Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.399
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Masalah-Masalah Hukum Diponegoro Law Journal JURNAL PEMBANGUNAN HUKUM INDONESIA RechtIdee
Wenny F Limbong*, Eko Soponyono, Umi Rozah, Wenny F Limbong*,
Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TRANSAKSI EFEK YANG MENGANDUNG UNSUR TINDAK PIDANA DALAM PASAR MODAL INDONESIA Zelin Amalia Tri Ananda*, Paramitha Prananingtyas, Umi Rozah
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (419.429 KB)

Abstract

Aktivitas yang semakin kompleks di pasar modal mengakibatkan pada semakin canggihnya teknik yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam melakukan tindak pidana di pasar modal. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kategori transaksi efek yang mengandung unsur tindak pidana, solusi atas tindak pidana pasar modal, aplikasi sanksi yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) dan KUHP untuk memecahkan kasus tindak pidana dalam pasar modal. Penelitian ini juga membahas mengenai prosedur hukum yang dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani transaksi efek yang mengandung unsur tindak pidana dalam pasar modal Indonesia. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa terdapat tiga kategori transaksi efek yang mengandung unsur tindak pidana dalam pasar modal Indonesia antara lain penipuan yang dijelaskan dalam Pasal 90 UUPM, praktik perdagangan orang dalam (insider trading) yang dijelaskan dalam Pasal 95, 96, 97 dan 98 UUPM, serta perdagangan semu atau manipulasi pasar dan harga yang dijelaskan dalam Pasal 91, 92 dan 93 UUPM. Upaya untuk menangani tindak pidana dalam pasar modal menurut UUPM yaitu OJK selaku regulator pasar modal Indonesia membuat tim untuk menginvestigasi, pelaporan, penyidikan, pengenaan sanksi administratif, dan tindakan lebih lanjut oleh jaksa jika ada tindak pidana apapun.
EFEKTIVITAS PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Muhammad Arif Fauzi*, Umi Rozah, Bambang Dwi Baskoro
Diponegoro Law Journal Vol 5, No 3 (2016): Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (399.102 KB)

Abstract

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang semakin menimbulkan keresahan di masyarakat. Seakan tidak pernah berhenti, korupsi terus saja terjadi dengan berbagai modus baru. Penjatuhan berbagai macam sanksi pidana ditujukan untuk memberantas tindak pidana tersebut.Pidana tambahan uang pengganti merupakan salah satunya. Metode penelitian yang digunakan adalah  yuridis empiris. Dimana dalam hal ini data yang diperoleh merupakan data yang didapat dari lapangan. Di jabarkan melalui cara diskriptif analitis sehingga data tersebut dapat di uraikan secara tuntas dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pidana tambahan uang pengganti dengan tujuan dapat mengembalikan kerugian negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi merupakan suatu wujud pertanggungjawaban pelaku korupsi atas perbuatanya. Terpenuhi atau terbayarkan nya uang pengganti menjadi tolak ukur keberhasilan sank pidana uang pengganti. Pada praktiknya pidana uang pengganti juga mengalami banyak hambatan mulai dari masalah penegakan hukum sampai kesulitan di lapangan. Selain itu faktor-faktor yang mmpengaruhi efektivitas pidana uang pengganti juga mempunyai pengaruh. Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana, faktor masyarakat, dan faktor budaya hukum. Besarnya jumlah tunggakan uang pengganti merupakan hal nyata yang terlihat pidana uang pengganti belum efektif. Meningkatkan efektivitas pidana uang pengganti mutlak dilakukan mengingat peran yang dimiliki.
TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH IBU TERHADAP BAYINYA DIWILAYAH HUKUM KEPOLISIAN RESOR PATI Lya Erika; Nur Rochaeti; Umi Rozah
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (233.686 KB)

Abstract

Tindak pidana pembunuhan bayi merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap nyawa. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui berbagai peraturan tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu terhadap bayinya, untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya tindak pidana dan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu terhadap bayinya.Metode penelitian yang digunakan adalah metode sosio-legal.Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis.Metode pengumpulan data berupa data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.Lokasi dalam penelitian ini adalah di Kepolisian Resor Pati.Metode analisis data dengan menggunakan metode deskriptif analitis.Hasil penelitian terkait tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu terhadap bayinya di wilayah hukum Kepolisian Resor Pati diatur dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP. Sebab-sebab terjadinya tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu terhadap bayinya antara lain karena faktor internal yaitu faktor kondisi kepribadian yang lemah serta kurangnya pengawasan dan kasih sayang orang tua, takut diketahui melahirkan bayi dan faktor eksternal yaitu faktor agama dan perkembangan teknologi, Upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu terhadap bayinya adalah dengan upaya yang bersifat preventif dan upaya yang bersifat represif.
TINJAUAN YURIDIS PERKOSAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 42/Pid.B/2019/PN.Lbb) Dika Putra Widyatama; Umi Rozah; Purwoto Purwoto
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (763.372 KB)

Abstract

Indonesia sebagai negara hukum sangat menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali, termasuk Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Perempuan dan anak penyandang disabilitas sangat beresiko menerima perlakuan diskriminatif dan pelecehan seksual. Salah satu contohnya pada Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk melakukan pembahasan mengenai pengaturan perkosaan terhadap penyandang disabilitas dan untuk menganalisa Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb terkait perkosaan terhadap penyandang disabilitas. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif yang menunjukkan bahwa pengaturan terkait perkosaan terhadap Penyandang Disabilitas dapat ditinjau melalui KUHP dan UU Penyandang Disabilitas serta hal yang perlu diperhatikan dalam Putusan Pengadilan Nomor 42/Pid.B/2019/PN.Lbb adalah tentang status korban yang merupakan penyandang Disabilitas.
KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA MENYIARKAN BERITA BOHONG YANG MENIMBULKAN KEONARAN (Studi Kasus Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel.) Ancelmus Gadang Suganda; Umi Rozah; A. M. Endah Sri Astuti
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1015.893 KB)

Abstract

Pasal XIV dan Pasal XV UU No. 1 Tahun 1946 merupakan peraturan hukum pidana diluar KUHP yang mengatur tindak pidana menyiarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Produk hukum yang dirumuskan untuk mencegah demonstrasi dalam rangka menjaga keamanan dan stabilitas nasional pasca kemerdekan ini nyatanya masih eksis diterapkan setelah 76 tahun Indonesia merdeka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan formulasi hukum pidana terhadap tindak pidana menyiarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran baik dimasa sekarang maupun dimasa mendatang berikut penerapan hukumnya dalam putusan pengadilan. Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini dengan menerapkan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus untuk memecahkan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan formulasi terhadap tindak pidana tersebut dirumuskan dalam Pasal XIV dan Pasal XV UU No. 1 Tahun 1946, sedangkan dimasa mendatang dirumuskan dalam Pasal 262 dan Pasal 263 RUU KUHP. Adapun penerapannya dalam putusan pengadilan menunjukan urgensi reformulasi hukum pidana terhadap tindak pidana tersebut.
KEBIJAKAN KRIMINALISASI PENYUAPAN SEKTOR SWASTA SEBAGAI DELIK DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG – UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI Daniel Juara Napitupulu; Umi Rozah; Sukinta Sukinta
Diponegoro Law Journal Vol 10, No 2 (2021): Volume 10 Nomor 2, Tahun 2021
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (812.752 KB)

Abstract

Penyuapan sektor swasta adalah perbuatan yang diatur melalui United Nation Convention Againts Corruption, 2003 (UNCAC). Walaupun Indonesia telah meratifikasi United Nation Convention Againts Corruption 2003, namun terkait penyuapan sektor swasta belum diatur di dalam hukum pidana nasional Indonesia. Penulisan hukum ini memiliki tujuan untuk meneliti praktik penyuapan sektor swasta di Indonesia, serta untuk mengkriminalisasi perbuatan suap sektor swasta sebagai delik ke dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan melakukan penelitian menggunakan data sekunder, yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dan perundang-undangan. Sesuai dengan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penyuapan sektor swasta merugikan sekitar 82% pengusaha di Indonesia, melihat besarnya dampak dari penyuapan sektor swasta di Indonesia bagi sektor ekonomi, maka perlu dilakukan kriminalisasi terhadap perbuatan suap sektor swasta. Kriminalisasi tersebut berdasarkan pada kriteria kriminalisasi yang dikemukakan Soedarto, yang mana pendapat tersebut dijadikan  sebagai pisau analisis untuk meneliti penyuapan sektor swasta. Serta diperkuat dengan penelitian perbandingan hukum di negara Malaysia, Korea Selatan, serta Singapura, agar penelitian tersebut lebih komprehensif.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN DATA NASABAH OLEH PERBANKAN TERKAIT PERLINDUNGAN NASABAH (Studi Putusan No. 324/Pid.B/2016/PN.Tjk) Vitra Syanuar Alif Bintoro; Umi Rozah; Rahmi Dwi Sutanti
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 3 (2022): Volume 11 Nomor 3, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Data nasabah merupakan kerahasiaan bank yang menjadi suatu kewajiban bank untuk dirahasiakan dalam perlindungan hukum terhadap nasabah, bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki hubungan dengan nasabah atas dasar kepercayaan. Disisi lain banyak terjadi kasus kebocoran data, sehingga timbul pertanyaan bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah. Penelitian dilakukan secara yuridis-normatif mengenai tindak penyalahgunaan data nasabah dalam kegiatan perbankan serta pertanggungjawaban pidana tehadap pelaku dalam ketentuan hukum di Indonesia. Dalam putusan No. 324/Pid.B/2016/PN.Tjk. Terdakwa dijatuhi sanksi pidana Sehingga ada tindak penyalahgunaan data nasabah selain mengungkapkan kerahasiaan bank yakni  mendapatkan atau memperoleh suatu informasi data pribadi bersifat khusus tentang informasi keuangan pribadi baik melalui sarana elektronik atau non-elektronik guna tujuan kejahatan, yang belum diatur dalam ketentuan hukum di Indonesia. Maka perlu adanya aturan khusus yang mengatur mengenai tindak penyalahgunaan data nasabah terkait hal tersebut dengan tujuan untuk memberikan perlindungan kepada seseorang sebagai subyek hukum sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
ANALISIS KEBIJAKAN PIDANA PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM KEADAAN MABUK Teguh Apriyanto; Eko Soponyono; Umi Rozah
RechtIdee Vol 17, No 1 (2022): June
Publisher : Trunojoyo Madura University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21107/ri.v17i1.14417

Abstract

Criminal liability is only imposed on legal subjects who according to law can be held accountable. This study aims to conduct a juridical analysis and study of the problem, how to assess the crime of murder committed by drunk people. The research method used in this research is normative juridical using secondary data sourced from literature studies. Based on the analysis and study in this study, it is known that drunken murder has not been regulated with certainty in the main regulations of criminal law, namely the Criminal Code (KUHP), but based on the interpretation of the judge in his decision on the criminal case of drunken murder, perpetrators are still punished. The conviction of the perpetrator was based on the consideration that there were two criminal acts that he was charged with, namely the crime of drinking alcohol and the crime of murder. The development of criminal law in the future is expected to provide an explanation regarding the crime of murder in a drunken state.
Co-Authors A. M. Endah Sri Astuti A.M. Endah Sri Astuti Ancelmus Gadang Suganda Ardken Fisabillah Daniel Juara Napitupulu Dika Putra Widyatama Dimas Alfathan Sinatrya Tambunan Eko Soponyono Erlyn Indarti Imam Subaweh Arifin Irma Cahyaningtyas Jeremy Emmanuel Jesica Syahrani Lya Erika Mhd Rio Pambudi Monika Oktaviani Nur Rochaeti Nyoman Serikat Putra Jaya Pujiyono Pujiyono Pujiyono Pujiyono Putri Ayu Sekar Fanny R.B. Sularto Rahmi Dwi Sutanti Samuel Bona Tua Rajagukguk Shinta Riananda Kusuma Wardani Sukinta Sukinta Syarif Abdul Rohman Teguh Apriyanto Vitra Syanuar Alif Bintoro