Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2020 - 2025

11.624

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Buletin Udayana Mengabdi JURNAL MAGISTER HUKUM UDAYANA Jurnal Ekonomi dan Bisnis Jagaditha KERTHA WICAKSANA Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS) KOLONI West Science Interdisciplinary Studies Ethics and Law Journal: Business and Notary West Science Interdisciplinary Studies Journal of Contemporary Law Studies Jurnal Media Akademik (JMA) Sosial Simbiosis: Jurnal Integrasi Ilmu Sosial dan Politik Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora

I Dewa Gede Dana Sugama

Fakultas Hukum Universitas Udayana

Author-ID : 2917437

Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 74 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

2 3 4 5 6

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL Wardah Berby Namirah; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 8 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan studi ini yaitu untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana pemerkosaan serta mengetahui sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pemerkosaan anak dibawah umur. Jenis penelitian dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif yaitu menggunakan sumber bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak dan bahan sekunder yaitu berupa buku-buku jurnal hukum. Serta menggunakan suatu pendekatan perundang-undangan ( The Statue Approach), fakta dan analisis. Perlindungan hukum terhadap anak beserta sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta medapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dan hukuman tambahan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak yang berupa hukuman kebiri yang dirumuskan didalam pasal 81 ayat (1) sampai dengan ayat (8) tambahan hukuman yang salah satunya berupa hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Hukuman tersebut berupa penambahan masa hukuman sepertiga dari ancaman pidana, pidana penjara mulai dari 10 hingga 20 tahun, pidana sehumur hidup serta pidana mati. Pidana tambahan yang dijatuhkan berupa pengumuman identitas pelaku, pemasangan alat elektronik, dan Tindakan berupa kebiri. The purpose of this study is to find out about the legal protection of child victims of crime and to find out the sanctions given to perpetrators of criminal acts of minors. The type of research in this article is normative legal research, which uses primary legal sources, namely laws and regulations on child protection and secondary materials, namely legal journal books. As well as using a legal approach (The Statue Approach), facts and analysis. Legal protection for children along with criminal sanctions against perpetrators of crimes against children is regulated in "Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection which states that child protection is all activities that guarantee and protect children. and their rights so that they can live, grow and develop and participate optimally in accordance with their dignity and humanity, as well as receive protection from violence and discrimination and additional punishments contained in the Government Regulation in Lieu of Law or Perppu Number 1 of 2016 concerning the second amendment to the above. Law No. 23 of 2002 concerning child protection in the form of castration punishment which is formulated in Article 81 paragraphs (1) to (8) additional penalties, one of which is in the form of castration law for sexual crimes against minors. The punishment is in the form of an additional sentence of one third of the criminal threat, imprisonment ranging from 10 to 20 years, life imprisonment and death penalty. Additional penalties that will be issued are in the form of announcement of the identity of the perpetrator, installation of electronic devices, and actions in the form of castration.

PERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARA ELEKTRONIK DI MASA PANDEMI COVID-19 Anak Agung Mas Iswari Trisnawathi; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 10 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pengaturan serta regulasi terkait persidangan secara online yang dilaksakanan selama masa pandemi serta untuk mengetahui urgensi pengaturan persidangan secara online dalam perspektif pembaharuan hukum acara pidana. Penelitian ini menggunakan metode normative dengan memaparkan adanya kekosongan hukum terhadap potensi pengaturan persidangan elektronik di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang undangan dan konsep hukum sebagai bagian dari proses menelaah dan menganalisa topik penelitian. Hasil studi menunjukan bahwa terdapat beberapa aturan yang menjadi dasar hukum keberlakuan sidang elektronik yang dibuat pada tahun 2020. Pelaksanaan sidang elektronik dapat dilaksanakan dengan penuh maupun secara parsial. Belum adanya sinkronisasi norma serta dasar hukum yang tegas untuk menghindari perbedaan penanganan perkara pada setiap persidangan diseluruh wilayah hukum di Indonesia menjadikan terdapat urgensi untuk memasukan norma persidangan elektronik kedalam rancangan KUHAP sebagai bentuk pembaharuan hukum yang dinamis. The purpose of this writing is to find out the rules and regulations related to online trials that were carried out during the pandemic period and to find out the urgency of online trial arrangements in the perspective of criminal procedural law reform. This study uses the normative method by describing the existence of a vacuum of norm on the potential for electronic court regulation in the Criminal Procedure Code. This study uses a statutory approach, a legal conceptual approach and a comparison. The results of the study shore are several rules that form the legal basis for the enforcement of electronic hearings made in 2020. The implementation of electronic hearings can be carried out fully or partially. The absence of synchronization of norms and a firm legal basis to avoid differences in case handling at every trial in all jurisdictions in Indonesia makes there is an urgency to include electronic trial norms into the draft Criminal Procedure Code as a form of dynamic legal reform.

Socialization of Role of LPM in Sustainable Village Development in Satra Village Klungkung Regency Dewa Gede Pradnya Yustiawan; I.P. R. A. Putra; I. D. G. D. Sugama
KERTHA WICAKSANA Vol. 14 No. 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

This study aims to analyze the role of Community Empowerment Institutions (LPM) in supporting development that is not optimal. This study uses normative legal method with the aim of outlining the problem for further discussion based on legal theory. Then, the data were analyzed descriptively. The results of this study show that the Satra Village Community, Klungkung District, Klungkung Regency, generally do not understand the duties, functions and authority of the LPM including its existence as a work partner of the village head. Community understanding, village officials and LPM management are still not optimally related to work programs and positions as partners of village heads in implementing and planning development in the short, medium and long term. Thus, the existence of the LPM is currently limited to completing the organizational structure in the village administration and does not know the purpose why it was formed, what are its duties and authorities as village apparatus partner, thus, this condition can be ensured there is a gap between LPM and other organisation in the village administration, which until now has not been regulated even there are no regulations that explicitly regulate the benefits as LPM administrators. This caused many LPM officials who did not appear to be enthusiastic about managing LPM.

Politik Hukum Pemberantasan Prostitusi Online Terkait Kriminalisasi Pekerja Seks Komersial dan Pengguna I Dewa Gede Dana Sugama; Diah Ratna Sari Hariyanto
KERTHA WICAKSANA Vol. 15 No. 2 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/kw.15.2.2021.158-168

Kasus prostitusi menjadi fenomena yang selalui mewarnai penegakan hukum di Indonesia. Modus operandinyapun kian berkembang, yang saat ini marak adalah prostitusi online. Meskipun prostitusi telah diatur dalam KUHP dan terkait transaksi online bisa ditemukan dalam UU ITE namun, faktanya kasus prostitusi online sulit untuk diberantas. Hal ini dikarenakan hanya mucikari yang bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, sedangkan PSK (Pekerja Seks Komersial) dan pengguna jasa prostitusi online tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini tentu perlu direkonstruksi kembali sehingga penting untuk dikaji mengenai pengaturan prostitusi online dan politik hukum pemberantasan prostitusi, khususnya terkait kriminalisasi PSK (Pekerja Seks Komersial) dan pengguna jasa prostitusi online. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Hasil studi menunjukkan bahwa KUHP tidak mengatur pemidanaan terhadap PSK dan Pengguna jasa prostitusi online, sehingga tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana. Apabila dikaji peraturan di luar KUHP terkait prostitusi online, PSK dan pengguna jasa dapat dijerat dengan menggunakan UU ITE, namun aturan ini masih bersifat umum yang mengatur larangan yang melanggar kesusilaan. Pengaturan prostitusi juga dapat ditemukan dalam Peraturan Daerah (Perda), namun tidak semua daerah memiliki atau mengeluarkan Perda tentang Prostitusi, sehingga keberlakuannya terbatas pada territorial. Politik hukum yang dapat diambil adalah dengan pembaharuan hukum pidana dengan mensinergikan konsep rancangan KUHP yakni dengan mengkriminalisasi dan mengatur pemberian ancaman pidana terhadap PSK dan pengguna jasa prostitusi online agar bisa dipertanggungjawabkan secara pidana (penalisasi).

PERBANDINGAN PENGATURAN PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU KORUPSI DENGAN NEGARA LAIN SEBAGAI EXTRAORDINARY CRIME Ravindo Agung Darmawan; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i06.p10

Tujuan daripada dibuatnya penelitian ini adalah supaya dapat mengetahui penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi di negara lain dan melakukan pengkajian terhadap undang- undang yang ada di Indonesia apabila pidana mati dilaksanakan terhadap pelaku korupsi, menuaikan pertentangan atau tidak. Pidana mati ini digolongkan sebagai kejahatan yang bersifat luar biasa. Penelitian ini menggunakan penelitian dengan metode hukum normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknis analisis yang digunakan adalah teknik deskripsi dan pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan pada peraturan perundang-undangan (statue approach) untuk melakukan pengkajian pada peraturan yang ada. Pembuatan jurnal ini melakukan pendekatan perbandingan (comparatif approach). Pendekatan ini dilakukan sebagai pembanding suatu pengaturan yang ada di Indonesia dengan pengaturan yang ada di negara lain. Hasil daripada penulisan jurnal ini yaitu terdapat perbedaan peraturan penerapan pidana mati terhadap pelaku korupsi di Vietnam dan Thailand yang terdapat jumlah yang ditentukan dalam korupsi sehingga ancaman yang diberikan adalah pidana mati. Sedangkan di Indonesia tidak terdapat jumlah yang ditentukan dari hasil korupsi agar koruptor dapat dijatuhkan hukuman mati. Hal lain yang mempengaruhi penerapan pidana mati di Indonesia adalah terdapat peraturan di Indonesia yang bertentangan dengan pidana mati. Kata Kunci: Pidana mati, korupsi, kejahatan luar biasa ABSTRACT The purpose of this research is to find out the application of the death penalty to pepretrators of corruption in other countries and to conduct an assessment to the existing laws in Indonesia if the death penalty is carried out against perpretators of corruption, whatever or not there in conflict. The death penalty is classified as an extraordinary crime. This study use research with normative legal methods. This research is descriptive. The analysis technique used a description and the collection of legal materials used is a literature study. This study uses a statue approach to conduct an assessment of existing regulations. Making this journal uses comparative approach. This approach is carried out as comparison of an existing arrangement in Indonesia with existing arrangements I other countries. The result of writing this journal are that there are differences in the regulations for the application of the death penalty against perpretators of corruption in Vietnam and Thailand where there are is a specified amount in corruption so that the treat given in the death penalty. While in Indonesia there is no specified amount of proceeds of corruption so that corruptors can be sentenced to death. Another thing that affects the application of the death penalty in Indonesia is that there are regulations in Indonesia that contradict the death penalty. Keywords: Death penalty, corruption, extraordinary crime.

TINDAK PIDANA TERHADAP PELAKU PENYALAHGUNAAN OBAT TRIHEXYPHENIDYL DALAM PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN Aditya Wisnu Prabowo Wahyono; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 7 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i07.p5

Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mengedukasi mengenai akibat hukum apabila seseorang mengkonsumsi obat trihexyphenidyl tanpa resep dokter dan memperjualbelikan obat trihexyphenidyl secara ilegal. Obat trihexyphenidyl merupakan obat golongan antimuskarinik yang dapat menghentikan kejang otot, mengurangi kekakuan otot dan mengontrol fungsi otot. Efek dari penggunaan trihexyphenidyl yaitu: Meningkatnya detak jantung, penglihatan kabur, mual, muntah, lemas, mulut kering, diare dan halusinasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, Pendekatan analisis konsep hukum, dan pendekatan khusus. Hasil penelitian ini yaitu, menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa mengedarkan obat trihexyphenidyl tanpa otorisas/ilegal dan pengiriman tidak sesuai standar akan mendapatkan denda dan sanksi pidana, sedangkan bagi para pecandu diwajibkan mengikuti program rehabilitasi. Dengan adanya kebijakan hukum pidana mengenai penyalahgunaan obat triehexyphenidyl dapat mengetahui upaya penanggulangan dan pencegahan kepada masyarakat dan aparat penegak hukum untuk lebih meningkatkan perhatian terhadap obat-obatan khususnya obat triehexyphenidyl. Kata kunci : Tindak Pidana, penyalahgunaan, obat trihexyphenidyl. ABSTRACT The purpose of this study aims to find out and educate about the legal consequences if a person consumes trihexyphenidyl drugs without a doctor's prescription and sells trihexyphenidyl drugs illegally. Trihexyphenidyl is an antimuscarinic class drug that can stop muscle spasms, reduce muscle stiffness and control muscle function. The effects of the use of trihexyphenidyl are: Increased heart rate, blurred vision, nausea, vomiting, weakness, dry mouth, diarrhea and hallucinations. This research uses normative legal methods with a statutory approach, a legal concept analysis approach, and a special approach. The results of this study are, according to Law Number 36 of 2009 concerning Health states that circulating trihexyphenidyl drugs without authoritarian / illegal and non-standard delivery will get fines and criminal sanctions, while for addicts are required to follow a rehabilitation program. With the criminal law policy regarding the misuse of triehexyphenidyl drugs, we can find out countermeasures and prevention efforts to the community and law enforcement officials to further increase attention to drugs, especially triehexyphenidyl drugs. Keywords : crime, abuse, drug trihexyphenidy.

PEMBERIAN RESTITUSI KEPADA ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA Cokorda gede agung tri Palguna pemayun; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 6 (2022)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KW.2022.v11.i06.p16

Tujuan penulisan ini yaitu memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang mekanisme pelaksanaan restitusi kepada anak yang mengalami kejahatan berdasarkan PP Nomor 43 Tahun 2017. Selain itu, melalui penelitian juga bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana sebaiknya akibat hukum apabila pelaku kejahatan tidak melaksanakan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memberi restitusi kepada anak yang mengalami kejahatan diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2017. Atas dasar problematika dimaksud, maka metode penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Restitusi yang diberikan oleh pelaku kepada anak yang mengalami kejahatan diatur dalam PP Nomor 43 Tahun 2017. Pemohon yang mengajukan restitusi yaitu orang tua atau wali dari anak yang mengalami kejahatan. Pemohon mengajukan restitusi kepada pengadilan dalam bentuk tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia yang kemudian dibubuhi dengan meterai. Permohonan restitusi diajukan pada tahap penyidikan atau penuntutan. Kekosongan pengaturan tentang akibat hukum apabila anak yang mengalami kejahatan atau keluarganya tidak memperoleh restitusi dari pelaku, maka dapat diatasi melalui dua alternatif penyelesaian yang bersifat subsidiaritas. Jika anak yang mengalami kejahatan tidak memperoleh restitusi dari pelaku, maka penuntut umum selaku eksekutor putusan pengadilan inkrah diberikan kewenangan untuk merampas aset milik pelaku yang dipidana dan terhadap aset dimaksud dilelang guna melaksanakan restitusi. Jika hasil pelelangan dimaksud belum mampu menutupi pembayaran restitusi secara penuh, maka opsi terakhir yang dapat digunakan adalah pembayaran kompensasi oleh negara kepada anak yang mengalami kejahatan atau keluarganya. Kata Kunci: Restitusi, Anak, Korban Tindak Pidana ABSTRACT The purpose of this paper is to gain knowledge and understanding of the mechanism for implementing restitution for children who are victims of criminal acts based on Government Regulation Number 43 of 2017. In addition, through research also aims to find out and understand how the legal consequences should be if the perpetrators of criminal acts do not carry out or are unable to do so. providing restitution to children who are victims of criminal acts is regulated in PP Number 43 of 2017. Starting from the description of the background of the problem above, the research method relevant to this research is normative legal research. Restitution given by perpetrators to children who are victims of criminal acts is regulated in PP Number 43 of 2017. Applicants who apply for restitution are parents or guardians of children who are victims of criminal acts. This request for restitution is submitted in writing in the Indonesian language on stamped paper to the court. This application is submitted before the court's decision, namely at the stage of investigation or prosecution. The vacancy in the regulation regarding the legal consequences of not paying restitution by the perpetrator of a crime to a child victim of a crime or his family can be overcome through two alternative solutions that are subsidiarity in nature. If the perpetrator of the crime does not pay restitution to the child victim of a crime, the public prosecutor as the executor of the court decision that has obtained legal force is still given the authority to seize the assets belonging to the convict and the property is auctioned to fulfill the payment of restitution. If the results of the auction have not been able to cover the full restitution payment, then the last option that can be used is the payment of compensation by the state to the child victim of a crime or his family. Key Words: Restitution, Child, Crime Victim

SOSIALISASI PENINGKATAN PEMAHAMAN DALAM MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DENGAN BIJAK DI KALANGAN MASYARAKAT DI DESA SATRA, KECAMATAN KLUNGKUNG, KABUPATEN KLUNGKUNG I.D.G.D. Sugama; I.K. Tjukup; I.P.R.A. Putra; D.G.P. Yustiawan
Buletin Udayana Mengabdi Vol 21 No 3 (2022): Buletin Udayana Mengabdi
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/BUM.2022.v21.i03.p08

Today the use of communication technology is very rapid as well as the use of social media which has penetrated remote villages, technological developments that are open to modernity. With the presence of technology that is so fast, many people are not ready for this technological advancement, and many are not ready to use it properly such as the advancement of social media technology. It is necessary to carry out community service, about increasing public understanding in using social media properly and correctly. In this service, it is focused on several issues that have arisen, such as public knowledge of social media, the use of social media developments, public awareness of the negative impacts of using social media, and the way people respond to social media progress. This is deemed necessary in addition to supporting government programs in disseminating Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as well as providing understanding to the public as an effort to prevent crimes that utilize information technology and prevent the use of inappropriate and correct social media. This community service will be carried out by means of counseling and socialization with the target being village administrators, PKK, and the younger generation. Keywords : Improved, Understanding, Social Media

PEMIDANAAN TERHADAP PENOLAKAN VAKSINASI COVID-19 DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF INFORMED CONSENT Maria Margareta Alahcoq Aping; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 2 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i02.p05

Pemidanaan terhadap masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 menjadi salah satu cara pemerintah Indonesia untuk menyukseskan upaya dalam memutus penyebaran covid-19 yang bertolak belakang dengan prinsip informed consent pada hukum kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan informed consent dalam instrumen hukum nasional serta pandangan terhadap pemidanaan masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 dari perspektif informed consent. Jurnal ilmiah ini disusun dengan mempergunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa prinsip informed consent secara spesifik diatur pada Pasal 56 ayat (1) UU. No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menentukan persetujuan ataupun menolak seluruh atau sebagian tindakan medis yang akan dilakukan kepadanya setelah mendapatkan informasi yang menyeluruh dari petugas medis. Informed consent memberikan pandangan bahwasannya setiap individu berhak atas informasi kesehatan yang komprehensif serta menentukan persetujuan atas pertolongan medis yang akan diberikan kepadanya secara sukarela, sehingga pemidanaan bagi masyarakat yang menolak vaksinasi covid-19 bertolak belakang dengan prinsip hak informed consent yang berlaku dalam hukum kesehatan di Indonesia. Criminalizing citizens who refuse covid-19 vaccination is one of the ways the Indonesian government to succeed in efforts to cut the spread of covid-19 which is contrary to the principle of informed consent in health law. The study is aimed to analyze the arrangement of informed consent principle in national legal instruments as well as views on the punishment of people who refuse Covid-19 vaccination from an informed consent perspective. This scientific journal is prepared using normative legal research methods with a conceptual and statutory approach. The results of the study indicate that the principle of informed consent is specifically regulated in Article 56 paragraph (1) of the Law. No. 36 of 2009 concerning Health which regulates that every person has the right to determine the approval or rejection of all or part of medical actions that will be performed on them after receiving comprehensive information from medical personnel. Informed consent provides the view that everyone has the right to comprehensive health information and determines consent for medical assistance that will be provided to him or her voluntarily, so that convictions for people who refuse Covid-19 vaccination are contrary to the principles of informed consent rights applicable in health law in Indonesia.

KAJIAN PEMBERLAKUAN PIDANA KEBIRI KIMIA TERHADAP PEREMPUAN PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI INDONESIA Natasya Nur Daniah; I Dewa Gede Dana Sugama
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 11 No 4 (2023)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/KS.2023.v11.i04.p09

Penulisan ini disusun agar pembaca dapat mengetahui apakah perempuan juga dapat melakukan kekerasan seksual terhadap anak, tujuan diberlakukannya kebiri kimia sebagai sanksi pidana, bisa atau tidaknya pidana kebiri kimia diberlakukan pada perempuan yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak khususnya di yurisdiksi Negara Republik Indonesia, serta bagaimana pelaksanaannya apabila kebiri kimia diberlakukan pada perempuan. Metode penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif yang menggunakan bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder dengan pendekatan historis, dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa perempuan memang termasuk pelaku kekerasan seksual anak, hasil penelitian juga membuktikan bahwa kebiri kimia diberlakukan sebagai sanksi dengan tujuan untuk mengurangi residivitas, dan setelah mengkaji ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, diketahui bahwa pidana kebiri kimia juga dapat diberlakukan pada perempuan pelaku kejahatan kekerasan seksual anak. Hasil penilitian juga menemukan beberapa artikel yang menyatakan bahwa untuk melakukan kebiri kimia terhadap perempuan dapat dilaksanakan melalui injeksi Depo-Provera, Zat Anaphrodisiac, serta zat kimia antiandrogen yakni Cyproterone Acetate (CPA). ABSTRACT This paper is made to make the readers aware whether or not women is capable of committing sexual violence against children, the purpose of applying chemical castration as a criminal sanction, whether or not chemical castration can be applied to female perpetrator who commits sexual violence against children especially within the jurisdiction of the Republic of Indonesia, and also how to implement chemical castration if it is applied to women. The research method used is normative legal research which uses primary legal material from statutory regulations and secondary legal material with a historical, and a conceptual approach. This research finds that women are indeed perpetrators of child sexual violence, the research also finds that chemical castration is applied as a sanction with the aim of reducing recidivist, and after reviewing the provisions of Article 81 paragraphs (1) and (2) of Law No. 1 of 2016 concerning the Second Amendment to Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, it is known that chemical castration can also be applied to females’ perpetrators of sexual violence towards children. This research found several articles which state that chemical castration of females can be carried out through injection of Depo-Provera, Anaphrodisiac substance, and an Antiandrogen chemical called Cyproterone Acetate (CPA).

Co-Authors A.A Istri Agung Nindasari Trisnawijayanti A.A. N.Y. Darmadi Aditya Wisnu Prabowo Wahyono Anak Agung Gede Bagus Widiadi Putra Anak Agung Mas Iswari Trisnawathi Angga Rizaldi Arisani, Luh Dela Yuni Astra Wiguna, I Made Agus Bayu Mahendra, I Putu Cokorda gede agung tri Palguna pemayun Cornelius, Rocky D. G.P. Yustiawan D.G.P. Yustiawan Darmawan, I Gede Aditya Lucky Debora Novayanti, Hasibuan, Ester Taruli Dewa Ayu Kirana Putri Diah Ratna Sari Hariyanto fey, nisa br sibarani Gede Narendra Harry Pramudya Gita Wangsa, Anak Agung Istri Agung Haloho, Elisa Satriani Br I Dewa Gede Pradnya Yustiawan I Gusti Agung Bagus Oka Wijana I Gusti Ayu Shabaina Jayantari I Kadek Andi Pramana Putra I Ketut Tjukup I Made Ade Irmawan I Nyoman Wahyu Ariartha I Putu Gede Titan Bismantara I Putu Rasmadi Arsha Putra I.P.R.A. Putra Ida Ayu Sri Dewi Kusuma Ida Bagus Dwi Cahyadi Putra Ida Bagus Wisnuputra Raditya Imanuel Putra Hasiholan Nainggolan Ivo Valensio Weston Sitinjak Jessyca Br Nainggolan Joghinanda Raihan Febrianto Josep Linsaner Diadema Joshua Habinsaranni Rezky Silaban K. A. Sudiarawan Ketut Ria Wahyudani Oktavia Khrisni Vashu Devi, Kadek Bhagawati Kirana, Kadek Andra Fadly Komang Panji Jayawisastra Luh Putu Pasek Indira Mahaputri Astika Made Julia Mahayanti Mahayasa, I Nengah Budha Maria Margareta Alahcoq Aping Mian Martalena Josephine Nababan Natasya Nur Daniah Nathan Christy Noah Rantetandung Ni Kadek Erna Dwi Hapsari Ni Kadek Lidya Yurisvina Arianto Ni Luh Wira Pramesthi Cahyani Ni Made Mira Junita Ni Nengah Adiyaryani Ni Putu Ayu Christy Ivyana Agung Dewi Ni Wayan Rina Pramesti Wahyundari Ni Wayan Suma Wardhani Parani, Made Vanessa Surya Puspitaningtyas, Sagung Agung Diah Prameswari Putra, Putu Agus Risma Nanda Putu Tania Liemena Ravindo Agung Darmawan Ricky Sitanggang Saputra, I Made Bayu Saputra, Niko Julian Sedana, Luh Made Pasek Selisca Prabawati Tarigan, Egya Ridhona Wardah Berby Namirah Wulandari, Kadek Ayu Yasa, Komang Danan Prayudhi Dharma Yoga, Dewa Putu Putra Pradnya

Title

Found 74 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 74 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 74 Documents
Search