Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.3
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Publika Pelangi Ilmu Lentera, Jurnal Studi Perempuan Wahana : Tridarma Perguruan Tinggi Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Jurnal Media Akademik (JMA) Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan
Indah Prabawati
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Social Sciences Other

Published : 79 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 79 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
Dampak Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Krian Baru Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo FITRI NILAM SARI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n8.p%p

Abstract

Pedagang kaki lima sudah menjadi bagian dari kehidupan di suatu wilayah yang padat penduduk. Keberadaan pedagang kaki lima kerap dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang sebagian besar menekankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapihan kota atau kita kenal dengan istilah 3K. Pedagang kaki lima seringkali menjadi target utama dalam kebijakan pembangunan yang dibuat pemerintah kota seperti relokasi dan penggusuran bagi pedagang kaki lima yang belum tertib dan teratur. Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengeluarkan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2016 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan dampak penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini adalah dampak individual, dampak organisasional, dampak terhadap masyarakat, dan dampak terhadap lembaga sosial atau sistem sosial. Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap yaitu reduksi data, menampilkan data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tersebut berdasarkan teori Finsterbusch dan Motz sebagai berikut : dampak individual adanya relokasi berdampak pada psikis, biologis, lingkungan, ekonomi dan sosial pedagang kaki lima. Dampak organisasional yakni adanya interaksi antar pedagang lebih mudah dan terciptanya rasa persaudaraan dan kerukunan antar pedagang semakin tinggi. Dampak terhadap masyarakat adanya relokasi memudahkan masyarakat dalam mengakses kebutuhan sehari-hari. Dampak terhadap lembaga sosial adanya relokasi ini menjadikan Pasar Krian Baru menjadi aman dari tindak kejahatan kriminal, selain itu Jl. Setiabudi dan Jl. Basuki Rahmat semakin bersih, dan tertata. Pemberdayaan yang didapatkan oleh pedagang yakni peningkatan kepampuan berusaha, fasilitas bantuan sarana dagang, kelembagaan, promosi, pembinaan dan bimbingan teknis, namun pedagang tidak mendapatkan bantuan terkait fasilitas askes permodalan dan fasilitas peningkatan produksi dari pemerintah. Pemberdayaan hanya berlangsung selama dua tahun saja dan tidak berlangsung hingga saat ini.Kata Kunci: Kebijakan Publik, Relokasi, Pedagang Kaki Lima
Evaluasi Aplikasi e-Health di Puskesmas Jagir Kota Surabaya FANDI EKA SETYAWAN PUTRA; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n8.p%p

Abstract

ABSTRAKE-Government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. Salah satu Pemerintah Daerah yang terkenal dengan berbagai inovasi e-Governement adalah Pemerintah Kota Surabaya. Pengembangan e-Government di Surabaya ini didukung dengan Peraturan Walikota Surabaya No. 5 Tahun 2013 tentang pedoman pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Puskesmas Jagir sendiri memiliki sarana dan prasarana yang digunakan untuk menunjang kebutuhan e-health, yaitu e-Kios, monitor, dan juga petugas pembantu dalam pengoperasian e-Kios di Puskesmas Jagir. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah kriteria evaluasi berdasarkan William N. Dunn, (2003:21) yaitu efektifitas (effectiveness), efisiensi (efficiency), kecukupan (adequacy), perataan (equity), responsivitas (responsiviness), dan ketepatan (appropriateness). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, penyajian data, dan verifikasi atau kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil evaluasi aplikasi e-Health di Puskesmas Jagir Kota Surabaya sudah berjalan secara baik, tetapi masih terdapat bebrapa kekurangan yang masih dapat di maksimalkan seperti kurangnya sosialasisai yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Kesehatan maupun Puskesmas Jagir. Sosialisasi selama ini hanya melalui Puskesmas Jagir melalui program Posyandu, tidak hanya itu saja koneksi yang masih mengalami trouble, aplikasi yang hanya diguakan oleh masyarakat pengguna smartphone berbasis android saja, dan juga sarana prasarana yang masih kurang. Dalam hal ini peneliti memberikan saran agar Pemerintah Kota Surabaya, Dinas Kesehatan Kota Surabaya, maupun Puskesmas Jagir agar lebih mensosialisasikan aplikasi e-Health kepada masyarakat, mengembangakan aplikasi yang berbasis IOS, dan juga memperbaruhi sarana dan prasaran yang sudah lama. Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan Publik, Puskesmas, E-Health. Abstract E-Government is the use of information technology by the government to provide information and services for its citizens, business affairs, and other matters relating to government. One of the Regional Government which is famous for various e-Governement innovations is the Surabaya City Government. The development of e-Government in Surabaya is supported by Surabaya Mayor Regulation No. 5 of 2013 concerning guidelines for the use of information and communication technology in the administration of local governments. This type of research is descriptive with a qualitative approach. The focus of this research is evaluation criteria based on William N. Dunn, (2003: 21), namely effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. Data analysis techniques in this study are data collection, data presentation, and verification or conclusions. The results showed that the results of the evaluation of e-Health applications at the Surabaya City Jagir Puskesmas had run well, but there were still some shortcomings that could still be maximized such as the lack of socialization by the Surabaya City Government, the Health Office and Jagir Health Center. The socialization so far is only through the Jagir Health Center through the Posyandu program, not only is the connection still having trouble, the application is only used by the Android-based smartphone user community, and also the infrastructure is still lacking. In this case, the researcher gave a suggestion that the Surabaya City Government, Surabaya City Health Office, and Jagir Health Center should better socialize e-Health applications to the public, develop IOS-based applications, and also renew the facilities and infrastructure that has been long. Keywords: Evaluation, Public Policy, Health Center, E-Health
EVALUASI PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) di SMP NEGERI 1 DAWARBLANDONG KABUPATEN MOJOKERTO NOVIA MUQTI YUNISIA AINUR HAQIQI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 7 No 8 (2019)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v7n8.p%p

Abstract

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah suatu program pemberian bantuan pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin (pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam/musibah. Salah satu wilayah yang melaksanakan Program Indonesia Pintar (PIP) adalah Kabupaten Mojokerto. Program Indonesia Pintar (PIP) dilaksanakan diseluruh satuan pendidikan di Kabupaten Mojokerto, salah satunya adalah SMP Negeri 1 Dawarblandong. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian berdasarkan 6 (enam) criteria evaluasi kebijakan menurut William N Dunn yang meliputi: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Teknik analisis data dilakukan berdasarkan teknik oleh Miles dan Huberman. Hasil Penelitian Evaluasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong Kabupaten Mojokerto, yaitu: 1) Efektivitas, dapat dikatakan sudah efektif karena tidak pernah terdapat kasus siswa putus sekolah di SMP Negeri 1 Dawarblandong dan sudah berjalan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan, 2) Efisiensi, masih kurang efisien karena proses pencairan yang tidak tepat waktu dan pihak sekolah kesulitan untuk memantau penggunaan dana bantuan, 3) Kecukupan, masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sekolah siswa yang kurang mampu, 4) Perataan, masih belum merata diberikan terhadap kelompok sasaran, 5) Responsivitas, yaitu respon yang diberikan pihak pelaksana dan kelompok sasaran sangat baik dan positif, 6) Ketepatan, Program Indonesia Pintar (PIP) masih belum tepat sasaran. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMP Negeri 1 Dawarblandong belum berjalan dengan baik. Saran dari peneliti adalah lebih selektif dalam menentukan kelompok sasaran dan konsisten lagi dalam melakukan pengontrolan kepada peserta penerima Program Indonesia Pintar (PIP) dalam menggunakan dana bantuan. Kata kunci: Evaluasi, Kebijakan Pendidikan, Program Indonesia Pintar (PIP)
EVALUASI PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK MENGGUNAKAN BLACK SOLDIER FLY (BSF) DI PUSAT DAUR ULANG JAMBANGAN KOTA SURABAYA WINDIANY PUTRI EFFENDY; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 8 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n1.p%p

Abstract

Program pengelolaan sampah organik menggunakan Black Soldier Fly (BSF) adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengurangi jumlah sampah organik di Kota Surabaya menggunakan bantuan BSF yang mampu mereduksi sampah organik dengan waktu yang lebih cepat dibandingkan teknik pengomposan. BSF merupakan spesies lalat yang memanfaatkan sampah organik sebagai sumber makanannya. Sampah organik yang digunakan dalam program ini adalah sampah rumah tangga yang diangkut dari RT 7 dan RT 8 RW 3 Jambangan dengan jumlah 260 rumah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan evaluasi program pengelolaan sampah organik menggunakan BSF di pusat daur ulang Jambangan Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian berdasarkan 5 indikator evaluasi kebijakan menurut Agustino yang meliputi: sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana, prasarana, dan teknologi, finansial, dan regulasi. Teknik analisis data dilakukan berdasarkan teknik menurut Miles dan Huberman. Hasil penelitian evaluasi program pengelolaan sampah organik menggunakan BSF di pusat daur ulang Jambangan, yaitu: 1) sumber daya aparatur, tidak terdapat uraian tugas untuk masing – masing petugas, 2) kelembagaan, koordinasi lancar, diskresi yang fleksibel, pola kepemimpinan yang demokratis, dan sinergitas telah berjalan baik, 3) sarana, prasarana, dan teknologi, ketiga aspek tersebut telah cukup dan mampu menunjang pelaksanaan program, 4) finansial, dukungan finansial dari DKRTH Kota Surabaya dapat memenuhi biaya dalam pelaksanaan program, 5) regulasi, program ini tidak memiliki peraturan spesifik, hanya memiliki SOP sebagai panduan melaksanakan program. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah organik menggunakan Black Soldier Fly (BSF) di pusat daur ulang Jambangan masih terdapat beberapa kelemahan, perlunya peninjauan kembali uraian pekerjaan dan membuat uraian pekerjaan masing – masing petugas. Dibutuhkan konsistensi dalam pelaksanaan program dengan melaksanakan program secara rutin untuk mengurangi jumlah penimbunan sampah organik, serta menginventarisasi sarana dan prasarana yang dimiliki untuk memudahkan dalam pemeliharaan. Meninjau kembali dan melakukan perbaikan SOP untuk menghindari kesalahan dalam pelaksanaan program. Kata kunci: Black Soldier Fly (BSF), Evaluasi, Pengelolaan, Sampah Organik.The organic waste management program using Black Soldier Fly (BSF) is one of the governments efforts to reduce the amount of organic waste in the city of Surabaya using BSF assistance that is able to reduce organic waste with a faster time compared to composting techniques. BSF is a species of fly that utilizes organic waste as food source. The organic waste used in this program is household waste transported from RT 7 and RT 8 RW 3 Jambangan with 260 houses. This study aims to describe the evaluation of organic waste management program using BSF in the pusat daur ulang Jambangan Kota Surabaya. This type of research is a qualitative descriptive study. The focus of the study is based on 5 indicators of policy evaluation according to Agustino which include: apparatus resources, institutions, facilities, infrastructure, and technology, financial, and regulation. Data analysis techniques are based on techniques according to Miles and Huberman. The results of the evaluation of the organic waste management program using the BSF in the pusat daur ulang Jambangan, namely: 1) apparatus resources, there is no job description for each officer, 2) institutional, fluent coordination, flexible discretion, democratic leadership patterns, and synergy has gone well, 3) facilities, infrastructure, and technology, all three aspects have been sufficient and able to support the implementation of the program, 4) financial, financial support from the DKRTH Surabaya can meet the costs of implementing the program, 5) regulation, this program does not have specific regulations, only have SOP as a guide to implementing the program. Thus it can be concluded that in the implementation of the organic waste management program using Black Soldier Fly (BSF) in the pusat daur ulang Jambangan there are still some weaknesses, the need for a review of job descriptions and making job descriptions of each officer. Consistency is needed in implementing the program by carrying out the program routinely to reduce the amount of organic waste accumulation, and to inventory the facilities and infrastructure that are owned to facilitate maintenance. Review and revise SOP to avoid mistakes in program implementation. Keywords: Black Soldier Fly (BSF), Evaluation, Management, Organic Waste.
EVALUASI PROGRAM BANTUAN BERAS MISKIN DAERAH (RASKINDA) DENGAN MODEL E-VOUCHER DI DESA JEMUNDO KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO AINUN KUSUDUR; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 8 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n1.p%p

Abstract

Program bantuan Raskinda dengan model e-voucher berpedoman pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2017 tentang Strategi Pengelolaan Raskinda Melalui Kerjasama Pihak Perbankan dengan Model E-voucher yang berfungsi untuk mengoptimalkan penyaluran bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras. Program ini menggunakan kartu e-voucher akan ditukarkan dengan agen penyalur yang diinginkan dan telah tersebar diberbagai wilayah di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Evaluasi Program Bantuan Beras Miskin Daerah (Raskinda) dengan Model E-voucher di Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian berdasarkan 6 (enam) kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn yang meliputi: Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas dan Ketepatan. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, model data, dan penarikan atau verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian Evaluasi Program Bantuan Beras Miskin Daerah (Raskinda) dengan Model E-voucher di Desa Jemundo Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, yaitu: 1) Efektivitas telah berjalan sesuai dengan tujuan yaitu penyaluran bantuan beras kepada masyarakat namun masih terkendala belum semua pembagian kartu e-voucher dapat dilakukan. 2) Efisiensi terhambat dari proses pencairan bantuan yang terlambat. 3) Perataan belum terpenuhi karena tidak adanya agen penyalur di Desa Jemundo. 4) Ketepatan ditemukan masyarakat yang telah sejahtera namun masih menerima bantuan. 5) Kecukupan sudah berjalan secara baik dengan melihat kualitas dan kuantitas beras yang ditukarkan. 6) Responsivitas telah berjalan baik dengan sosialisasi dan respons masyarakat. Sedangkan Saran yang dapat diberikan, sebagai berikut Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo diharapkan menyelesaikan pendataan dan verifikasi pada sebagian penerima bantuan supaya segera mendapatkan kartu e-voucher dan agar tidak terjadi lagi keterlambatan pencairan, selain itu juga perlu menambah agen penyalur di desa-desa yang belum memiliki serta meningkatkan intensitas kunjungan di lapangan dalam hal pelaksanaan pengawasan. Kata kunci: Evaluasi, Program Bantuan, Beras Miskin Daerah (Raskinda), E-voucher The Raskinda assistance program using the e-voucher model is guided by Sidoarjo Regents Regulation Number 40 Year 2017 concerning Raskinda Management Strategy Through Banking Collaboration with the E-voucher Model which functions to optimize the distribution of food aid to the poor and reduce the burden of household expenditure through meeting part of the needs staple in the form of rice. This program uses an e-voucher card to be exchanged with the desired distribution agents and has been spread in various regions in Sidoarjo District. This study aims to describe the Evaluation of the Regional Poor Rice Assistance Program (Raskinda) with the E-voucher Model in Jemundo Village, Taman Sub-district, Sidoarjo District. This type of research used descriptive research with a qualitative approach. The focus of the study is based on 6 (six) policy evaluation criteria according to William N. Dunn which include: Effectiveness, Efficiency, Adequacy, Flattening, Responsiveness and Accuracy. Data analysis techniques are performed by data reduction, data models, and drawing conclusions or verification. The results of the evaluation of the Regional Poor Rice Assistance Program (Raskinda) with the E-voucher Model in Jemundo Village, Taman Sub-district Sidoarjo District, namely: 1) Effectiveness has been running in accordance with the objectives of distributing rice aid to the public but is still constrained. Not all e-voucher cards can be distributed. done. 2) Efficiency is hampered by the late disbursement process. 3) Leveling has not been fulfilled due to the absence of channeling agents in Jemundo Village. 4) Accuracy is found in people who are already prosperous but are still receiving assistance. 5) Adequacy has been going well by looking at the quality and quantity of rice exchanged. 6) Responsiveness has gone well with socialization and community response. While suggestions can be given, as follows the Sidoarjo District Social Service is expected to complete the data collection and verification of some beneficiaries to immediately get an e-voucher card and in order to avoid disbursement delays, in addition it is also necessary to add distribution agents in villages that do not yet have and increasing the intensity of field visits in terms of conducting supervision. Keywords: Evaluation, Assisteance Program, Regional Poor Rice (Raskinda), E-voucher.
Implementasi Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto SHERYN WIJAYANTI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 8 No 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n2.p%p

Abstract

Abstrak Program Kesejahteraan Lansia merupakan program pemberian bantuan sosial kepada lanjut usia penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), yang dilakukan baik di dalam panti maupun di luar panti dengan batas usia 55 tahun ke atas. Salah satu daerah yang melaksanakan Program Kesejahteraan Lansia adalah Kabupaten Mojokerto. Program Kesejahteraan Lansia dilaksanakan di luar panti berupa pemberian bantuan sosial dan di dalam panti dalam bentuk pemberian pelayanan dan rehabilitasi, salah satunya adalah di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit dengan cara menampung dan memberi pelayanan serta rehabilitasi kepada para lansia di Kabupaten Mojokerto. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian berdasarkan 4 (empat) indikator dalam implementasi kebijakan menurut George C. Edward III antara lain: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Strktur Birokrasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian Implementasi Program Kesejahteraan Lansia Di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto, yaitu: 1) Komunikasi, masih belum konsisten karena dalam pelaksanaan kegiatan masih ada kegiatan yang tidak terlaksanan, komunikasi yang diberikan dalam setiap kegiatan pun sudah baik karena pelaksana selalu melakukan komunikasi dan koordinasi di setiap kegiatan, selain itu pesanggrahan juga menjalin kerjasama dengan instansi lain untuk menjalankan program kesejahteraan lansia, 2) Sumberdaya, masih kurang karena masih banyak fasilitas sarana prasarana yang perlu di ganti dan di perbaiki untuk kenyamanan keberlangsungan program kesejahteraan lansia, selain itu pesanggrahan juga masih bergantung pada sumber dana pihak ke 3 (tiga), 3) Disposisi, masih belum memenuhi karena masih ada kelompok sasaran yang merasa kurang puas atas sikap yang ditunjukan oleh para pelaksana dan membuat ketidak puasan kelompok sasaran, 4) Struktur Birokrasi, sudah menunjukan sturktur organisasi yang tidak terfragmentasi yaitu jelas, tidak berbelit-belit dan mudah dalam pengawasan. Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Program Kesejahteraan Lansia di UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit Kabupaten Mojokerto belum berjalan dengan baik. Saran dari peneliti adalah lebih konsisten lagi dalam melayani lansia Program Kesejahteraan lansia, dan perlu adanya penambahan anggaran untuk meningkatkan sarana prasarana serta pengadaan kembali kegiatan yang sudah tidak terlaksana. Kata kunci: Implementasi, Kebijakan Sosial, Program Kesejahteraan Lansia Abstract The Elderly Welfare Program is a program that provides social assistance to the elderly with social welfare problems, this program conducted inside or outside the institution with an age limit of 55 years and over. One of the regions implementing the Elderly Welfare Program is Mojokerto Regency, The Elderly Welfare Program is implemented outside the institution in the form of providing social assistance and in the institution by providing services and rehabilitation, one of them in UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit by accommodating and providing services and rehabilitation to the elderly in Mojokerto Regency. Aims to describe and analyze the Implementation of the Elderly Welfare Program in UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit, Mojokerto Regency. The type of research used is descriptive with a qualitative approach. The focus of the research is based on 4 (four) policy implementation criteria according to George C. Edward III which include: Communication, Resource, Disposition, and Bureaucratic Structure. Data was collection through observation, interviews, and documentation. The data analysis is carried out by collecting data, reducing data, presenting data, and drawing conclusions. Research Results of the Implementation of the Elderly Welfare Program in UPTD Pesanggrahan PMKS Mojopahit, Mojokerto Regency, namely: (1) Communication, still not consistent because in the implementation of activities there are still activities that are not carried out, the communication provided in each activity is already good because the implementers always carry out communication and coordination in every activity, apart from that the pesanggrahan also establishes cooperation with other agencies to run the elderly welfare program, (2) Resource, still lacking because there are still a lot of infrastructure facilities that need to be replaced and repaired for the convenience of the sustainability of the elderly welfare program, besides that housing is also still dependent on third party funding sources, (3) Disposition, not satisfy because there are still target groups who are not satisfied with the attitude displayed by the implementers and make the target group dissatisfied (4) Bureaucratic Structure, has shown a fragmented organizational structure that is clear, straightforward and easy to supervise. Accuracy, the implementation of the Elderly Welfare Program in UPTD Pesanggrahan Mojopahit PMKS Mojokerto Regency has not been going well. Suggestions from researchers are more consistent in serving the elderly in the elderly Welfare Program, and the need for additional budgets to improve infrastructure and re-procure activities that have not been carried out. Keyword: Implementation, Social Policy, Elderly Welfare Policy
IMPLEMENTASI PROGRAM INKUBASI USAHA MANDIRI DI KELURAHAN BULAK KECAMATAN BULAK KOTA SURABAYA HENDRO ADI WIBOWO; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n3.p%p

Abstract

Program Inkubasi Usaha Mandiri adalah salah satu upaya dari Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak kota Surabaya guna menekan dan menanggulangi angka kemiskinan di kota Surabaya. Program Inkubasi Usaha Mandiri adalah sebuah program berupa fasilitasi dan pendampingan pemberdayaan ekonomi berbasis usaha mandiri yang ditujukan khusus kepada para ibu rumah tangga dari keluarga miskin. Pada tahun 2019 program ini dilaksanakan di tiga kecamatan dan Kelurahan Bulak dipilih sebagai lokus penelitian karena Kelurahan Bulak memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak diantara kelurahan lainnya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi program inkubasi usaha mandiri di Kelurahan Bulak, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualtitatif. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik dari Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari enam indikator yakni tujuan dan ukuran kebijakan, sumber daya, karakteristik dari agen pelaksana atau implementor, kecenderungan dan sikap dari para pelaksana, komunikasi antarorganisasi pelaksana, dan lingkungan politik, ekonomi, dan sosial. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah berjalan dengan cukup baik. Selama pelaksanaan program para ibu rumah tangga diberikan pelatihan yang mencukupi mulai dari pelatihan pembuatan berbagai jenis produk yang memiliki nilai jual sampai dengan dibantu untuk memasarkan produk yang dihasilkan. Akan tetapi program belum bisa berjalan secara maksimal karena terdapat beberapa kendala yang masih terjadi seperti tingkat partisipasi yang cenderung menurun di pertengahan pelaksanaan program dan masih rendahnya komitmen dari para peserta program, sehingga banyak peserta yang tidak melanjutkan mengikuti program sampai tuntas.
IMPLEMENTASI PROGRAM SENTRA PELAYANAN KEPOLISAN TERPADU (SPKT) DOOR TO DOOR OLEH KEPOLISIAN RESOR PELABUHAN TANJUNG PERAK KOTA SURABAYA YULI YANA WULANSARI; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n3.p%p

Abstract

Abstrak Pelayanan publik dalam lingkup kepolisian dapat direalisasikan melalui pelayanan SPKT yang merupakan cara strategis untuk lebih mendekatkan hubungan antara Polisi dengan masyarakat. Seperti halnya Polres Pelabuhan Tanjung Perak yang menciptakan terobosan baru yaitu program SPKT door to door yang merupakan wujud dari Surat Perintah Kepala Polres Nomor: Sprin/84/I/REN.1.3./2019. Melalui program tersebut, masyarakat tidak perlu datang ke kantor polisi untuk mengurus surat kehilangan, melainkan petugas yang akan mendatangi rumah masyarakat untuk membuatkan surat kehilangan. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendiskripsikan implementasi Program SPKT door to door oleh Polres Pelabuhan Tanjung Perak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Fokus penelitian ini yaitu analisis berdasarkan model implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang terdiri dari 4 variabel diantaranya, komunikasi; sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 3 cara antara lain, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapaun hasil yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu: (1) proses komunikasi dalam menyalurkan informasi mengenai program SPKT door to door dengan melaksanakan sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan; (2) sumber daya terdiri dari, sumber daya manusia yang terdapat 4 personil untuk menjalankan program SPKT door to door, sumber daya anggaran yang didapat sebagian besar dari Dipa Polres Pelabuhan Tanjung Perak, fasilitas berupa alat transportasi dan alat yang dibutuhkan untuk membuat surat laporan kehilangan; (3) disposisi, perekrutan petugas pelaksana dipilih melalui seleksi ketat yang diikuti oleh anggota Polres maupun Polsek; (4) penyebaran tanggung jawab terdiri dari penanggung jawab tertinggi yaitu Kepala Polres, Kepala SPKT, hingga petugas pelaksana program SPKT door to door. Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Program SPKT door to door Abstract Public services within the scope of the police can be realized through SPKT services which is also a strategic way to get closer to the relationship between the police and the community. Like the Pelabuhan Tanjung Perak Regional Police that created a new breakthrough, namely the SPKT door to door program which is a manifestation of a warrant from the Police Chief Number: Sprin / 84 / I / REN.1.3. / 2019. Through this program, people do not need to come to the Police Station to take care of the loss letter, but the officer who will come on the people home to make the lost letter. The purpose of this study is to describe the implementation of the SPKT door to door program by the Pelabuhan Tanjung Perak Police. This research uses descriptive qualitative research type. The focus of this research is the analysis based on the implementation model proposed by George C. Edward III which consists of 4 variables including, communication; resources, disposition, and bureaucratic Structure. the process of collecting data in this study using 3 ways, among others, interviews, observation, and documentation. The results obtained in this study are: (1) the communication process in distributing information about the SPKT door to door program by conducting ongoing socialization; (2) resources consist of, human resources with 4 personnel to run the SPKT door to door program, budget resources obtained mostly from the Tanjung Perak Port Police Dipa, facilities in the form of transportation equipment and tools needed to make a lost report; (3) disposition, recruitment of executive officers is selected through a strict selection followed by members of the Polres and Polsek; (4) the distribution of responsibilities consists of the highest person in charge, namely the Head of the Police Station, the Head of SPKT, and the door to door implementing officers. Keywords: Policy Implementation, SPKT door to door
IMPLEMENTASI KLINIK LAYANAN KONSULTASI PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA (KLINIK LAKON PENGGODA) DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MOJOKERTO (STUDI PADA DESA KENANTEN) DIAZ ASTIZA; INDAH PRABAWATI
Publika Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n3.p%p

Abstract

Klinik Layanan Konsultasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (Klinik Lakon Penggoda) dibentuk oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto Nomor 118/110/416-112/2017 tentang Pembentukan Klinik Layanan Konsultasi Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (Klinik Lakon Penggoda). Program ini dibentuk tahun 2017 dengan tujuan melayani konsultasi penggunaan ADD dan DD oleh 299 kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Mojokerto dengan harapan dapat mendorong peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa untuk membangun kapasitas desa yang berkelanjutan dan mewujudkan kemandirian desa dalam pengelolaan tata kelola pemerintahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Fokus penelitian yaitu implementasi Klinik Lakon Penggoda, menggunakan teori George Edward III dengan 4 indikator yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian yaitu Kepala dan Staf Pelaksana Klinik Lakon Penggoda, Kepala Desa Kenantem, Perangkat Desa Kenanten dan Pendamping Desa Kenanten. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah sudah cukup baik dalam pelaksanaannya. Komunikasi yang dilakukan sudah baik dengan dilakukannya sosialisasi program melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis. Komunikasi dilakukan secara langsung dan melalui media sosial. Sumberdaya pelaksana program berjumlah tiga konsultan. Namun terjadi ketimpangan antara jumlah kepala desa dan perangkat desa dengan jumlah pelaksana program. Untuk meningkatkan kualitas pelaksana program dilakukan kegiatan pelatihan secara rutin. Kesimpulannya adalah program berjalan dengan baik, namun terkendala dengan belum tercukupinya sumberdaya pelaksana program yang menghambat pelayanan konsultasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN DI DESA WEDI KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO Oktavia Putri Mandasari; Indah Prabawati
Publika Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n4.p%p

Abstract

Desa Wedi Kecamatan Kapas merupakan salah satu kawasan pelaksanaan kebijakan Pengembangan KawasanAgropolitan di Kabupaten Bojonegoro dengan komoditi unggulan buah salak. Kebijakan ini dilaksanakan untukmendukung peningkatan potensi kawasan pedesaan berbasis tanaman holtikultura dan upaya untuk memperkecilkesenjangan pembangunan perkotaan dan pedesaan. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisisimplementasi kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Desa Wedi Kecamatan Kapas KabupatenBojonegoro. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitianini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan publik oleh Van Meter dan Van Horn yang meliputienam indikator yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik agen pelaksana, sikap ataukecenderungan para pelaksana, komunikasi antarorganisasi, dan lingkungan ekonomi, sosial, dan politik. Teknikpengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi yaitu melalui observasi, wawancaradan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman dalam yaitu reduksidata, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama pelaksanaankebijakan terdapat beberapa kendala yang mengarah pada satu masalah krusial yaitu penurunan jumlah produksibuah salak. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun telah dilaksanakan sesuai rencana tetapi masih diperlukanperbaikan di beberapa aspek agar tujuan dari kebijakan bisa tercapai secara maksimal. Saran yang bisadimunculkan adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar mampu mengelola kebun salak denganideal, meningkatkan manajemen produksi dan teknologi budidaya salak, perbaikan sistem irigasi kebun salak,memperkuat usaha agribisnis dengan membentuk badan usaha resmi dan mengoptimalkan agrowisata dengankonsep Community Based Tourism.Kata Kunci: Implementasi, Pengembangan, AgropolitanWedi Village in Kapas Subdistrict is one of the implementation areas of the Agropolitan Area Development policyin Bojonegoro Regency with superior commodity of salak fruit. This policy was implemented to support theincrease in the potential of horticultural-based rural areas and efforts to reduce the urban and rural developmentgap. The purpose of this research is to describe and analyze the implementation of the Agropolitan AreaDevelopment policy in Wedi Village, Kapas District, Bojonegoro Regency. This type of research is a descriptivestudy with a qualitative approach. This study was analyzed using the theory of public policy implementation byVan Meter and Van Horn which included six indicators namely the size and objectives of the policy, resources,characteristics of implementing agents, attitudes or tendencies of implementers, communication betweenorganizations, and the economic, social, and political environment. Data collection techniques are used to obtaindata and information through observation, interviews and documentation. While the data analysis technique usesthe model of Miles and Huberman in that is data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The resultsshowed that during the implementation of the policy there were several obstacles that led to one crucial problem,namely the decrease in the production of salak fruit. This indicates that even though it has been implementedaccording to plan, improvements are still needed in several aspects so that the objectives of the policy can be achieved optimally. Suggestions that can be raised are improving the quality of human resources in order to beable to manage the salak farms in an ideal manner, improve production management and technology for salakcultivation, improve the salak farm irrigation systems, strengthen agribusiness efforts by forming official businessentities and optimize agro-tourism by Community Based Tourism approach.Keywords: Implementation, Development, Agropolitan
Co-Authors ACHMAD IRGI RIZA ARTANDI Achmad Nabil Nurul Haq Aditya Ramadhani, Bayu Ahmad Nizar Hilmi AIMATUSH SHOLIHAH AINUN KUSUDUR Alfian Fauzi Ardiyanto ALJARREAU MAHMUD SUTRISNO ANIS NUR FADHILAH ANUGRAH ARY KURNIAWAN Arik Susanti BERIL ISDITYO NADIS Christina Yovanka Cindy Dwi Antika DELDHA EQY ARTAMALIA DIAN ARLUPI UTAMI DIAZ ASTIZA DINA HARDIYANTI DINA SRI ANITA DINDA PLAWINDRI NOVIANTARI ELYSA PUSPITA SARI Eny Sulistyowati Eva Hany Fanida FANDI EKA SETYAWAN PUTRA FINA ANGGRAENI Firda Aprilian Putri firdanada ristriannisa FITRI NILAM SARI FITROTUN NISWAH FLORIDA SYAKILA SEPTIANTI HENDRO ADI WIBOWO HIMMA FARIDATUL HUSNA IKE PENILITA Imelda Melina Sari Intan Ismariana KHANIN KHOLID MABRURI Linda Wahyuni M AINUDIN AL AFGHONI M.Noer Falaq Al Amin MAHENDRA GITA NILASARI Mariana Irbach Khonsa R Mariya Ulfa Meirinawati MOHAMMAD ANDRE DJORGHY Mohammad Rizqi Haji Ega Firnanda Muhammad Akbar Muhammad Rizky Hidayat Nafa Nabilla Dwi Eriana Nindia Ananta Zalfa Wijaya NOVIA MUQTI YUNISIA AINUR HAQIQI NUR AHMED NUR ENGGAR IRIANI NUR MUFIDAH Oktavia Putri Mandasari Paulina Binti Achmad Putri Ayu Lailatun Nafi’ah Rahmawati, Novika RAKA AMYRUL SURYA RASHIF GHANI HARVIANTO REZA RAHMAD KURNIAWAN RIA PITRIANI RISKHA LAILA FITRIANA Rizki Wahyu Amanta Rohmatul Marfu’ah, Iin Ruli Ani Siregar RUNGKY LECESNAWATI Salsa Izza Shafinaz Sukardi SATRIA BUDI SETIAWAN SHERYN WIJAYANTI Shofiyatun Nuzuliyah SILVIA AYU ARIYANTI Siska Wulandari Suci Megawati SUCI NURUL ALLIFAH TAURAN Tauran, T. Tjitjik Rahaju Tjitjik Rahayu Trenda Aktiva Oktariyanda Via Mega Arista WINDIANY PUTRI EFFENDY Yazid Dwi Kurniawan Yeni Wulansari YULI YANA WULANSARI YUNITA EKA RIZKI LESTARI Zafrul Dedy Setyawan ZULIA SAIDAH