Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.575
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Cakrawala : Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat Jurnal Kreativitas PKM KRTHA BHAYANGKARA JURNAL USM LAW REVIEW Administrative and Environmental Law Review Jurnal Hukum Pelita Abdi Bhara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Law and Legal Reform Jurnal Ragam Pengabdian Jurnal KIK-AK Pandecta : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal) Publication of the International Journal and Academic Research (PIJAR) Journal of Law and Security Studies
Rahmat Saputra
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Medicine & Pharmacology Nursing Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
Tanggung Jawab Konstitusional Wakil Presiden Pada Situasi Sengketa Legitimasi Politik Pasca Pencalonan Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Bimo Zubair Sunaryo; R. Lina Sinaulan; Rahmat Saputra
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5138

Abstract

Penelitian ini menganalisis tanggung jawab konstitusional Wakil Presiden dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ketika terjadi sengketa legitimasi politik pasca pencalonan, serta menilai batas konstitusional penarikan sengketa tersebut ke dalam mekanisme pemakzulan. Fokus utama penelitian diarahkan pada dua isu: (1) bagaimana sengketa legitimasi politik pasca pencalonan dapat dikualifikasikan dalam kerangka alasan pemakzulan Wakil Presiden menurut Pasal 7A UUD NRI 1945 dan prosedur Pasal 7B UUD NRI 1945; dan (2) bagaimana tanggung jawab konstitusional Wakil Presiden harus diposisikan untuk menjaga stabilitas pemerintahan dan demokrasi substantif, namun tetap memungkinkan terjadinya pemakzulan apabila ambang konstitusional terpenuhi. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan analisis konseptual dan peraturan perundang-undangan, disertai penalaran ketatanegaraan atas fenomena sengketa legitimasi pasca pencalonan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa legitimasi politik pasca pencalonan tidak otomatis menjadi dasar pemakzulan, karena alasan pemberhentian bersifat limitatif dalam Pasal 7A. Namun, sengketa legitimasi dapat menjadi relevan secara konstitusional apabila dapat dikualifikasikan dan dibuktikan sebagai salah satu kategori Pasal 7A, terutama “perbuatan tercela” atau “tidak lagi memenuhi syarat” dalam makna konstitusional, melalui mekanisme berlapis DPR–Mahkamah Konstitusi–MPR sebagaimana Pasal 7B. Selanjutnya, tanggung jawab konstitusional Wakil Presiden harus dipahami sebagai akuntabilitas jabatan yang tidak berhenti pada dimensi etik-politik, melainkan tunduk pada mekanisme akuntabilitas konstitusional untuk mencegah stabilitas semu dan defisit legitimasi. Dengan demikian, pemakzulan ditempatkan sebagai instrumen korektif konstitusional untuk memulihkan legitimasi pemerintahan dan memperkuat demokrasi substantif, bukan sebagai instrumen destabilisasi, sepanjang alasan dan prosedur konstitusional dipenuhi.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Tentang Pendaftaraan Tanah Sistematis Lengkap (Ptsl) Di Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi Benno Abdullah Sunaryo; Joko Sriwidodo; Rahmat Saputra
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5140

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan kebijakan strategis pemerintah dalam rangka memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah bagi masyarakat. Namun, dalam praktiknya program ini tidak terlepas dari potensi penyimpangan berupa pungutan liar yang berujung pada tindak pidana korupsi, khususnya di tingkat pemerintahan desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan PTSL di Desa Lambangsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, serta mengkaji faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 88/Pid.Sus-TPK/2022/PN Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat unsur penyalahgunaan kewenangan dan pemaksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun penerapan norma hukum dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan kepastian hukum. Hambatan penegakan hukum dipengaruhi oleh lemahnya struktur hukum, ketidakjelasan substansi hukum di tingkat daerah, serta budaya hukum masyarakat yang permisif terhadap praktik pungutan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi daerah, peningkatan pengawasan, dan penegakan hukum yang konsisten untuk mencegah terulangnya tindak pidana korupsi dalam program PTSL.
Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Ringan Feri Saputra Arion; Lusia Sulastri; Rahmat Saputra
Bhara Justisia Vol 3 No 1 (2026): June 2026
Publisher : Faculty of Law Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/jlss.v3i1.5141

Abstract

Penerapan keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana Indonesia semakin menguat, khususnya pada tahap pra-ajudikasi di tingkat kepolisian. Salah satu jenis tindak pidana yang kerap diselesaikan melalui mekanisme ini adalah penganiayaan ringan sebagaimana dikualifikasikan dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun secara normatif telah tersedia dasar hukum bagi penerapan keadilan restoratif, praktik di lapangan menunjukkan adanya variasi penerapan dan persoalan mendasar terkait perlindungan korban serta efektivitas pemulihan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan pada tahap kepolisian serta mengkaji hambatan-hambatan yang memengaruhi efektivitas penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis data praktik penerapan keadilan restoratif pada tingkat kepolisian, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana penganiayaan ringan pada umumnya telah memenuhi syarat formil dan sebagian syarat materiil sebagaimana diatur dalam kebijakan internal kepolisian. Namun demikian, penerapannya masih cenderung berorientasi pada penyelesaian administratif perkara melalui perdamaian formal dan penghentian proses hukum, sehingga tujuan pemulihan korban belum sepenuhnya tercapai secara optimal. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa hambatan penerapan keadilan restoratif bersifat multidimensional, meliputi hambatan normatif terkait doktrin kepentingan umum dan limitasi syarat penerapan, hambatan institusional berupa ketidakseragaman standar kelayakan, keterbatasan kapasitas mediasi dan monitoring, hambatan yang berasal dari korban terkait kesukarelaan dan rasa aman pascaperdamaian, serta hambatan sosial berupa tekanan pihak ketiga dan budaya “damai” yang tidak sehat.
Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Bagi Mahasiswa Fakultas Hukum Lidya Novega; Rahman Amin; Rahmat Saputra; Gatot Efrianto; Diah Narima Ambarrini; Nur Komariah Ramadhani; Rindra; Agus Budiwaluyo
Abdi Bhara Vol. 4 No. 2 (2025): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abdibhara.v4i2.4812

Abstract

Pelatihan penulisan artikel ilmiah merupakan salah satu strategi penting dalam meningkatkan kualitas akademik mahasiswa, khususnya di lingkungan Fakultas Hukum, di mana dalam konteks pendidikan tinggi, mahasiswa tidak hanya dituntut memahami teori dan praktik hukum, tetapi juga harus mampu menuangkan pemikirannya secara tertulis dalam bentuk karya ilmiah yang berkualitas. Namun kenyataannya, masih banyak mahasiswa yang belum memiliki pemahaman dan keterampilan memadai dalam menyusun artikel ilmiah sesuai standar akademik dan etika penulisan hukum sehingga menjadi penting untuk mengadakan pelatihan penulisan artikel kepada mahasiswa. Pelatihan ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman mengenai struktur artikel ilmiah hukum, dimulai dari pemilihan tema dan judul, penyusunan abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hingga pembahasan dan kesimpulan, serta pentingnya menghindari plagiarisme. Metode pelatihan ini meliputi ceramah interaktif, diskusi, dan praktik menulis. Target yang ingin dicapai melalui kegiatan ini ialah meningkatnya kemampuan mahasiswa dalam menghasilkan karya tulis ilmiah hukum yang kritis, analitis, dan sistematis, yang diharapkan layak untuk diajukan dalam jurnal nasional atau institusional. Luaran pelatihan ini diharapkan menghasilkan laporan kegiatan serta artikel ilmiah yang disusun oleh peserta pelatihan sebagai kontribusi pada pengembangan ilmu hukum.
Obstacles to The Implementation of Chemical Castration for Perpetrators of Sexual Violence Against Children from A Medical Perspective Jorza Sepmiko; Nur Husein Amrah; Lukman Hakim; Rahmat Saputra
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 20 No. 1 (2026): KRTHA BHAYANGKARA: APRIL 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v20i1.4686

Abstract

This study analyzes the implementation of chemical castration as an additional punishment for child sexual abuse offenders in Indonesia (Law No. 17 of 2016) and its alignment with legal principles, utilitarian ethics, and medical ethics. Although intended as a deterrent and a means to prevent recidivism, empirical data indicate that sexual abuse rates have increased, and courts tend to avoid its application due to concerns over disproportionality and reduced rehabilitative potential. A normative-descriptive approach was employed, based on a literature review of laws and regulations, court decisions, academic journals, and related literature. Findings reveal that chemical castration imposes punishments disproportionate to the severity of the offense, fails to significantly reduce recidivism, and creates socio-economic burdens due to long-term side effects. Additionally, its implementation raises ethical conflicts for medical professionals, as the obligation to carry out court orders conflicts with the principles of non-maleficence and professional autonomy. The study concludes that chemical castration as an additional punishment is ineffective and introduces complex legal, social, and ethical challenges. Policy reevaluation, alternative restorative and rehabilitative measures, and harmonization between criminal law and medical ethics are recommended.
Tindak Pidana Korupsi Perpajakan Dengan Modus Abuse Of Power Melihat Lebih Dekat Rafael Alun Trisambodo Fani Larasati; Rahmat Saputra
Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Vol. 2 No. 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/k2q76h45

Abstract

Indonesia adalah negara hukum dan menempatkan hukum sebagai kedaulatan bernegara, hal ini tercermin dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “negara Indonesia adalah negara hukum” Penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Perpajakan dengan modus abuse of power, Penegakan hukum (law enforcement) merupakan bagian dari proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, peradilan, penegakan hukum dan sebagainya. Penyalahgunaan wewenang (abuse of power) adalah salah satu tindakan menggunakan posisi yang kuat untuk mendapat keuntungan, salah satunya dilakukan oleh Rafael Alun. Penyalahgunaan kekuasaan tersebut dilakukan oleh Rafael Alun salah satunya dilakukan oleh Rafael Alun dimana hal ini digunakan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri.Tindak Pidana Korupsi Perpajakan yang ditimbulkan dari modus Abuse of power yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan Rafael Alun dengan mendirikan Perusahaan Terbuka di bidang perpajakan sehingga Rafael Alun menerima gratfikasi dan melakukan pencucian uang saat masih menduduki jabatannya tersebut ia melampaui kewenangannya dengan mendiirikan Perusahaan Terbuka tersebut, Rafael Alun melakukan tindak pidana korupsi perpajakan dengan tujuan kepentingan pribadi 
Carbon Trading as a New Paradigm for Indonesia's Polluter Pays Principle Erwin Syahruddin; Rahmat Saputra; Andre Cardenas; Alizah Ali
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 1 (2024): Contemporary Global Issues on Law Reform, Legal Certainty, and Justice
Publisher : Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.vol5i1.2090

Abstract

Climate change is driven by a combination of natural fluctuations and human activities, particularly the widespread use of fossil fuels (such as coal, oil, and natural gas) and alterations in land use practices such as logging, farming, and clearing land for agriculture. This global phenomenon encompasses various end-of-use activities, including agriculture, forestry, and consumerism. An inherent challenge in the global carbon dioxide (CO2) trading landscape lies in the competition between developed and developing countries, stemming from inconsistent CO2 prices. This competition manifests in three primary areas. Firstly, in the context of internationally transmitted mitigation outcomes, involving international trade aimed at surpassing Nationally Determined Contributions (NDC) targets. Secondly, it pertains to sustainable development mechanisms, specifically the use of carbon offsets derived from projects implemented by both public and private entities worldwide. The third aspect revolves around non-market approaches, encompassing emission reduction through mitigation and adaptation efforts, financial support, technology transfer, and capacity building, which may involve tools like carbon taxes and Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM). This research adopts a legal norm perspective, delving into methods that investigate, describe, synthesize, interpret, evaluate, and analyze positive approaches. The findings signify a paradigm shift aligning with the "polluter pays principle," recognizing that entities and individuals responsible for environmental pollution should bear the associated costs. In the quest for a new paradigm of sustainable development, a carbon market ecosystem assumes a pivotal role. This ecosystem contributes to enhancing sustainability by curbing greenhouse gas emissions and offering economic incentives to address climate change. It acts as a cornerstone in constructing a fresh paradigm for potential development.
Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dalam Mitigasi Risiko Kesehatan Keluarga untuk Mendukung Human Security Apriyanti Widiansyah; Heni Rohaeni; Rahmat Saputra
Abdi Bhara Vol. 5 No. 1 (2026): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abdibhara.v5i1.5941

Abstract

Strengthening the capacity of Posyandu cadres is an important strategy for mitigating family health risks as part of efforts to support human security at the community level. Posyandu cadres play a strategic role as the frontline providers of basic healthcare services, functioning in health education, health monitoring, early risk detection, and family assistance in maintaining health and well-being. This Community Service Program aims to analyze the importance of strengthening the capacity of Posyandu cadres in enhancing their ability to mitigate family health risks in order to support the creation of sustainable human security. The method employed is a literature review, examining various scientific sources related to health cadre empowerment, health risk mitigation, and human security. The findings indicate that improving cadre capacity through training, mentoring, strengthening health literacy, and utilizing information technology can enhance their competence in identifying health risk factors, conducting preventive health education, and strengthening family resilience against various health threats. Furthermore, the active involvement of Posyandu cadres contributes to improving access to healthcare services, reducing disease risks, enhancing nutritional status, and strengthening community preparedness in facing public health emergencies. Strengthening the capacity of Posyandu cadres also supports the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in the areas of health and community well-being. Therefore, continuous support from the government, healthcare professionals, educational institutions, and the community is needed to optimize the role of Posyandu cadres as agents of change in realizing healthy, resilient, and secure families as the primary foundation of human security
Philippines-Thailand-Indonesia Exploration: Recontextualizing Anti-SLAPP in Protecting Access to Ecological Justice Erwin Syahruddin; Andre Cardenas Jr.; Akbar Sarif; Rahmat Saputra
Pandecta Research Law Journal Vol. 20 No. 2 (2025): December, 2025
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/pandecta.v20i2.29495

Abstract

This study examines the strategic challenges faced by environmental rights defenders in Indonesia, the Philippines, and Thailand, including the abuse of the law through the practice of Strategic Lawsuits Against Public Participation (SLAPPs) used by corporations or authorities to silence public criticism of environmental damage. Although all three countries have legal instruments for protection, their implementation is still limited and does not comprehensively cover aspects of procedural law. This study uses a normative legal approach with a comparative legal method to analyze the form of anti-SLAPP legal protection and its potential integration into the criminal procedural system. The results show that Indonesia and the Philippines still limit legal protection to environmental issues, while Thailand has more advanced normative provisions but has not been effective in preventing SLAPPs at the early stages of the legal process. A legal mechanism is needed that allows for the termination of SLAPP cases at the investigation or prosecution stage through clear legal indicators and strengthening prosecutorial discretion based on the principle of public interest. The novelty of this study lies in the proposed integration of Anti-SLAPP principles into criminal procedural law as a preventive measure against the criminalization of environmental activists and as a recognition of ecological justice, where protection of public participation and freedom of expression is an integral part of social justice in the context of environmental protection. 
Constitutional Reconstruction of Legal Protection and Social Welfare Based on Human Security from the Perspective of Substantive Justice Muhammad Firdiansyah; St. Laksanto Utomo; Rahmat Saputra
KRTHA BHAYANGKARA Vol. 20 No. 2 (2026): KRTHA BHAYANGKARA: AUGUST 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/krtha.v20i2.5392

Abstract

The purpose of this study is to determine the normative construction of legal protection and social welfare in the current constitution, as well as the extent to which it reflects the principles of human security and substantive justice, and the ideal constitutional reconstruction in guaranteeing legal protection and social welfare based on human security to realize substantive justice. The research method used is normative juridical legal research. The results of the study indicate that the constitutional construction of legal protection and social welfare has implicitly reflected the principles of human security and substantive justice, but is still normative and has not been effective in its implementation. Ideal constitutional reconstruction requires strengthening norms that explicitly integrate the principle of human security, affirming the state's obligation to guarantee social welfare as a claimable right, and siding with vulnerable groups, in order to realize substantive justice effectively. It is necessary to carry out a constitutional reconstruction that emphasizes the integration of the principle of human security, strengthening the state's obligation to fulfill social welfare as a claimable right, and ensuring siding with vulnerable groups in order to realize substantive justice effectively.
Co-Authors Agus Budiwaluyo Aisyah Nurul Aeni Akbar Sarif Alizah Ali Andre Cardenas Andre Cardenas Jr. Anggreany Haryani Putri Annisa Annisa APRIYANTI WIDIANSYAH Benno Abdullah Sunaryo Bimo Zubair Sunaryo Cindi Eva Sundari Cut Nyak Tihajar Diah Narima Ambarrini Erwin Syahruddin Fani Larasati Feri Saputra Arion Fifit Fitriansyah Fransiska Novita Eleanora Gatot Efrianto Heni Rohaeni Indra Lorenly Nainggolan Joko Sriwidodo Jorza Sepmiko Lidya Novega Lukman Hakim Lusia Sulastri Muhammad Firdiansyah Muhammad Reza Syah Fahlevi Nur Husein Amrah Nur Komariah Ramadhani R. Lina Sinaulan Rahman Amin Rama Dhianty Rindra St. Laksanto Utomo Syahruddin, Erwin