Garuda - Garba Rujukan Digital

MEMBACA KEMBALI ‘ILLAH DOKTRIN IDAH DALAMPERSPEKTIF USHÛL AL-FIQH Abdul Helim
Karsa: Journal of Social and Islamic Culture Islam, Budaya dan Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/karsa.v20i2.47

Abstrak: Penelitian ini dilatarbelakangi tidak diketahuinya secara jelas ‘illah doktrin idah baik dalam Al-Qur’an maupun hasil kajian para pakar, sehingga eksistensi doktrin idah berpotensi dipertanyakan kembali terlebih dikaitkan dengan teknologi modern. Oleh karena itu, masalah yang dikaji adalah bagaimana ‘illah idah dalam Al-Qur’an beserta kondisi sosial yang melatarbelakanginya dan bagaimana relevansi ‘illah tersebut dengan doktrin idah dikaitkan dengan zaman sekarang dalam perspektif ushûl al-fiqh. Penelitian ini menggunakan pendekatan ushûl al-fiqh kontekstual. Hasil yang ditemukan adalah Al-Qur’an ternyata tidak mengatur ‘illah doktrin idah. Interpretasi para pakar terhadap doktrin ini pun tidak dapat disebut ‘illah melainkan hikmah adanya doktrin idah. ‘Illah idah yang tepat berdasarkan proses al-sibr wa al-taqsîm adalah etika atau kesopanan. Etika atau kesopanan selalu relevan dengan zaman, tidak terbatas waktu, tidak terikat kondisi dan berlaku pada setiap orang. Berdasarkan ‘illah tersebut dan sesuai dengan kondisi sekarang serta melalui kajian maqâshid al-syarî‘ah dan qiyâs, idah tidak hanya masih wajib dijalani mantan istri, tetapi mantan suami pun wajib menjalaninya sebagaimana Nabi Muhammad pun menjalani idah sepeninggal Khadijah. Masa idah yang wajib ditempuh mantan suami adalah menyesuaikan dengan masa idah mantan istri. Abstract: The background of this research is found the ‘illah of idah doctrine which is not clear so far according to the Al-Qur’an and the result of experts research, so existence of idah doctrine become a question marks if related with modern technology. Therfore, the focus in this research that how ‘illah‘iddah according to the Al-Qur’an and social conditions underlying the ‘illah of ‘iddah, and also the relevance of ‘illah of idah with ushûl al-fiqh perspective. This research used ushul fiqh contextual approach. The result finding that the Al-Qur’an does not regulate the ‘illah of idah doctrine. The interpretation of experts about this doctrine does not as ‘illah but they just said the hikmah (benefit) of ‘illah. The exact of ‘iddah is related to the process of al-sibr wa al-taqsîm which is ethic or good manners. Ethic (good manners) is always relevant any period, any conditions, unlimited time and applies to any one. Based on ‘illah is relevant with right now condition and also study of maqâshid al-syarî‘ah and qiyâs, idah is not just for ex-wife but ex-husband also do this ‘iddah in same manner as the prophet Muhammad did ‘iddah after the death of Khadijah. The phase of idah for ex-husband is the same as the phase of idah for ex-wife. Kata Kunci: ‘Illah,hikmah, idah, ushûl al-fiqh.

Implementation of Marriage Contracts for the Deaf: A Case Study in West Kotawaringin Regency, Central Kalimantan Ansaruddin; Abdul Helim; Abdul Khair
Journal of Education and Religious Studies Vol. 4 No. 03 (2024): Education, Religious, Law and inclusivity
Publisher : Academia Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57060/jers-d658jn64

This research is an in-depth study of deaf marriages in West Kotawaringin Regency, focusing on the prevalence and characteristics of their marriages. The research methods include case studies, surveys, interviews, observations, and document analysis. The results show that the entire deaf population in the region is married, with age, education, and socio-economic status significantly influencing the decision to marry. Deaf marriages are characterized by the use of sign language as the primary medium of Communication and face challenges such as social stigma and limited access to marriage services. The findings of this study highlight the importance of collaborative interventions between the government, relevant agencies, and communities to improve support for deaf individuals in living their married lives. Recommendations from this study can serve as the basis for more inclusive policies to support the welfare and rights of deaf couples in marriage.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengendalian Fraud: Peran Kompetensi, Independensi, dan Objektivitas Auditor Internal pada Instansi Pemerintah Siti Ayumi Sabrina; Ibnu Elmi AS Pelu; Abdul Helim
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 6 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Juni 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i6.529

Pengendalian fraud di instansi pemerintah merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan sumber daya negara. Auditor internal memiliki peran krusial dalam mendeteksi dan mencegah terjadinya fraud dengan menilai sistem pengendalian internal yang ada. Namun, terdapat berbagai tantangan dalam pengendalian fraud, baik dari faktor internal seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya dukungan manajerial, dan kelemahan budaya organisasi, maupun faktor eksternal seperti kelemahan sistem hukum dan ketidakstabilan politik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pengendalian fraud dan peran auditor internal dalam mengatasi masalah tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk meningkatkan efektivitas pengendalian fraud, diperlukan penguatan kompetensi auditor internal, peningkatan dukungan dari pimpinan, serta pembaruan sistem hukum dan regulasi yang ada.

QAWA’ID AL-FIQHIYYAH GHAIRU ASHASIYYAH: KAIDAH 11-20 M. Rullyan Surachman; Abdul Helim; Syaikhu
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 6 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Juni 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i6.574

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis 10 kaidah fiqhiyyah ghairu ashasiyyah (kaidah cabang) dari kaidah ke-11 hingga ke-20 yang memiliki fungsi penting dalam menyelesaikan persoalan hukum Islam yang bersifat parsial. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka, di mana data dikumpulkan dari sumber-sumber primer seperti kitab fiqih klasik dan kontemporer, serta literatur sekunder berupa jurnal dan artikel ilmiah. Analisis dilakukan secara tematik terhadap tiap kaidah, mencakup pengertian, dasar syar’i, ruang lingkup, dan penerapan praktisnya dalam kehidupan umat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kaidah-kaidah ini tidak termasuk kaidah pokok, namun memiliki kekuatan argumentatif yang tinggi dan fleksibilitas dalam menjawab problematika hukum kekinian. Nilai kebaruan dari kajian ini terletak pada pemetaan sistematis dan pendekatan kontekstual yang memperkaya khasanah keilmuan fiqh, serta memberikan alternatif pendekatan dalam pengajaran hukum Islam di lingkungan akademik maupun nonformal. Implikasi dari penelitian ini memberikan sumbangsih terhadap penguatan literasi hukum Islam yang aplikatif dan dinamis dalam menjawab tantangan zaman.

KAIDAH SIYASAH DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA Asmarita; Abdul Helim; Syaikhu
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.419

Artikel ini bertujuan untuk membahas fikih siyasah dalam sistem politik Indonesia, kaidah fikik siyasah menjadi disiplin ilmu yang sangat penting dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang adil dan sejahtera demi kemaslahatan umum, implementasi fikih siyasah dalam konteks bernegara di Indonesia memiliki peran pembagian yang sama seperti Trias Politica (Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif).

PRAKTIK PELANGKAHAN DALAM PERKAWINAN DI SUKU ADAT MELAYU NANGA BULIK Asmarita; Ibnu Elmi AS Pelu; Abdul Helim
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.431

Praktik pelangkahan adat melayu di Nanga Bulik masih menjadi adat istiadat yang kuat di dalam masyarakat, secara hukum Islam bahwa tradisi adat pernikahan pelangkahan tidak menduduki hukum sebagai kewajiban ataupun penekanan terhadap sesuatu yang harus dilakukan jika dalam praktiknya memberatkan salah satu pihak dan memberatkan pelaksanaan pernikahan.

KAIDAH-KAIDAH FIKIH DALAM IBADAH: FONDASI KETAATAN YANG SYARIATISTIK Muhammad Ajiseftian Suryatama; Abdul Helim; Syaikhu
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.461

Ibadah merupakan inti dari kehidupan spiritual dalam Islam yang mencerminkan ketaatan total seorang hamba kepada Allah SWT. Dalam pelaksanaannya, ibadah—terutama yang termasuk kategori ibadah mahdah—harus dilakukan sesuai tuntunan syariat dan tidak boleh direka-reka berdasarkan logika atau kebiasaan belaka. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap kaidah-kaidah fikih yang mengatur bentuk dan batasan ibadah agar tetap sah dan diterima. Artikel ini membahas tiga kaidah utama dalam fikih ibadah mahdah, yaitu: (1) hukum asal ibadah adalah mengikuti tuntunan (al-ashlu fi al-‘ibadat at-tauqif), (2) ibadah tidak sah kecuali ada dalil yang memerintahkannya (al-ashlu fi al-‘ibadat al-butlan hatta yaquma dalil), dan (3) tidak boleh melakukan ibadah sebelum ada dalil (al-ashlu fi al-‘ibadat at-tawaqquf). Ketiga kaidah ini menjadi dasar penting dalam menjaga kemurnian ajaran Islam dari praktik bid’ah dan inovasi yang tidak berdasar. Artikel ini juga menyoroti bagaimana kaidah fikih memberikan kemudahan melalui prinsip rukhsah dan darurat dalam situasi tertentu, dengan tetap menjunjung tinggi maqashid syariah. Dilengkapi dengan kutipan ayat Al-Qur’an dan hadis shahih, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memahami bagaimana Islam

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA DALAM MENDIDIK ANAK DI BAWAH UMUR DALAM BERLALU LINTAS: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM KELUARGA DI KOTA PALANGKA RAYA Novri Hanafiah; Ibnu Elmi A.S; Abdul Helim
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.462

Fenomena meningkatnya pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di Kota Palangka Raya menjadi isu penting yang mencerminkan lemahnya pengawasan dan tanggung jawab orang tua. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak agar patuh terhadap aturan lalu lintas berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum keluarga. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis-normatif dan sosiologis dengan data empiris dari Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak orang tua belum memahami kewajiban hukum dan tanggung jawab moral terhadap keselamatan anak. Dalam Islam, orang tua wajib menjaga anak dari tindakan yang membahayakan, sedangkan dalam hukum positif, orang tua dapat dikenai sanksi pidana jika terbukti lalai. Oleh karena itu, sinergi antara pendidikan agama, hukum, dan peran aktif masyarakat sangat penting dalam menanggulangi persoalan ini.

PEMENUHAN HAK PSIKOLOGIS ANAK YANG DIPERDAGANGKAN DI KOTA PALANGKA RAYA PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Muhammad Ajiseftian Suryatama; Ibnu Elmi AS Pelu; Abdul Helim
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.503

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran pemerintah dalam memberikan perlindungan psikologis kepada anak korban perdagangan di Kota Palangka Raya. Menggunakan pendekatan empiris, penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Hasil penelitian memaparkan: Peran pemerintah dalam memberikan perlindungan psikologis kepada anak korban perdagangan di Kota Palangka Raya sangat krusial dan melibatkan berbagai aspek, termasuk pengembangan kebijakan komprehensif dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku, sesuai dengan hak asasi manusia yang melekat pada anak-anak di bawah 18 tahun, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Penyediaan layanan rehabilitasi psikologis yang mencakup konseling dan terapi harus diutamakan dengan akses yang mudah dan gratis, sementara peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye edukasi dan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat penting untuk memperkuat dukungan bagi anak-anak korban. Selain itu, pelatihan bagi tenaga profesional seperti pendidik dan petugas sosial diperlukan untuk mengenali dan menangani trauma yang dialami anak-anak. Dalam konteks maqashid syariah, perlindungan terhadap lima aspek utama agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta harus diterapkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, membantu anak-anak pulih dari trauma dan membangun masa depan yang lebih baik.

KEBIJAKAN KESEHATAN REPRODUKSI DAN BANTUAN SOSIAL: TINJAUAN VASEKTOMI DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM Roby; Ibnu Elmi AS Pelu; Abdul Helim
AT-TAKLIM: Jurnal Pendidikan Multidisiplin Vol. 2 No. 6 (2025): At-Taklim: Jurnal Pendidikan Multidisiplin (Edisi Juni)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/at-taklim.v2i6.511

Program vasektomi yang disertai insentif bantuan sosial bagi pria miskin di Indonesia memunculkan ketegangan antara efektivitas pengendalian penduduk dan keharmonisan norma syariah. Artikel ini mengkaji legalitas vasektomi permanen menurut hukum keluarga Islam dan menilai keselarasan kebijakan negara dengan nilai maqāṣid al sharīʿah, khususnya ḥifẓ al nasl (perlindungan keturunan). Penelitian menggunakan pendekatan normatif doktrinal dengan analisis kualitatif terhadap regulasi BKKBN, fatwa Majelis Ulama Indonesia, literatur fikih keluarga, serta data lapangan sekunder tentang motivasi ekonomi peserta vasektomi. Hasil menunjukkan bahwa (1) sterilisasi permanen tanpa indikasi medis mendesak dipandang bertentangan dengan hak reproduksi dalam hukum Islam; (2) skema insentif sosial mendorong keputusan vasektomi karena motif ekonomi, bukan edukasi kesehatan; dan (3) absennya dialog mendalam antara pembuat kebijakan dan otoritas keagamaan memperlebar jurang penerimaan masyarakat. Artikel merekomendasikan kebijakan kontrasepsi sementara yang lebih sesuai syariah, edukasi reproduksi berbasis nilai agama, dan kolaborasi intensif negara ulama untuk menghasilkan regulasi sensitif budaya.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search