Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

Penguatan Ketahanan Pangan Masyarakat Desa Sukajaya Kabupaten Ciamis Melalui Program Menanam Kebutuhan Dapur di Pekarangan Rumah Widiastuti, Wiwi; Abdu Chalik, Alex; Yuliawati, Fitriyani; Nurohman, Taufik; Sarofah, Riska
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2025): JUNI
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/bmkv5t69

Abstract

Pengabdian pada masyarakat yang sudah dilakukan menggunakan skema Ketahanan Pangan. Pengabdian ini dilakukan untuk menindaklajuti hasil observasi pemetaan profil, permasalahan dan potensi yang ada di Desa Sukajaya Kabupaten Ciamis, hasil observasi lapangan ditemukan bahwa di wilayah Desa Sukajaya sejalan dengan program desa tentang ketahanan pangan, selain mengadakan penyuluhan tentang isu resesi ekonomi tahun 2023, Dalam rangka meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan yang bergizi, program ini mengedukasi masyarakat untuk menanam kebutuhan dapur sehari-hari di pekarangan rumah. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan eksternal, tetapi juga untuk menciptakan kemandirian pangan jangka panjang. Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pelatihan teknik bertani di pekarangan rumah, penyediaan bibit tanaman yang sesuai dengan iklim lokal, serta pendampingan dalam perawatan dan panen. Program ini dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Sukajaya dengan mengoptimalkan potensi lahan pekarangan rumah mereka sebagai sumber pangan yang berkelanjutan. Program ini juga memberikan kontribusi pada peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keberagaman konsumsi pangan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Program Penguatan Ketahanan Pangan Masyarakat Desa Sukajaya Kabupaten Ciamis berhasil mencapai beberapa tujuan utama yang telah direncanakan. Sebanyak 80% dari peserta pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan mengenai teknik bertani di pekarangan rumah. Selain itu Masyarakat Desa Sukajaya kini lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari mereka. Dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk menanam bahan pangan, mereka berhasil mengurangi ketergantungan pada pasar dan mengurangi biaya belanja pangan. Hal ini juga berdampak positif terhadap pola makan keluarga, yang kini lebih bergizi dan beragam. Sebagai hasil dari program ini, terbentuk kelompok masyarakat yang secara rutin berkumpul untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan terkait pertanian rumah tangga. Kelompok ini diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang terus mengembangkan pengetahuan pertanian di desa dan memperluas jaringan kerja sama dengan instansi terkait.
Practices Of Local Democracy And Power Sharing In The Indigenous Community Of Kampung Kuta Widiastuti, Wiwi; Nurohman, Taufik; Yuliawati, Fitriyani; Yusoff, Kamarul Zaman Haji
ARISTO Vol 14 No 2 (2026): July : Forthcoming
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This paper aims to explain local democracy in indigenous communities. To understand how local democracy is practiced in indigenous communities, it is necessary to trace how power is distributed in these communities. This study uses qualitative research methods that allow for in-depth exploration of local democracy and power distribution in the Kuta indigenous community. The practice of democracy in indigenous communities is not only present in formal mechanisms regulated by the state, but also through informal mechanisms rooted in tradition and local wisdom. In indigenous communities, regulations in various aspects of life are not only part of the functioning of formal government but also become a realm of regulation based on local customary values. Meanwhile, the democratic values of indigenous Indonesian communities generally stem from a spirit of togetherness and kinship. The tradition of deliberating to resolve issues, followed by consensus-based decision-making, is a manifestation of these values of togetherness and kinship. An important finding of this study is that the formal power structure in Kampung Kuta is divided into two structures, namely the formal structure run by the village government and the informal structure run by the customary leader, which includes the kuncen, customary elders, and village elders. The results of the study show that the practice of local democracy in Kampung Kuta can balance the division of formal and informal power, which serves to maintain community identity, strengthen social life, and ensure the sustainability of cultural values. This confirms how local democracy can adapt to traditional values.
Collaborative Governance in Prevention and Control of Sexual Abuse in Local Level Gunawan, Hendra; Widiastuti, Wiwi; Sarofah, Riska; Lestari, Vidia
Journal of Government and Civil Society Vol 8, No 2 (2024): Journal of Government and Civil Society (October)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tangerang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31000/jgcs.v8i2.9752

Abstract

The rising incidence of sexual violence against children and women in Tasikmalaya City has become a pressing concern, with reported cases increasing from 58 in 2021 to 73 in 2022. In response, the Tasikmalaya City Government has initiated collaborative efforts involving local non-governmental organizations (Puspa), psychologists, and law enforcement agencies to combat this alarming trend. This study aims to critically analyze the effectiveness of these multi-stakeholder collaborations in preventing and addressing sexual violence in the region. Grounded in the collaborative governance theory articulated by Ansell and Gash, the research employs qualitative methods, including in-depth interviews with key stakeholders and data analysis facilitated by NVivo 12+. An initial bibliometric review of relevant literature through the Scopus database, supplemented by VOSViewer, helped identify research gaps in the domain of sexual violence prevention. The findings reveal significant shortcomings in the collaborative framework currently employed, notably in areas such as stakeholder dialogue, mutual trust, commitment levels, role clarity, and overall outcomes. These deficiencies underscore the necessity for a more structured approach to collaboration that encompasses all stages of program planning and implementation. The study provides actionable recommendations aimed at enhancing stakeholder collaboration, ultimately striving to reduce the prevalence of sexual violence and improve protective measures for vulnerable populations in Tasikmalaya City. This research not only contributes to the academic discourse on collaborative governance but also holds significant implications for policy-making and community interventions aimed at safeguarding children and women.Peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak dan perempuan di Kota Tasikmalaya menjadi perhatian serius, dengan jumlah kasus yang dilaporkan meningkat dari 58 pada tahun 2021 menjadi 73 pada tahun 2022. Menanggapi hal ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah memulai upaya kolaboratif yang melibatkan organisasi non-pemerintah lokal (Puspa), psikolog, dan lembaga penegak hukum untuk mengatasi tren yang mengkhawatirkan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis efektivitas kolaborasi multi-pemangku kepentingan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di daerah tersebut. Berdasarkan teori tata kelola kolaboratif yang diungkapkan oleh Ansell dan Gash, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, termasuk wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan kunci dan analisis data yang difasilitasi oleh NVivo 12+. Tinjauan bibliometrik awal terhadap literatur yang relevan melalui basis data Scopus, dilengkapi dengan VOSViewer, membantu mengidentifikasi celah penelitian dalam domain pencegahan kekerasan seksual. Temuan menunjukkan adanya kekurangan yang signifikan dalam kerangka kolaborasi yang saat ini diterapkan, terutama dalam aspek dialog antar pemangku kepentingan, kepercayaan timbal balik, tingkat komitmen, kejelasan peran, dan hasil secara keseluruhan. Defisiensi ini menyoroti perlunya pendekatan kolaborasi yang lebih terstruktur yang mencakup semua tahapan perencanaan dan pelaksanaan program. Penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti yang bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan, yang pada akhirnya berusaha mengurangi prevalensi kekerasan seksual dan meningkatkan langkah-langkah perlindungan bagi populasi rentan di Kota Tasikmalaya. Penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada wacana akademik tentang tata kelola kolaboratif, tetapi juga memiliki implikasi signifikan bagi pembuatan kebijakan dan intervensi komunitas yang bertujuan untuk melindungi anak-anak dan perempuan.
STUDI KELAYAKAN PENGEMBANGAN PARIWISATA KARAHA BODAS KABUPATEN TASIKMALAYA Yuliawati, Fitriyani; Nurohman, Taufik; Widiastuti, Wiwi; Ramdhani, Hilal
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 4 (2025): November 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i4.4889

Abstract

The tourism sector is one of the sectors that can drive the Indonesian economy both nationally and locally, thus tourism development can have a positive impact on the development of the community's economy. This study uses a quantitative descriptive research design that collects primary data through the use of surveys. Questionnaires are used in survey research as a technique for collecting basic data. Meanwhile, data on the main points of the study were collected through research using instruments in the form of surveys, interviews, and observations. Based on the results of the study, it can be explained that through the aspects of product, service and management, the Karaha Bodas tourist attraction is worthy of being developed. From the product aspect, based on the results of the interview, it can be seen that the Karaha Bodas tourist attraction is in the development category and the results of the observation show that Karaha Bodas is included in an area with great product support for tourist attractions, based on the parameters that have been set. In terms of service, the results of the study show that Karaha Bodas is included in class II, which supports being used as a tourist destination. In line with that, in terms of management, the results of the study show that it supports being used as a tourist destination. Tourism management in Karaha Bodas needs to be improved to become a sustainable tourist destination based on the Regulation of the Minister of Tourism and Creative Economy/Head of the Tourism and Creative Economy Agency of the Republic of Indonesia Number 9 of 2021 concerning Guidelines for Sustainable Tourism Destinations.