Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
8.484
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jagaditha KERTHA WICAKSANA Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) KOLONI West Science Interdisciplinary Studies Ethics and Law Journal: Business and Notary West Science Interdisciplinary Studies Journal of Contemporary Law Studies Jurnal Media Akademik (JMA) Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
I Dewa Gede Dana Sugama
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 78 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 78 Documents
Search

 3   4   5   6   7 
PENEGAKAN TINDAK PIDANA HOAX DENGAN VIRTUAL POLICE DALAM PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE I Made Ade Irmawan; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 5 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i05.p05

Abstract

Tujuan dalam pelaksanaan penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hal sebaga berikut: (1) mengetahui dan menganalisis pengaturan Virtual Police di Indonesia; dan (2) untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan tindak pidana hoax dengan Virtual Police dalam Perspektif Restorative Justice. Dalam penyusunan penelitian ini tergolong menggunakan penelitian hukum normatif atau yang bisa juga disebut dengan penelitian doktriner yang menggunakan 2 jenis pendekatan dalam penulisan ini yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan menggunakan pendekatan konsep (conceptual approach). Berdasarkan hasil penelitan dapat diketahui bahwa pengaturan Virtual Police di Indonesia termuat secara ekspisit dalam “Surat Edaran (SE) KAPOLRI Nomor SE/2/11/2021”, Virtual Police merupakan upaya yang ditempuh oleh Kepolisian Republik Indonesia yang membentuk sebuah satuan yang beroperasi dalam ranah digital dengan tujuan pemberantasan Hoax yang marak dilakukan dalam masyarakat, Virtual Police dalam menjalankan tugasnya berpegang pada prinsip Restorative Justice dengan pendekatan preventive melalui teguran secara tertulis yang dilayangkam secara langsung melalui Direct Messege dan mengenai penegakan tindak pidana hoax dengan Virtual Police dalam Perspektif Restorative Justice berpegangan pada surat edaran (SE) Kapolri yang mengutamakan langkah pencegahan di bandingkan dengan pemidanaan, maka penegakannya mendahulukan Restorative Justice dalam menyelesaikan perkara, konsep penegakan ini dengan memonitoring dugaan terjadinya pelangaraan apabila adanya dugaan pelanggaran yang berpotensi propaganda berita bohong maka akan diberikan warning dalam bentuk pesan langsung kepada akun yang di dugaan melanggar, selanjutya pemanggilan kepada yang terduga melanggar untuk menjelaskan dan diberikan tindakan jika kebenaran terbukti melanggar ABSTRACT The purpose of this research is to examine the following: (1) to know and analyze the Virtual Police arrangement in Indonesia; and (2) to find out and analyze the enforcement of hoax crimes with the Virtual Police in a Restorative Justice Perspective. The preparation of this research uses normative legal research or doctrinal research that uses 2 types of approaches in this writing, namely the statutory approach and the conceptual approach. Based on the results of the research, it can be seen that the regulation of the Virtual Police in Indonesia is explicitly contained in the "Circular Letter (SE) of the KAPOLRI Number SE/2/11/2021", Virtual Police is an effort taken by the Police in forming a unit that operates in the digital space with the aim of Hoax eradication is carried out by the community, Virtual Police in their duties adhere to the principles of Restorative Justice with a preventive approach, through direct written warnings through Direct Messages and regarding the enforcement of hoax crimes with Virtual Police in the Restorative Justice Perspective holding on to (SE) the National Police Chief who prioritizes prevention over punishment, then enforcement prioritizes Restorative Justice in resolving cases, this enforcement concept monitors the occurrence of alleged violations that have the potential to propagate false news, then a warning message is given directly to the account suspected of violating it, then the caller will be called an to explain and be given action if the truth is proven to be in violation.
PENGATURAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM TERHADAP TERTANGKAP TANGAN SAAT PEMERIKSAAN PADA TAHAP PENYIDIKAN Mian Martalena Josephine Nababan; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kajian ini merupakan hasil penelitian yang dituliskan untuk mengetahui kepastian hukum mengenai pengaturan pemberian bantuan hukum kepada seorang tertangkap tangan. Mengingat ketentuan dalam KUHAP yang mengatakan penangkapan dilakukan dalam jangka waktu paling lama hanya 1 hari (24 jam). Dan melihat ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang secara normatif hanya memberikan ketentuan mengenai pemberian bantuan hukum dalam satuan hari dan waktu kerja. Sedangkan, tertangkap tangannya seseorang dapat terjadi pada setiap waktu. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengaitkan suatu peraturan perundangan-undangan bersama peraturan perundang-undangan dan sumber hukum lainnya yang berhubungan. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum saat diperiksa setelah ditangkap haruslah dipenuhi apabila tersangka memintanya. Jika waktu tidak memungkinkan maka penyidik harus melakukan upaya lain seperti menetapkan penahanan atau melepaskan tersangka dan memanggilnya kembali. Upaya penangkapan dengan surat perintah penangkapan juga dapat dilakukan apabila tersangka tidak menjawab surat pemanggilan. Upaya-upaya lain ini harus diutamakan dibandingkan mengenyampingkan hak-hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum.
BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA OLEH ANAK YANG MENJADI PECANDU NARKOTIKA Gede Narendra Harry Pramudya; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 05 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i05.p2

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan utama adalah memberikan pengetahuan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana oleh anak yang menjadi pecandu narkotika. Metode yuridis normatif serta pendekatan perundang-undangan berupa buku buku hukum adalah metode penelitian yang dipakai dalam riset ini. Hasil penelitian memperlihatkan anak yang menjadi pecandu narkotika dihukum pidana penjara dan rehabilitasi sesuai dengan UU No.35/2009 Tentang Narkotika dan menggunakan UU No.11/2012 Tentang SPPA. Dalam menjatuhkan putusannya hakim wajib melindungi hak-hak anak serta mempertimbangkan masa depan anak tersebut. Faktor-faktor yang menyebabkan anak menjadi pecandu narkotika terdiri dari 3 faktor yaitu pribadi, lingkungan dan delik narkotika lainnya. Kata Kunci : Anak, Narkotika, Pertanggungjawaban Pidana. ABSTRACT Primary purpose on this investigation is providing knowledge on how to form criminal liability by children who become narcotics addicts. The normative juridical method and the statutory approach in the form of law books are the research methods used to support this study. The results showed that children who become narcotics addicts supposed to be given punishment in the form of imprisonment and rehabilitation in accordance with Law No.35/2009 about Narcotics and using Law No.11/2012 about SPPA. In making its decision, the judge must protect the child’s right and consider the child’s future. Factors that makes children becoming drug hooked consist of 3 factors, namely individual factors, the environment and other narcotics crimes. Keywords: Children, Narcotics, Criminal Liability.
PENGATURAN HUKUM YANG MEMBATASI TINDAKAN EUTHANASIA DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Anak Agung Gede Bagus Widiadi Putra; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 06 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i06.p4

Abstract

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memahami bagaimana aturan hukum yang membatasi praktek euthanasia di Indonesia, apakah sudah sesuai dengan hak asasi manusia yang selama ini dianut oleh negara Indonesia, serta mengkaji ulang apakah diperlukan pembaharuan hukum terhadap aturan hukum yang membatasi praktek euthanasia tersebut. Hal ini dikarenakan, salah seorang perwakilan dari Komnas HAM yang sempat mengutarakan pendapatnya untuk pembaharuan hukum di Indonesia terhadap pelegalan euthanasia pada kondisi tertentu. Hal ini pun menjadi bertentangan, mengingat terdapat beberapa kasus permohonan euthanasia oleh beberapa pasien yang ditolak oleh pengadilan dengan alasan hak asasi manusia. Maka dari itu, perlu analisa lebih dalam mengenai aturan-aturan yang selama ini membatasi praktek euthanasia di Indonesia dari segi hak asasi manusia. Kata Kunci: Euthanasia, Hak Asasi Manusia, Hukum Pidana ABSTRACT The aim of this paper is to understand how the law that limit the practice of euthanasia in Indonesia, whether it is already suitable with human rights concept which has been used by Indonesia, and reviewing whether we need a law renewal or not about the law that limit the practive of euthanasia. This is because, one of the representative of National Commission of Human Rights ever stated their opinion about legalization of euthanasia during certain condition. Their opinion obviously collided with one of court judgement, when they choose to decline a patient request to get euthanized, because respecting the human rights. That was the reason, why we need a deeper analysis about the law that limit the practice of euthanasia, in terms of human rights. Keywords: Euthanasia, Human Rights, Criminal Law
Ketentuan Hukum Pidana dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging di Indonesia Ricky Sitanggang; I Dewa Gede Dana Sugama
Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 3 (2024): May : Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/aliansi.v1i3.232

Abstract

The development of modern society in the process of globalization and industrialization has had a huge impact on forest sustainability as a support for life and in the world's biological life. The existence of forests is of course very much needed considering that forests are not only a source of wood production but are also an integral part of the environment, forests are open areas that make people's access to use them very large which causes logging and timber theft. In order for this to happen more often, this problem must be addressed immediately for the sake of the preservation of forest ecosystems in Indonesia. This journal writing uses normative research methods, normative methods are used with a statutory approach and use reference materials from book sources or other scientific research. As for the results of this study, the regulation of illegal logging is contained in the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 1999 concerning Forestry in Article 50 which regulates prohibitions for anyone who carries out activities in the form of logging, Article 50 also discusses the prohibition of carrying out forest destruction activities. and confiscation of forest resources in violation of laws and regulations or without permission from interested parties, namely forestry officials.
RESTITUSI KEPADA ANAK YANG JADI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 346/Pid.Sus/2017/PN. Amb) Puspitaningtyas, Sagung Agung Diah Prameswari; Dana Sugama, I Dewa Gede
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i10.p4

Abstract

ABSTRAK Penelitian berguna sebagai pengkajian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN. Amb dalam menjatuhkan pidana restitusi kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang. Metode yang dipergunakan ialah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Studi menampilkan anak korban tindak pidama perdagangan orang mendapat perlindungan hukum bahkan berhak memperoleh restitusi. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 346/Pid.Sus/2017/PN. Amb ketika menjatuhkan hukuman berupa kewajiban untuk membayar restitusi kepada korban atas pertimbangannya dalam rangka repatriasi, rehabilitasi, dan reintegrasi kembali ke masyarakat, termasuk memberikan jaminan perlindungan dari ancaman pelaku perdagangan orang yang mungkin mengancam keselamatan korban. Kata Kunci: Anak, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Restitusi, Pertimbangan Hakim. ABSTRACT Research is useful as a review of judges' considerations in Decision Number 346/Pid.Sus/2017/PN. Amb in imposing restitution on trafficking offenders. The method used is normative with a legal and case approach. Studies show that child victims of trafficking crimes receive legal protection and are even entitled to restitution. The panel of judges in Decision Number 346/Pid.Sus/2017/PN. Amb when imposing penalties in the form of an obligation to pay restitution to victims for their consideration in the context of repatriation, rehabilitation, and reintegration into society, including providing guarantees of protection from the threat of traffickers who may threaten the safety of victims. Key Words: Children, Human Trafficking, Restitution, Judge's Considerations.
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM (ONSLAG VAN VERVOLGING) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Putusan No 1169 K/Pid.Sus/2019) fey, nisa br sibarani; sugama, I Dewa gede dana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 03 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i3.p2

Abstract

ABSTRAK Dalam perkara tindakan pidana, terutama yang berkaitan dengan kasus korupsi, para hakim memiliki kewenangan dan kewajiban yang absolut untuk memutuskandan dan menidaklanjutkan suatu perkara dalam tindak pidana tersebut. Adapaun latar belakang dalam tulisan ini ialah tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah serius yang merugikan masyarakat dan merusak integritas institusi. Korupsi dapat mencakup tindakan suap, penyuapan, kolusi, nepotisme, dan praktik-praktik lain yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Pengadilan memainkan peran sentral dalam penegakan hukum terhadap korupsi, dan putusan yang dihasilkan dalam proses peradilan memiliki dampak signifikan terhadap keberhasilan penanganan kasus-kasus tersebut. Putusan "LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM" atau "ONSLAG VAN VERVOLGING" menunjukkan bahwa tersangka atau terdakwa dalam tindak pidana korupsi tersebut tidak dijatuhi hukuman atau sanksi apapun. Studi putusan 1169 K/Pid.Sus/2019 menjadi fokus analisis, mengindikasikan bahwa putusan tersebut memiliki kekhususan tertentu yang patut untuk diteliti lebih lanjut. Analisis yuridis terhadap putusan tersebut akan mencakup pemahaman terhadap argumen-argumen yang diajukan, dasar hukum yang digunakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan untuk melepaskan dari segala tuntutan hukum.Salah satu tindakan pidana yang dapat merugikan negara dan masyarakat adalah korupsi, secara keseluruhan , sehingga para hakim harus dapat menolak atau menidaklanjuti segala tuntutan yang terdapat pada undang-undang terhadap terdakwa dalam kasus korupsi. Sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia, hakim melakukan tindakan tersebut berdasarkan alasan yang kuat dan mendukung, dan tindakan hal ini harus sesuai dengan konsep hukum negara yang berlaku di negara tersebut. Adapun tujuan pembuatan pada Jurnal ini untuk memberikan penjelasan tentang dasar hukum mengenai putusan lepas terhadap tindak pidana korups, terkhusus nya pada putusan 1169K/PID.Sus/2019. Di dalam Jurnal ini memberikan penjelasan tentang dasar hukum mengenai putusan lepas terhadap tindak pidana korupsi. Di dasarkan pada isi dari Pasal Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 terkhususnya pada studi putusan 1169K/Pid.Sus/2019 mengenai elemen-elemen korupsi, hakim dapat memberikan putusan lepas mengenai kasus korupsi yang melibatkan pelaku pidana tidak melakukan tindak pidana korupsi sehingga perkara tersebut dapat di tetapkan dalam putusan lepas. Metode yang di pergunakan dalam jurnal ini, metode yuridis normatif, menggunakan metodologi perundang-undangan dan konseptual, metode ini memberikan sudut pandang terkait analisis penyelesaian masalah dari presefktif konsep hukum yang melatarbelakangi masalah, dengan menggunakan data dari kepustakaan dan internet sebagai sumber data. Kata Kunci: pengadilan, Tindak Pidana Korupsi , putusan lepas , Tuntutan Hukum ABSTRACT In criminal cases, especially those related to corruption, judges wield absolute authority and responsibility to adjudicate and follow through with legal proceedings. The backdrop of this writing revolves around the recognition that corruption constitutes a severe issue, causing harm to society and undermining institutional integrity. Corruption encompasses acts such as bribery, embezzlement, collusion, nepotism, and other practices involving the misuse of power or position for personal or group gain. Courts play a central role in enforcing laws against corruption, and the decisions rendered in the judicial process significantly impact the success of handling such cases. A verdict of "LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM" or "ONSLAG VAN VERVOLGING" indicates that the suspect or defendant in a corruption case is acquitted of all legal charges. The focus of Analysis: Decision 1169 K/Pid.Sus/2019 The study centers on the specificity of Decision 1169 K/Pid.Sus/2019, suggesting that the verdict requires further examination. The juridical analysis of this decision will encompass understanding the presented arguments, the legal basis employed, and the factors influencing the court's decision to acquit the accused of all legal charges. Criminal Act: Corruption One of the criminal acts that can harm the state and society as a whole is corruption. Consequently, judges must be capable of either rejecting or pursuing all charges stipulated in the law against the defendant in corruption cases. In line with Indonesian legislation, judges take such actions based on robust and supportive grounds, adhering to the prevailing legal principles of the country. This journal's purpose is to explain the legal basis regarding acquittal decisions in corruption cases, specifically in Decision 1169 K/PID.Sus/2019. The journal elucidates the legal basis for acquittal in corruption cases, particularly based on the provisions of Law Number 31 of 1999, focusing on the elements of corruption highlighted in the study of Decision 1169 K/Pid.Sus/2019. The methodology employed in this journal is the normative juridical method, utilizing legal and conceptual methodology to offer a perspective on the analysis of problem resolution from the legal concept that underlies the issue, using data from literature and the internet as sources. Keywords: Corruption, Criminal Prosecution Court, Release Judgment, Law Enforcement
PENGATURAN HUKUM PENYALAHGUNAAN OBAT DUMOLID SEBAGAI OBAT PENENANG BAGI ANAK DIBAWAH UMUR BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA Putra, Putu Agus Risma Nanda; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 08 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2023.v12.i08.p1

Abstract

ABSTRAK Tujuan penelitian ini merupakan untuk mengetahui serta memahami lebih dalam mengenai pengaturan penggunaan obat dumolid di Indonesia berdasarkan hukum positif di Indonesia serta mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan obat dumolid bagi anak dibawah umur yang tidak berdasarkan resep dokter berdasarkan hukum positif di Indonesia. Penulisan penelitian ini menggunakan suatu metode yuridis normatif dengan menggunakan suatu pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual yang kemudian dianalisi secara kualitatif dengan teknis deskripsi, dengan menggunakan suatu bahan hukum primer yakni Undang-Undang Psikotropika serta bahan hukum sekunder lainnya yakni buku-buku atau literatur yang berkaitan serta refrensi jurnal-jurnal. Hasil studi menunjukan bahwa pengaturan mengenai penggunaan obat tidur sudah diatur yakni harus menggunakan resep dari dokter dan berdasarkan saran dari dokter, akkibat dari penyalahgunaan suatu obat tidur ini yakni dengan sanksi pidana hukuman penjara, sanksi pidana denda, dan dapat juga melalui suatu rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, serta apabila seorang anak melakukan tindakan penyalahgunaan suatu obat yang mengandung zat psikotropika ini maka dapat dilakukan dengan keadilan restorative yakni berupa diversi berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. Kata Kunci : Penyalahgunaan Obat, Psikotropika, Anak Dibawah Umur. ABSTRACT The purpose of this study is to find out and understand more deeply about the regulation of the use of dumolid drugs in Indonesia based on positive law in Indonesia and to find out legal responsibility for the misuse of dumolid drugs for minors who are not based on a doctor's prescription based on positive law in Indonesia. The writing of this research uses a normative juridical method using a statutory approach as well as a conceptual approach which is then analyzed qualitatively with technical descriptions, using a primary legal material, namely the Psychotropic Law and other secondary legal materials, namely books or literature that related and referenced journals. The results of the study show that arrangements regarding the use of sleeping pills have been regulated, namely having to use a prescription from a doctor and based on the advice of a doctor, as a result of the abuse of this sleeping drug, namely with criminal sanctions in prison, fines, and can also go through a medical rehabilitation or rehabilitation social justice, and if a child commits an act of abuse of a drug containing psychotropic substances, this can be done with restorative justice, namely in the form of diversion based on the conditions determined by the provisions of laws and regulations. Keywords: Drug Abuse, Psychotropics, Underage Children.
PELAKSANAAN PEMERIKSAAN SAKSI SECARA BERSAMAAN PADA PERKARA PIDANA BERDASARKAN PRINSIP HUKUM ACARA DI INDONESIA Saputra, I Made Bayu; Dana Sugama, I Dewa Gede
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 13 No 02 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2024.v13.i2.p4

Abstract

Kajian ini bertujuan untuk melakukan kajian mendalam terhadap prosedur pembuktian dalam persidangan pidana, khususnya terkait pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang tidak mengikuti KUHAP. Dengan fokus pada bidang peraturan perundang-undangan, penulis menggunakan metode penelitian empiris di bidang hukum. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara das sollen dan das sein mengenai pelaksanaan pemeriksaan saksi di persidangan khsususnya pada perkara pidana di Indonesia. Pada pasal 160 ayat (1) a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 mengatur secara jelas mengenai prosedur pemeriksaan saksi, yaitu para saksi dipanggil dan diperiksa satu per satu di ruang sidang namun dalam kasus yang penulis kaji, dalam agenda pembuktiannya pemeriksaan saksi dilakukan secara bersamaan sehingga hal ini berpotensi mempengaruhi keterangan saksi sehingga keterangan yang didapat dalam alat bukti ini menjadi kurang meyakinkan. Kata Kunci: Hukum Acara Pidana, Pemeriksaan Saksi, Das Sollen, Das Sein. ABSTRACT This study plans to conduct an in-depth examination of the evidentiary procedure in criminal trials, especially in regard to the questioning of witnesses who do not follow Indonesia's Criminal Procedure Code. With a focus on legislation, the author employs empirical research techniques in the legal field. The results of the study show that there is a discrepancy between das sollen and das sein regarding the conduct of witness examinations in special trials in criminal cases in Indonesia. Article 160 paragraph (1) a of Law Number 8 of 1981 clearly regulates the procedure for examining witnesses, namely witnesses are called and examined one by one in the courtroom but in the case that the author is reviewing, in the evidentiary agenda the examination of witnesses is carried out simultaneously so that is has the potential to influence witness statements so that the information obtained in this evidence becomes less convicing. Key Words: Criminal Procedure, Witness Examination, Das Sollen, Das Sein.
TINDAKAN UPAYA PAKSA PENANGKAPAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI Sedana, Luh Made Pasek Selisca Prabawati; Sugama, I Dewa Gede Dana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 12 No 10 (2024)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2024.v12.i10.p14

Abstract

Misi riset ini buat bisa menelaah serta mengenali peran usaha menuntut penahanan paling utama kepada pelakon perbuatan kejahatan penggelapan pada ketentuan hukum kegiatan kejahatan di Indonesia, tidak hanya itu supaya menguasai bawah dikerjakannya usaha menuntut penahanan kepada pelakon perbuatan kejahatan penggelapan, serta gimana keberlangsungan 2 ketentuan hukum yang berlainan kepada usaha penahanan kepada pelakon perbuatan kejahatan penggelapan ialah antara Hukum No 19 tahun 2019 mengenai Pergantian Kedua Atas Hukum No 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Penggelapan dengan Buku Hukum Hukum Kejahatan. Riset ini mempergunakan cara riset hukum normatif, dengan pendekatan perundang- undangan serta pendekatan permasalahan, dan mempergunakan materi hukum peustakaan buat menganalisa alhasil memperoleh bukti yang terpaut dengan rumor kasus. Ada pula hasil riset membuktikan kalau peran usaha menuntut spesialnya penahanan di Indonesia sudah diatur pada Artikel Buku Hukum Hukum Kejahatan. Usaha menuntut penahanan ialah salah satu usaha berarti yang bisa dicoba interogator ataupun interogator pada menanggulangi sesuatu masalah perbuatan kejahatan, karena usaha ini terkategori kedalam aksi yang susah buat dijauhi oleh pelakon perbuatan kejahatan. Pada penerapannya, saat sebelum diawali usaha menuntut penahanan ini dibutuhkan sebagian persyaratan yang wajib dicoba terlebih dulu semacam terdapatnya fakta permulaan yang lumayan, serta terdapatnya pesan kewajiban ataupun pesan perintah penahanan. Usaha menuntut penahanan kepada pelakon perbuatan kejahatan penggelapan bisa dicoba oleh aparat KPK melewati pembedahan ambil tangan yang ketentuannya diatur pada UU KPK, sebaliknya buat kepolisian ataupun kejaksaan serta lembaga terpaut bisa melaksanakan penahanan yang dilandasi atas KUHAP, terkhusus buat perbuatan kejahatan penggelapan diserahkan wewenang dari KPK. ABSTRACT The purpose of this study is to be able to examine and find out the position of forced arrests, especially against the suspect of criminal acts of corruption by the regulation of criminal procedure in Indonesia, in instruksi to understand the dasar for doing an action to force arrest the suspect of criminal acts of corruption, and how is the continuity of two different sah regulations regarding the actions to arrest suspect of criminal acts of corruption, in between Act Number 19, 2019 of the Second Changed of Act Number 30, 2002 of the Corruption Eradication Commission with Act of the Criminal Law. This study uses normative sah research method, with statutory approach and case approach, and also library materials to analyze, to obtain the fact of the issues. The results of this study, showing the position of forced arrest especially in Indonesia, has been regulated in the Articles of Criminal Code. The force arrest are one of the most importants act that could be carried out by the investigators in terms of handling a criminal case, because this action is classified as a difficult act to be avoided by criminals. In its implementation, before starting this force arrest, several requirements must be carried out such as the existence of sufficient preliminary evidences, and the existence of a letter of an arrest warrant. The efforts to forcefully arrest the suspect of criminal acts of corruption can be carried out by the Corruption Eradication Commission officers through the Sting Operation which regulated in the regulation of Corruption Eradication Commission, while the police officers or prosecutors and related agencies can make an arrest based on the Articles of Criminal Code, especially for corruption crimes given by the authority of Corruption Eradication Commission.
Co-Authors A.A Istri Agung Nindasari Trisnawijayanti A.A. N.Y. Darmadi Aditya Wisnu Prabowo Wahyono Anak Agung Gede Bagus Widiadi Putra Anak Agung Mas Iswari Trisnawathi Angga Rizaldi Arisani, Luh Dela Yuni Astra Wiguna, I Made Agus Ayunda Mariska Astari Bayu Mahendra, I Putu Cokorda gede agung tri Palguna pemayun Cornelius, Rocky D. G.P. Yustiawan D.G.P. Yustiawan Darmawan, I Gede Aditya Lucky Debora Novayanti, Hasibuan, Ester Taruli Dewa Ayu Kirana Putri Diah Ratna Sari Hariyanto fey, nisa br sibarani Gede Narendra Harry Pramudya Gita Wangsa, Anak Agung Istri Agung Haloho, Elisa Satriani Br I Dewa Gede Pradnya Yustiawan I Gusti Agung Bagus Oka Wijana I Gusti Ayu Shabaina Jayantari I Kadek Andi Pramana Putra I Ketut Tjukup I Made Ade Irmawan I Nyoman Wahyu Ariartha I Putu Gede Titan Bismantara I Putu Rasmadi Arsha Putra I.P.R.A. Putra Ida Ayu Sri Dewi Kusuma Ida Bagus Dwi Cahyadi Putra Ida Bagus Wisnuputra Raditya Imanuel Putra Hasiholan Nainggolan Ivo Valensio Weston Sitinjak Jessyca Br Nainggolan Joghinanda Raihan Febrianto Josep Linsaner Diadema Joshua Habinsaranni Rezky Silaban K. A. Sudiarawan Kadek Ayu Malika Alya Putri Kadek Mas Devina Aulia Maharani Ketut Ria Wahyudani Oktavia Khrisni Vashu Devi, Kadek Bhagawati Kirana, Kadek Andra Fadly Komang Panji Jayawisastra Luh Putu Pasek Indira Mahaputri Astika Made Julia Mahayanti Mahayasa, I Nengah Budha Maria Margareta Alahcoq Aping Mian Martalena Josephine Nababan Natasya Nur Daniah Nathan Christy Noah Rantetandung Ni Kadek Erna Dwi Hapsari Ni Kadek Lidya Yurisvina Arianto Ni Luh Wira Pramesthi Cahyani Ni Made Mira Junita Ni Nengah Adiyaryani Ni Putu Ayu Christy Ivyana Agung Dewi Ni Wayan Rina Pramesti Wahyundari Ni Wayan Suma Wardhani Parani, Made Vanessa Surya Puspitaningtyas, Sagung Agung Diah Prameswari Putra, Putu Agus Risma Nanda Putu Khrisna Devi Maharani Putu Tania Liemena Ravindo Agung Darmawan Ricky Sitanggang Saputra, I Made Bayu Saputra, Niko Julian Sedana, Luh Made Pasek Selisca Prabawati Tarigan, Egya Ridhona Wardah Berby Namirah Wulandari, Kadek Ayu Yasa, Komang Danan Prayudhi Dharma Yoga, Dewa Putu Putra Pradnya