Claim Missing Document
Check
Articles

EVALUASI PROGRAM PEMBERIAN PERMAKANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS MISKIN DI KELURAHAN TEMBOK DUKUH KECAMATAN BUBUTAN KOTA SURABAYA Intan Ismariana; Indah Prabawati
Publika Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n4.p%p

Abstract

Program Pemberian Permakanan bagi Penyandang Disabilitas Miskin merupakan upaya Pemerintah Kotapenyandang disabilitas yang miskin/terlantar. Program diberikan berupa makanan siap makan yang dikelola dimasing-masing kelurahan dan didistribusikan ke penerima program setiap hari oleh petugas kirim. Lokasi penelitianini adalah Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya dengan penerima manfaaat sebanyak 56jiwa. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan evaluasi program pemberian permakanan bagi penyandangdisabilitas miskin di Kelurahan Tembok Dukuh Kecamatan Bubutan Kota Surabaya. Jenis penelitian ini yaitupenelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakanmenurut Dunn yang meliputi : efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, ketepatan. Teknik analisisdata menggunakan teknik menurut Miles and Huberman. Hasil penelitian yaitu program ini telah berjalan sesuaidengan pedoman pelaksanaannya dalam mencapai tujuan yaitu sebagai upaya perlindungan dan jaminan sosialberupa pemenuhan kebutuhan pangan. Beberapa hambatan muncul dalam pelaksanaan yaitu pencairan dana yangmundur dari tanggal semestinya yaitu tanggal 1 sehingga perlu adanya perencanaan lebih awal supaya dana cairtepat waktu. Petugas kirim yang hanya satu orang menjadi tidak efisien karena harus mengantar makanan ke 56alamat penerima manfaat sehingga dibutuhkan adanya penambahan petugas kirim supaya lebih cepat. Belum adaperaturan yang mengatur terkait detail porsi makanan sehingga diperlukan adanya pedoman yang mengatur.Pemberian permakanan sebaiknya diiringi dengan adanya tes kesehatan secara berkala setidaknya enam bulan sekaliuntuk mengetahui bagaimana kesehatan para penyandang disabilitas dan apakah makanan yang diberikan masihsesuai dengan kebutuhan gizi atau perlu adanya perubahan.Kata kunci: Evaluasi, Program permakanan, Penyandang disabilitas. The Feeding Program for poor-disable citizen is an effort of the City Government of persons with disabilities whoare poor / neglected. The program is given in the form of ready-to-eat food which is managed in each village anddistributed to the recipient of the program every day by the sending officer. The location of this study is the TembokDukuh Village, Bubutan Sub-District, Surabaya City with 56 beneficiaries. The purpose of this study was todescribe the evaluation of the program providing food for poor people with disabilities in the Tembok DukuhVillage, Bubutan Sub-District, Surabaya. This type of research is descriptive research with a qualitative approach.The focus of the study is based on six indicators of policy evaluation according to Dunn which include:effectiveness, efficiency, adequacy, leveling, responsiveness, accuracy. Data analysis techniques using techniquesaccording to Miles and Huberman. The result of this research is that this program has been running in accordancewith the guidelines for its implementation in achieving its goals, namely as an effort to protect and protect socialsecurity in the form of meeting food needs. Some obstacles arise in the implementation of the disbursement of fundsthat are backward from the proper date, which is the 1st so there needs to be early planning so that the funds aredisbursed on time. The sending staff, which was only one person, was inefficient because it had to deliver food to 56beneficiary addresses so that additional officers were needed to make it faster. There are no regulations governing the details of food portions, so there is a need for regulating guidelines. The provision of food should beaccompanied by regular medical tests at least every six months to find out how the health of persons with disabilitiesand whether the food provided is still in accordance with nutritional needs or needs to be changed.Keywords : Evaluation, Feeding Program, Disabilities
EVALUASI PELAKSANAAN SUROBOYO BUS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA Firda Aprilian Putri; Indah Prabawati
Publika Vol 8 No 4 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n4.p%p

Abstract

Kota – kota besar di Indonesia kerap menjadi sasaran kemacetan. Masalah tersebut membuat masyarakat engganuntuk menaiki transportasi umum. DISHUB yang berkerjasama dengan DKRTH Kota Surabaya pada 7 April 2018meluncurkan sarana transportasi baru Suroboyo Bus. Alat bayar Suroboyo Bus memberikan kesan unik, karenamenggunakan limbah botol plastik sesuai dengan Perwali Surabaya No. 67 tahun 2018. Pelaksanaan yang telahberjalan ini masih menjadi kontroversi & kekecewaan yang dirasakan masyarakat sebagai objek dari kebijakan.Masyarakat mengeluhkan antara lain jam operasional yang tidak sesuai, keterlambatan jarak kedatangan bus(headway), jumlah penumpang melebihi batas tampung, helper kurang ramah dalam melayani, halte kurang nyaman,& cara pembayaran dirasa kurang fleksibel. Analisis Evaluasi Pelaksanaan Surabaya Bus di Dinas Perhubunganmenggunakan teori evaluasi CIPP yang dikembangkan oleh Stufflebeam, diantaranya yakni evaluasi konteks,masukan, proses dan produk. Jenis penelitian yang digunakan yakni deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subjekpenelitian ini terdiri dari Kepala Unit Suroboyo Bus, Koordinator Badan Pengelolaan Transportasi Umum, CrewSuroboyo Bus, serta penumpang Suroboyo Bus. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasidan dokumentasi. Teknik analisis data yang dilakukan dengan pegumpulan data, reduksi data dan penarikankesimpulan. Hasil penelitian evaluasi Suroboyo Bus berjalan cukup baik dengan adanya peningkatan jumlahpenumpang setiap tahunnya, meski masih ditemukan beberapa hambatan seperti halte yang belum dilengkapi atappelindung & tempat duduk, kurangnya jumlah bus & belum adanya jalur khusus sehingga headway antar bus cukuppanjang. Saran yang diajukan adalah adanya lajur khusus agar waktu tunggu penumpang akan lebih cepat, laludibangunnya halte yang lebih menunjang agar penumpang nyaman saat menunggu.Kata Kunci: Evaluasi, Suroboyo Bus Major cities in Indonesia are often subjected to congestion. The issue makes people reluctant to ride public transport.DISHUB in cooperation with DKRTH Kota Surabaya on 7 April 2018 launches new means of transport SuroboyoBus. Suroboyo Bus Pay tool gives a unique impression, because it uses waste plastic bottles in accordance withPerwali Surabaya No. 67 year 2018. The implementation that has been running is still a controversy & the perceiveddisappointment of the community as an object of policy. The community complained about the operational hours areinappropriate, the delay of the bus arrival distance (headway), the number of passengers exceeded the Tampunglimit, the helper is less friendly in serving, less convenient stop, & payment method is less flexible. Analysis ofevaluation of the implementation of Surabaya Bus in Dinas Transportation using CIPP evaluation theory developedby Stufflebeam, among which is the evaluation of context, input, process and product. The type of research used isdescriptive with a qualitative approach. The subject of this study consists of the head of Unit Suroboyo Bus,Coordinator of Public Transport Management Board, Crew Suroboyo Bus, as well as passengers of Suroboyo Bus.Data collection techniques used interviews, observations and documentation. Data analysis techniques conductedwith data production, data reduction and withdrawal of conclusions. The results of the evaluation of Suroboyo Busgoes quite well with the increase in the number of passengers each year, although still found some obstacles such asa stop that has not been equipped with a protective roof & seating, lack of the number of buses & there is no specialline so the headway between buses is quite long. The proposed suggestion is that there is a special column so thatthe waiting time for passengers will be faster, then the building of a more supporting stop for passengers to becomfortable.Keywords: evaluation, Suroboyo Bus
IMPLEMENTASI PROGRAM KEGIATAN PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN KECAMATAN SAMPANG KABUPATEN SAMPANG (Studi pada RT 02 RW 04 dan RT 02 RW 02 Kelurahan Dalpenang) Rizki Wahyu Amanta; Indah Prabawati
Publika Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n5.p%p

Abstract

Upaya strategis Pemerintah Kabupaten Sampang dalam meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu dengan proses pemberdayaan masyarakat, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sampang mengeluarkan kebijakan Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang Tahun 2018. Program tersebut dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi masyarakat di tingkat RT untuk mengajukan kegiatan berbasis pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mendeskripsikan Implementasi Program Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Lingkungan Sehat Perumahan pada RT 02 RW 04 dan RT 02 RW 02 Kelurahan Dalpenang, ditinjau berdasarkan teori implementasi Bottom Up yaitu identifikasi jaringan aktor yang terlibat, jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya atau masih melibatkan pejabat pemerintah di level bawah, kebijakan yang dibuat sesuai dengan harapan keinginan publik yang menjadi target, prakarsa masyarakat secara langsung atau melalui lembaga swadaya masyarakat. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan, implementasi program tersebut telah dilaksanakan dengan jaringan aktor yang terlibat yaitu Tim Fasilitasi Kegiatan, Lurah Dalpenang, Ketua RT, dan tokoh masyarakat setempat. Jenis kebijakan publik yang mendorong masyarakat mengerjakan sendiri implementasi kebijakannya ditunjukkan dengan pekerja yang dapat diambil dari lingkungan RT setempat sedangkan birokrat level bawah yaitu Lurah Dalpenang hanya sebagai fungsi koordinasi. Adanya Musrembang di RT 02 RW 04 terkait program pemasangan penerangan jalan umum dan RT 02 RW 02 terkait program rehab jalan rabat beton menunjukkan program tersebut disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat setempat. Saran peneliti dalam penelitian ini yaitu diharapkan kedepan Pemerintah Kabupaten Sampang dapat mengalokasikan anggaran kegiatan yang lebih besar, memperkuat tugas, tanggung jawab serta koordinasi pelaksana kegiatan dengan Tim Fasilitasi kegiatan, sehingga kebijakan program ini dapat dilaksanakan secara masif di tahun-tahun selanjutnya. Kata Kunci: Implementasi, Program Peningkatan Sarana Prasarana Strategic effort of Sampang Regency Givernment in improving the quality of Human Resources (HR) is through the process of community empowerment, in this case Sampang district givernment issued a program of Activities to Increase Facilities and Infrastructure Supporting the Healthy Environment for Housing in Sampang District, Sampang Regency in 2018. The program was intended to provide flexibility for the community at the RT level to propose community empowerment based activities. The purpose of this study is to analyze and describe the Implementation of the Program for the Improvement of Facilities and Infrastructure of Supporting Healthy Environments for Housing in RT 02 RW 04 and RT 02 RW 02 Dalpenang, reviewed based on Bottom Up implementation theory, namely identification of the network of actors involved, types of public policies that encourage people do their own policy implementation by themselves or still involve government officials at lower levels, policies made in accordance with the expectations of target public, community initiatives directly or through nongovernmental organizations. This research uses descriptive research with a qualitative approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The results shows that the implementation of the program had been carried out with a network of actors involved, namely the Activity Facilitation Team, Dalpenang Village Chief, RT Chairperson, and local community leaders. The type of public policy that encourages the community to carry out its own policy implementation is shown by workers who can be taken from the local RT environment while the lower level bureaucrats namely the Dalpenang urban village leaders are only a function of coordination. The existence of Musrembang in RT 02 RW 04 related to the public street lighting installation program and RT 02 RW 02 related to the concrete rebate road rehabilitation programs show that the program is adjusted to the real needs of the local community. Researcher's suggestion in this research is that in the future the Sampang Regency Government can allocate a larger budget for activities, strengthen its tasks, responsibilities and coordinate the implementation of activities with the Facilitation Team of activities, so that this program's policies can be carried out massively in the following years. Keywords: Implementation, Infrastructure Facility Improvement Program.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN DESA LEWOMADA KECAMATAN TALIBURA KABUPATEN SIKKA Imelda Melina Sari; Indah Prabawati
Publika Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n5.p%p

Abstract

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan bukan berarti masyarakat menanggung tugas pembangunan dan tanggung jawab pelaksanaannya tetapi harus menerima dan memanfaatkan kembali dampak dari pembangunan itu sendiri. Keberadaan delegasi masyarakat dalam pembangunan sangat krusial dimana bisa membuka kesempatan masyarakat untuk ikut menentukan dan mengawasi kebijakan pembangunan daerahnya. Penelitian dilakukan karena masih belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat terkait infrastruktur terutama jalan lingkungan yang ada di Desa Lewomada, meskipun pembangunan jalan lingkungan di Desa Lewomada dalam pelaksanaan pembangunan telah medapatkan porsi penganggaran, maka dari itu partisipasi masyarakat dalam pembangunnan jalan lingkungan perlu diteliti lebih mendalam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui paparan yang jelas terkait keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan jalan lingkungan dalam upaya membangunan jalan lingkungan . Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat yang dilihat dari bentuk partisipasi pikiran, partisipasi tenaga, partisipasi harta benda, partisipasi keterampilan dan kemahiran, dan partisipasi sosial. Subyek yang digunakan adalah dengan teknik Purpose Sampling. Pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian yang dilakukan peneliti memperlihatkan bahwa antusias masyarakat dalam pembangunan jalan lingkungan sesuai dengan besarnya keinginan masyarakat akan ketersediaan pembangunan yang lebih baik di Desa Lewomada. Proses pembangunan jalan lingkungn di Desa Lewomada berorientasi pada kepentingan dan partisipasi masyarakat, sehingga dalam pembangunan jalan lingkungan masyarakat diberikan otoritas yang sebesar-besarnya sesuai dengan pengetahuan, keterampilan dan pendidikan yang mendukung pembangunan jalan lingkungan di Desa Lewomada. Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pembangunan. Community involvement in development does not mean that the community bears the task of development and its implementation responsibilities but must accept and reuse the effects of development itself. The existence of a community delegation in development is very crucial where it can open up opportunities for the community to participate in determining and overseeing regional development policies. The research was conducted because the community's needs related to infrastructure were still not fulfilled, especially the environmental roads in Lewomada Village, although the construction of environmental roads in Lewomada Village in the implementation of the development had obtained the budgeting portion, therefore community participation in the construction of environmental roads needed to be investigated more deeply. The purpose of this study is to find out clear exposures related to community involvement in the process of building environmental roads in an effort to build environmental roads. This research uses descriptive research with a qualitative approach. The focus of research used in this study is community participation as seen from the form of mind participation, labor participation, property participation, skill and skill participation, and social participation. The subject used was the Purpose Sampling technique. Data collection by interview, observation and documentation. Data analysis uses data collection techniques, data presentation, and drawing conclusions. The results of research conducted by researchers showed that the enthusiasm of the community in the construction of environmental roads is in accordance with the magnitude of the community's desire for better development availability in Lewomada Village. The process of building an environmental road in Lewomada Village is oriented to the interests and participation of the community, so that in the construction of environmental roads the community is given the maximum possible authority in accordance with the knowledge, skills and education that supports the construction of environmental roads in Lewomada Village. Keywords: Community Participation, Development.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU IDENTITAS ANAK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDOARJO Mohammad Rizqi Haji Ega Firnanda; Indah Prabawati
Publika Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n5.p%p

Abstract

Kartu Identitas Anak di singkat menjadi KIA merupakan kartu yang secara resmi diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) sebagai bukti diri atau identitas untuk anak usia 16 tahun dan belum menikah. KIA memiliki tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016. Untuk itu peneliti melakukan penelitian di Dispendukcapil Sidoarjo sebagai Dinas yang mengelola atau menjalankan penerbitan KIA.Berkenaan dengan hal tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan dari Kartu Identitas Anak Dispendukcapil Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatna kualitatif, dan subjek dalam penelitian ini adalah aparatur Dispendukcapil bagian Daftar Penduduk. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, sehingga data dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan. Penelitian ini menunjukan bahwa hasil dari implementasi Kebijakan KIA yang di berlakukan oleh Dispendukcapil telah sesuai dengan teori yang diterapkan untuk penelitian ini, yaitu teori George C.Edward III dimana terdapat empat indikator yang digunakan sebagai bahan acuan penelitian berupa kominikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Implementasi kebijakan KIA di dispendukcapil berdasarkan keempat indikator telah berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya karena dalam pelaksanaannya mengikuti SOP dan Undang-undang yang mengatur KIA. Peneliti menemukan adanya hal-hal yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan sebagai bahan penilaian agar suatu kebijakan dapat lebih baik dan efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Kebijakan tersebut terdapat pada indikator komunikasi dimana dalam implementasinya masyarakat masih ada yang belum mengetahui adanya kebijakan KIA serta bagaimana penerapan dan fungsi KIA yang diberlakukan di daerah Sidoarjo, kemudian ada pada sumber daya fasilitas dimana perlu adanya penambahan pada sarana dan prasarana untuk memberikan kenyamanan bagi pendaftar. Disarankan untuk memberlakukan pendaftaran KIA secara online agar dapat memberikan kemudahan bagi orang tua dan sebagai wadah informasi bagi orang tua serta perlu ada perbaikan dan penambahan fasilitas agar dapat memberikan kenyamanan bagi pendaftar kartu Identitas Anak. Kata kunci : Implementasi, Administrasi Kependudukan, Kartu Identitas Anak The Child Identity Card, shortened to KIA, is a card officially issued by the Sidoarjo Regency Population and Civil Registration Service (Dispendukcapil) as proof of identity or identity for 16 year olds and unmarried children. The Child Identity Card aims to increase data collection, protection, and fulfillment of the constitutional rights of citizens as stipulated in the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2016. For this reason, researchers conducted research at the Sidoarjo Regional Office as the Agency that manages or runs the KIA issuance, so that the formulation The problem of this research is how the implementation of the Child Identity Card Policy is carried out at Dispendukcapil implemented or run. In this regard, the purpose of this study is to determine the implementation of policies from the Sidoarjo Dispendukcapil Child Identity Card. This research used a descriptive research type with a qualitative approach, and the subjects in this study were the Dispendukcapil Apparatus in the Population List. This study uses observation data collection techniques, interviews, and documentation, so that data can be analyzed and conclusions drawn. This study shows that the results of the implementation of the MCH Policy implemented by the Ministry of Civil Service and Civil Registration are in accordance with the theory applied for this research, namely the theory of George C. Edward III where there are four indicators used as research reference materials in the form of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Researchers found that there are things that need to be improved or improved as an assessment material so that a policy can be better and more effective in achieving the desired goals. This policy is found in the communication indicators where in its implementation there are still people who do not know about the MCH policy and how the MCH implementation and function is enforced in the Sidoarjo area. It is recommended to apply online MCH registration in order to provide convenience for parents and as a forum for information for parents. Keyword : implementation, population Administration, MHC
IMPLEMENTASI PROGRAM DESA BERWAWASAN PENDIDIKAN DI DESA SIDOMULYO KECAMATAN SIDAYU KABUPATEN GRESIK Shofiyatun Nuzuliyah; Indah Prabawati
Publika Vol 8 No 5 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v8n5.p%p

Abstract

Program desa berwawasan pendidikan adalah program untuk meningkatkan sumber daya aparatur desa yangagamis, sehat, cerdas, terampil, mandiri dan professional; meningkatnya peran serta dan partisipasi masyarakatterhadap kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dansumber daya alami demi meningkatnya taraf hidup dan kemakmuran masyarakat serta mengurangi kesenjangansosial, ekonomi budaya dan pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi ProgramDesa Berwawasan Pendidikan di Desa Sidomulyo Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik. Metode penelitian inimenggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan observasi,wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajiandata dan kesimpulan. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti dengan menggunakan teori George C. Edward IIIbahwa implementasi program desa berwawasan pendidikan ini sudah berjalan dengan baik, namun masihditemukan kendala dalam pelaksanaannya. Terkait dengan komunikasi yaitu pihak pelaksana program ini melaluisosialisasi kepada masyarakat terkait dengan program desa. Terkait dengan sumber daya dalam pelaksanaanprogram secara kualitassudah memadai melihat penempatan pelaksanaan program sudah sesuai seperti pelaksanaprogram dan pengawas lapangan, kemudian terkait dengan disposisi sudah baik dari penujukkan pihak pelaksanadan petugas pengawasan lapangan yang bertanggungjawab dengan dibentuknya kelompok kerja. Terkait denganstruktur organisasi dengan dikeluarkannya SK Kepala Desa Sidomulyo nomor 470/027/473.112.06/II/2015.Kesimpulan dari peneliti masih terdapat kendala pada sumberdaya terkait dengan fasilitas dan sumber dayamanusia yang kurang memadai. Saran dari peneliti yaitu diharapkannya fasilitas dan sumber daya manusia dalampelaksanaan program ini dipenuhi agar pelaksanaan program desa berwawasan pendidikan ini berjalan denganbaik.Kata Kunci: Implementasi, Program, Desa Berwawasan Pendidikan The education-oriented village program is a program to increase the resources of village officials who arereligious, healthy, intelligent, skilled, independent, and professional; participation of the community indevelopment activities and community empowerment to increase economic growth and natural resources in orderto maintain the standard of living and prosperity of the community and reduce social, economic, cultural andeducational activities. This study aims to describe the implementation of the Village Education-Based Programin Sidomulyo Village, Sidayu District, Gresik Regency. This research method uses a descriptive method with aqualitative approach. The data technique used was observation, interview and documentation. The data analysistechnique was carried out by studying the data, data reduction, data presentation and reports. The results of theresearch obtained by researchers using the theory of George C. Edward III show that the implementation of thevillage program with an educational perspective has gone well, but is still being found in its implementation.Related to communication, namely the implementer of this program through socialization to the communityrelated to the village program. With regard to resources in the implementation of the quality program, it issufficient to see that the placement of program implementation is appropriate, such as the program executor andfield supervisors, then related to the good disposition of the appointment of implementing parties and fieldsupervisory officers responsible for the formation of working groups Related to the organizational structure withthe issuance of the Village Head Decree number 470/027 / 473.112.06 / II / 2015. The conclusions of theresearchers are still trapped in problems related to inadequate human resources. Suggestions from researchersare expected that the facilities and human resources in the implementation of this program are fulfilled so thatthe implementation of this educational-oriented village program runs well.Keywords: Implementation, Program, The Village Of Insightful Education.
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI DESA WAUNG KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK (STUDI PADA BIDANG PENDIDIKAN) Alfian Fauzi Ardiyanto; Indah Prabawati
Publika Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n1.p13-24

Abstract

Latar belakang dalam penelitian ini adalah bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Pendidikan penting untuk diterapkan dalam rangka meningkatkan angka sadar pendidikan dan partisipasi pendidikan dasar wajib sembilan tahun serta upaya mengurangi angka kemiskinan yang berlebihan pada suatu keluarga. Pendidikan sebagai perangkat penting dalam menignkatkan kesejahteraan masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi PKH Bidang Pendidikan di Desa Waung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif-deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik Analisis data melalui l) Reduksi data, 2) Penyajian data, dan 3) Verifikasi. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Implementasi PKH dalam bidang pendidikan, diketahui bahwa fasilitas yang ada dalam implementasi PKH oleh PPKH dalam Bidang pendidikan belum tersedia dengan baik. Sedangkan indikator lainnya sudah terpenuhi dengan baik. Hambatan yang dihadapi dalam Proses verifikasi, kendala fasilitas, dan kendala proses informasi penyaluran dana. Upaya yang dilakukan yaitu meningkatkan proses verifikasi, melibatkan masyarakat dan warga umum, upaya meningkatkan kemampuan aparatur Pemerintah desa, dan konfirmasi ulang terhadap penerima bantuan. Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan (PKH), Bidang Pendidikan. The background in this research is that the Family Hope Program (PKH) in Education is important to be implemented in order to increase the awareness level of education and participation in basic nine-year compulsory education as well as efforts to reduce excessive poverty in a family. Education as an important tool in improving community welfare. The purpose of this researchwas to determine the Implementation of PKH in Education in Waung Village, Baron District, Nganjuk Regency. The research method used is a qualitative-descriptive method. Data collection techniques using interview, observation and documentation. Data analysis techniques through l) data reduction, 2) data displays and 3) verification. The results as follows: In the implementation of the PKH in the field of education, it is known that the existing facilities in the implementation of the PKH by the Implementers of PPKH in the field of education are not yet available properly. Meanwhile, other indicators have been fulfilled properly. Constraints faced in the verification process, constraints on facilities, and constraints in the information process for the distribution of funds. Efforts made include improving the verification process, involving the community and general citizens, efforts to improve the capacity of village government officials, and reconfirming aid recipients. Keywords: Implementation, Family Hope Program (PKH), Education Sector.
EVALUASI PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS MELALUI LAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DRIVE THRU DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SIDOARJO Linda Wahyuni; Indah Prabawati
Publika Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n1.p49-62

Abstract

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas merupakan salah satu program yang telah dicantumkan di dalam Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo tahun 2017-2021. Program ini telah dilaksanakan untuk meminimalisir angka kecelakaan lalu lintas. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan uji kir menggunakan uji kelayakan kendaraan bermotor, yang mana dilakukan secara berkala untuk menguji kendaraan bermotor yang besar, kecil, milik pribadi ataupun perusahaan yang telah melalui tahap lulus layak uji sehingga dapat beroperasi di jalan raya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi program pengujian kendaraan bermotor drive thru di Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik dalam penelitian ini melalui metode studi literatur, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis menggunkan metode deskriptif-kualitatif, dengan mengkompres fakta, objek penelitian, dan data bahasa maupun wacana. Hasil penelitian ini menujukan bahwa program uji kir drive thru masih belum efektif, perbedaan antrian sesudah dan sebelum adanya drive thru tidak signifikan sehingga masih perlu di maksimalkan. Dari segi efisiensi, pelaksanaan uji kir sangat baik dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam hal kecukupan jalur uji dan lahan yang masih kurang menyebabkan antrian panjang masih sering terjadi. Pada kesamaan pengujian dilakukan sesuai antrian pendaftaran. Rensponsivitas masyarakat masih banyak yang memilih jalur pengujian biasa. Keseluruhan pelaksanaan uji kir sudah baik, semua dilakukan sesuai peraturan yang berlaku. Saran dari penelitian ini karyawan lebih disiplin jam buka, menambah jalur baru, membedakan jalur antara jalur biasa dengan drive thru, dan menyelesaikan pembagunan lahan baru uji kir di Jalan Veteran Lingkar Timur. Kata Kunci : Evaluasi , Uji Kir, Drive Thru. The traffic control and security program are one of the programs that have been included in the Strategic Plan of the Sidoarjo Regency Transportation Service for 2017-2021. This program has been implemented to minimize the number of traffic accidents. To achieve this goal, a test car is carried out using a motorized vehicle feasibility test, which is carried out periodically to test large, small, private, or company motorized vehicles that have passed the test-worthy stage so that they can operate on the highway The purpose of this study was to evaluate the drive-thru motorized vehicle testing program at the Department of Transportation, Sidoarjo Regency. The type of research used in this research is descriptive qualitative research. The technique in this research is through the method of literature study, observation, interviews, and documentation. The analysis technique uses descriptive-qualitative methods, by compressing facts, research objects, and language and discourse data. The results of this study indicate that the drive-thru kir test program is still ineffective, the queue difference after and before the drive-thru is not significant so it still needs to be maximized. In terms of efficiency, it is best to carry out the test run according to the applicable regulations. In terms of the adequacy of the test route and the insufficient land, long queues still occur. On the similarity, testing is carried out according to the registration queue There are still many people who choose the usual test route. The overall implementation of the test is good, everything is carried out by the applicable regulations. Suggestions from this research are employees to be more disciplined in opening hours, add new routes, differentiate between the normal route and the drive-thru, and complete the construction of a new land test at Jalan Veteran Lingkar Timur. Keywords: Evaluation, Kir Drive-Thru Test
EVALUASI LAYANAN SURABAYA SINGLE WINDOW (SSW) PADA UNIT PELAYANAN TERPADU SATU ATAP (UPTSA) KOTA SURABAYA Yazid Dwi Kurniawan; Indah Prabawati
Publika Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n1.p227-238

Abstract

Pelayanan publik di Indonesia menjadi hal penting yang harus diberikan oleh pemerintahan pusat maupun daerah kepada masyarakat yang dituangkan dalam kebijakan khususnya pelayanan perizinan. Di tengah berkembangnya era reformasi banyak masyarakat yang semakin cerdas dan kebutuhan yang diperlukan semakin meningkat, mendorong pemerintah harus banyak mengeluarkan sebuah kebijakan terkait inovasi di dalam pelayanan publik. Hal tersebut telah menjadi tugas pemerintah daerah dalam pemenuhan terkait pelayanan publik. Salah satunya Kota Surabaya yang mengeluarkan kebijakan e-Government yaitu inovasi pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap (UPTSA) Kota Surabaya, inovasi tersebut adalah Surabaya Single Window (SSW). SSW ini merupakan sistem pelayanan dalam bidang perizinan. Tujuan dari sistem ini adalah untuk mempersingkat waktu pelayanan dan pengecekan data serta persyaratan di Kota Surabaya. Setelah dilaksanakan dan berjalan beberapa tahun, maka perlu dilakukan perbaikan dengan mempertimbangkan evaluasi yang telah didapatkan baik dari masyarakat atau organisasi pemerintah yang lainnya. Jenis penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian deskriptif dengan metode penelitian yaitu metode studi pustaka. Fokus penelitian menggunakan enam kriteria evaluasi yaitu 1) Efektivitas, 2) Efisiensi, 3) Kecukupan, 4) Perataan, 5) Responsivitas, dan 6) Ketepatan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan SSW ini sudah sangat baik namun masih terdapat kelemahan dan kekurangan yang muncul di setiap tahun pelaksanaan seperti tidak semua pelayanan perizinan dapat di akses melalui website SSW. Maka dari itu peneliti menyarankan agar tetap memperbaiki kekurangan program SSW ini dengan alternatif penyempurnaan untuk program SSW. Selain itu unit pelaksana pelayanan SSW juga harus meningkatkan kinerja program SSW guna meminimalisir kesalahan yang akan muncul. Kata Kunci : Evaluasi, Surabaya Single Window (SSW), Pelayanan Perizinan Services in Indonesia important things that must provided by central and regional governments to community as outlined in policies especially licensing services. In midst the development of reform era many people are getting smarter and needs are increasing, encouraging the government to issue a lot policies related to innovation in public services. This has become duty of local governments in fulfilling public services. One of them is city of Surabaya which issued an e-Government policy, namely public service innovation implemented by UPTSA of City Surabaya, this innovation is Surabaya Single Window (SSW). SSW is a service system in licensing sector. Purpose of system to shorten service time and check data and requirements in city of Surabaya. After being implemented and running for several years, it necessary to make improvements by considering the evaluations that have been obtained either from community or other government organizations. This research was conducted using descriptive research with research method, namely literature study method. Focus of study used 6 evaluation criteria, namely 1)Effectiveness, 2)Efficiency, 3)Adequacy, 4)Smoothness, 5)Responsiveness, and 6)Accuracy. Results of study conclude the implementation of SSW has been very good but there are still weaknesses and shortcomings that arise in each year of implementation such as not all licensing services can be accessed through SSW website. Therefore, the researcher suggests that we continue to improve shortcomings of SSW with alternative improvements to SSW program. In addition, SSW service implementation unit must also improve the performance SSW program in order to minimize errors that will arise. Keywords: Evaluation, Surabaya Single Window (SSW), licensing services.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS (STUDI AKSESIBILITAS BANGUNAN UMUM DI STASIUN MALANG KOTA BARU) Yeni Wulansari; Indah Prabawati
Publika Vol 9 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26740/publika.v9n1.p307-320

Abstract

Ketersediaan aksesibilitas digunakan untuk mencapai kemudahan dan kesejahteraan bersama terlebih bagi penyandang disabilitas. Fasilitas yang memadai sangat penting bagi penyandang disabilitas untuk dapat merasakan kemudahan tanpa adanya rasa diskriminasi sesama pengguna fasilitas. Bangunan publik seperti Stasiun Kereta Api nampaknya dapat menjadi perhatian penting dalam menyediakan aksesibilitas fasilitas bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin, yaitu tingkat kepatuhan ketentuan yang berlaku, adanya kelancaran rutinitas dan tidak ada masalah, dan aspek terwujudnya kinerja serta dampak yang dikehendaki. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Stasiun Malang Kota Baru telah menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas berupa toilet dengan tanda-tanda/signage, ramp/tangga landai, dan pos kesehatan. Namun terdapat aksesibilitas yang belum diberikan yaitu tempat parkir khusus disabilitas, ruang tunggu khusus difabel, elemen pada tangga landai disabilitas, tangga landai/ramp yang maksimal dengan kemiringan 10°, teras stasiun pada pintu masuk yang masih terdapat lubang/cekukan, dan belum menyediakan tangga khusus untuk naik atau turun kereta untuk difabel. Saran dari penelitian ini adalah penyediaan aksesibilitas lebih dimaksimalkan agar dapat memudahkan bagi penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan di stasiun sebagaimana hak mereka atas kesamaan perlindungan sebagai penyandang disabilitas. Kata Kunci: Implementasi, Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas. The availability of accessibility is used to achieve mutual convenience and welfare especially for people with disabilities. Adequate facilities are very important for people with disabilities to able for experience convenience without a sense of discrimination among facility users. Public buildings such as as Railway Stations seem to be an an important concern in providing accessibility to facilities for people with disabilities. This research uses the criteria for measuring the success of implementation according to Ripley and Franklin, namely the level of compliance with applicable regulations, the existence of a smooth routine and no problems, and aspects of the realization of the desiredperformance and impact. This research uses a descriptive research method with a qualitative approach. This research uses data collection techniques with literature study. The results showed that Malang Kota Baru Station had provided facilities for people with disabilities in the form of toilets with signage, ramps, and health post. However, there is accessibility that has not been given, namely a special parking area for people with disabilities, a special waiting room for people with disabilities, elements on the ramps for people with disabilities, a ramp with maximum inclination of 10°, the station terrace at the entrance that still has a hole, and has not provided a special ladder to climb or get off the train for people with disabilities. The suggestion of this research is that the provision of accessibility is maximed so that it can make it easier for people with disabilities to carry out activities at the station as their right to equal protection as people with disabilities. Keyword: Implementation, Accessibility, People with Disabilities.