Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.126
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin
Syaikhu
Unknown Affiliation
Religion Humanities Astronomy Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Judicial Mediation: Is Reconciliation Impossible in Divorce Cases? Syaikhu; Sabarudin Ahmad; Muhammad Luthfi Setiarno Putera
Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol. 5 No. 2 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah IAIN Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-manhaj.v5i2.11887

Abstract

Judicial mediation attempts to realize the principle of peace in civil cases, however, in its implementation in religious courts there is still minimal success in producing peace agreements, especially in divorce cases. This research aims to analyze whether it is impossible to reconcile the parties in a divorce case through judicial mediation. This research is empirical legal research with a case approach. The data collection methods involve observation, interviews, and documentation. These data are then validated using the triangulation method. After data validation, the next step is to analyze using an analytical method using the theory of legal objectives. Research findings show that successful mediation in divorce cases is not impossible, it's just that divorce cases are very difficult to reconcile, because the parties who submit divorce cases to court usually have reached the climax of domestic problems, and some have not lived together for a long time.
QAWA’ID AL-FIQHIYYAH GHAIRU ASHASIYYAH: KAIDAH 11-20 M. Rullyan Surachman; Abdul Helim; Syaikhu
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 6 (2025): Jurnal Resit Multidisiplin Edukasi (Edisi Juni 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i6.574

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis 10 kaidah fiqhiyyah ghairu ashasiyyah (kaidah cabang) dari kaidah ke-11 hingga ke-20 yang memiliki fungsi penting dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam yang bersifat parsial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, di mana data dikumpulkan dari sumber-sumber primer seperti kitab fiqih klasik dan kontemporer, serta literatur sekunder berupa jurnal dan artikel ilmiah. Analisis dilakukan secara tematik terhadap tiap kaidah, mencakup pengertian, dasar syar’i, ruang lingkup, dan penerapan praktisnya dalam kehidupan umat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kaidah-kaidah ini tidak termasuk kaidah pokok, namun memiliki kekuatan argumentatif yang tinggi dan fleksibilitas dalam menjawab problematika hukum kekinian. Nilai kebaruan dari kajian ini terletak pada pemetaan sistematis dan pendekatan kontekstual yang memperkaya khasanah keilmuan fiqh, serta memberikan alternatif pendekatan dalam pengajaran hukum Islam di lingkungan akademik maupun nonformal. Implikasi dari penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap penguatan literasi hukum Islam yang aplikatif dan dinamis dalam menjawab tantangan zaman.
KAIDAH SIYASAH DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA Asmarita; Abdul Helim; Syaikhu
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.419

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk membahas fikih siyasah dalam sistem politik Indonesia, kaidah fikik siyasah menjadi disiplin ilmu yang sangat penting dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera demi kemaslahatan  umum, implementasi fikih siyasah dalam konteks bernegara di Indonesia memiliki peran pembagian yang sama seperti Trias Politica (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif).
KAIDAH-KAIDAH FIKIH DALAM IBADAH: FONDASI KETAATAN YANG SYARIATISTIK Muhammad Ajiseftian Suryatama; Abdul Helim; Syaikhu
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.461

Abstract

Ibadah merupakan inti dari kehidupan spiritual dalam Islam yang mencerminkan ketaatan total seorang hamba kepada Allah SWT. Dalam pelaksanaannya, ibadah—terutama yang termasuk kategori ibadah mahdah—harus dilakukan sesuai tuntunan syariat dan tidak boleh direka-reka berdasarkan logika atau kebiasaan belaka. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap kaidah-kaidah fikih yang mengatur bentuk dan batasan ibadah agar tetap sah dan diterima. Artikel ini membahas tiga kaidah utama dalam fikih ibadah mahdah, yaitu: (1) hukum asal ibadah adalah mengikuti tuntunan (al-ashlu fi al-‘ibadat at-tauqif), (2) ibadah tidak sah kecuali ada dalil yang memerintahkannya (al-ashlu fi al-‘ibadat al-butlan hatta yaquma dalil), dan (3) tidak boleh melakukan ibadah sebelum ada dalil (al-ashlu fi al-‘ibadat at-tawaqquf). Ketiga kaidah ini menjadi dasar penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dari praktik bid’ah dan inovasi yang tidak berdasar. Artikel ini juga menyoroti bagaimana kaidah fikih memberikan kemudahan melalui prinsip rukhsah dan darurat dalam situasi tertentu, dengan tetap menjunjung tinggi maqashid syariah. Dilengkapi dengan kutipan ayat Al-Qur’an dan hadis shahih, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami bagaimana Islam 
KAIDAH KEMUDARATAN HARUS DIHILANGKAN: ANALISIS TEORITIS DAN APLIKATIF DALAM HUKUM ISLAM KONTEMPORER Roby; Abdul Helim; Syaikhu
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.530

Abstract

Kaidah fikih al-ḍararu yuzāl (kemudaratan harus dihilangkan) merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum Islam yang berfungsi sebagai pedoman universal dalam menetapkan hukum syariah. Kaidah ini menekankan pentingnya pencegahan dan penghilangan segala bentuk bahaya atau kerugian yang mengancam kehidupan manusia, baik dalam aspek agama, jiwa, akal, harta, maupun keturunan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pengertian, landasan normatif, cakupan, serta relevansi kaidah ini dalam menghadapi berbagai tantangan kontemporer. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan, artikel ini menemukan bahwa kaidah al-ḍararu yuzāl tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga sangat aplikatif dalam berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, lingkungan, hukum keluarga, dan regulasi sosial. Prinsip ini juga menjadi dasar penting dalam proses ijtihad modern dan kebijakan publik yang berorientasi pada maqāṣid al-syarī‘ah. Dengan demikian, kaidah ini menunjukkan fleksibilitas dan daya tanggap hukum Islam terhadap dinamika zaman, serta memperkuat posisinya sebagai sistem hukum yang adil, berkemajuan, dan berorientasi pada kemaslahatan.
RELEVANSI KAIDAH 11–20 DALAM QAWĀ‘ID AL-FIQHIYYAH GHAIRU ASHĀSIYYAH TERHADAP PROBLEMATIKA HUKUM MODERN Achmad Rahmani; Abdul Helim; Syaikhu
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.549

Abstract

Qawa’id al-Fiqhiyyah Ghairu Ashasiyyah merupakan kaidah-kaidah fiqh umum yang berfungsi sebagai pelengkap kaidah utama dalam sistem hukum Islam. Kaidah-kaidah ini memiliki ruang lingkup yang luas dan berlaku dalam berbagai cabang fiqh, sehingga sangat penting dalam memberikan solusi atas persoalan-persoalan hukum yang tidak secara eksplisit diatur dalam nash syar’i. Kajian ini menelaah kaidah nomor 11-20 dengan menggunakan metode kajian pustaka, yang meliputi pengumpulan, analisis, dan sintesis literatur klasik dan kontemporer terkait qawa’id fiqhiyyah ghairu ashasiyyah. Hasil kajian menunjukkan bahwa kaidah-kaidah tersebut tetap diakui keabsahannya oleh para ulama dan memiliki peran strategis dalam memperluas cakupan hukum Islam serta menjaga relevansi dan kemaslahatan hukum dalam berbagai situasi.
Analisis Putusan Hakim Tentang Persetujuan Menikahi Wanita PNS Menjadi Istri Kedua Persepektif Maslahah Mursalah: (Studi Putusan Nomor 230/ Pdt.G/2024/PA.Plk) Rifandy, Muhammad Afriza; Syaikhu; Baihaki
Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam Vol. 14 No. 2 (2025): Maqasid Jurnal Studi Hukum Islam
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/mqs.v14i2.27322

Abstract

Abstract:This study examines the juridical considerations of the Religious Court judge in Palangka Raya in granting a civil servant’s (PNS) request for permission to practice polygamy, viewed through the lens of maslahah mursalah. The research focuses on the case decision Number 230/Pdt.G/2024/PA.Plk. Polygamy for civil servants is strictly regulated under both Islamic law and Indonesian positive law, particularly Government Regulation No. 45 of 1990 as an amendment to Government Regulation No. 10 of 1983. This study employs a normative and sociological juridical approach, using qualitative analysis of the court decision and the legal basis considered by the judge. The findings reveal that the judge considered various formal and material legal aspects, including the requirements set forth in the Compilation of Islamic Law and civil service regulations, as well as the interests of the wife and children. From the perspective of maslahah mursalah, the decision reflects the judge’s effort to balance legal texts with public interest considerations not explicitly mentioned in the scriptures, but relevant to social context and substantive justice. Therefore, the judge’s consideration in this case is not merely legalistic but also takes into account broader ethical and humanitarian dimensions. Keywords: Polygamy, Civil Servant, Maslahah Mursalah, Religious Court, Juridical Consideration.
Co-Authors Abdul Helim Achmad Rahmani Ahmad, Sabarudin Asmarita Baihaki M. Rullyan Surachman Muhammad Ajiseftian Suryatama Muhammad Luthfi Setiarno Putera Rifandy, Muhammad Afriza Roby