendapatan, Dinas Perhubungan Kota Surabaya menjelaskan bahwa tidak mencari laba melainkan mencari kepercayaan masyarakat dalam program ini. Sumber daya waktu Program E-Parking ini dapat dilihat dari kegiatan tiga tahap sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya kepada masyarakat agar masyarakat paham akan program tersebut. Kecukupan dalam program ini dapat dilihat dari cara Dinas Perhubungan Kota Surabaya memecahkan permasalahan yang ada dengan cara mengadakan evaluasi setiap enam bulan sekali terkait dengan pendapatan, pengaduan, keluhan masyarakat. Perataan ini berkaitan dengan manfaat yang diperoleh masyarakat, yakni meningkatkan keamanan kendaraan, mengurangi antrian kendaraan masuk karena pencatatan sudah melalui komputer, memudahkan masyarakat dalam pembayaran parkir, perataan disini juga berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya dalam sektor parkir. Responsivitas pemerintah dalam program E-Parking ini memberikan rasa kepercayaan untuk masyarakat kepada pemerintah dan mengajarkan masyarakat untuk menggunakan pelayanan dari pemerintah yang berbasis elektronik. Ketepatan dalam program E-Parking ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yaitu membayar tarif parkir dengan ketentuan pemerintah dan mendapat pelayanan yang baik dalam bidang parkir. Adapun saran yang diajukan adalah sebaiknya dapat menggunakan CCTV untuk mempermudah pemantauan dilapangan, melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu kegunaan, cara menggunakan alat parkir meter dan agar masyarakat memiliki E-Money. Dinas Perhubungan dapat menambah pemasangan alat parkir meter di lokasi-lokasi pusat keramaian yang ada di Kota Surabaya agar semua permasalahan dibidang parkir dapat teratasi dengan baik. Kata Kunci : Evaluasi, E-Parking ABSTRACTEVALUATION OF E-PARKING PROGRAMS IN BALAI KOTA SURABAYA PARKING AREA Name : Deldha Eqy ArtamaliaNim : 15040674093Study program : S1 - State Administration ScienceDepartment : State Administrationinstitution name : Surabaya State UniversityMentor : Indah Prabawati, S. Sos., M.Sc. The policy of establishing an E-Parking Program in the city of Surabaya applied based on the Regional Regulation of the City of Surabaya Number 3 Year 2018 concerning the Implementation of Parking in the City of Surabaya and strengthened by the existence of a Standard Operating Procedure (SOP). This Standard Operating Procedure (SOP) is structured as an operational basis for the Parking Meter Integration system with multi-issuer electronic money transactions. The purpose of this E-Parking or parking meter is to reduce the leakage of the PAD in the parking sector, bring order to the parking attendants, make it easier for the public to park and head for Surabaya to become a Smart City. This parking meter was installed and tested immediately against parking users around Surabaya City Hall, namely Jalan Sedap Malam and Jalan Jimerto on February 1, 2017, and then installed around the Bungkul Park in Surabaya, on Jalan Taman Bungkul Darmo on December 29 2017. This meter parking lot is black and black rectangular and uses electronic money or e-money as a parking payment instrument. The purpose of this study was to evaluate the E-Parking program in the Surabaya City Hall parking area. The focus of this research is effectiveness, efficiency, adequacy, alignment, responsiveness, accuracy. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The subjects of this study consisted of the Head of the East Surabaya Parking UPTD, the Surabaya City Transportation Service employee, the Surabaya City Hall parking attendant, the Surabaya City Transportation Department wallet team, the user of the E-Parking facility in Surabaya City Hall. Data collection techniques used were interviews, observation and documentation. Data analysis techniques carried out by data collection, data reduction, data presentation and data verification. The results of the research based on effectiveness have reached the goal of using meter parking users to believe in parking attendants and E-Parking programs and with this meter parking tool can reduce the Surabaya PAD leakage in the parking sector. Efficiency in human resources is in accordance with the existing Tupoksi. In financial resources, although the results of expenditure are greater than income, the Transportation Office of Surabaya City explained that not looking for profit but looking for public trust in this program. The time resources for the E-Parking Program can be seen from the three-stage socialization activities held by the Surabaya City Transportation Agency to the public so that the community understands the program. Adequacy in this program can be seen from the way the Surabaya City Transportation Agency solves existing problems by conducting evaluations every six months related to income, complaints, public complaints. This leveling is related to the benefits obtained by the community, namely increasing vehicle safety, reducing the queue of vehicles entering because the recording has been through computers, facilitating the public in parking payments, leveling here is also related to the increase in Surabayas Original Regional Income in the parking sector. Government responsiveness in the E-Parking program gives a sense of trust to the public to the government and teaches the community to use electronic-based government services. The accuracy in the E-Parking program is in accordance with the needs of the community, namely paying parking fees with government regulations and getting good service in the parking area. The suggestion put forward is that you should be able to use CCTV to facilitate monitoring in the field, to disseminate information to the public so that people know the uses, how to use meter parking equipment and so that people have E-Money. The Department of Transportation can add the installation of meter parking equipment in the locations of crowded centers in the city of Surabaya so that all problems in the parking area can be resolved properly. Keywords: Evaluation, E-Parking

IMPLEMENTASI PROGRAM HOME VISIT DI PUSKESMAS MRICAN KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI RISKHA LAILA FITRIANA; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 4 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n4.p%p

ABSTRAK IMPLEMENTASI PROGRAM HOME VISIT DI PUSKESMAS MRICAN KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI Nama : Riskha Laila Fitriana NIM : 15040674001 Program Studi : S-1 Ilmu Administrasi Negara Jurusan : Administrasi Publik Fakultas : Ilmu Sosial dan Hukum Nama Lembaga : Universitas Negeri Surabaya Pembimbing : Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. Dalam rangka mengurangi permasalahan kesehatan di Kota Kediri maka, pemerintah Kota Kediri membuat sebuah Program Home Visit yang diimplementasikan melalui puskesmas-puskesmas yang ada di Kota Kediri. Program Home Visit ini diatur oleh Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012, selain itu program ini juga diatur oleh standar operasional prosedur (SOP). Program Home Visit, yaitu gerakan yang mendekatkan pelayanan kesehatan pada masyarakat Kota Kediri, dengan mendatangi warganya yang sakit. Tujuan dari adanya Program Home Visit ini untuk membantu masyarakat miskin yang memiliki penyakit kronis dan juga memudahkan lansia dalam mengontrol kesehatanya secara mudah dan gratis. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini terdiri dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, disposisi implementor, komunikasi antar implementor dan lingkungan social, politik, ekonomi. Teknik pengumpulan data yaitu teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan teknis analisis data menurut Sugiyono yang terdiri dari, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Implementasi Program Home Visit di Puskesmas Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih terdapat hambatan dalam melaksanakan Program Home Visit yaitu kurangnya kesadaran anggota keluarga untuk berkunjung ke puskesmas setelah adanya kunjungan tim dari puskesmas. Sumber daya manusia dalam melaksanakan program ini masih kurang akan tetapi kekurangan ini dapat dibantu oleh bidan desa, sedangkan untuk sumber daya financial berjalan dengan lancar, dan untuk sumber daya waktu dalam melaksanakan program ini yaitu pada pagi atau sore hari. Karakteristik para pelaksana program ini sudah cukup baik dimana para pelaksana dapat menjalankan tugas dengan baik. Disposisi implementor bahwa program ini mendapat dukungan yang baik dari pelaksana. Komunikasi dalam menjalankan program ini tidak hanya dilakukan oleh para pelaksana saja tetapi juga dengan penerima program. Lingkungan social, politik dan ekonomi dimana semua warga dan juga agen pelaksana sangat mendukung Program Home Visit, selain itu program ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat Kota Kediri karena program ini gratis. Pada pelaksanaan Program Home Visit di Puskesmas Mrican Kecamatan Mojoroto Kota Kediri peneliti memberikan saran yaitu keluarga pasien harus bisa menyempatkan waktu untuk berkunjung ke puskesmas untuk pengambilan obat, karena obat ini sangat penting sekali untuk anggota keluarga yang sedang sakit. Kata Kunci: Implementasi, Program Home Visit ABSTRACT HOME VISIT PROGRAM IMPLEMENTASI AT MRICAN PUSKESMAS KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI Name : Riskha Laila Fitriana NIM : 15040674001 Study Program : Bachelor of State Administration Science Department : Administrasi Publik Faculties :Social Science and Law Name of Institution : Surabaya State University Advisor : Indah Prabawati, S. Sos., M.Si. In order to reduce health problems in the City of Kediri, the city of Kediri made a Home Visit Program which was implemented through health centers in the City of Kediri. The Home Visit program is governed by the Regional Regulation of the city of Kediri Number 3 of 2012, in addition to that the program is also governed by standard operating procedures (SOP). Home Visit Program, which is a movement that brings health service closer to the people of Kediri city, by visiting citizens who are sick. The purpose of this Home Visit Program is to help the poor who suffer from chronic diseases and also make it easier for the elderly to control their health easly and for free. This type research is descriptive with a qualitative approach. The focus of this study consisted of the size and objective of the policy, resources, characteristics of the implementing agent, dispotition, of the implementor, communication between implementers and the social, political and economic environment. Data collection techniques , observation and documentation were analysis according to Miles and Huberman wich consisted of, data reduction, data presentation and conclusion drawing. The implementation of the Home Visit Program at the Mrican Health Center in Mojoroto Subdistrict Kota Kediri has been going well, but there are still obstacles in implementing the Home Visit Program, which is the lack of awareness of family members to visit Puskesmas after a team visit from puskesmas. Humen resources in implementing this program are still lacking but these shortcomings can be assited by village midwives, while for financial resources running smoothly, and for time resources in implementing this program, namely in the morning or evening . The characteristics of the implementers of this program are quite good where the implementers can cary out theirs duties properly. The implementers dispotition that this program received good support from the implementers. Communication in carrying out this program is not only carried out by implementers but also with program recipients. The social, political and economic environment in which all citizens and executing agencies strongly support the Home Visit Program, besides this program is also very beneficial for the people of Kediri City because this program is free. At the Home Visit Program at Mrican Health Center, Mojoroto Subdistrict, Kediri City, the researchers advised that the patient’s family should be able to take the time to take patients to visit health center for follow-up examinations and drug collection, given that follow-up examinations and drug collection are important for patient health care sustainability. In addition, the executor must be able to schedule meetings so that all members can attend the meeting. Keywords: Implementation, Program Home Visit

Title

Found 72 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 72 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 72 Documents
Search