Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

PEMAHAMAN DAN PERSEPSI MASYARAKAT KOTAWARINGIN TIMUR TERHADAP MITSAQAN GHALĪẒAN DALAM PERNIKAHAN Achmad Rahmani; Ibnu Elmi AS Pelu; Abdul Helim
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.518

Abstract

g
KAIDAH KEMUDARATAN HARUS DIHILANGKAN: ANALISIS TEORITIS DAN APLIKATIF DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER Roby; Abdul Helim; Syaikhu
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.530

Abstract

Kaidah fikih al-ḍararu yuzāl (kemudaratan harus dihilangkan) merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman universal dalam menetapkan hukum syariah. Kaidah ini menekankan pentingnya pencegahan dan penghilangan segala bentuk bahaya atau kerugian yang mengancam kehidupan manusia, baik dalam aspek agama, jiwa, akal, harta, maupun keturunan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengertian, landasan normatif, cakupan, serta relevansi kaidah ini dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, artikel ini menemukan bahwa kaidah al-ḍararu yuzāl tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga sangat aplikatif dalam berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, lingkungan, hukum keluarga, dan regulasi sosial. Prinsip ini juga menjadi dasar penting dalam proses ijtihad modern dan kebijakan publik yang berorientasi pada maqāṣid al-syarī‘ah. Dengan demikian, kaidah ini menunjukkan fleksibilitas dan daya tanggap hukum Islam terhadap dinamika zaman, serta memperkuat posisinya sebagai sistem hukum yang adil, berkemajuan, dan berorientasi pada kemaslahatan.
RELEVANSI KAIDAH 11–20 DALAM QAWĀ‘ID AL-FIQHIYYAH GHAIRU ASHĀSIYYAH TERHADAP PROBLEMATIKA HUKUM MODERN Achmad Rahmani; Abdul Helim; Syaikhu
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.549

Abstract

Qawa’id al-Fiqhiyyah Ghairu Ashasiyyah merupakan kaidah-kaidah fiqh umum yang berfungsi sebagai pelengkap kaidah utama dalam sistem hukum Islam. Kaidah-kaidah ini memiliki ruang lingkup yang luas dan berlaku dalam berbagai cabang fiqh, sehingga sangat penting dalam memberikan solusi atas persoalan-persoalan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash syar’i. Kajian ini menelaah kaidah nomor 11-20 dengan menggunakan metode kajian pustaka, yang meliputi pengumpulan, analisis, dan sintesis literatur klasik dan kontemporer terkait qawa’id fiqhiyyah ghairu ashasiyyah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah-kaidah tersebut tetap diakui keabsahannya oleh para ulama dan memiliki peran strategis dalam memperluas cakupan hukum Islam serta menjaga relevansi dan kemaslahatan hukum dalam berbagai situasi.
PARADIGMA BARU PERLINDUNGAN ANAK YATIM PIATU KARENA KRIMINALITAS: SINERGI MASYARAKAT SIPIL DAN NEGARA DALAM KASUS PEMBUNUHAN ORANG TUA Ira Zulfia Kausar; Ibnu Elmi AS Pelu; Abdul Helim
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.552

Abstract

Fenomena anak yatim piatu akibat tindak pidana pembunuhan dalam keluarga merupakan isu krusial yang masih belum memperoleh perhatian memadai dalam kebijakan perlindungan anak di Indonesia. Anak-anak yang kehilangan orang tua akibat kekerasan domestik menghadapi trauma psikologis mendalam, keterlantaran, dan risiko penelantaran hak-hak dasarnya. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis problematika perlindungan hukum dan psikososial terhadap anak yatim piatu karena kriminalitas, mengevaluasi peran masyarakat sipil dalam intervensi sosial dan advokasi, serta merumuskan bentuk sinergi ideal antara negara dan komunitas. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen, studi literatur, dan pemetaan kebijakan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa belum terdapat regulasi khusus yang mengatur perlindungan terhadap anak-anak dalam situasi ekstrem ini, sementara masyarakat sipil berperan penting dalam menjangkau korban melalui program pemulihan dan advokasi kebijakan. Kolaborasi yang terstruktur antara negara dan masyarakat sipil, seperti dalam program ATENSI Anak dan pembentukan Satgas Perlindungan Anak di tingkat komunitas, menjadi model strategis untuk mewujudkan sistem perlindungan anak yang holistik, responsif, dan inklusif.
EFEKTIVITAS PERAN DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENCEGAHAN OCSEA (ONLINE CHILD SEXUAL EXPLOITATION AND ABUSE) DI WILAYAH KALIMANTAN TENGAH Anis Aprilia; Ibnu Elmi as Pelu; Abdul Helim
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.558

Abstract

The advancement of digital technology presents a dual impact on children—on one hand, it offers vast opportunities for learning and interaction; on the other hand, it exposes them to serious threats such as Online Child Sexual Exploitation and Abuse (OCSEA). Central Kalimantan, with its vast geographical area, uneven digital literacy, and limited surveillance infrastructure, is particularly vulnerable to such online crimes. This article aims to examine the effectiveness of the Regional Office for Women and Children Protection (DPPA) in preventing and responding to OCSEA in Central Kalimantan. Using a descriptive-analytical approach, the study highlights four key strategies implemented by the DPPA: public education campaigns, cross-sector collaboration, complaint and victim support services, and local policy advocacy. Findings indicate that while the DPPA has initiated various programs, their overall effectiveness remains low due to limitations in human resources, funding, infrastructure, and inter-agency coordination. Strengthening institutional capacity, expanding outreach, and developing specific local regulations are essential to building a more robust child protection system against online sexual crimes.
PERSPEKTIF ULAMA KOTA PULANG PISAU TERHADAP PUTUSNYA IKATAN PERNIKAHAN DENGAN SEBAB FASAKH PADA PERBEDAAN KEYAKINAN PASCA PERNIKAHAN M. Rullyan Surachman1; Ibnu Elmi As Pelu; Abdul Helim
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.559

Abstract

Maraknya kasus perbedaan keyakinan setelah pernikahan di masyarakat muslim, khususnya di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Fenomena ini menimbulkan kegamangan hukum dan sosial, terutama bagi pasangan yang masih mempertahankan keislaman. Dalam kondisi ini, fatwa dan pandangan para ulama lokal menjadi penting sebagai rujukan keagamaan dan solusi atas kekosongan atau ketidakpastian hukum di tingkat masyarakat akar rumput. Oleh karena itu, penelitian ini memotret bagaimana para ulama merespons persoalan tersebut secara fikih dan kontekstual, dengan menjadikan Kompilasi Hukum Islam, mazhab Syafi’i, dan praktik sosial-keagamaan sebagai basis pijakan analisis