Articles
<![CDATA[Ancaman Budaya Pop (Pop Culture) Terhadap Penguatan Identitas Nasional Masyarakat Urban ]]>
<![CDATA[Annisa Istiqomah]]>
<![CDATA[ JPW (Jurnal Politik Walisongo) Vol 2, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Walisongo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1059.711 KB)
|
DOI: 10.21580/jpw.v2i1.3633
<![CDATA[National identity is an understanding of people's identity in an entity that has a common destiny and purpose. National identity is understood as a dynamic condition that is formed due to ethnicity, territorial, linguistic and religious factors. One of the factors that influence the dynamics of national identity is globalization. Globalization is interpreted as the freedom of the world community to develop various aspects of life such as science, technology, values, and culture. The increasingly easy interaction of the global community has an impact on the process of transmitting cultural values across countries such as the development of pop culture in Indonesia. Based on the study of literature by the author, the development of pop culture can have a negative impact on strengthening national identity, especially among urban communities, especially at the age of adolescence. The negative impact of culture is westernized behavior which tends to be pragmatic, hedonistic, and consumptive. Such behavior is certainly very contrary to the ideology of Pancasila so that it becomes a threat to the Indonesian people in strengthening national identity based on Pancasila. Thus, efforts are needed to strengthen the national identity of urban communities especially teenagers through internalization of community cultural values (local wisdom) in various fields of life, filtering of foreign cultures, and multicultural education to strengthen the foundations of each individual so that they are not easily uprooted by their cultural roots]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PENDIDIKAN MULTIKULTURAL MELALUI BUDAYA SEKOLAH ]]>
<![CDATA[Annisa Istiqomah]]>;
<![CDATA[Delfiyan Widiyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 1, No 1 (2020): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/kalacakra.v2i2.4353
<![CDATA[Pendidikan multikultural dinilai dapat memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang arti penting dari keberagaman. Tujuan dari tulisan ini yaitu menguraikan bentuk implementasi pendidikan multikultural melalui budaya sekolah. Metode yang digunakan yaitu studi literatur dengan mengumpulkan berbagai referensi yang mendukung kajian terkait. Hasil dari kajian berbagai referensi menunjukkan bahwa pendidikan multikultural tidak diberikan dalam satu mata pelajaran yang terpisah, tetapi secara implisit terintegrasi dalam seluruh aspek kegiatan pembelajaran melalui budaya sekolah. Budaya sekolah dapat memainkan peran dalam membangun pendidikan multikultural melalui 1) komitmen visi dan misi sekolah terhadap keberagaman; 2) konsep pedagogik kesetaraaan; 3) kurikulum sekolah yang inklusif; 4) metode atau model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik; dan 5) menciptakan kultur pola asuh Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA MATA PELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGENEGARAAN ]]>
<![CDATA[Annisa Istiqomah]]>;
<![CDATA[Delfiyan Widiyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 2 (2021): Juli ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/kalacakra.v2i2.4355
<![CDATA[Persaingan dan tuntutan zaman yang semakin bertambah dengan adanya teknologi, persaingan global dan ekonomi dunia perlunya paradigma baru orientasi pendidikan berbasis pengetahuan. Adaptasi kurikulum menjadi salah satu penyesuaian pembelajaran secara formal untuk merespons tuntunan kompetisi global. Mata pelajaran PPKn mengenalkan jati diri dan nilai budaya untuk membentuk warga negara muda yang kritis maupun kreatif. Penilaian hasil belajar menjadi bagian dari menentukan evaluasi terhadap proses pembelajaran. Penilaian terdapat tiga ranah, yaitu; afektif, kognitif dan psikomotorik. Penilaian yang meliputi tiga aspek tersebut untuk mengukur keberhasilan pembelajaran. Penilaian hasil belajar oleh pendidik untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar dan perbaikan hasil belajar siswa. Pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Keseluruhan memiliki bagian-bagian dari penilaian. Menilai pembelajaran hendaknya dirancang sehingga jelas reliabilitas yang harus dinilai, materi penilaian, alat penilaian dan interpretasi nilai. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan kurikulum 2013 diantaranya yaitu pembuatan tujuan penilaian, validitas instrumen, penskoran atau rubrik penilaian, pelaksanaan penilaian sikap, pemahaman guru mengenai penilaian keterampilan, penskoran pada rapor, dan perubahan format penilaian pada kurikulum.]]>
<![CDATA[UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PERSPEKTIF KESEJAHTERAAN EKONOMI ]]>
<![CDATA[Delfiyan Widiyanto]]>;
<![CDATA[Annisa Istiqomah]]>;
<![CDATA[Yasnanto Yasnanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 2, No 1 (2021): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/kalacakra.v2i1.3621
<![CDATA[Kemiskinan merupakan tantangan bangsa yang perlu mendapatkan penyelesaian. Persoalan kemiskinan berhubungan dengan meningkatnya pengangguran, rendahnya kualitas hidup, dan rendahnya pendapat per kapita. Persoalan kemiskinan banyak terdapat di negara berkembang, seperti Indonesia. Salah satu kebijakan pemerintah dalam mengatasi persoalan kemiskinan adalah dengan alokasi dana desa. Kebijakan alokasi dana desa adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimulai dari tingkat desa. Bentuk dari penyaluran dana dapat berupa alokasi dana desa dan dana desa. Rencana pendapatan dan belanja desa diatur dalam APBDes yang dibuat oleh pemerintah desa atas partisipasi masyarakat desa. Pengeluaran dana desa terbagi menjadi dua, yaitu pembagunan dan pemberdayaan desa. Pada realitasnya pemanfaatan dana desa lebih pada sektor pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dll, sedangkan aspek pemberdayaan belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat ditinjau dari masih tingginya angka kemiskinan. Penyaluran dana dari pusat ke daerah perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah. Pemerintah hendaknya melakukan pengawasan dalam proses penyelengaraan program desa. Upaya yang perlu dilakukan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan desa, rencanan anggaran desa yang lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat, pembekalan ketrampilan masyarakat, dan pendampingan pemerintah daerah dalam program pemberdayaan masyarakat desa.]]>
<![CDATA[EVALUASI PENILAIAN PROSES DAN HASIL BELAJAR MATA PELAJARAN PPKn ]]>
<![CDATA[Delfiyan Widiyanto]]>;
<![CDATA[Annisa Istiqomah]]>
<![CDATA[ Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Vol 8, No 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas PGRI Madiun ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.25273/citizenship.v8i1.5385
<![CDATA[Tujuan peneltian ini adalah untuk mengevaluasi (1) Pelaksanaan penilaian proses pembelajaran PPKn di SMA N se-Kabupaten Gunungkidul dan (2) Pelaksanaan penilaian hasil belajar PPKn di SMA N se-Kabupaten Gunungkidul. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi program dengan model discrepancy. Data yang dikumpulkan dari 11 SMA N se-Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah 16 Guru. Metode pengumpulan data menggunakan metode angket, observasi, dan dokumentasi. Uji validitas instrumen angket, observasi, dan dokumentasi menggunakan validasi isi, dan instrumen angket ditambah dengan validasi konstruk. Uji reliabilitas menggunakan formula koefisien alpha (α) Cronbach. Analisis data menggunakan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian menujukkan (1) pelaksanaan penilaian proses pembelajaran terbagi menjadi tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan laporan penilaian. Adapun temuan penelitian bahwa perencanan penilaian proses pembelajaran mendapat kesenjangan sebesar 2.743 % termasuk kategori sangat baik. Pelaksanaan penilaian proses pembelajaran mendapat persentase kesenjangan sebesar 6.3914 % termasuk kategori sangat baik, dan laporan penilaian proses pembelajaran mendapat persentase kesenjangan sebesar 44.875 % termasuk kategori baik. (2) Pelaksanaan penilaian hasil belajar terbagi menjadi tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan laporan. Adapun temuan penelitian menunjukkan bahwa perencanaan penilaian hasil belajar mendapat persentase kesenjangan sebesar 8.7% termasuk kategori sangat baik. Pelaksanaan penilaian hasil belajar mendapat persentase kesenjangan sebesar 9.9265 % termasuk kategori sangat baik, dan laporan penilaian hasil belajar mendapat persentase kesenjangan sebesar 4.6875 % termasuk kategori sangat baik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penilaian proses dan hasil belajar PPKn di SMA N se-Kabupaten Gunungkidul termasuk kategori sangat baik.]]>
<![CDATA[Evaluasi Penilaian Hasil Belajar Pada Mata Kuliah Umum Berbasis E-Learning ]]>
<![CDATA[Delfiyan Widiyanto]]>;
<![CDATA[Annisa istiqomah]]>
<![CDATA[ JURNAL PENDIDIKAN Vol 31, No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Veteran Bangun Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32585/jp.v31i2.2670
<![CDATA[Penilaian hasil belajar pada mata kuliah umum yang telah dilaksanakan dalam pembelajaran telah dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran. Salah satu objek wisata tersebut tertuang dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Terdapat berbagai macam hasil belajar dari mata kuliah umum, sehingga peneliti ingin mengetahui penyusunan perencanaan, penilaian hasil belajar mata kuliah umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pembelajaran mata pelajaran umum (MKU) di Universitas Tidar berbasis e-learning. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah dosen MKU Universitas Tidar. Objek penelitian ini adalah evaluasi hasil belajar MKU di Universitas Tidari berbasis e-learning. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Tidar pada bulan Maret sampai September 2021. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosen telah melaksanakan hasil belajar dengan memberikan pertanyaan atau konfirmasi, membuat instrumen, memberikan umpan balik dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa yang berprestasi tinggi. Masih ada dosen yang mengevaluasi hasil belajar, tidak menyusun rubrik penilaian, memberikan tugas, dan memberikan umpan balik dengan kinerja rendah.]]>
<![CDATA[Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Wahana Pendidikan Demokrasi ]]>
<![CDATA[Delfiyan Widiyanto]]>;
<![CDATA[Annisa istiqomah]]>
<![CDATA[ JURNAL PENDIDIKAN Vol 32, No 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Veteran Bangun Nusantara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32585/jp.v32i1.2826
<![CDATA[Artikel ini bertujuan memberikan tinjauan teoretik dan analisis kurikulum 2013 edisi revisi 2018 pada mata pelajaran PPKn dalam kontribusi pendidikan demokrasi di Indonesia. Suasana demokrasi Indonesia menjelang pemilihan umum 2019 memberikan pengalaman menarik bagi bangsa Indonesia. Intrik dan kusak kusuk politik praktis membahwa dampak pada sisi negatif seperti politic money, black campaign, isu hoax, saling bersingungan antar pendukung membuat suasana menjadi panas dan terjadinya konflik. Rendahnya pemahaman demokrasi mengakibatkan masyarakat mudah tersulut emosi dan konflik yang terjadi diakar rumput. Dari beberapa literature dan analisis kurikulum menunjukkan bahwa pendidikan kewarganegaran dengan pendidikan demokrasi memiliki kesamaan yaitu menanamkan dan memahamkan nilai prinsip, konsep, dan budaya demokrasi pada warga negara. Pada kurikulum 2013 edisi 2018 bahwa PPKn memiliki kompetensi yang berkaitan dengan pilar-pilar demokrasi. Kompetensi yang terdapat pada kurikulum pendidikan kewarganegaraan mengandung kesepuluh pilar demokrasi.]]>
<![CDATA[GANDHES LUWES PROGRAM IMPLEMENTATION AS STRENGTHENING CHARACTER EDUCATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC ]]>
<![CDATA[Arif Surya Volta]]>;
<![CDATA[Daffa Fakhri Maulana]]>;
<![CDATA[Octavia Wulandari]]>;
<![CDATA[Annisa Istiqomah]]>
<![CDATA[ Jurnal Kalacakra: Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 4, No 1 (2023): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Tidar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31002/kalacakra.v4i1.7060
<![CDATA[Gandhes Luwes become the flagship program of the Yogyakarta City Government to implement special values in everyday life through arts and culture, design, architecture and character attitudes of Yogyakarta. Within the education unit environment, this program is used as a medium for instilling character values in students. But during the Covid-19 pandemic the implementation gandhes luwes experience difficulty. There is one school that has run the program creatively amidst the limitations during the pandemic, namely SMPN 15 Yogyakarta. This study aims to determine the implementation of the program gandhes luwes at SMPN 15 Yogyakarta during the Covid-19 pandemic. The method used involves the principal, vice principal, teachers and students as resource persons in the interview. The data obtained was analyzed through the stages of data reduction, data presentation, then drawing conclusions that are described in accordance with the facts in the field. The findings show that program implementation gandhes luwes integrated into intracurricular and extracurricular activities in schools accompanied by the habituation of the special values of Yogyakarta. With this research, it is hoped that SMPN 15 Yogyakarta can become role model for other schools in implementing character education through gandhes luwes.]]>
<![CDATA[Evaluation of Citizenship Education Learning Process Assessment ]]>
<![CDATA[Delfiyan Widiyanto]]>;
<![CDATA[Annisa Istiqomah]]>
<![CDATA[ Daengku: Journal of Humanities and Social Sciences Innovation Vol. 3 No. 6 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT Mattawang Mediatama Solution ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35877/454RI.daengku2119
<![CDATA[The purpose of this research is to know the evaluation of assessment of learning process of Citizenship education . Assessment of learning process as uaoaya to improve the quality of learning. The assessment of the learning process is conducted to measure the efficient, effective, and productivity of learning activities. Implementation of the 2013 curriculum has obstacles in starting from planning, implementation, and reporting. Implementation of curriculum implementation there are constraints on the use of learning methods, lack of time in learning activities, lack of learning materials, attitude difficulties, and curriculum facilities 2013 at SMA N se Palembang. Preliminary observation on the aspect of the assessment of the learning process conducted in SMA N in Gunungkidul District that less attention for assessment of the learning process. Type of research conducted with the type of evaluation of discrepancy model with quantitative descriptive approach . The research was conducted in SMA N of Gunungkidul Regency consisting of 11 senior high schools with 16 respondents of Citizenship education teachers using the 2013 curriculum. The results showed that the assessment of the learning process was carried out very well. Assessment process assessment consists of components namely planning, implementation, and results lapoaran. The planning stage is an excellent category with a t-score of 54.6186 , the implementation stage of the assessment of the learning process including the category is very good with t-score of 49.65875 , and the reporting stage of the results of the assessment process included the category less with a t-score of 20.93 . In the comparison stage of learning process gap disparity shows the percentage of the assessment plan implemented 98 % , the percentage of the implementation of the assessment is done 91% , and the percentage of assessment report of the learning process is done 45%.]]>
<![CDATA[Affective Abilities of Students in Elementary Schools in an Urban Community Environment ]]>
<![CDATA[Delfiyan Widiyanto]]>;
<![CDATA[Farikah Farikah]]>;
<![CDATA[Jendriadi Jendriadi]]>;
<![CDATA[Umi Rachmawati]]>;
<![CDATA[Annisa Istiqomah]]>
<![CDATA[ EduLine: Journal of Education and Learning Innovation Vol. 3 No. 4 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[PT ARRUS Intelektual Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35877/454RI.eduline2136
<![CDATA[Low affective competence is the cause of student behavior in elementary school. One of the problems faced by elementary school students in the city of Magelang is their attitudes that deviate from the norm, such as difficulty being managed both in class and at school, bad speech, behavior against teachers, and behavior that deviates from the norm. Students do not have sufficient affective abilities, which results in their tiresome behavior. This research aims to learn more about student deviation and the reduction of affective competence in schools located in the urban community of Magelang City. In addition, researchers will study further the reasons why students have low levels of affective abilities. It is hoped that this research can improve the quality of education and educate a golden generation with traits. To dig deeper into students' affective competence and the reasons behind it, this research uses a mixed type of research. The research location is SD Negeri Magersari 3 in Magelang City. In the first stage of data collection, observation and documentation questionnaires were used; in the second stage, interviews, documentation and observation are used. The results show that students' affective abilities in learning are very good, and the school environment is also very good. The shortcomings include three elementary school students who are considered to have low interest, seven students who are considered to have low caring affective competence, and one student who is considered to have a very low level of self-confidence.]]>
