Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
10.974
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jagaditha KERTHA WICAKSANA Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) KOLONI West Science Interdisciplinary Studies Ethics and Law Journal: Business and Notary West Science Interdisciplinary Studies Journal of Contemporary Law Studies Jurnal Media Akademik (JMA) Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
I Dewa Gede Dana Sugama
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 72 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 72 Documents
Search

 4   5   6   7   8 
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) DI INDONSIA Gita Wangsa, Anak Agung Istri Agung; Dana Sugama, I Dewa Gede
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 3 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i03.p02

Abstract

Pornografi balas dendam merupakan suatu tindakan kejahatan seksual yang dilakukan dengan cara menyebarluaskan konten dalam bentuk foto ataupun video asusila kedalam sosial media tanpa persetujuan orang tersebut dengan alasan balas dendam, kebencian, atau ingin mempermalukan orang tersebut. Perlindungan terhadap korban pornografi balas dendam di Indonesia nyatanya masih memerlukan banyak perhatian khusus. Adapun Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual merupakan norma hukum yang dapat dijadikan acuan dalam menjerat pelaku pornografi balas dendam khususnya dalam pasal 14 hingga pasal 15. Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa perlindungan terhadap korban dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Penulisan artikel ilmiah dengan metode penulisan yuridis normatif ini mengkaji mengenai bagaimana pengimplementasian perlindungan korban pornografi balas dendam sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pornografi balas dendam. Apakah kendala yang dihadapi dalam perlindungan korban pornografi balas dendam dan bagaimanakah upaya yang dapat dilakukan? Kajian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahun terkait norma-norma hukum pornografi balas dendam hingga upaya yang dapat dilakukan untuk membuat perlindungan terhadap korban semakin baik. Hal ini perlu perhatian lebih karena penderitaan yang dihadapi korban pornografi balas dendam sangat luar biasa seperti penderitaan psikologis, fisik, hingga psikososial. Disamping itu terdapat masih banyak kendala didalamnya yang membuat gagalnya perlindungan terhadap korban terpenuhi. ABSTRACT Revenge porn is an act of sexual crime that is committed by distributing immoral content in the form of photos or videos on social media without the person's consent for reasons of revenge, hatred, or in order to humiliate that person. Protection for victims of revenge porn in Indonesia still requires a lot of special attention. Act No. 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence is a legal norm that can be used as a reference in ensnaring perpetrators of revenge porn, specifically in articles 14 and 15. In this law, it is also stated that the protection of victims is carried out by the Witness and Victim Protection Agency. Writing scientific articles using the normative juridical writing method examines how to implement the protection of victims of revenge porn following laws and regulations related to revenge porn. What obstacles are faced in protecting victims of revenge porn and what efforts can be made? Hopefully, this study can be an addition to the body of knowledge regarding the legal norms of revenge porn so that efforts can create better protection for victims. This requires more attention because the suffering faced by victims of revenge porn is extraordinary, including psychological, physical, and psychosocial suffering. Irrespective from that, many obstacles still make it impossible to protect victims
MENINGKATNYA KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) DI BALI SELAMA PANDEMI COVID-19 DILIHAT DARI PERSPEKTIF LBH APIK BALI Arisani, Luh Dela Yuni; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 08 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Fenomena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami peningkatan selama pandemi Covid-19 dengan berbagai faktor penyebabnya. Pembatasan sosial yang diberlakukan menyebabkan korban KDRT, terutama perempuan atau istri, harus tinggal bersama dengan pelaku kekerasan, yaitu suami. Konflik ekonomi juga menjadi pemicu tindak kekerasan antara pasangan suami-istri. Selain itu, faktor-faktor perbedaan, budaya, perselingkuhan, dan lain-lain juga berkontribusi terhadap meningkatnya KDRT. Bentuk-bentuk KDRT yang terjadi meliputi kekerasan fisik, ekonomi, psikis, dan penelantaran rumah tangga. Meskipun telah ada Undang-Undang Penghapusan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat sepenuhnya dihapuskan karena korban seringkali tidak melaporkannya ke pihak berwajib. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan terjadinya kenaikan KDRT selama Covid-19 melalui perspektif LBH APIK BALI. Hal ini disebabkan oleh kuatnya budaya patrilineal yang masih ada. Metode yang digunakan adalah empiris yang mengamati fenomena dalam kehidupan nyata. Dalam kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa pandemi covid-19 telah menyebabkan peningkatan KDRT. Meskipun telah ada upaya hukum dalam mengatasi KDRT, faktor budaya dan ketidakmampuan korban untuk melaporkan kekerasan tersebut masih menjadi kendala yang perlu diatasi. Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), LBH APIK BALI, UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
A LEMBAGA KEPOLISIAN SEBAGAI SUB-UNSUR SISTEM PERADILAN PIDANA DAN HUBUNGANNYA DENGAN INTEGRATED CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Mahayasa, I Nengah Budha; Dana Sugama, I Dewa Gede
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan guna menganalisis dan mengkaji hubungan internal sub-unsur sistem peradilan pidana dengan sistem peradilan pidana terpadu, serta guna mengetahui upaya yang dapat dijalankan oleh lembaga kepolisian dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan-undangan dan mengambil sumber dari berbagai macam literatur seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat jelas antara lembaga kepolisian dengan sistem peradilan pidana terpadu. Hal ini disebabkan karena lembaga kepolisian merupakan langkah awal dari suatu mekanisme penanganan kasus pidana. Lembaga kepolisian sebagai lembaga negara yang berfungsi melindungi dan memberikan pengayoman memiliki kewajiban untuk menerima laporan dari masyarakat. Mengingat kewajibannya yang menjadi garda terdepan penyelesaian perkara pidana, segala permasalahan baik internal maupun eksternal instansi akan mempengaruhi kinerja instansi lainnya.
PENGELOLAAN KEARSIPAN BERKAS PERKARA DALAM KAITANNYA DENGAN UNDANG- UNDANG NO 22 TAHUN 1952 Khrisni Vashu Devi, Kadek Bhagawati; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 1 (2024)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Mengkaji secara yuridis mengenai tata cara pengelolaan arsip berkas perkara di pengadilan dan mengatasi hilang ataupun rusaknya berkas perkara di Pengadilan Negeri ditilik dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1952 merupakan tujuan dari penulisan ini. Normatif merupakan metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan ini dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Studi menemukan bahwa Panitera Muda Hukum memiliki tugas untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data perkara dalam lingkup pengadilan. Selain itu Panitera Muda Hukum bertugas dalam penataan arsip perkara dan juga pelaporan. Fungsi Panitera sebagai unit kearsipan mengacu pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Hasil penelitian dari penulisan ini berupa sitem pendataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip demi menjaga nilai-nilai arsip dan cara mengatasi rusak ataupun hilangnya arsip di lingkungan Pengadilan Negeri. Kata Kunci: Arsip, Berkas Perkara, Pengadilan Negeri ABSTRACT Juridically reviewing the procedures for managing case file archives in court and overcoming the loss or damage of case files in the District Court in terms of Law No. 22 of 1952 is the purpose of this paper. Normative is a legal research method used in this writing with a statutory approach. The study found that the Junior Registrar of Laws has the task of collecting, processing, and presenting case data within the scope of the court. In addition, the Junior Registrar of Law is in charge of structuring case files and reporting. The function of the Registrar as an archival unit refers to Article 17 of Law Number 48 of 2009 concerning Archives. The results of this study are in the form of a data collection system, storage and maintenance of archives in order to maintain archive values and how to overcome damaged or lost archives in the District Court. Keywords: archive, case file, district court
PENEGAKAN HUKUM BAGI WISATAWAN YANG MELECEHKAN OBJEK WISATA SUCI DI BALI Kirana, Kadek Andra Fadly; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini berjudul Penegakan Hukum Bagi Wisatawan yang Melecehkan Objek Wisata Suci di Bali. Penelitian ini dilatar belakangi oleh terjadinya kasus penistaan objek wisata suci yang ada di kawasan Monkey Forest Ubud, Bali. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memberikan informasi tentang bagaimana penegakan hukum terhadap wisatawan yang melecehkan objek wisata suci di Bali dan mencari tau bagaimana tindakan pemerintah Bali atas kasus penistaan objek wisata suci di Bali tersebut. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait, serta sumber literatur lainnya sebagai acuan dalam artikel ini. Peraturan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan Setelah melihat penjelasan dari jurnal ini peneliti menyimpulkan bahwa belum terdapat undang-undang yang mengatur tentang penistaan tempat suci, yang ada hanya penistaan agama. Namun disinilah fungsi dari hukum adat, yaitu ketika tidak adanya belum adanya hukum nasional yang mengatur tentang penistaan tempat suci, hukum adatlah yang dapat memberikan sanksi dalam kasus tersebut untuk memberikan efek jera kepada pelaku penistaan tempat suci tersebut. Mediasi lah cara yang paling tepat digunakan untuk menyelesaikan kasus penistaan tempat suci yang dibahas diatas. mungkin pelaku bisa dikenai sanksi adat berupa denda uang dan penderitaan jasmani maupun rohani. Kata kunci : penegakan hukum, melecehkan, objek wisata, tindakan pemerintah ABSTRACT This research is entitled Law Enforcement for Tourists Harassing religious Tourism Objects in Bali. This research is motivated by the occurrence of cases of harassment of sacred tourist objects in the Monkey Forest Ubud area, Bali. The purpose of this research is to provide information on how to enforce the law against tourists who harass religious tourism objects in Bali and to find out how the Bali government acts on cases of harassment of religious tourism objects in Bali. The method used by the author in this study is normative juridical research by examining the relevant laws in the State Law (UUD) and regulations, and also other literature sources as a reference in this article. The regulations used as a reference in this study are the Law of the Republic of Indonesia No. 10 of 2009 concerning tourism. After seeing the explanation of this journal, the researcher concluded that there is no law governing the blasphemy of sacred places, only blasphemy. But this is where the function of customary law is, namely when there is no national law governing the blasphemy of sacred places, it is customary law that can provide sanctions in such cases to provide a deterrent effect to the perpetrators of the blasphemy of the sacred place. Mediation is the most appropriate way to resolve the blasphemy case discussed above. maybe the perpetrator can be subject to customary sanctions in the form of monetary fines and physical and spiritual suffering. Keyword : law enforcement, harassing, tourism objects, government act
PERAN KEJAKSAAN SEBAGAI PENUNTUT UMUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Haloho, Elisa Satriani Br; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Desa Vol 12 No 2 (2024)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan dari penelitian ini, adalah untuk mengetaui peran kejaksaan sebagai penuntut umum pada tindakan kejahatan pencurian yang dilakukan oleh anak. untuk menambah ilmu pengetahuan pembaca mengenai kendala dan hambatan yang dialami oleh pihak penuntut umum pada saat penuntutan dilangsungkan. Adapun metode penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendektan konseptual (conceptual approach) penelitian normatif akan berusaha memperoleh suatu aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum agar masalah hukum bisa terjawab. Hasil penelitian ini yakni jaksa memiliki peran aktif dengan tujuan agar menganbil bagian dalam tugas penuntutan melalui cara memberi arahan baik secara tulisan maupun secara lisan. Sebelum penuntutan diberlangsungkan jaksa terlebih dahulu melakukan prapenuntutan, ini merupakan supaya melihat perkembangan yang terjadi selama penyidikan yang pada akhirnya menerima jawaban yang dimulai melalui penyelidikan dan penyidikan. Selama melakukan pra penuntutan terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi oleh jaksa penuntut umum. Dalam hal ini juga dapat dikatakan bahwa kurangnya partisipasi korban maupun saksi pada saat proses persidangan sedang berlangsung. Sehingga dapat menimbulkan penjatuhan hukuman terhadap anak. The purpose of this study was to determine the role of the prosecutor as a public prosecutor in the crime of theft committed by children. to increase the knowledge of readers about the constraints and obstacles experienced by the public prosecutor at the time of prosecution. The method of this study using normative juridical research using the approach of legislation (statute approach), and conceptual approach (conceptual approach) normative research will seek to obtain a rule of law, legal principles, and legal doctrine so that legal problems can be answered. The result of this study is that the prosecutor has an active role in order to take part in the task of the prosecution through how to give direction both in writing and orally. Before the prosecution takes place, the prosecutor first conducts a pre-prosecution, this is in order to see the developments that occur during the investigation which ultimately receives answers that begin through investigation and investigation. During the pre-prosecution there are obstacles and obstacles faced by the public prosecutor. In this case, it can also be said that there was a lack of participation of victims and witnesses at the time the proceedings were taking place. So that it can lead to the imposition of punishment on the child.
LEGALITAS TINDAKAN PASUNG MENYANGKUT HAK ASASI MANUSIA KEPADA PASIEN GANGGUAN JIWA Yoga, Dewa Putu Putra Pradnya; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Desa Vol 11 No 11 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maksud daripada dilakukan nya penulisan karya tulis ilmiah ini agar dapat memberikan serta dapat menjelaskan bagaimana legalitas daripada tindakan pemasungan yang dilakukan kepada pasien dengan gangguan jiwa di Indonesia ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia serta bagaimana pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan kepada para pelaku tindak pemasungan ini ter-khusus kepada tenaga medis yang merupakan pelaku profesi Kesehatan di Indonesia. Dalam hal melakukan penulisan karya tulis ilmiah ini digunakan jenis pendekatan perundang-undangan (statue approach) dengan metode yuridis normatif. Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah dengan mekanisme studi Pustaka dan dengan Teknik analisis bahan hukum. Dapat dilihat dari hasil studi bahwa tindak pemasungan secara meng-khusus belum diatur kedalam peraturan perundnag-undangan namun masuk kedalam tindakan penghilangan hak asasi manusia yaitu hak kemerdekaan. Kepada tenaga medis yang terbukti melakukan tindak pemasungan akan mendapat penghilangan status keanggotaan kedokteran sesuai dengan KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia). The purpose of writing this scientific paper is to provide and explain the legality of the act of shackling carried out on patients with mental disorders in Indonesia in terms of the Indonesian Criminal Code and the criminal liability that can be imposed on the perpetrators of this act of shackling. especially for medical personnel who are health professions in Indonesia. In writing this scientific paper, a statutory approach with a normative juridical method is used. Then the legal material collection technique used is a library study mechanism and legal material analysis techniques. It can be seen from the research results that the act of shackling has not specifically been regulated in statutory regulations but is included in the act of eradicating human rights, namely the right to freedom. Medical personnel who are proven to have committed acts of shackling will have their medical membership status removed in accordance with KODEKI (Indonesian Medical Code of Ethics).
TANGGUNG JAWAB HUKUM PERUSAHAAN OJEK ONLINE TERHADAP PENGEMUDI YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL KEPADA PENUMPANG Parani, Made Vanessa Surya; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Desa Vol 11 No 7 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum perusahaan ojek online terhadap pengemudinya yang melakukan pelecehan seksual kepada penumpang. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen dan bahan sekunder yaitu berupa buku-buku jurnal hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan dan konsep hukum sebagai bagian dari proses menelaah dan menganalisa topik penelitian. Pada dasarnya di Indonesia sendiri itu belum ada suatu pasal yang mengatur secara lebih detail terkait dengan perhitungan dan keamanan kenyamanan konsumen. Bahkan beberapa pertanggung jawaban dari perusahaan transportasi umum berbasis online ini masih dianggap merugikan konsumen atau juga bisa dibilang masih lemah. Dalam hukum ini sangat penting mengenai prinsip mengenai tanggung jawab perusahaan. Lahirnya suatu hak dan kewajiban yang harus disertai dengan suatu tanggung jawab dengan adanya hubungan di antara konsumen dengan penyedia jasa barang atau jasa terkait dengan transportasi online ini. Penjelasan layanan jasa ini dapat dikategorikan sebagai driver transportasi umum. The purpose of this writing is to find out how the legal responsibility of online motorcycle taxi companies is towards their drivers who sexually harass passengers. This type of research is normative legal research, namely using primary sources of legal materials, namely laws and regulations on consumer protection and secondary materials, namely in the form of legal journal books. This study uses a statutory approach and legal concepts as part of the process of reviewing and analyzing research topics. Basically, in Indonesia itself there is no article that regulates in more detail related to the calculation and security of consumer convenience. Even some of the responsibilities of these online-based public transportation companies are still considered detrimental to consumers or can also be said to be still weak. In this law is very important regarding the principle of corporate responsibility. The birth of a right and obligation that must be accompanied by a responsibility with the existence of a relationship between consumers and service providers of goods or services related to this online transportation. The description of these services can be categorized as public transportation drivers.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOTIKA Cornelius, Rocky; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Desa Vol 11 No 8 (2023)
Publisher : Kertha Desa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penulisan ini untuk mengetahui pengaturan hukum sebagai kurir narkotika yang berlaku di Indonesia dan bagaimana pertanggungjawaban pidana kurir narkotika terkhusus jika subjeknya anak dibawah umur. Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Hasil dari penelitian, pemidanaan terhadap anak bisa dilakukan tetapi harus mengedepankan perlakuan terbaik terhadap anak tersebut. Dengan tidak mengesampingkan masa depan dari anak supaya dapat kembali kehidupan normalnya. Dalam proses kasus tindak pidana anak wajib berlandaskan asas ultimum remidium, yang mana sanksi pidana merupakan jalan terakhir penyelesaian kasus tindak pidana anak. The purpose of this writing is to find out the legal regulations for narcotics couriers that apply in Indonesia and what the criminal liability of narcotics couriers is, especially if the subject is a minor. This research includes normative legal research with a statutory approach and a factual approach. The results of the research show that punishment of children can be carried out but must prioritize the best treatment for the child. By not putting aside the child’s future so they can return to a normal life. In the process of child crime cases, it is mandatory to be based on the principle of ultimum remidium, where criminal sanctions are the last resort for resolving child crime cases.
Penerapan Mediasi Pada Kasus Pencemaran Nama Baik Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Josep Linsaner Diadema; I Dewa Gede Dana Sugama
Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Vol. 1 No. 2 (2024): Mei : Sosial Simbiosis : Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/sosial.v1i2.216

Abstract

This study aims to examine how mediation is used in defamation cases that involve social media. With a normative legal perspective, this study employs a descriptive qualitative methodology. In order to analyze the phenomena and draw conclusions, this study's analysis technique involves looking at phenomena through the lens of already-existing library sources. The study's findings demonstrate how efforts to resolve criminal cases through non-litigation methods such as penal mediation can stifle efforts to resolve cases legally, leading to the imposition of criminal penalties. Keeping in mind that the goal of updating Indonesia's national criminal code is not just to exact revenge or retaliation (retributivism), but rather to resolve or repair the effects of a conflict or crime. In addition, penal mediation as a means of settling cases outside the court (non-litigation) can be a solution to overcoming the problem of overcapacity that is commonly experienced by correctional institutions in Indonesia.
Co-Authors A.A Istri Agung Nindasari Trisnawijayanti A.A. N.Y. Darmadi Aditya Wisnu Prabowo Wahyono Anak Agung Gede Bagus Widiadi Putra Anak Agung Mas Iswari Trisnawathi Angga Rizaldi Arisani, Luh Dela Yuni Astra Wiguna, I Made Agus Bayu Mahendra, I Putu Cokorda gede agung tri Palguna pemayun Cornelius, Rocky D. G.P. Yustiawan D.G.P. Yustiawan Darmawan, I Gede Aditya Lucky Debora Novayanti, Hasibuan, Ester Taruli Diah Ratna Sari Hariyanto fey, nisa br sibarani Gede Narendra Harry Pramudya Gita Wangsa, Anak Agung Istri Agung Haloho, Elisa Satriani Br I Dewa Gede Pradnya Yustiawan I Gusti Agung Bagus Oka Wijana I Gusti Ayu Shabaina Jayantari I Kadek Andi Pramana Putra I Ketut Tjukup I Made Ade Irmawan I Nyoman Wahyu Ariartha I Putu Gede Titan Bismantara I Putu Rasmadi Arsha Putra I.P.R.A. Putra Ida Ayu Sri Dewi Kusuma Ida Bagus Dwi Cahyadi Putra Ida Bagus Wisnuputra Raditya Ivo Valensio Weston Sitinjak Jessyca Br Nainggolan Joghinanda Raihan Febrianto Josep Linsaner Diadema Joshua Habinsaranni Rezky Silaban K. A. Sudiarawan Ketut Ria Wahyudani Oktavia Khrisni Vashu Devi, Kadek Bhagawati Kirana, Kadek Andra Fadly Komang Panji Jayawisastra Luh Putu Pasek Indira Mahaputri Astika Made Julia Mahayanti Mahayasa, I Nengah Budha Maria Margareta Alahcoq Aping Mian Martalena Josephine Nababan Natasya Nur Daniah Nathan Christy Noah Rantetandung Ni Kadek Erna Dwi Hapsari Ni Kadek Lidya Yurisvina Arianto Ni Luh Wira Pramesthi Cahyani Ni Made Mira Junita Ni Nengah Adiyaryani Ni Putu Ayu Christy Ivyana Agung Dewi Ni Wayan Rina Pramesti Wahyundari Ni Wayan Suma Wardhani Parani, Made Vanessa Surya Puspitaningtyas, Sagung Agung Diah Prameswari Putra, Putu Agus Risma Nanda Putu Tania Liemena Ravindo Agung Darmawan Ricky Sitanggang Saputra, I Made Bayu Saputra, Niko Julian Sedana, Luh Made Pasek Selisca Prabawati Tarigan, Egya Ridhona Wardah Berby Namirah Wulandari, Kadek Ayu Yasa, Komang Danan Prayudhi Dharma Yoga, Dewa Putu Putra Pradnya