Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.037
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Education and Religious Studies Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture)
Abdul Helim
Unknown Affiliation
Religion Humanities Chemistry Education Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
KAIDAH KEMUDARATAN HARUS DIHILANGKAN: ANALISIS TEORITIS DAN APLIKATIF DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER Roby; Abdul Helim; Syaikhu
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.530

Abstract

Kaidah fikih al-ḍararu yuzāl (kemudaratan harus dihilangkan) merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman universal dalam menetapkan hukum syariah. Kaidah ini menekankan pentingnya pencegahan dan penghilangan segala bentuk bahaya atau kerugian yang mengancam kehidupan manusia, baik dalam aspek agama, jiwa, akal, harta, maupun keturunan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengertian, landasan normatif, cakupan, serta relevansi kaidah ini dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, artikel ini menemukan bahwa kaidah al-ḍararu yuzāl tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga sangat aplikatif dalam berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, lingkungan, hukum keluarga, dan regulasi sosial. Prinsip ini juga menjadi dasar penting dalam proses ijtihad modern dan kebijakan publik yang berorientasi pada maqāṣid al-syarī‘ah. Dengan demikian, kaidah ini menunjukkan fleksibilitas dan daya tanggap hukum Islam terhadap dinamika zaman, serta memperkuat posisinya sebagai sistem hukum yang adil, berkemajuan, dan berorientasi pada kemaslahatan.
RELEVANSI KAIDAH 11–20 DALAM QAWĀ‘ID AL-FIQHIYYAH GHAIRU ASHĀSIYYAH TERHADAP PROBLEMATIKA HUKUM MODERN Achmad Rahmani; Abdul Helim; Syaikhu
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.549

Abstract

Qawa’id al-Fiqhiyyah Ghairu Ashasiyyah merupakan kaidah-kaidah fiqh umum yang berfungsi sebagai pelengkap kaidah utama dalam sistem hukum Islam. Kaidah-kaidah ini memiliki ruang lingkup yang luas dan berlaku dalam berbagai cabang fiqh, sehingga sangat penting dalam memberikan solusi atas persoalan-persoalan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash syar’i. Kajian ini menelaah kaidah nomor 11-20 dengan menggunakan metode kajian pustaka, yang meliputi pengumpulan, analisis, dan sintesis literatur klasik dan kontemporer terkait qawa’id fiqhiyyah ghairu ashasiyyah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah-kaidah tersebut tetap diakui keabsahannya oleh para ulama dan memiliki peran strategis dalam memperluas cakupan hukum Islam serta menjaga relevansi dan kemaslahatan hukum dalam berbagai situasi.
PARADIGMA BARU PERLINDUNGAN ANAK YATIM PIATU KARENA KRIMINALITAS: SINERGI MASYARAKAT SIPIL DAN NEGARA DALAM KASUS PEMBUNUHAN ORANG TUA Ira Zulfia Kausar; Ibnu Elmi AS Pelu; Abdul Helim
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.552

Abstract

Fenomena anak yatim piatu akibat tindak pidana pembunuhan dalam keluarga merupakan isu krusial yang masih belum memperoleh perhatian memadai dalam kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Anak-anak yang kehilangan orang tua akibat kekerasan domestik menghadapi trauma psikologis mendalam, keterlantaran, dan risiko penelantaran hak-hak dasarnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis problematika perlindungan hukum dan psikososial terhadap anak yatim piatu karena kriminalitas, mengevaluasi peran masyarakat sipil dalam intervensi sosial dan advokasi, serta merumuskan bentuk sinergi ideal antara negara dan komunitas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen, studi literatur, dan pemetaan kebijakan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa belum terdapat regulasi khusus yang mengatur perlindungan terhadap anak-anak dalam situasi ekstrem ini, sementara masyarakat sipil berperan penting dalam menjangkau korban melalui program pemulihan dan advokasi kebijakan. Kolaborasi yang terstruktur antara negara dan masyarakat sipil, seperti dalam program ATENSI Anak dan pembentukan Satgas Perlindungan Anak di tingkat komunitas, menjadi model strategis untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang holistik, responsif, dan inklusif.
EFEKTIVITAS PERAN DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENCEGAHAN OCSEA (ONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE) DI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH Anis Aprilia; Ibnu Elmi as Pelu; Abdul Helim
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.558

Abstract

The advancement of digital technology presents a dual impact on children—on one hand, it offers vast opportunities for learning and interaction; on the other hand, it exposes them to serious threats such as Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA). Central Kalimantan, with its vast geographical area, uneven digital literacy, and limited surveillance infrastructure, is particularly vulnerable to such online crimes. This article aims to examine the effectiveness of the Regional Office for Women and Children Protection (DPPA) in preventing and responding to OCSEA in Central Kalimantan. Using a descriptive-analytical approach, the study highlights four key strategies implemented by the DPPA: public education campaigns, cross-sector collaboration, complaint and victim support services, and local policy advocacy. Findings indicate that while the DPPA has initiated various programs, their overall effectiveness remains low due to limitations in human resources, funding, infrastructure, and inter-agency coordination. Strengthening institutional capacity, expanding outreach, and developing specific local regulations are essential to building a more robust child protection system against online sexual crimes.
PERSPEKTIF ULAMA KOTA PULANG PISAU TERHADAP PUTUSNYA IKATAN PERNIKAHAN DENGAN SEBAB FASAKH PADA PERBEDAAN KEYAKINAN PASCA PERNIKAHAN M. Rullyan Surachman1; Ibnu Elmi As Pelu; Abdul Helim
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.559

Abstract

Maraknya kasus perbedaan keyakinan setelah pernikahan di masyarakat muslim, khususnya di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Fenomena ini menimbulkan kegamangan hukum dan sosial, terutama bagi pasangan yang masih mempertahankan keislaman. Dalam kondisi ini, fatwa dan pandangan para ulama lokal menjadi penting sebagai rujukan keagamaan dan solusi atas kekosongan atau ketidakpastian hukum di tingkat masyarakat akar rumput. Oleh karena itu, penelitian ini memotret bagaimana para ulama merespons persoalan tersebut secara fikih dan kontekstual, dengan menjadikan Kompilasi Hukum Islam, mazhab Syafi’i, dan praktik sosial-keagamaan sebagai basis pijakan analisis
MEMBACA KEMBALI ‘ILLAH DOKTRIN IDAH DALAMPERSPEKTIF USHÛL AL-FIQH Abdul Helim
KARSA Journal of Social and Islamic Culture Islam, Budaya dan Hukum
Publisher : Universitas Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v20i2.47

Abstract

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi tidak diketahuinya secara jelas ‘illah doktrin idah baik dalam Al-Qur’an maupun hasil kajian para pakar, sehingga eksistensi doktrin idah berpotensi dipertanyakan kembali terlebih dikaitkan dengan teknologi modern. Oleh karena itu, masalah yang dikaji adalah bagaimana ‘illah idah dalam Al-Qur’an beserta kondisi sosial yang melatarbelakanginya dan bagaimana relevansi ‘illah tersebut dengan doktrin idah dikaitkan dengan zaman sekarang dalam perspektif ushûl al-fiqh. Penelitian ini menggunakan pendekatan ushûl al-fiqh kontekstual. Hasil yang ditemukan adalah Al-Qur’an ternyata tidak mengatur ‘illah doktrin idah. Interpretasi para pakar terhadap doktrin ini pun tidak dapat disebut ‘illah melainkan hikmah adanya doktrin idah. ‘Illah idah yang tepat berdasarkan proses al-sibr wa al-taqsîm adalah etika atau kesopanan. Etika atau kesopanan selalu relevan dengan zaman, tidak terbatas waktu, tidak terikat kondisi dan berlaku pada setiap orang. Berdasarkan ‘illah tersebut dan sesuai dengan kondisi sekarang serta melalui kajian maqâshid al-syarî‘ah dan qiyâs, idah tidak hanya masih wajib dijalani mantan istri, tetapi mantan suami pun wajib menjalaninya sebagaimana Nabi Muhammad pun menjalani idah sepeninggal Khadijah. Masa idah yang wajib ditempuh mantan suami adalah menyesuaikan dengan masa idah mantan istri. Abstract: The background of this research is found the ‘illah of idah doctrine which is not clear so far according to the Al-Qur’an and the result of experts research, so existence of idah doctrine become a question marks if related with modern technology. Therfore, the focus in this research that how ‘illah‘iddah according to the Al-Qur’an and social conditions underlying the ‘illah of ‘iddah, and also the relevance of ‘illah of idah with ushûl al-fiqh perspective. This research used ushul fiqh contextual approach. The result finding that the Al-Qur’an does not regulate the ‘illah of idah doctrine. The interpretation of experts about this doctrine does not as ‘illah but they just said the hikmah (benefit) of ‘illah. The exact of ‘iddah is related to the process of al-sibr wa al-taqsîm which is ethic or good manners. Ethic (good manners) is always relevant any period, any conditions, unlimited time and applies to any one. Based on ‘illah is relevant with right now condition and also study of maqâshid al-syarî‘ah and qiyâs, idah is not just for ex-wife but ex-husband also do this ‘iddah in same manner as the prophet Muhammad did ‘iddah after the death of Khadijah. The phase of idah for ex-husband is the same as the phase of idah for ex-wife. Kata Kunci: ‘Illah,hikmah, idah, ushûl al-fiqh.
Co-Authors Abdul Khair Achmad Rahmani Anis Aprilia Ansaruddin Asmarita Ibnu Elmi A.S Ibnu Elmi AS Pelu Ira Zulfia Kausar M. Rullyan Surachman M. Rullyan Surachman1 Muhammad Ajiseftian Suryatama Novri Hanafiah Roby Siti Ayumi Sabrina Syaikhu