Nahdiya Sabrina
Magister Ilmu Hukum, Universitas Merdeka Malang

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

Analisis Yuridis Hukuman Mati pada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Nahak, Artha Ulina; Laila, Khotbatul; Pakpahan, Hatarto; Sabrina, Nahdiya; Lailawati, Fadilla Dwi
Bhirawa Law Journal Vol 4, No 2 (2023): November 2023
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/blj.v4i2.11490

Abstract

Premeditated murder is a criminal offense regulated in Article 340 of the Criminal Code whose criminal sanctions are much more severe than other criminal acts because someone who commits the crime of premeditated murder can be sentenced to the most severe crime, namely the death penalty. This research aims to determine the judge's considerations in imposing a crime on the crime of premeditated murder as well as the juridical analysis of the decision. In this research the author uses a normative juridical research method where what is studied is a court decision that already has permanent legal force. In related research the author used techniques for collecting primary, secondary and tertiary materials which include laws, copies of the Lamongan District Court decision Number 160/Pid.B/2020/PN.Lmg, literacy materials such as books, journals, the internet and also a thesis related to the death penalty and premeditated murder. From the research conducted, the author obtained the results of the panel of judges' considerations in handing down the death penalty to the perpetrator of the crime of premeditated murder without paying attention to the elements of the criminal's influence on the perpetrator's future, as well as elements of planning that were not genuinely proven. The death penalty imposed on perpetrators of the crime of premeditated murder is basically contrary to human rights and sociologically, many death sentences have not been executed since 2016 because of the memoratorium issued by the Indonesian government.
Peran Kejaksaan Negeri Malang dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika Putra, Ivan Praditya; Sabrina, Nahdiya; Ghufron, M.
MLJ Merdeka Law Journal Vol 4, No 2 (2023): November 2023 MLJ
Publisher : Postgraduate University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/mlj.v4i2.11532

Abstract

The Prosecutor's Office, as one of the government institutions that provides public services in terms of law enforcement as an effort to eradicate narcotics, has the task of carrying out prosecution of criminal cases and investigation of certain criminal acts as well as other tasks stipulated by law. This research will examine the role of the prosecutor's office in efforts to eradicate narcotics crimes in the jurisdiction of the Malang Regency District Prosecutor's Office and what are the obstacles in eradicating narcotics crimes in the jurisdiction of the Malang Regency District Prosecutor's Office. The method used in this research is the empirical legal method. The results of this research state that the role of the Prosecutor's Office in eradicating narcotics crimes in the jurisdiction of the Malang Regency District Prosecutor's Office is carried out through penal policy. Then, the obstacles in preventing and eradicating narcotics crimes in the jurisdiction of the Malang Regency District Prosecutor's Office can be viewed from legal factors, law enforcement factors, means and facilities in law enforcement, community factors and cultural factors.
Penerapan Hukum dalam Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Terkait Jaminan Fidusia Waskito, Indra; Sabrina, Nahdiya
MLJ Merdeka Law Journal Vol 5, No 1 (2024): May,2024
Publisher : Postgraduate University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26905/mlj.v5i1.14037

Abstract

Fiduciary is a process of transferring ownership rights to an object based on trust, provided that the object remains in the control of the owner of the object. The implementation of this form of engagement is a hire purchase agreement between the creditor and the debtor, where this engagement does not always run smoothly. There are times when the debtor commits embezzlement, namely by deliberately transferring the hand of the fiduciary collateral object without the creditor's permission. The purpose of this research is to examine the application of legal regulations to debtors who commit criminal acts of fraud and embezzlement related to fiduciary guarantees and the basis for consideration by Supreme Court Judge Number 485 K/Pid/2020. The research method used is normative juridical. The results of this research include that in the Fiduciary Guarantee Law there are criminal sanctions for debtors (fiduciary givers) who commit acts of transferring fiduciary collateral objects without prior approval from the fiduciary recipient (creditor). Meanwhile, in the Criminal Code it is included in the crime of embezzlement, namely Article 372. The basis for the judge's consideration in deciding the case is 1). Whereas the defendant has been proven to have harmed the victim witness; 2). The defendant did not return the victim's losses.
Implementasi Restorative Justice Dalam Penanganan Penyalahgunaan Narkotika oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda NTB Andrianto, Sis Nanda Kus; Setiyono, Setiyono; Sabrina, Nahdiya; Listyaningrum, Novita
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1387

Abstract

Sistem hukum formil dalam penyidikan perkara narkotika tak jarang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi masyarakat. Hal ini mendorong munculnya pendekatan restorative justice, sebuah alternatif penyelesaian perkara yang mengedapankan pemulihan dan rekonsiliasi. Penelitian bertujuan untuk memahami dan menganalisis penerapan restorative justice dalam menangani perkara narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi kepustakaan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Penerapan restorative justice dalam perkara narkotika dapat menjalani rehabilitasi untuk menghilangkan ketergantungan, dan dengan tidak dipenjara, mereka terhindar dari kontak dengan bandar atau kurir di Lapas, sehingga peluang mereka untuk sembuh dan berhenti dari narkotika lebih besar. Restorative justice terbukti menjadi alternatif penyelesaian perkara narkotika yang efektif dan efisien di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat. Pendekatan ini mampu memulihkan keadilan bagi masyarakat dan membantu pengguna narkotika untuk lepas dari jeratan penyalahgunaan narkotika.
Klasifikasi Usia Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Indonesia (Studi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Blitar) Pramono, Edi; Setiyono, Setiyono; Sabrina, Nahdiya
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 3 No. 4 (2024): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2024
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v3i4.1415

Abstract

Pembinaan anak yang berkonflik dengan hukum dibedakan dengan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan dewasa karena anak tidak sama dengan orang dewasa. Oleh karena itu, Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) harus memisahkan ruangan antara anak-anak sesuai klasifikasi umur agar mereka tidak menjadi korban bullying, pelecehan, atau kekerasan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep usia di LPKA di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, yang mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang nyata dan fungsional dalam sistem kehidupan hukum. Selain itu, pendekatan perbandingan (comparative approach) digunakan untuk membandingkan peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan peraturan di negara lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep usia anak yang menjadi kebijakan di LPKA di Indonesia didasarkan pada beberapa peraturan, termasuk Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak pasal 1 ayat 2, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak pasal 1 ayat 1, Konvensi tentang Hak-hak Anak pasal 1, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
IMPLEMENTASI PASAL 267 AYAT (1) UU NO.22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM KAMERA TILANG ELEKTRONIK Windy Natalia; Nahdiya Sabrina
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2023): Vol.3 No 2 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstrakPeneliti mengambil judul Implementasi Pasal 267 Ayat (1) Uu Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Kamera Tilang Elektronik (Studi Di Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Malang) dengan tujuan mengetahui penerapan sanksi pidana denda dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas diWilayah Hukum Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Malang, serta untuk mengetahui kendala dalam penerapan sanksi pidana denda dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Malang serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh aparat Satuan Lalu LintasPolisi Resort dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di wilayah Kota. Penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Berdasarkan hasil analisis bahwa penerapan sanksi pidana denda dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Wilayah Hukum Satuan Lalu Lintas Polisi Resort Kota Malang menggunakan sistem E-tilang kamera statis dan mobil incar dalam penyelesaian tindak pidana pelanggaran lalu-lintas dimana hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 267 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, namun belumlah maksimal sebab masih banyaknya pelanggaran lalu lintas dilakukan oleh masyarakat Kota Malang.
Critical Analysis of Living Law Formulation in Law No. 1 of 2023 Concerning the Criminal Code: Towards Law Reform to Realize Justice with the Spirit of Pancasila Hardinanto, Aris; Arief, Barda Nawawi; Setiyono, Joko; Fernando, Zico Junius; Sabrina, Nahdiya
Journal of Law and Legal Reform Vol. 5 No. 3 (2024): Various Issues on Law Reform in Indonesia and Beyond
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jllr.v5i3.13923

Abstract

The government is trying to reform national law in the field of criminal law by drafting a Criminal Code Bill (RUU KUHP) to replace Wetboek van Strafrecht. The culmination of this preparation was the promulgation of the Criminal Code Bill on January 2, 2023, through Law No. 1 of 2023 concerning the Criminal Code (KUHP). However, there are not many articles that discuss the process and critical analysis of living law formulation as stated in the provisions of Article 2 of the Criminal Code and their explanations. The research method used was legal research with statute, historical, comparative legal, and conceptual approaches. The results of this research conclude that the living laws are formulated inconsistently in terms of scientific substance. In order to make this formulation can realize justice based on Pancasila, it can be achieved in several ways. First, there is a need to reinterpret living legal concepts by involving experts in customary law, legal anthropology, legal sociology, and interdisciplinary legal researchers. Second, redefining the meaning of law that lives within the body of the Criminal Code is not limited to customary law, especially the principle of legality, but also includes customary law and traditional laws in traditional societies. Third, formulating formal law/criminal procedural law as the enforcer of material criminal law/National Criminal Code by re-establishing and recognizing customary courts in the Indonesian criminal justice system whose application in society is to realize the fifth principle of social justice for all Indonesian people from Pancasila.