Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.247
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) WAJAH HUKUM JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Darma Agung NOMOI Law Review Law_Jurnal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Jurnal Ilmu Multidisplin Recht Studiosum Law Review ULJLS
Robert, Robert
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Indonesia
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Public Health Social Sciences

Published : 23 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

 1   2   3 
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) SEBAGAI PENGURUS DALAM PERKARA PKPU DI INDONESIA Kennedy, Kennedy; Sunarmi, Sunarmi; Robert, Robert
JURNAL DARMA AGUNG Vol 33 No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v33i1.5422

Abstract

Kewenangan BHP sebagai Pengurus dalam perkara PKPU di Indonesia masih belum jelas. UUKPKPU telah mengatur mengenai siapa saja yang dapat diangkat menjadi Pengurus. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 234 ayat (3) UUKPKPU. Dalam Pasal tersebut sudah disebutkan secara jelas mengenai siapa saja yang dapat diangkat menjadi Pengurus PKPU yaitu Orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia Permasalahan adalah Bagaimana Ketentuan Hukum Terhadap Penetapan Pengurus Dalam Perkara PKPU Di Indonesia? Bagaimana Kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagai Pengurus Dalam Perkara PKPU Di Indonesia? Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) Dalam Perkara PKPU. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Normatif dengan berdasar pada data sekunder. Dari hasil analisis diketahui penerapannya di lapangan, terdapat 3 (tiga) putusan dimana Hakim pada Pengadilan Niaga menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai Pengurus dalam perkara PKPU yaitu putusan nomor 33/Pdt Sus-PKPU/2022/ PN Niaga Medan, nomor 4/Pdt Sus-PKPU/2023/ PN Niaga Medan dan nomor 22/Pdt Sus-PKPU/2020/ PN Niaga Medan. Dalam 3 putusan ini, Hakim menafsirkan bahwa BHP juga berwenang untuk melakukan tugas pengurusan sebagaimana bunyi dari Pasal 69 ayat (1) jo Pasal 1 angka 5 dimana kata “pengurusan” dianggap sama seperti Pengurus dalam perkara PKPU.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang dalam Bentuk Investasi Reksadana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021) Bella Azigna Purnama; Mahmud Mulyadi; Robert Robert
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2084

Abstract

Pencucian uang dalam investasi reksadana di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang menetapkan sanksi hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur penerapan program anti pencucian uang melalui Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, pembuktian pidana asal, dan pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana pencucian uang dalam investasi reksadana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021. Metode penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Benny Tjokrosaputro terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang dalam pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya, merugikan negara sebesar Rp16,8 triliun. Majelis Hakim menerapkan teori pembuktian terbalik dan sistem penyerapan dipertajam (concursus realis), menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dan denda uang pengganti Rp6,078 triliun. Penelitian ini memberikan wawasan tentang mekanisme pencegahan dan penindakan kejahatan keuangan, serta mendukung terciptanya sistem keuangan yang aman dan bebas dari praktik ilegal.
Analisis Hukum Terkait Penuntutan Pembatalan Perdamaian dengan Alasan Kelalaian Debitor (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345K/Pdt.Sus-Pailit/2024) Hary Azhar Ananda; Mahmul Siregar; Robert Robert
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i3.1190

Abstract

Untung dan rugi dalam dunia usaha merupakan hal yang pasti terjadi namun akan menjadi masalah jika kerugian tersebut terjadi secara terus menerus dan berpengaruh besar terhadap kemampuan perusahaan sebagai debitor dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada pihak lain sebagai kreditor. Dalam keadaan tersebut, Debitor berhak untuk mengajukan perdamaian kepada Para Kreditor namun jika terdapat kelalaian Debitor dalam melaksanakan perjanjian perdamaian tersebut, Kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian. Salah satu kasus permohonan pembatalan perdamaian karena kelalaian Debitor adalah kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Penelitian ini merumuskan tiga rumusan masalah yaitu bagaimana kepastian hukum terkait kelalaian Debitor sebagai alasan penuntutan pembatalan perdamaian PKPU oleh kreditor ditinjau berdasarkan UU KPKPU, bagaimanakah kekuatan hukum perjanjian perdamaian ditinjau berdasarkan UU KPKPU, dan bagaimanakah analisis hukum terkait penuntutan pembatalan perdamaian dengan alasan kelalaian Debitor dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1345K/Pdt.Sus-Pailit/2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Analisis data dan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepastian hukum terkait kelalaian debitor sebagai alasan penuntutan pembatalan perdamaian oleh kreditor adalah merujuk pada ketentuan dalam UU KPKPU sehingga agar memberikan kepastian hukum, penuntutan pembatalan perdamaian harus memenuhi seluruh mekanisme atau prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 291 UU KPKPU sehingga Kreditor harus membuktikan adanya kelalaian Debitor dalam memenuhi isi perdamaian tersebut, perjanjian perdamaian memiliki kekuatan hukum jika perjanjian perdamaian tersebut telah memenuhi syarat sah perjanjian, memenuhi asas-asas perjanjian, dan telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga, serta pertimbangan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan menolak permohonan Pemohon Kasasi adalah kurang tepat karena seharusnya perjanjian perdamaian tersebut tidak memerlukan interpretasi hukum karena telah jelas dan terang sehingga berdasarkan klausul dalam perjanjian perdamaian tersebut memang belum terdapat hak tagih dan kelalaian Pemohon Kasasi sebagai Debitor hanya dapat dibuktikan ketika akhir tenor dengan jangka waktu 4 tahun sehingga dalil Pemohon Kasasi atau Debitor dapat dibenarkan bahwa permohonan pembatalan perdamaian tersebut adalah prematur untuk membuktikan ada atau tidaknya kelalaian Pemohon Kasasi sebagai Debitor.
Kepailitan Kerja Sama Operasi sebagai Termohon Pailit pada Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/Pn.Niaga.Mdn Juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1123 K/Pdt.Sus-Pailit/2023 Muhammad Zeini; Sunarmi Sunarmi; Robert Robert
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 3 (2025): Jurnal Ilmu Multidisplin (Agustus - September 2025)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i3.1201

Abstract

: Pelaku usaha yang menggunakan KSO dalam menjalankan bisnis biasanya melakukan perjanjian pinjam-meminjam uang dengan pihak lain karena adanya keterbatasan modal. Hubungan hukum tersebut memiliki risiko hukum yaitu potensi pailit karena Debitor tidak dapat membayar utangnya kepada Kreditor. Kepailitan umumnya dipandang sebagai hukuman akibat ketidakmampuan Debitor dalam membayar utang-utangnya. Kasus kepailitan pada umumnya didominasi oleh 2 (dua) subjek hukum yakni orang perseorangan dan badan hukum sehingga terdapat isu hukum apakah KSO dapat berkedudukan sebagai Debitor atau Termohon Pailit dan bagaimanakah pemenuhan syarat kumulatif permohonan pailitnya. Isu hukum tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Niaga Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2023/PN.Niaga.Mdn Jo. Putusan MA Nomor 1123/K/Pdt.Sus-Pailit/2023. Penelitian ini merumuskan tiga rumusan masalah yaitu bagaimana kedudukan KSO sebagai Termohon Pailit berdasarkan UU KPKPU, bagaimana pemenuhan syarat kumulatif permohonan kepailitan berdasarkan UU KPKPU, dan bagaimana ratio decidendi terkait kedudukan KSO sebagai Termohon Pailit beserta pemenuhan syarat kumulatif permohonan kepailitan dalam Putusan-Putusan tersebut berdasarkan UU KPKPU. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber daya yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan. Analisis data dan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif dan penarikan kesimpulan deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan KSO sebagai Termohon Pailit adalah belum diatur secara jelas dalam UU KPKPU sehingga menimbulkan isu hukum KSO yang merupakan perjanjian atau kesepakatan bagi para pihak dapat dikategorikan sebagai Debitor atau sebagai Termohon Pailit atau tidak berdasarkan UU KPKPU, pemenuhan syarat kumulatif permohonan kepailitan berdasarkan UU KPKPU adalah syarat Debitor memiliki 2 (dua) atau lebih Kreditor dan syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan syarat adanya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana, serta ratio decidendi Majelis Hakim terkait kedudukan KSO sebagai Termohon Pailit beserta pemenuhan syarat kumulatif permohonan kepailitan pada Putusan-Putusan tersebut adalah kurang tepat karena KSO seharusnya diartikan sebagai suatu objek perjanjian (hal tertentu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1618 KUHPerdata sehingga kedudukan KSO tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 3 dan angka 4 UU KPKPU dan karenanya tidak dapat memenuhi syarat kumulatif permohonan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UU KPKPU.
Juridical Analysis of Alleged Violations of Article 14 of Law No. 5 of 1999 Related to Vertical Integration by Sany Group (Case Study: ICC Decision Number 18/ICC-L/2024) Karin Brigitta; Ningrum Natasya Sirait; Robert Robert
Ultimate Journal of Legal Studies Vol. 4 No. 1 (2026): Contemporary Challenges in Law, Technology, and Society
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/uljls.v4i1.26494

Abstract

The era of globalization has encouraged the influx of foreign investment into Indonesian industries, creating market structures that are vulnerable to anticompetitive practices by multinational corporations. The Sany Group case has become a significant precedent in the enforcement of Indonesian competition law. KPPU Decision Number 18/KPPU- L/2024 represents the first vertical integration case involving a foreign entity and resulted in a substantial administrative fine. This study examines the regulation of vertical integration under Indonesian competition law, the provisions governing dealer agreements with foreign business actors, and the juridical analysis of KPPU Decision Number 18/KPPU- L/2024 concerning the alleged violation of Article 14 of Law Number 5 of 1999 by Sany Group. This research employs a normative juridical method with a descriptive nature, utilizing statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research and analyzed qualitatively using a deductive reasoning framework. The findings indicate that, procedurally, the decision has fulfilled the elements required under Article 14. Substantively, however, the essence of Sany Group's violation lies in the abuse of economic dependence arising from asymmetrical bargaining power rather than merely vertical integration. The application of the extraterritoriality principle in this decision faces challenges because Law Number 5 of 1999 does not explicitly regulate the authority of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in this regard. In practice, Sany Group's conduct more closely corresponds to the provisions of Article 25 concerning the abuse of a dominant position. The inability of Article 25 to adequately address this case stems from its quantitative approach based on market share thresholds. This study recommends revising the implementing guidelines of Article 25 to accommodate the concept of abuse of economic dependence and to clarify the extraterritorial authority of the KPPU.
Kepastian dan Perlindungan Hukum Vendor terhadap Keterlambatan Pembayaran BUMN Karya Erizal Sitinjak; Ningrum Natasya Sirait; Robert Robert
Law Jurnal Vol 7, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9060

Abstract

Pembangunan infrastruktur nasional menempatkan BUMN Karya sebagai pelaksana utama proyek sekaligus pengorganisasi hubungan kerja dengan vendor, pemasok, dan subkontraktor. Dalam praktiknya, keterlambatan pembayaran oleh BUMN Karya menimbulkan persoalan hukum mengenai kepastian waktu pembayaran, perlindungan hak tagih, keberlangsungan usaha, serta keseimbangan posisi tawar para pihak dalam hubungan kontraktual. Artikel ini membahas pengaturan hukum mengenai kewajiban pembayaran BUMN Karya kepada vendor, efektivitas perlindungan hukum atas keterlambatan pembayaran, serta bentuk perlindungan hukum yang lebih efektif bagi vendor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data utama yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh informasi lapangan melalui wawancara dengan informan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran BUMN Karya kepada vendor telah memiliki dasar hukum dalam KUH Perdata, hukum jasa konstruksi, hukum BUMN, hukum perseroan terbatas, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, pengaturannya masih bersifat umum, tersebar, dan belum membentuk rezim khusus yang menjamin pembayaran tepat waktu. Perlindungan hukum secara formal tersedia melalui negosiasi, somasi, gugatan wanprestasi, arbitrase, dan PKPU, tetapi belum efektif secara substantif karena dipengaruhi oleh ketimpangan posisi tawar, sentralisasi keputusan pembayaran, hambatan administrasi, praktik cicilan di luar kontrak, lemahnya dokumentasi, dan ketergantungan vendor pada hubungan kerja dengan BUMN Karya. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum vendor perlu diperkuat melalui klausul pembayaran yang jelas, SOP pembayaran vendor, transparansi status tagihan, pengakuan tagihan yang valid, dokumentasi kontraktual, addendum pembayaran, surat pengakuan utang, dan penyelesaian sengketa secara bertingkat.
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 23/PUU-XIX/2021) Miranda Lufti Nasution; Sunarmi Sunarmi; Robert Robert
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2 (November-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i2.12105

Abstract

Urgensi upaya hukum kasasi dalam putusan pailit yang didahului permohonan PKPU sejatinya ditujukan untuk mengantisipasi modus mempailitkan badan usaha yang masih solven melalui penyalahgunaan Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004 dengan cara menggagalkan perdamaian dalam proses PKPU. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pentingnya eksistensi upaya hukum kasasi dalam perkara pailit yang diawali permohonan PKPU. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa upaya hukum terhadap putusan PKPU tidak hanya ditutup melalui UU No. 37 Tahun 2004 namun juga dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dengan alasan perdamaian dalam PKPU sudah cukup untuk menyelesaikan perkara. Namun seiring perkembangan zaman, upaya hukum kasasi terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU diberikan secara terbatas melalui Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021. Upaya hukum kasasi dapat diajukan terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU dengan syarat permohonan PKPU diajukan oleh kreditur dan proposal perdamaian debitur ditolak.
Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja terhadap Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit di Kawasan Hutan Rifqi Muda Panjaitan; Alvi Syahrin; Robert Robert
Wajah Hukum Vol 10, No 1 (2026): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v10i1.2040

Abstract

The enactment of the Job Creation Law has currently sparked much controversy, especially among plantation entrepreneurs. The purpose of this study is to analyze the validity of oil palm plantation permits and the factors that hinder the implementation of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. The research method used in this study is empirical, namely research that aims to examine the law in society. The results of the study state that the validity of oil palm plantation business permits that have been established within forest areas after the enactment of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation is threatened with no longer being valid. What factors hinder the implementation of Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation for oil palm plantation business permits that have been established in forest areas consist of several factors, namely: legal substance factors, legal structure factors, legal culture factors. Procedures for resolving oil palm plantations that have been established and have business permits within forest areas that can be applied to resolve this problem can be achieved in two ways: non-litigation and litigation.
Kepastian dan Perlindungan Hukum Vendor terhadap Keterlambatan Pembayaran BUMN Karya Erizal Sitinjak; Ningrum Natasya Sirait; Robert Robert
Law Jurnal Vol. 7 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v7i1.9060

Abstract

Pembangunan infrastruktur nasional menempatkan BUMN Karya sebagai pelaksana utama proyek sekaligus pengorganisasi hubungan kerja dengan vendor, pemasok, dan subkontraktor. Dalam praktiknya, keterlambatan pembayaran oleh BUMN Karya menimbulkan persoalan hukum mengenai kepastian waktu pembayaran, perlindungan hak tagih, keberlangsungan usaha, serta keseimbangan posisi tawar para pihak dalam hubungan kontraktual. Artikel ini membahas pengaturan hukum mengenai kewajiban pembayaran BUMN Karya kepada vendor, efektivitas perlindungan hukum atas keterlambatan pembayaran, serta bentuk perlindungan hukum yang lebih efektif bagi vendor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data utama yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta didukung oleh informasi lapangan melalui wawancara dengan informan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran BUMN Karya kepada vendor telah memiliki dasar hukum dalam KUH Perdata, hukum jasa konstruksi, hukum BUMN, hukum perseroan terbatas, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Namun, pengaturannya masih bersifat umum, tersebar, dan belum membentuk rezim khusus yang menjamin pembayaran tepat waktu. Perlindungan hukum secara formal tersedia melalui negosiasi, somasi, gugatan wanprestasi, arbitrase, dan PKPU, tetapi belum efektif secara substantif karena dipengaruhi oleh ketimpangan posisi tawar, sentralisasi keputusan pembayaran, hambatan administrasi, praktik cicilan di luar kontrak, lemahnya dokumentasi, dan ketergantungan vendor pada hubungan kerja dengan BUMN Karya. Artikel ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum vendor perlu diperkuat melalui klausul pembayaran yang jelas, SOP pembayaran vendor, transparansi status tagihan, pengakuan tagihan yang valid, dokumentasi kontraktual, addendum pembayaran, surat pengakuan utang, dan penyelesaian sengketa secara bertingkat.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA TITIP (JASTIP) BARANG DARI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN Ifaldy Riski Fahlepy; Sunarmi Sunarmi; T.Keizerina Devi A; Robert Robert
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2310

Abstract

Abstract: Significant benefits so that it is favored by many people. This study focuses on analyzing regulations for apparel consignment service (jastip) business actors from abroad, with the aim that in the future the practice of consignment service businesses (clothing) can obtain regulations related to the rules for purchasing goods or business permits from the government. Based on this study, it is concluded that the regulations for apparel consignment service (jastip) business actors from abroad are Law No. 17 of 2006 concerning Customs, Regulation of the Minister of Finance No. 203/PMK.04/2017 concerning Provisions on Export and Import of Goods Carried by Passengers and Crew of Transportation Facilities, and Regulation of the Minister of Finance No. 199/PMK.010/2019 concerning Provisions on Customs, Excise and Tax on Import of Shipped Goods. Sanctions against apparel consignment service (jastip) business actors who violate Law No. 17 of 2006 concerning Customs, namely in Article 102B of Law Number 17 of 2006 concerning Customs, the criminal threat is a minimum of 5 (five) years imprisonment and a maximum of 20 (twenty) years imprisonment. The role of the Directorate General of Customs and Excise in the rampant practice of jastip apparel in Indonesia is by conducting supervision. The form of supervision carried out by Customs and Excise is through the system, baggage x-ray analysis, and passenger profile analysis. Keywords: Businessmen, Entrustment Service Abstrak: Maraknya bisnis jasa titip yang berkembang di Indonesia yang dalam praktiknya memberikan keuntungan yang signifikan sehingga banyak digemari oleh banyak kalangan. Penelitian ini fokus menganalisis regulasi terhadap pelaku usaha jasa titip (jastip) apparel dari luar negeri, dengan tujuan agar ke depannya praktik terhadap usaha jasa titip barang (pakaian) tersebut bisa mendapatkan regulasi terkait dengan aturan-aturan pembelian barang ataupun izin usaha dari pemerintah. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa regulasi terhadap pelaku usaha jasa titip (jastip) apparel dari luar negeri yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Sanksi terhadap pelaku usaha jasa titip (jastip) apparel yang melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yaitu terdapat dalam Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Adapun peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam maraknya praktik jastip apparel di Indonesia yaitu dengan melakukan pengawasan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai yaitu melalui sistem, analisis x-ray bagasi, dan analisis profil penumpang. Kata kunci: Pelaku Usaha, Jasa Titip 
Co-Authors Aiko Alamnasroh Abdi Alvi Syahrin Aziz, Muhammad Fauzan Azwar, Tengku Keizerina Devi Bella Azigna Purnama BISMAR NASUTION BUDIMAN GINTING Dedi Harianto Devi A, T.Keizerina Erizal Sitinjak Fahlepy, Ifaldy Riski Hary Azhar Ananda Ifaldy Riski Fahlepy Karin Brigitta Kennedy, Kennedy Lubis, Ikhsan Mahmud Mulyadi Mahmul Siregar MAHMUL SIREGAR Mariane Magda Ketaren Marpaung, Abdul Hakim Miranda Lufti Nasution Muhammad Zeini Nadeak, Sugianto SP NINGRUM NATASYA SIRAIT Ningrum Natasya Sirait OK Saidin Prisando, Taruna Rifqi Muda Panjaitan Rizki Angga Utama Rosa Agustina Pangaribuan, Rosa Agustina Saidin, OK Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Surbakti, Evan Seprianta T.Keizerina Devi A Tarsisius Murwadji Taruna Prisando