Claim Missing Document
Check
Articles

Indonesia Paulina Binti Achmad; Indah Prabawati
Publika Vol. 12 No. 4 (2024)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v12n4.p981-996

Abstract

Aplikasi Sicantik (Sidoarjo Cegah Angka Kematian Ibu dan Anak) merupakan trobosan baru dari Dinkes Kab. Sidoarjo untuk meningkatkan kinerja serta memungkinkan beragam aktivitas bisa dijalankan secara cepat, tepat, serta akurat, dan pada akhirnya dapat meningkat produktivitas. Namun, aplikasi tersebut masih memiliki banyak permasalahan terkait penggunaanya. Penelitian ini bertujuan mengulas terkait implemntasi aplikasi Sicantik dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas Waru Sidoarjo. Penelitian ini termasuk jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data pada kajian ini dihimpun melalui teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi dan dianalisa melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan. Temuan penlitian menrangkan bahwa penerapan aplikasi Sicantik di Puskesmas Waru Sidoarjo dapat dikatakan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari 1) Komunikasi, banyaknya masyarakat khususnya ibu hamil yang belum mengetahui aplikasi Sicantik, karena sosialisasi yang diterapkan belum menyeluruh; 2) Sumber daya manusia puskesmas sudah cukup memadahi dalam pelaksaannya dan fasilitas yang tersedia di aplikasi Sicantik cukup mendukung; 3) Disposisi, pengangkatan birokrasi dilakukan berdasarkan kriteria yang diberikan serta ditunjuk puskesmas Waru berdasarkan rapat resmi; dan 4) Struktur birokrasi, dalam pelaksanaan aplikasi Sicantik telah diterapkan berdasarkan tugas pokok serta fungsi yang ditetapkan. Manfaat yang dirasakan dari aplikasi Sicantik ialah dapat memantau perkembangan kehamilan ibu dan anak balita dengan mudah, cukup lewat aplikasi Sicantik dapat mengoptimalkan pelayanan serta menekan angka kematian ibu dan anak. Kata Kunci: Aplikasi Sicantik, Implementasi, Pelayanan.
IMPLEMENTASI PROGRAM PADAT KARYA DI KELURAHAN TANAH KALI KEDINDING KECAMATAN KENJERAN KOTA SURABAYA Muhammad Rizky Hidayat; Indah Prabawati
Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Vol. 8 No. 1 (2025): Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial
Publisher : Cahaya Ilmu Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.6578/triwikrama.v8i1.12803

Abstract

Padat Karya adalah program Pemerintah Kota Surabaya untuk memberdayakan ekonomi masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan. Kelurahan Tanah Kali Kedinding adalah kelurahan di Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya yang melaksanakan program Padat karya yakni produksi paving. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya masih ada kendala, yakni minimnya penyaluran informasi program Padat Karya produksi paving, jumlah anggota kelompok Padat Karya produksi paving belum memadai, menurunnya motivasi kerja pelaku usaha produksi paving, dan minimnya persediaan air bersih yang masih menggunakan sumur bor. Penelitian deskriptif kualitatif ini memiliki tujuan yakni menggambarkan implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya memakai teori implementasi kebijakan George C. Edward III yakni komunikasi mencakup transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Sumber daya mencakup staf, wewenang, informasi, dan fasilitas. Disposisi mencakup pengangkatan birokrat dan insentif. Struktur birokrasi mencakup Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Pengumpulan datanya dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa implementasi program Padat Karya di Kelurahan Tanah Kali Kedinding Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya yakni produksi paving belum optimal dikarenakan masih belum teratasi pada komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Saran yang diberikan adalah 1) DSDABM Kota Surabaya perlu melakukan sosialisasi program Padat Karya produksi paving secara rutin; 2) Pemerintahan Kecamatan Kenjeran perlu membuat mekanisme SOP perizinan keluar masuk anggota kelompok Padat Karya produksi paving; 3) DSDABM Kota Surabaya perlu memberikan target tetap yaitu target minimal jumlah produksi paving setiap harinya; 4) DSDABM Kota Surabaya perlu melakukan pemasangan instalasi pipa air PDAM sebagai penyedia air bersih.
ANALISIS AGENDA SETTING PROGRAM BEROBAT GRATIS TANPA BATAS (BERANTAS) KABUPATEN SITUBONDO DENGAN PENDEKATAN MODEL MULTIPLE STREAMS FRAMEWORK Aditya Ramadhani, Bayu; Tauran; Tjitjik Rahaju; Indah Prabawati
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research is grounded in the crisis regarding the effectiveness of regional health insurance in Situbondo Regency, specifically the failure of the Situbondo Free Healthcare (Sehati) program due to technical constraints regarding cost ceilings and the accumulation of hospital debt, which impeded public accessibility. This situation necessitated a policy transformation toward the Unlimited Free Treatment Program (Berantas). This study aims to analyze the agenda-setting dynamics of the program utilizing John W. Kingdon’s Multiple Streams Framework (MSF). Employing a descriptive qualitative method with a single case study design, data were collected via in-depth interviews with key executive and legislative actors, alongside official documentation studies. The results of the retrospective analysis indicate that the formalization of the Berantas Program into the 2025–2029 Medium-Term Regional Development Plan (RPJMD) was driven by the convergence of three main streams. The problem stream emerged from the fiscal burden of the previous system; the policy stream offered a solution through a more stable hybrid Universal Health Coverage (UHC) scheme; and the politics stream was influenced by the political mandate following the 2024 Regional Head Election. The Regent's strategic role as a policy entrepreneur successfully created a phenomenon of "mandatory coupling," leveraging the RPJMD formulation momentum as a policy window to enact Regional Regulation Number 6 of 2025. The study concludes that this agenda-setting process transcends mere administrative procedure; rather, it represents a political strategy utilizing the planning cycle as a policy-locking instrument. It is recommended that the local government strengthen the integrated data verification system to maintain fiscal sustainability and ensure the technical involvement of regional hospital management in drafting derivative regulations to prevent the recurrence of previous bureaucratic loopholes.
Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Desa Tunggalpager Kecamatan Pungging Kabupaten Mojokerto Rahmawati, Novika; Tauran; Tjitjik Rahaju; Indah Prabawati
Publika Vol. 14 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Population identity is necessary to ensure orderly administration. The Indonesian government, through Minister of Home Affairs Regulation No. 72 of 2022 concerning Standards and Specifications for Hardware, Software, and Electronic Identity Card Forms and the Implementation of Digital Population Identity, launched the IKD application as a solution to facilitate service access and data security. However, policy implementation at the village level, particularly in Tunggalpager Village, has low public awareness, resulting in targets not being met. This study aims to analyze the implementation of the IKD Program policy in Tunggalpager Village. The research method used qualitative descriptive methods through observation, interviews, and documentation. It uses George C. Edward III's implementation theory with four main indicators: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results show that the implementation of the IKD policy in Tunggalpager Village has not been optimal. Communication, information between implementers are optimal, but the community is hampered by low digital literacy and a lack of active outreach. Resources are limited due to the presence of only one operator, limited access to SIAK, and a lack of facilities such as laptops and supporting facilities. Disposition of the implementers shows good commitment, but the absence of coercive policies results in weak community support, and the incentives provided are not a determinant of program success. Bureaucratic structure, SOPs are aligned with the central government's. However, fragmented data security reduces service flexibility. In conclusion, the implementation of the IKD in Tunggalpager Village is hampered by limited resources, the need for active outreach, additional staff, and policies related to access restrictions to expedite the IKD process.
IMPLEMENTASI SISTEM PENGGELOLAAN KENAIKAN PANGKAT (SIPEKAT) DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO Nindia Ananta Zalfa Wijaya; Indah Prabawati; Tjitjik Rahaju; M.Noer Falaq Al Amin
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 1 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Januari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/36katd80

Abstract

Penerapan sistem pelayanan kepegawaian berbasis elektronik merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas administrasi kepegawaian. Salah satu inovasi tersebut adalah Sistem Pengelolaan Kenaikan Pangkat (SIPEKAT) yang diterapkan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Namun implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai persoalan seperti, Informasi yang belum merata, masih adanya admin yang kurang responsif dan paham akan teknologi informasi, keterbatasan sarana dan prasarana,serta keterbatasan jumlah pegawai yang membidangi operasional SIPEKAT. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi Sistem Penggelolaan Kenaikan Pangkat (SIPEKAT) di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisi dilakukan dengan menggunakan teori  implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan.  Dari aspek komunikasi, informasi kebijakan kenaikan pangkat telah disampaikan secara konsisten, meskipun masih terkendala pada beberapa OPD akibat pergantian admin. Dari aspek sumber daya, keterbatasan jumlah pegawai dan sarana prasarana menjadi hambatan utama, sementara dari aspek disposisi pelaksana kebijakan menunjukkan komitmen dan responsivitas yang baik. Pada struktur birokrasi, prosedur kerja telah jelas namun masih memerlukan penguatan koordinasi dan sosialisasi. Penelitian ini merekomendasikan  untuk melakukan sosialisasi secara berkala dan terstruktur kepada seluruh OPD, Menyelenggarakan Pelatihan Teknis Berkala, Meningkatkan Infrastruktur Teknologi, serta Perekrutan atau Pengalokasian Pegawai Tambahan.
Analisis Formulasi Kebijakan Program Revitalisasi Pasar Besar Kota Pasuruan Tahun 2022 Mariana Irbach Khonsa R; Tauran Tauran; Indah Prabawati; Ahmad Nizar Hilmi
Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara Vol. 3 No. 1 (2026): Januari: Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara
Publisher : Asosiasi Peneliti Dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/hukum.v3i1.919

Abstract

This study aims to analyze the policy formulation process for the Pasar Besar revitalization program in Pasuruan City, focusing on the stages involved in policy formulation. This study uses a descriptive qualitative approach with interviews with informants and documentation. The results of the study reveal that the Pasar Besar revitalization policy formulation process does not fully conform to the four ideal stages. Of the four stages that should be followed: problem formulation, agenda process, alternative formulation, and policy determination, only two stages were carried out by policy makers in policy formulation, namely problem definition and policy determination. The results of the study reveal that at the problem definition stage, the Department of Industry and Trade defines the main problem as damage and unsuitability of market facilities and infrastructure, which has reached 70 percent, thus not complying with the Indonesian National Standard (SNI) for traditional markets. At the policy-making stage, the program is established and implemented through the 2022 Regional Work Plan (RKPD) of the Department of Industry and Trade, with funding provided through financial assistance to the provincial government. Several issues related to the market revitalization program policy formulation process include: the need to expand policy alternatives into several alternative options, such as considering partial or total market revitalization, and the need for alternative marking, such as gradual revitalization or making small but consistent improvements.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA NGOGRI KECAMATAN MEGALUH KABUPATEN JOMBANG Putri Ayu Lailatun Nafi’ah; Tjitjik Rahaju; Indah Prabawati; Ahmad Nizar Hilmi
Jurnal Media Akademik (JMA) Vol. 4 No. 2 (2026): JURNAL MEDIA AKADEMIK Edisi Februari
Publisher : PT. Media Akademik Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62281/bmvvd878

Abstract

Kemiskinan sebagai permasalahan yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan tetapi juga keterbatasan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar. Pemerintah merespon permasalahan ini melalui berbagai program salah satunya melalui Program Keluarga Harapan (PKH).  Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya KPM di Desa Ngogri, yang menunjukkan bahwa masih tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bantuan PKH serta disertai permasalahan dalam implementasinya, seperti keterbatasan pemahaman KPM terhadap ketentuan program, keterbatasan jumlah pendamping PKH, dan ketidaktepatan sasaran program. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi PKH di Desa Ngogri Kecamatan Megaluh Kabupaten Jombang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif. Fokus penelitian ini berdasarkan teori George C. Edward III, yang meliputi empat aspek yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PKH di Desa Ngogri belum berjalan optimal, ditandai dengan keterbatasan pemahaman KPM, jumlah pendamping yang belum memadai, serta kendala sinkronisasi meskipun pelaksanaan program telah berpedoman pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Penelitian ini menyarankan perlunya penguatan komunikasi, peningkatan kapasitas pendamping PKH, dan perbaikan sinkronisasi data.  
Implementasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian di Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Salsa Izza Shafinaz Sukardi; Tauran Tauran; Tjitjik Rahaju; Indah Prabawati
RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan Vol. 4 No. 1 (2026): Januari: RISOMA : Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan
Publisher : Asosiasi Ilmuwan Pendidikan, Sosial, dan Humaniora Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/risoma.v4i1.1507

Abstract

The agricultural sector is a vital pillar in maintaining food security and enhancing the livelihoods of rural communities. In an effort to improve agricultural productivity, the Government of Lamongan Regency, through the Food Security and Agriculture Agency (DKPP), has implemented the Agricultural Facilities and Infrastructure Provision and Development Program. This program is designed to strengthen agricultural production capacity by supporting the availability of farming machinery, improving irrigation networks, and developing farm access roads. Despite its strategic importance, the program’s implementation continues to encounter various obstacles, including constrained budget availability, unequal distribution of agricultural facilities, reliance on rain-fed irrigation systems, substandard farm road infrastructure, and limited intensity of agricultural extension services. This research aims to examine the implementation of the Agricultural Facilities and Infrastructure Provision and Development Program in Sukodadi Village, Sukodadi District, Lamongan Regency. The study adopts a qualitative descriptive approach, utilizing data collected through in-depth interviews, direct field observations, and document review. Analysis is conducted using the Van Meter and Van Horn policy implementation framework, which emphasizes six key variables: policy standards and objectives, resource adequacy, characteristics of implementing organizations, inter-organizational communication, implementer disposition, and social, economic, and political conditions. The results reveal that although policy standards and objectives are well defined, program execution remains suboptimal due to limited resources and insufficient institutional support at the operational level. Consequently, stronger coordination among implementing actors and improved resource optimization are necessary to achieve more effective and sustainable agricultural development outcomes.
Evaluasi Program Kurikulum Merdeka Di Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al-Fatah Kecamatan Margomulyo Kabupaten Bojonegoro Rohmatul Marfu’ah, Iin; Indah Prabawati; Suci Megawati; Tauran
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4704

Abstract

Kurikulum Mandiri berorientasi pada mewujudkan pembelajaran yang bermakna dan efektif serta mengembangkan kreativitas, kepekaan, dan inisiatif siswa sebagai pembelajar sepanjang hayat dengan karakter Pancasila melalui prinsip-prinsip pengembangan karakter, fleksibilitas, dan pembelajaran isi yang esensial. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Evaluasi Program Kurikulum Mandiri di Madrasah Swasta Ibtidaiyah Al-Fatah di Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Permasalahan yang ditemukan dalam implementasi Kurikulum Mandiri meliputi fokus pada pendidikan karakter yang menimbulkan kesulitan bagi guru, kurangnya keaktifan siswa dalam kegiatan belajar, tidak adanya pelatihan intensif bagi guru, dan kelengkapan fasilitas dan infrastruktur yang masih belum optimal dalam mendukung proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi, sedangkan data sekunder melalui dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi berdasarkan empat kriteria teori CIPP (Konteks, Masukan, Proses, Produk) telah memenuhi kriteria tetapi beberapa aspek belum optimal, yaitu kriteria masukan yang berkaitan dengan sumber daya manusia guru dan fasilitas serta infrastruktur, serta pencapaian hasil akademik pada kriteria produk yang masih perlu ditingkatkan. Peneliti menyarankan peningkatan fasilitas dan infrastruktur serta pelatihan guru, memaksimalkan media pembelajaran yang tersedia, dan meningkatkan pembelajaran literasi dan numerasi untuk mendukung implementasi Kurikulum Mandiri yang lebih efektif dan optimal.
Co-Authors ACHMAD IRGI RIZA ARTANDI Achmad Nabil Nurul Haq Aditya Ramadhani, Bayu Ahmad Nizar Hilmi AIMATUSH SHOLIHAH AINUN KUSUDUR Alfian Fauzi Ardiyanto ALJARREAU MAHMUD SUTRISNO ANIS NUR FADHILAH ANUGRAH ARY KURNIAWAN Arik Susanti BERIL ISDITYO NADIS Christina Yovanka Cindy Dwi Antika DELDHA EQY ARTAMALIA DIAN ARLUPI UTAMI DIAZ ASTIZA DINA HARDIYANTI DINA SRI ANITA DINDA PLAWINDRI NOVIANTARI ELYSA PUSPITA SARI Eny Sulistyowati Eva Hany Fanida FANDI EKA SETYAWAN PUTRA FINA ANGGRAENI Firda Aprilian Putri firdanada ristriannisa FITRI NILAM SARI FITROTUN NISWAH FLORIDA SYAKILA SEPTIANTI HENDRO ADI WIBOWO HIMMA FARIDATUL HUSNA IKE PENILITA Imelda Melina Sari Intan Ismariana KHANIN KHOLID MABRURI Linda Wahyuni M AINUDIN AL AFGHONI M.Noer Falaq Al Amin MAHENDRA GITA NILASARI Mariana Irbach Khonsa R Mariya Ulfa Meirinawati MOHAMMAD ANDRE DJORGHY Mohammad Rizqi Haji Ega Firnanda Muhammad Akbar Muhammad Rizky Hidayat Nafa Nabilla Dwi Eriana Nindia Ananta Zalfa Wijaya NOVIA MUQTI YUNISIA AINUR HAQIQI NUR AHMED NUR ENGGAR IRIANI NUR MUFIDAH Oktavia Putri Mandasari Paulina Binti Achmad Putri Ayu Lailatun Nafi’ah Rahmawati, Novika RAKA AMYRUL SURYA RASHIF GHANI HARVIANTO REZA RAHMAD KURNIAWAN RIA PITRIANI RISKHA LAILA FITRIANA Rizki Wahyu Amanta Rohmatul Marfu’ah, Iin Ruli Ani Siregar RUNGKY LECESNAWATI Salsa Izza Shafinaz Sukardi SATRIA BUDI SETIAWAN SHERYN WIJAYANTI Shofiyatun Nuzuliyah SILVIA AYU ARIYANTI Siska Wulandari Suci Megawati SUCI NURUL ALLIFAH TAURAN Tauran, T. Tjitjik Rahaju Tjitjik Rahayu Trenda Aktiva Oktariyanda Via Mega Arista WINDIANY PUTRI EFFENDY Yazid Dwi Kurniawan Yeni Wulansari YULI YANA WULANSARI YUNITA EKA RIZKI LESTARI Zafrul Dedy Setyawan ZULIA SAIDAH