Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis distribusi obat pada pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Liwu, Irene; Kristanto, Erwin G.; Tambun, Jerry G.
Jurnal Biomedik : JBM Vol 9, No 1 (2017): JURNAL BIOMEDIK : JBM Suplemen
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35790/jbm.9.1.2017.15383

Abstract: The increasing quantity of BPJS patients (Social Security Administrator) leads the frequency of service for this program to increase. This study was aimed to analyze whether the drug distribution service reached the patients needs accurately (as prescribed), fast, and could reach the maximum level of cost efficiency in drug distribution process. This study was conducted at Prof. Dr. R. D. Kandou Hospital in Manado, a referral center hospital in East Indonesia. In this study, we used qualitative method. Data were obtained from several resources: BPJSâ€™s patients, doctors, nurses, pharmacy assistants, pharmacy helper, and head of the Department of Pharmacy. The qualitative data were obtained based on the comprehensive monitoring of the interview results and were further incorporated into the transcription by using snowballing sampling technique and triangulation. The results showed that the standard procedure of drug delivery regulation was not covered thoroughly due to the lack of time and perception of the pharmacy staff about the patientâ€™s need for information. Management of informative data is needed to support the distribution pathway including the order planning, eficiency of drug stock quantity, and handling of administrative data. Conclusion: The availability of drugs for BPJS patients at Prof. Dr. R. D. Kandou Hospital included in the distribution cycle was supported by optimum internal communication in acordance with accreditation standard and Permenkes pelayanan kefarmasian no.72 tahun 2016.Keywords: accuration, distribution, efficiency, frequency, procedureAbstrak: Meningkatnya kuantitas pasien yang masuk program Badan Penyelenggara Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) menjadikan frekuensi layanan untuk program ini ikut meningkat, khususnya untuk pelayanan obat. Penelitian ini bertujuan menganalisis layanan distribusi yang mampu menjangkau kebutuhan obat pasien dengan akurat (sesuai resep), cepat, dan dapat mencapai tingkat maksimum efisiensi biaya dalam proses distribusi obat. Penelitian dilakukan di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado yang merupakan pusat rujukan rumah sakit di Wilayah Indonesia Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang diambil dari sumber informasi: pasien BPJS, dokter, perawat, asisten farmasi, tenaga bantu farmasi, dan kepala Departemen Farmasi. Data kualitatif diperoleh berdasarkan pemantauan komprehensif dari hasil wawancara yang dimasukkan ke dalam transkripsi dengan teknik sampel snowballing dan triangulasi. Hasil penelitian memperlihatkan adanya prosedur standar pemberian obat dari regulasi yang tidak tercakup menyeluruh dikarenakan faktor waktu dan persepsi tingkat kebutuhan informasi pasien dari tenaga farmasi. Diperlukan adanya penanganan data informasi yang mendukung jalur distribusi mulai dari perencanaan pemesanan obat, efesiensi kuantitas stok obat, dan pengelolaan data administrasi. Simpulan: Ketersediaan obat pada pasien BPJS di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou merupakan hasil rangkaian yang termasuk dalam siklus distribusi obat dengan dukungan komunikasi internal yang cukup dalam proses distribusi selaras dengan standar akreditasi dan Permenkes pelayanan kefarmasian no.72 tahun 2016.Kata kunci: akurasi, distribusi, efisiensi, frekuensi, prosedur

Informed consent di Instalasi Gawat Darurat RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado Wagiu, Christilia G.; Kristanto, Erwin G.; Lumunon, Theo
Jurnal Biomedik : JBM Vol 9, No 1 (2017): JURNAL BIOMEDIK : JBM
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35790/jbm.9.1.2017.15321

Abstract: According to the Minister of Health regulation No. 290 Year 2008 article 1 which is relevant to medical intervention issues, informed consent has to be signed by the patient prior to any medical intervention after the patient has been informed completely about the purpose and the risk of certain intervention. In general, medical doctors already admits that informed consent is an important part of the ethical code of their profession. Albeit, in certain circumstances such as in emergency cases with life or physical handicap threatening, the medical doctors are demanded to do medical intervention â€˜ignoringâ€™ the informed consent. This study was aimed to obtain the implementation of informed consent in Emergency Care Unit at Prof. Dr. R. D. Kandou Hospital Manado, the central referral hospital in East Indonesia. In this study, we used qualitative method through interview, direct field observation, and document observation as secondary data. The results showed that informed consent was implemented at the Emergencey Care Unit, however, in emergency cases, informed consent was given orally, followed by signing it as soon as the intervention had been completely performed. Conclusion: Informed consent was implemented in every medical intervention at Prof. Dr. R. D. Kandou Hospital including the Emergency Care Unit.Keywords: informed consent, emergency care unitAbstrak: Menurut ketentuan Permenkes No. 290 tahun 2008 pasal 1 yang mengatur tentang tindakan medik disebutkan bahwa ijin melakukan tindakan medik diberi oleh pasien setelah terlebih dahulu pasien mendapat penjelasan tentang tujuan dan manfaat maupun risiko dari tindakan medik tersebut. Umumnya dokter telah mengetahui dan mengakui bahwa persetujuan tindakan medik atau informed consent ialah bagian kode etik profesi sebelum diatur dalam ketentuan undang-undang tentang rumah sakit, praktik kedokteran, maupun peraturan menteri kesehatan. Dalam keadaan tertentu dokter juga dituntut untuk dapat segera melaksanakan tindakan medis dan mengesampingkan informed consent antara lain dalam keadaan gawat darurat dimana terdapat ancaman kematian atau kecacatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaran persetujuan tindakan medik di Instalasi Gawat Darurat RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou yang merupakan rumah sakit pusat rujukan di Indonesia Timur. Pada penelitian ini digunakan metode kualitatif melalui wawancara, pengamatan langsung di lapangan, dan observasi dokumen sebagai data sekunder. Hasil penelitian mendapatkan bahwa informed consent di Instalasi Gawat Darurat masih tetap dipakai, walaupun pada keadaan gawat darurat persetujuan diberikan secara lisan baru setelah selesai tindakan baru dimintakan tanda tangan pada lembar informed consent. Simpulan: Informed consent tetap diperlukan untuk setiap tindakan kedokteran yang dilakukan di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou termasuk pada Instalasi Gawat Darurat.Kata kunci: informed consent, emergency unit care

POLA CEDERA TORAKS PADA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DI BAGIAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RSUP PROF. Dr. R.D. KANDOU PERIODE JANUARI 2013- JANUARI 2014 Labora, Jessica R.; Kristanto, Erwin G.; Siwu, James F.
JURNAL BIOMEDIK : JBM Vol 7, No 1 (2015): JURNAL BIOMEDIK : JBM
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35790/jbm.7.1.2015.7291

Abstract: Traffic accident is the most frequent cause of death. Chest injury is the third rank in traumatic cases due to traffic accident. This study aimed to obtain chest injury pattern due to traffic accident that led to death in the Forensic and Medicolegal Departement at Prof. Dr. R. D. Kandou Hospital Manado from Januari 2013 to Januari 2014. This was a retrospective descriptive study. Data were collected from the medical record of traffic accident cases. The results showed that there were 85 cases of traffic accidents during the time period, however, only 23 cases had visum et repertum. There were 7 death cases due to chest injuries. Their ages ranged from 17 to >65 years, mostly at the age of 17-25 years. Â Males were the most frequent (71.43%).Â The most commonly found wounds were opened wounds and blisters (each was 28.58%), followed by bruises and fractures (each was 14.28%). Pattertns of left and right injuries of the chest did not differ much. Most victims were drivers (42.8%). Conclusion: Chest injuries that led to deaths were more frequent among drivers, males, and aged 17-25 years. Keywords: chest injury, traffic accident.Â Â Abstrak: Kecelakaan lalu lintas (KLL) masih menjadi salah satu penyebab utama kematian dengan angka kejadian yang cukup tinggi. Cedera toraks menduduki peringkat ketiga terbanyak pada kasus trauma akibat kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola cedera toraks pada kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian di Bagian Forensik dan Medikolegal RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado periode Januari 2013-Januari 2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif retrospektif. Data dikumpulkan dari rekam medik seluruh kasus kecelakaan lalu lintas di tahun 2013-2014. Hasil penelitian memperlihatkan dari 85 kasus korban KLL hanya 23 kasus yang dilakukan visum et repertum, dan terdapat 7 kasus yang meninggal dengan cedera toraks. Usia korban berkisar 17 sampai dengan >65 tahun, terbanyak pada usia 17-25 tahun serta jenis kelamin laki-laki (71,43%).Â Pola luka yang tersering terjadi ialah luka terbuka dan luka lecet (masing-masing 28,58%), diikuti oleh luka memar, dan patah tulang (masing-masing 14,28%). Pola cedera pada toraks sebelah kiri dan kanan tidak banyak berbeda. Peran korban terutama sebagai pengemudi (42,8%). Simpulan: Korban KLL dengan cedera toraks yang menyebabkan kematian paling banyak terjadi pada pengemudi, jenis kelamin laki-laki, dan berusia 17-25 tahun. Kata kunci: cedera toraks, kecelakaan lalu lintas.

PELAYANAN KARDIOLOGI DI INDONESIA DAN PROBLEMATIKA MEDIKO-LEGAL Kristanto, Erwin G.
JURNAL BIOMEDIK : JBM Vol 6, No 2 (2014): JURNAL BIOMEDIK : JBM Juli 2014
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35790/jbm.6.2.2014.5546

Abstract: This article shows the extent of needs in health services especially cardiology clinics in Indonesia, medico-legal risks that may come up, dan principled steps to decrease the risks. The evolving changes in health regulation have also been discussed, along with cases that occured in Indonesia. Lack or withholding information, failure in diagnosis and therapy, and lack of caution were problems that must be addressed properly. Recommendations that come with this article are expected to benefit the cardiologists in health service with lower risks of legal sue. Keywords: Cardiology, medico-legal, health services Abstrak: Artikel ini menunjukkan kebutuhan layanan kesehatan khususnya di bidang Kardiologi di Indonesia, risiko medikolegal yang dapat timbul dari pelayanan tersebut, dan langkah prinsip untuk mengurangi risiko tersebut. Bergeraknya tata aturan dalam pelayanan kesehatan dan dampaknya bagi pelayanan kesehatan di bidang Kardiologi juga menjadi titik bahasan, dengan merujuk pada kasus yang terjadi di Indonesia. Penyampaian informasi yang kurang baik, kegagalan diagnosis dan terapi, kurangnya kehati-hatian, merupakan hal yang harus menjadi perhatian dalam praktik kedokteran khususnya di bidang Kardiologi. Rekomendasi yang dipaparkan dalam tulisan ini diharapkan juga mampu membawa manfaat bagi pelayanan di bidang Kardiologi yang lebih baik dengan risiko medikolegal yang lebih kecil. Kata kunci: Kardiologi, medikolegal, pelayanan kesehatan

EVALUASI KEPATUHAN RSU GMIM BETHESDA TOMOHON DALAM PENEMPATAN TENAGA KESEHATAN SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2014 Tuladhani, Endah; Kristanto, Erwin G.; Pongoh, Jantje
JURNAL BIOMEDIK : JBM Vol 9, No 1 (2017): JURNAL BIOMEDIK : JBM Suplemen
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35790/jbm.9.1.2017.15384

Abstract: Recruitment of health personnels is included in the purpose of UU Nomor 36 tahun 2014. This UU states that all health personnels should have the STR and SIP. Moreover, SPK graduated medical assistants are not longer accepted as professional workers. As one of the type C hospitals in Tomohon, the numbers and types of competence of health personnels at GMIM Bethesda Hospital have to meet the requirement set out in PERMENKES no 56 RI 2014, which is about the permission of hospital operation. This study was aimed to evaluate the compliance of GMIM Bethesda Hospital in recruitment of health personnels and medical assistants in their respective fields of health services, in accordance with its competence and authority based on UU Nomor 36 tahun 2014. This study used a qualitative method. Thorough interviews and document observation were performed to obtain information about the the management of GMIM Bethesda Hospital in placing their health personnels in accordance with the UU No 36 tahun 2014. The results showed that the recruitment of health personnels of GMIM Bethesda Hospital was in accordance with UU No 36 2014 except for clinical pathologists, dental specialists, and pharmacists that are still lacking, and also for the great numbers of SPK graduated personnels who were still working at the hospital. Conclusion: In general, health personnels of GMIM Bethesda hospital were in accordance with UU No 36 tahun 2014.Keywords: health personnels, recruitmentAbstrak: Penempatan tenaga kesehatan termasuk dalam salah satu tujuan dari UU Nomor 36 tahun 2014. RSU GMIM Bethesda sebagai salah satu rumah sakit di Kota Tomohon harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Permenkes RI No 56 tahun 2014 terkait dengan izin operasional rumah sakit dan sebagai persyaratan rumah sakit yang telah terakreditasi tipe C. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kepatuhan RSU GMIM Bethesda dalam menempatkan tenaga kesehatan dan asisten tenaga kesehatan di masing-masing bidang pelayanan kesehatan sesuai kompetensi dan kewenangannya berdasarkan UU No 36 tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi dokumen untuk mendapatkan informasi mengenai manajemen rumah sakit Bethesda dalam menempatkan tenaga kesehatan sesuai ketentuan UU No 36 tahun 2014 yaitu setiap tenaga kesehatan harus memiliki STR dan SIP dan tidak adanya lagi asisten tenaga kesehatan lulusan SPK yang menjadi tenaga profesi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan tenaga kesehatan di RSU GMIM Bethesda sudah sesuai dengan UU No 36 tahun 2014 kecuali tenaga dokter spesialis patologi klinik, dokter spesialis gigi, dan apoteker masih kurang, juga masih terdapat banyak tenaga lulusan SPK yang masih bekerja di rumah sakit ini. Simpulan: Penempatan tenaga kesehatan di RSU GMIM Bethesda telah sesuai dengan UU No 36 tahun 2014.Kata kunci: tenaga kesehatan, penempatan tenaga kesehatan

IDENTIFIKASI IRIS OPSI IDENTIFIKASI BIOMETRIK Kristanto, Erwin G.; Rompas, Elisa; Wangko, Sunny
JURNAL BIOMEDIK : JBM Vol 5, No 3 (2013): JURNAL BIOMEDIK : JBM Suplemen
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35790/jbm.5.3.2013.4343

Perkembangan teknologi dalam kehidupan sehari-hari membuat timbulnya kebutuhan untuk membuktikan pada mesin dan sistem bahwa seorang individu ialah pemilik identitas yang ditampilkan oleh mesin dan sistem tersebut. Aktivitas membuka pintu, absensi, membuka komputer, hingga membuat dokumen, membutuhkan verifikasi bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh orang yang tepat. Kebutuhan ini dijawab dengan suatu metode identifikasi yang disebut identifikasi biometrik. Penggunaan identifikasi biometrik membantu peningkatan keamanan sistem komputer dengan menggantikan penggunaan kata kunci (password) yang dapat diretas. Password yang terdiri dari 6 karakter tanpa karakter khusus walau memiliki 2,25 miliar kemungkinan kombinasi, ternyata dapat diretas dalam beberapa detik dengan menggunakan sebuah server komputer. Akun media sosial yang memiliki pengaman yang cukup baik, ternyata banyak yang diretas dan kemudian disalahgunakan. Identifikasi iris dianggap merupakan salah satu metode identifikasi biometrik yang ideal dan lebih stabil karena iris adalah organ internal yang terproteksi oleh kornea. Beberapa kekurangan metode ini ialah pada pengguna kacamata, lensa kontak, atau cadar, serta peminum alkohol.

IDENTIFIKASI JENAZAH PADA KORBAN BENCANA Welong, Frelly; Kristanto, Erwin G.; Tomuka, Djemi Ch.
Jurnal Biomedik : JBM Vol 5, No 1 (2013): JURNAL BIOMEDIK : JBM Suplemen
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35790/jbm.5.1.2013.2601

Abstract: Disasters in our country have become very important issues. It is said that our country is a disaster supermarket due to the quantity and quality of disasters in Indonesia from 2000-2010. Disasters claimed both material and human lives. Disasters such as earthquakes and tsunamis often resulted in the findings of unidentified bodies (the disaster victims). Identification of a dead body is very important in a disaster. The method used to identify the dead body must be standarized - according to forensic identification methods and standard DVI procedures (Disaster Victim Identification) in reference to Interpol. Additionally, the methods can also assist the police in the personal identification of cases whose identities are still questionable. Victim identifications in turn will help to determine the perpetrators. Keywords: disaster, identification, identification methods, DVI Â Â Abstrak: Isu bencana di negara kita Indonesia ini sudah sangat sering didengar karena cuku banyak bencana yang telah terjadi di negara kita. Negara kita bahkan disebut â€˜supermarket bencanaâ€™ akibat banyaknya bencana yang terjadi di Indonesia dalam kurun waktu 2000-2010. Bencana tidak hanya memakan korban material saja tetapi juga korban jiwa. Pada bencana- bencana seperti gempa bumi dan tsunami sering didapati jenazah-jenazah yang identitasnya tidak diketahui. Penentuan identitas jenazah disini sangat penting; untuk itu dapat digunakan metode-metode identifikasi menurut forensik dan juga prosedur-prosedur standard DVI (Disaster Victim Identification) yang mengacu pada Interpol. Selain itu, metode-metode tersebut bisa membantu pihak kepolisian dalam penyidikan kasus-kasus dimana identitas korban masih diragukan; dan juga untuk menentukan pelaku kejahatan pada kasus-kasus Â pembunuhan, pemerkosaan, dan lainnya yang berhubungan dengan masalah identifikasi. Kata kunci: bencana, identifikasi, metode identifikasi, DVI

PERAN VISUM ET REPERTUM DALAM PENEGAKAN HUKUM PIDANA PADA KASUS KEMATIAN TIDAK WAJAR DI KOTA MANADO Langie, Yuke N.; Tomuka, Djemi; Kristanto, Erwin G.
Jurnal Biomedik : JBM Vol 7, No 1 (2015): JURNAL BIOMEDIK : JBM
Publisher : UNIVERSITAS SAM RATULANGI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35790/jbm.7.1.2015.7292

Abstract: Crimes related to life and body of human being such as homicides, suicides, and traffic accidents are commonly encountered in daily life. Death often occurs suddenly and sometimes in unexpected and unnatural ways. In order to obtain the chronology of a death case acurately, law enforcers perform several methods; one of them is the assistance of a forensic expert. Visum et repertum is a written report made by a doctor at the request of an authority for the benefit of the court upon what can be seen and found from the crime evidences. In this study, we used data of unnatural death cases in 2013-2014 obtained from the police, the court, and the Department of Forensic and Medicolegal of Prof Dr R. D. Kandou Hospital, Manado. The results showed that several Â kinds of criminal offences, in this case unnatural deaths, tended to increase from 2013 (39 cases) to 2014 (107 cases). Of the 39 cases in 2013 there were only 7 autopsies (17,9%) and of the 107 death cases in 2014 there was only 1 autopsy (0.9%). However, data of unnatural death cases of the court of Manado showed a decrease of death case numbers from 2013 (108 cases) to 2014 (58 cases). Conclusion: There was an increase of the unnatural death case number from 2013 to 2014 in Manado, however, the roles of visum et repertum and autopsy in these cases were still low. Keywords: criminal offense, visum et repertum Â Â Abstrak: Tindak pidana adalah suatu kejahatan yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Peristiwa pelanggaran hukum yang menyangkut tubuh dan nyawa manusia seperti kasus pembunuhan, bunuh diri, dan kecelakaan lalu lintas (KLL) sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kematian sering terjadi tanpa diduga, tiba-tiba, dan dengan cara yang terkadang tampak tidak wajar. Penengak hukum melakukan berbagai cara untuk dapat mengetahui dengan jelas kronologi kasus pembunuhan tersebut; salah satu cara ialah dengan bantuan ahli forensik. Visum et repertum adalah laporan tertulis yang dibuat oleh seorang dokter mengenai segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti atas permintaan yang berwenang untuk kepentingan peradilan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa data Polresta Kota Manado terdapat peningkatan berbagai macam tindak pidana yang terjadi serta sebab pembunuhan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Dari 39 kasus kematian pada tahun 2013 Polresta Manado hanya meminta 7 kasus (17,9%) untuk diautopsi, dan dari 107 kasus kematian pada tahun 2014 hanya 1 kasus untuk di autopsi (0,9%). Data dari kasus pembunuhan yang diterima di Kejaksaan Negeri Manado tahun 2013 dan tahun 2014 memperlihatkan terjadinya penurunan dari tahun 2013 (108 kasus) ke tahun 2014 (58 kasus) yang berbeda dengan data Polresta Manado.Â Simpulan: Walaupun terdapat peningkatan kasus kematian tidak wajar di kota Manado dari tahun 2013 ke tahun 2014 peran visum et repertum dan autopsi pada kasus tersebut masih rendah. Kata kunci: tindak pidana, visum et repertum

Gambaran Kasus Kematian dengan Asfiksia di Bagian Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP Prof. Dr. R. D Kandou Manado Periode 2013 - 2017 Kurniany, Nikita E.; Mallo, Johannis F.; Kristanto, Erwin G.
e-CliniC Vol 5, No 2 (2017): Jurnal e-CliniC (eCl)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35790/ecl.v5i2.18460

Abstract: Asphyxia was a condition cause by lack of oxygen and excess of carbon dioxide in the blood. There are three types of asphyxia: mechanical, non-mechanical, and pathologic asphyxia. This study was aimed to obtain the general description of death cases due to asphyxia in Manado North Sulawesi in the period 2013-2017. This was a descriptive retrospective study using the medical record of cases at Forensic and Medicolegal Department of Prof. Dr. R. D. Kandou. The results of visum et repertum showed that there were 26 death cases due to asphyxia. Most cases were in 2016 (10 cases, 38.5%). The most common cases were in age group of 17-25 years old (7 cases, 27%). Males (17 cases, 65%) were more frequent than females. Death due to mechanical asphyxia caused by drowning was the most common cases (11 cases; 42.3%). The most common sign of asphyxia was cyanosis (21 cases). Conclusion: Majority of the death cases due to asphyxia were males, age group 17-25 years, with mechanical asphyxia caused by drowning and cyanosis as the asphyxia sign.Keywords: asphyxia, mechanical asphyxia, non-mechanical asphyxia, pathology asphyxia, forensicÂ Abstrak: Asfiksia adalah suatu kondisi yang disebabkan karena berkurangnya oksigen dan berlebihnya karbon dioksida dalam darah. Asfiksia terdiri dari tiga jenis klasifikasi yaitu asfiksia mekanik, non-mekanik, dan patologik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang kasus kematian dengan asfiksia di Manado Sulawesi Utara periode 2013-2017. Jenis penelitian ialah deskriptif retrospektif menggunakan data hasil visum et repertum. Hasil penelitian mendapatkan 26 kasus kematian dengan asfiksia. Kasus terbanyak pada tahun 2016 yaitu 10 kasus (38,5%). Kelompok usia terbanyak ialah 17-25 tahun sebanyak 7 kasus (27%). Jenis kelamin laki-laki lebih banyak dari perempuan yaitu 17 kasus (65%). Kematian akibat asfiksia mekanik dengan jenis tenggelam merupakan kasus terbanyak yaitu 11 kasus (42,3%). Tanda asfiksia yang sering ditemukan ialah sianosis (21 kasus). Simpulan: Sebagian besar kasus kematian akibat asfiksia berjenis kelamin laki-laki, kelompok usia 17-25 tahun, dengan jenis asfiksia mekanik akibat tenggelam, dan sianosis sebagai tanda asfiksia.Kata kunci : asfiksia, asfiksia mekanik, asfiksia non-mekanik, asfiksia patologi, forensik

Keragaman kasus patologi forensik di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado dari sudut pandang SKDI 2012 periode Juli 2015-Juni 2016 Tololiu, Charity C.; Kristanto, Erwin G.; Mallo, Nolla T.S.
e-CliniC Vol 4, No 2 (2016): Jurnal e-CliniC (eCl)
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35790/ecl.v4i2.14347

Abstract: Forensic pathology is a study that focuses on determination of death causes by examining the corpse, especially for investigation of criminal cases and civil law cases. Knowledge and skills are needed for a doctor to get an accurate result of examination. Therefore, the general practicioners are required to master all the level of competence by the National Standard Competencies of Indonesian Medical Doctors 2012 (Standar Kompetensi Dokter Indonesia/SKDI). This study refered to Prof. Dr. R. D. Kandou Hospital as the main educational hospital for Medical Faculty of Sam Ratulangi University and also a tertiary health facility. This study was aimed to determine the diversity of cases in the Department of Forensic Pathology at Prof. Dr. R. D. Kandou Hospital from the viewpoint of National Standard Competencies of Indonesian Medical Doctors 2012 (Standar Kompetensi Dokter Indonesia/SKDI). This was a descriptive retrospective study. The result showed that the diversity of cases at Department of Pathology Forensic was 78% which was sufficient for standard competency requirements. Conclusion: Overall, Prof. Dr. R. D. Kandou Hospital is still eligible as the main educational hospital of Medical Faculty of Sam Ratulangi University. It is suggested to prolong the period of study in Forensic Department to increase the number of cases as well as to support the study with medical videos in order to increase the knowledge about the level 2 â€“ competency cases.Keywords: forensic pathology, physician competence, SKDI 2012Â Abstrak: Patologi Forensik adalah ilmu yang berkaitan dengan penentuan penyebab kematian melalui pemeriksaan pada jenazah, dilakukan terutama untuk membantu investigasi kasus kejahatan atau kasus perdata. Ilmu dan ketrampilan seorang dokter dibutuhkan agar hasil pemeriksaan akurat. Dokter umum diwajibkan menguasai seluruh tingkat kompetensi dalam buku Standar Kompetensi Dokter Indonesia 2012. Penelitian merujuk pada RSUP Prof. Dr. R. D Kandou sebab rumah sakit tersebut merupakan faskes tersier yang juga merupakan rumah sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran UNSRAT. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keragaman kasus Patologi Forensik di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado dari sudut pandang SKDI 2012 periode Juli 2015 â€“ Juni 2016. Jenis penelitian ialah deskriptif retrospektif. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 78% keragaman kasus di bagian Forensik mencukupi untuk kebutuhan standar akreditasi. Simpulan: Secara keseluruhan RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou masih layak sebagai rumah sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi. Disarankan memperpanjang masa studi di Bagian Forensik agar dapat meningkatkan jumlah kasus dan pembelajaran dengan video medis dalam meningkatkan pengetahuan tentang kasus yang memiliki tingkat kompetensi 2. Kata kunci: patologi forensik, kompetensi dokter, SKDI 2012

Title

Found 28 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 28 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 28 Documents
Search