Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Simulasi Pembangkit Listrik Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) untuk Kebutuhan Daya Rumah 1000 Watt Jefri, Jefri; Rohendi, Dedi; Barlin, Barlin; Assaidah, Assaidah
Jurnal Penelitian Sains Vol 26, No 2 (2024)
Publisher : Faculty of Mathtmatics and Natural Sciences

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56064/jps.v26i2.986

Abstract

Penelitian ini menyajikan simulasi pembangkit listrik Proton Exchange Membrane Fuel Cell(PEMFC) untuk perumahan, mempertimbangkan 100 rumah masing-masing membutuhkan 1000 watt pada tegangan 220 V. Simulasi menunjukkan bahwa untuk mencapai kapasitas daya ini, diperlukan pasokan gas hidrogen sebesar 1609,29, 1514,76, dan 1484,94 gram per jam pada tekanan 1, 2, dan 3 atm. Kondisi optimal terjadi pada suhu 333K (60C) dan tekanan 3 atm dengan efisiensi 30,72%. Tegangan keluaran optimal adalah 0,56 V menggunakan 393 sel, mendekati 220 V yang ditargetkan. Hasil sampingan berupa air dan panas masing-masing rata-rata 359,62 watt dan 0,0020 mL/jam. Asumsi pengeluaran bulanan mencapai Rp. 17.237.929, sehingga dibutuhkan konsep yang lebih efisien untuk hasil yang lebih ekonomis. Penelitian ini memberikan wawasan tentang kelayakan dan optimasi pembangkit listrik berbasis PEMFC untuk aplikasi perumahan.
Sosialisasi Pendaftaran Tanah Secara Sporadik dan PTSL kepada Masyarakat di Desa Lumban Binanga Jefri, Jefri; Saragih, Rayani; Hutabalian, Maslon; Manalu, Edwardo FH; Br. Ginting, Ega Amanda
Jurnal Pengabdian Sosial Vol. 2 No. 8 (2025): Juni
Publisher : PT. Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/hhk3qj15

Abstract

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah inisiatif dari Pemerintah yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh sertifikat atas tanah yang mereka miliki. Desa Lumban Binanga kecamatan Laguboti Kabupaten Toba menjadi salah satu daerah yang melaksanakan program ini, mengingat sebagian besar warganya belum melakukan pendaftaran tanah di kantor pertanahan setempat.  Permasalahan utama dalam pelaksanaan PTSL adalah rendahnya pemahaman masyarakat terkait proses, prosedur, dan manfaat program tersebut. Banyak warga yang masih enggan mengurus sertifikat tanah karena menganggap prosesnya rumit dan memerlukan biaya besar. Kurangnya informasi mengenai dokumen yang dibutuhkan serta keterbatasan akses terhadap sosialisasi juga menjadi hambatan signifikan. Untuk mengatasi hal ini, solusi yang ditawarkan adalah mengoptimalkan sosialisasi melalui pertemuan warga, pendampingan langsung oleh aparat desa, serta penggunaan media komunikasi sederhana dan mudah diakses. Pendekatan persuasif, pelibatan tokoh masyarakat, serta penggunaan media sosial desa juga menjadi strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi. Dengan strategi yang terstruktur dan kolaboratif, program PTSL diharapkan mampu memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat serta mengurangi potensi konflik pertanahan di masa depan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan PTSL di Desa Lumban Binanga belum terlaksana secara optimal akibat rendahnya pemahaman masyarakat, keterbatasan SDM, dan minimnya koordinasi. Edukasi berkelanjutan, peningkatan kapasitas lokal, serta pembentukan forum koordinasi desa menjadi solusi efektif untuk mendukung kelancaran program.
Optimization of Law No. 6/2014 on Villages as a Prevention of Village Fund Corruption in Sempajaya Village Jefri, Jefri; Wahyu Marpaung, Linda
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 10, No 1 (2025): February 2025, Disaster and Disease in History
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v10i1.33851

Abstract

Law No. 6/2014 on Villages gives villages broad authority in managing governance and development. The increase in village fund allocations from IDR 20.7 trillion in 2015 to IDR 71 trillion in 2024 places villages at the center of national development. However, along with this, there has been an increase in cases of corruption of village funds, as reported by ICW. Factors causing corruption include unclear regulations, personal factors of the village head, and lack of community participation. Transparency and accountability in the management of village funds are key in preventing corruption. Therefore, optimizing the implementation of the Village Law is necessary to ensure that village funds are used as intended and to avoid legal problems. This research uses an empirical juridical method with a focus on analyzing primary and secondary data, collected through interviews. The approaches include statutory, conceptual, and case, with qualitative data analysis to understand and present the findings. Sempajaya Village has successfully implemented Law No. 6/2014 on Villages by applying transparency and accountability in the management of village funds. Active community participation in the planning, implementation, and monitoring of village funds creates an open and accountable government. This ensures that village funds are used for development, empowerment, and community services, preventing corruption, and realizing independent, strong, and prosperous villages.