Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.623
P-Index
This Author published in this journals
All Journal KOMUNITAS: INTERNATIONAL JOURNAL OF INDONESIAN SOCIETY AND CULTURE PUBLICA FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Prosiding Pengabdian FISIP Unila Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Journal of Government and Civil Society JWP (Jurnal Wacana Politik) Integritas: Jurnal Antikorupsi Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Jurnal Analisis Sosial Politik Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Jurnal Public Policy MIMBAR : Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik Jurnal Studi Sosial dan Politik PERSPEKTIF Jurnal Pemerintahan dan Politik Unri Conference Series: Community Engagement Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan Jurnal Pengabdian Dharma Wacana Arus Jurnal Sosial dan Humaniora INDEPENDEN: Jurnal Politik Indonesia dan Global Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Journal Publicuho Journal of Governance and Social Policy Riwayat: Educational Journal of History and Humanities
Robi Cahyadi Kurniawan
Universitas Lampung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Social Sciences

Published : 39 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

 1   2   3   4 
Analisis Keputusan KPU Ogan Ilir Terhadap Pembatalan Pencalonan Ilyas Panji Alam dan Endang PU Ishak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2020 Aldie Novareza; Syarief Makhya; Robi Cahyadi Kurniawan
Jurnal Pemerintahan dan Politik Vol. 8 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Indo Global Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36982/jpg.v8i1.2890

Abstract

Menurut UU No.7 tahun 2017 Pemilu terdiri dari pemilihan DPR,DPD,DPRD Kabupaten/kota serta pemilihan kepela daerah yang diselenggarakan tiap 5 tahun sekali, Pemilihan kepala daerah diselenggarakan secara serentak pada tanggal 9 Desember 2020, diikuti oleh 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota termasuk kabupaten Ogan Ilir. Pada Pemilihan tahun 2020 terdapat 2 pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di kabupaten Ogan Ilir yaitu pasangan Panca Wijaya Akbar-Mardani yang diusung oleh partai Perindo,Nasdem, PKB, PKS, PPP, Partai Gerindra, Demokrat, PAN serta pasangan Ilyas Panji Alam-Endang PU Ishak diusung oleh partai PDIP, Golkar, Berkarya, PBB dan Hanura. Pada kesempatan ini penulis ingin mengangkat permasalahan tentang pembatalan pencalonan pasangan calon Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak berdasarkan surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir No.. Tujuan penelitian ini yaitu mengetahui seberapa besar dampak pembatalan pasangan calon Ilyas Panji Alam – Endang PU Ishak terhadap pelaksanaan Pemilihan Serentak di Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode interview(wawancara) dan studi dokumen yang berasal dari data yang diperoleh dari subbagian hukum dan SDM KPU Kabupaten Ogan Ilir. Penelitian ini diharapkan menghasilkan penelitian yang berguna demi terciptanya proses demokrasi yang lebih baik pada kabupaten Ogan Ilir.Kata Kunci : pencalonan,pilkada,pembatalan pasangan calon 
POLA REKRUTMEN PDI-PERJUANGAN DALAM KANDIDASI CALON KEPALA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020 Harjuno Saputro; Robi Cahyadi Kurniawan; Bendi Juantara
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 10, No 3 (2023): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v10i3.2023.1253-1264

Abstract

Penetapan kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Kabupaten Pesawaran yang diutus oleh PDI-Perjuangan memperlihatkan perbedaan yang terjadi antara regulasi partai dan keadaan lapangan yang memperlihatkan kemungkinan terjadinya permainan di dalam penetapan kandidat calon bupati dan calon wakil bupati Kabuipaten Pesawaran. Kabupaten Pesawaran mempunyai kader yang memiliki loyalitas tinggi terhadap PDI-Perjuangan yang merupakan Ketua DPC pada saat itu tetapi tidak mendapatkan rekomendasi dari PDI-Perjuangan dalam kompetisi pemilihan kepala daerah serentak tahun 2020. Tujuan penelitian ini ialah untuk mngetahui Pola Rekrutmen PDI-Perjuangan dalam kandidasi calon Kepala Daerah Kabupaten Pesawaran tahun 2020. Teori di dalam penelitian ini tahapan rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Syamsuddin Haris (2005:44) dan pola rekrutmen politik yang dikemukakan oleh Nazaruddin Syamsudin dalam Hesel Nogi Tangkilisan (2003:189). Metode penelitian ini ialah kualitatif pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dalam tahapan rekrutmen dari penjaringan bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati sampai dengan penetapan calon bupati dan calon wakil bupati terdapat dua pola rekrutmen yang digunakan PDI-Perjuangan dalam tahapan rekrutmen ini. Di tahap penjaringan sampai tahap penyaringan PDI- perjuangan menggunakan mekanisme pola rekrutmen terbuka namun pada tahap penetapan calon PDI-Perjuangan menggunakan mekanisme pola rekrutmen tertutup.
MANAJEMEN KONFLIK DALAM NEPOTISME PENGANGKATAAN JABATAN Lidya Dwi Jayanti; Tabah Maryanah; Robi Cahyadi Kurniawan
Journal Publicuho Vol. 7 No. 3 (2024): August - October - Journal Publicuho
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35817/publicuho.v7i3.470

Abstract

Traditional society has a main obligation, namely helping its family members. This attitude is also often applied by today's society which has the potential to be carried out by certain officials to pass their colleagues and family into work. As a result, others who are more worthy have no chance of taking the job. The purpose of this research is to find out conflict management in office appointment nepotism and to find out solutions in dealing with nepotism cases in the recruitment and selection process. This study uses a literature study method. The results of the study show that the Provincial Government has taken several actions to handle regulatory conflicts related to nepotism in Indonesia as stated in Law Number 28 of 1999 concerning the Administration of a State that is Free and Clean from Corruption, Collusion, and Nepotism. The law first explains the importance of cracking down on nepotism.
PERILAKU POLITIK SANTRI PADA PILKADA LAMPUNG SELATAN TAHUN 2020: STUDI PADA PESANTREN TRADISONAL DAN PESANTREN MODERN Barokah, Fitria; Kurniawan, Robi Cahyadi
JWP (Jurnal Wacana Politik) Vol 9, No 1 (2024): JWP (Jurnal Wacana Politik) January
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jwp.v8i1.36326

Abstract

Perilaku politik adalah perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai insan politik. Santri yang berada di pesantren memiliki kendala mengakses informasi dari luar terutama terkait pilkada yang akan dilaksanakan, sehingga kemungkinan akan mempengaruhi perilaku politik dalam menentukan pilihan politik santri. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai perilaku politik santri di Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame sebagai pesantren tradisional dan di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin sebagai pesantren modern dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan Tahun 2020. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dalam menentukan informan menggunakan teknik purposive sampling dengan menyesuaikan kebutuhan data untuk kepentingan penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan perilaku politik, pada Pondok Pesantren Assalafiyah Tanjung Rame, santri memberikan pertimbangan pilihan politiknya dengan melihat agama kandidat, organisasi masyarakat dan partai yang berbasis Islam. Kepatuhan santri kepada kiai sangat kuat dalam menentukan pilihan politik, sehingga kiai menjadi rujukan utama dalam menentukan pilihan politik, dan santri tidak memiliki keberanian menentangnya. Berbeda dengan santri di Pondok Pesantren Terpadu Ushuluddin, santri terlihat lebih rasional, memilih dengan pilihannya sendiri dan kiai tidak menjadi sumber utama mementukan pilihan politik.
Pertentangan Etnis Minoritas terhadap Agenda Politik Identitas Elite Pemerintah Aceh Ovi Amalia Sari; Tabah Maryanah; Robi Cahyadi Kurniawan
Journal of Governance and Social Policy Vol 3, No 2 (2022): DECEMBER 2022
Publisher : Department of Government Studies, Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/gaspol.v3i2.29422

Abstract

Identitas masyarakat Aceh berupaya digambarkan dalam bentuk simbol tertentu, disini, elite mencoba mengidentifikasi masyarakat Aceh melalui bendera dan lambang. Langkah tersebut menimbulkan pertentangan dari kelompok masyarakat tertentu. Tulisan ini ingin mengkaji tentang fenomena sosial-politik yang ditimbulkan akibat adanya Qanun tentang bendera dan lambang Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif-deskriptif. Alat pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara mendalam, dimana teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, display data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa elite pemerintah, terutama Partai Aceh, mengidentifikasi Qanun bendera dan lambang sebagai simbol perdamaian dan sekaligus simbol pemersatu masyarakat Aceh. Namun hal tersebut ditentang oleh etnis minoritas karena tidak merepresentasikan Aceh secara menyeluruh. Walaupun begitu, respon etnik minoritas terhadap Qanun tentang bendera dan lambang Aceh terbagi menjadi dua kelompok, mendukung dan menentang. Berdasarkan penjelasan tersebut, diketahui bahwa rancangan qanun tentang bendera dan lambang Aceh sangat dipengaruhi oleh agenda politik identitas elite pemerintah. Perbedaan pemahaman antara elite pemerintah Aceh dan kelompok etnis minoritas mengakibatkan belum efektifnya penerapan Qanun tentang bendera dan lambang Aceh di Negeri Serambi Mekkah ini.The identity of the Acehnese people seeks to be depicted in the form of certain symbols, here, the elite tries to identify the people of Aceh through flags and symbols. This step led to opposition from certain groups of people. This paper wants to examine the socio-political phenomena caused by the existence of a Qanun on the flag and symbol of Aceh. The research method used is a qualitative-descriptive method. Data collection tool used in the form of in-depth interviews, where the technique of determining the informants used is purposive sampling technique. Data analysis techniques used are data reduction, data display, and data verification. The results of the study show that the government elite, especially the Aceh Party, identify the Qanun flag and symbol as a symbol of peace and at the same time a unifying symbol of the Acehnese people. However, this is opposed by ethnic minorities because they do not represent Aceh as a whole. Even so, the response of ethnic minorities to the Qanun regarding the flag and symbol of Aceh was divided into two groups, supporting and opposing. Based on this explanation, it is known that the draft qanun on the flag and symbol of Aceh is heavily influenced by the political agenda of the identity of the government elite. Differences in understanding between the Aceh government elite and ethnic minority groups have resulted in the ineffective implementation of the Qanun on the flag and symbol of Aceh in this Veranda of Mecca.
Literature Review: Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Tpa Bakung Lampung dalam Perspektif Lingkungan dan Kebijakan Daerah Tamarani, Dinda; Kurniawan, Robi Cahyadi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July, Social Studies, Educational Research and Humanities Research.
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.48140

Abstract

Pengelolaan sampah di TPA Bakung, Bandar Lampung menghadapi tantangan besar terkait kapasitas yang hampir penuh, metode pengelolaan sampah,sertadampaknegatifterhadaplingkungandankesehatanmasyarakat sekitar. Volume sampah yang terus meningkat menuntut penerapan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi pengelolaan sampah di TPA Bakung dari perspektif lingkungan dan kebijakan daerah melalui pendekatan kajian literatur sistematis (Systematic Literature Review). Metode yang digunakan meliputi pengumpulan dan analisis data sekunder dari jurnal publikasi, laporanpemerintah,sertadokumenkebijakan.Data dianalisis denganmodel analisis interaktif Miles dan Huberman. Hasil kajian menunjukkan bahwa kapasitas TPA Bakung hampir mencapai batas maksimal, dengan metode pengelolaan yang masih didominasi open dumping yang berpotensi mencemari lingkungan. Dampak lingkungan meliputi pencemaran air dan udara, serta risiko kesehatan bagi warga sekitar. Kebijakan pengelolaan sampah daerah masih menghadapi kendala dalam implementasi, terutama dari segi infrastruktur dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, adanya penguatan kebijakan, peningkatan teknologi pengelolaan sampah, serta edukasi masyarakat sangat penting untuk mendukung pengelolaan sampah berkelanjutan di TPA Bakung.
Pengabdian pengarusutamaan Literasi Antikorupsi kepada Mahasiswa Frasetya, Vito; Kurniawan, Robi Cahyadi; Inayah, Astiwi; Juantara, Bendi
Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2023): Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/seandanan.v3i2.63

Abstract

Pengabdianvkepada masyarakatvini dilakukan dengan tujuan untuk mengarusutamaan literasi antikorupsi di kalangan mahasiswa Universitas Lampung. Korupsi merupakan masalah yang merusak integritas dan perkembangan masyarakat, dan oleh karena itu, penting untuk mendidik generasi muda tentang pentingnya memerangi korupsi. Metode yang dilakukan dalam pengabdian berupa metode ceramah dan Focus Group Discussion (FGD) terkait sembilan nilai antikorupsi dalam pembentukan karakter mahasiswa menurut KPK serta aktivisme digital yang dapat mahasiswa lakukan di era teknologi informasi. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 2023 di kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini para peserta memahami tentang sembilan nilai antikorupsi dalam pembentukan karakter mahasiswa serta dapat melakukan aktivisme digital sebagai upaya memerangi korupsi.
SOSIALISASI INDEKS KERAWANAN PEMILU MENYAMBUT PEMILIHAN UMUM 2024 Desa Margo Sari Kecamatan Metro Kibang Kabupaten Lampung Timur Kurniawan, Robi Cahyadi; Krisbintoro, R. Sigit; Hadi, Ismono
Seandanan: Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2023): Seandanan: Jurnal Pengabdian pada Masyarakat
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/seandanan.v3i2.64

Abstract

Perubahan kelembagaan di desa telah mendorong aparat desa untuk bekerja sesuai dengan target yang hendak dicapai. Aparat desa tidak lagi dianggap sebagai faktor produksi, melainkan sebagai Human Capital yang berperan penting dalam manajemen modern. Perubahan ini mengharuskan perlakuan yang lebih baik terhadap SDM desa. Aparat desa saat ini harus memiliki inovasi untuk mengembangkan desa dan bersaing dengan desa lainnya. Dalam konteks ini, profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah desa menjadi suatu keharusan. Kebutuhan akan sumber daya aparatur yang tangguh juga didorong oleh tuntutan masyarakat akan pelayanan yang memuaskan. Pelatihan menjadi salah satu alternatif untuk pengembangan sumber daya aparatur desa, tetapi penting untuk mengidentifikasi jenis dan metode pelatihan yang sesuai serta melakukan evaluasi setelah pelatihan. Pengembangan sumber daya aparatur desa juga melibatkan pendidikan, baik formal maupun informal, agar mereka siap menghadapi tugas yang berbeda dalam pembangunan desa. Selain itu, penguasaan teknologi informasi dan kemampuan menjalin kerjasama juga penting. Selain pelatihan dan pendidikan formal atau informal, penting juga untuk menciptakan ruang dialog sebagai proses pembelajaran dalam pembangunan desa. Dialog ini memungkinkan kontribusi dari semua pihak dan mempromosikan pembelajaran berkelanjutan. Keterbatasan kemampuan sumber daya manusia saat ini merupakan kendala dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, harmonisasi antara kepala desa, sekretaris desa, dan aparat lainnya serta kemampuan mereka harus terus didorong untuk berdialog, saling berbagi informasi, dan mencari solusi dalam pembangunan desa. Tinjauan pustaka membahas konsep desa, otonomi desa, dan perubahan kelembagaan dalam pemerintahan desa. Dalam UU No. 22/1999, desa dijelaskan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat. Kewenangan desa mencakup keberadaan Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai bentuk miniatur DPRD di tingkat Kota atau Kabupaten. Hal ini mempengaruhi mekanisme penyelenggaraan pemerintahan desa dan kewenangan kepala desa. Keuangan desa juga menjadi isu penting, dengan berbagai sumber pendapatan yang harus dikelola oleh pemerintahan desa, termasuk pendapatan asli desa, bantuan dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi, dan lainnya. Hal ini merupakan tantangan baru bagi pemerintah desa dalam mencari sumber pendapatan. Kata Kunci : Sosialisasi, Indeks Kerawanan Pemilu, Pemilihan Umum 2024, Pemerintah Desa, Pengembangan Sumber Daya.
Evaluasi Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu di Kota Bandar Lampung Kurniawan, Robi Cahyadi; Juantara, Bendi; Krisbintoro, R. Sigit
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 4 No 3: Desember (2024)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v4i3.698

Abstract

Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi salah satu isu krusial yang banyak menjadi perhatian dalam penyelenggaraanPilkada Serentak tahun 2024.  Hal Tersebut karena banyaknya temuan dan laporan pelanggaran yang berkaitan dengan ketidaknetralan ASN pada Pemilohan Umum. Prinsip-prinsip netralitas ASN sudah diatur dalam kode etik dan kode perilaku KASN. ASN mempunyai hak pilih namun dalam melaksanakan tugasnya harus netral dari berbagai pengaruh politik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi bagaimana netralitas ASN Kota Bandar Lampung pada pemilihan umum serentak tahun 2024. Selanjutnya informan/narasumber penelitian ini adalah ASN Kota Bandar Lampung yang ikut serta dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Hasil Penelitian ini Pada evaluasi context, penanganan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan Bawaslu Kota Bandar Lampung sudah optimal dan mengalami kemajuan dibandingkan dengan pemilihan sebelumnya, disisi lain penanganan pelanggaran netralitas ASN yang dilakukan bawaslu dengan beberapa strategi seperti sosialisasi, workshop, roadshow, dan mengirimkan surat himbauan sudah dilakukan dengan baik akan tetapi strategi tersebut tidak akan optimal untuk menekan pelanggaran netralitas ASN karena jumlah ASN yang besar, penangan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu sudah sesuai dengan Prosedur dan tatacara penanganan pelanggaran netralitas ASN, dan terakhir Bawaslu telah berhasil merekomendasikan dugaan pelanggaran melalui Bawaslu Provinsi kepada KASN untuk diberikan sanksi yaitu salah satu kasus keberpihakan salah seorang ASN terhadap seorang calon Presiden kala itu yang terindikasi dengan pelanggaran netralitas ASN pada pemilu 2024 di kota Bandar Lampung.
Co-Authors Ahmad Robi Ul'zikri Aldie Novareza Aman Toto Dwijono ARIS WIDODO Arizka Warganegara Arizka Warganegara Arizka Warganegara Arizka Warganegara Asrianturi, Asrianturi Astiwi Inayah Barokah, Fitria Bendi Juantara Budi Kurniawan Budi Kurniawan Budi Kurniawan Dedy Hermawan Dedy Hermawan Delpia, Dian Septi Diana, Yunicha Dodi Faedlulloh, Dodi Eni Lestari Frasetya, Vito Garmien Mellia Harjuno Saputro Hertanto, Hertanto Himawan Indrajat Himawan Indrajat Himawan Indrajat Inayah, Astiwi Ismono Hadi Juantara, Bendi Khairunnisa Maulida Khairunnisa Maulida Khairunnisa Maulida Krisbintoro, R Sigit Lidya Dwi Jayanti Ma’sum Busthomi Ni Kadek Poniasih Ovi Amalia Sari Pairulsyah Pairulsyah R. Sigit Krisbintoro Syarief Makhya Tabah Maryanah Tabah Maryanah Tamarani, Dinda Vito Frasetya Yana Ekana P.S