Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.59
P-Index
This Author published in this journals
All Journal USU LAW JOURNAL Jurnal Dinamika Hukum Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH JHR (Jurnal Hukum Replik) Jurnal Darma Agung NOMOI Law Review Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Recht Studiosum Law Review ULJLS
Robert, Robert
Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences

Published : 18 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 18 Documents
Search

 1   2 
KEPASTIAN HUKUM TERHADAP KEWENANGAN BALAI HARTA PENINGGALAN (BHP) SEBAGAI PENGURUS DALAM PERKARA PKPU DI INDONESIA Kennedy, Kennedy; Sunarmi, Sunarmi; Robert, Robert
JURNAL DARMA AGUNG Vol 33 No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Darma Agung (LPPM_UDA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/ojsuda.v33i1.5422

Abstract

Kewenangan BHP sebagai Pengurus dalam perkara PKPU di Indonesia masih belum jelas. UUKPKPU telah mengatur mengenai siapa saja yang dapat diangkat menjadi Pengurus. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam Pasal 234 ayat (3) UUKPKPU. Dalam Pasal tersebut sudah disebutkan secara jelas mengenai siapa saja yang dapat diangkat menjadi Pengurus PKPU yaitu Orang perseorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia Permasalahan adalah Bagaimana Ketentuan Hukum Terhadap Penetapan Pengurus Dalam Perkara PKPU Di Indonesia? Bagaimana Kewenangan Balai Harta Peninggalan sebagai Pengurus Dalam Perkara PKPU Di Indonesia? Bagaimana Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Balai Harta Peninggalan (BHP) Dalam Perkara PKPU. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Normatif dengan berdasar pada data sekunder. Dari hasil analisis diketahui penerapannya di lapangan, terdapat 3 (tiga) putusan dimana Hakim pada Pengadilan Niaga menunjuk Balai Harta Peninggalan sebagai Pengurus dalam perkara PKPU yaitu putusan nomor 33/Pdt Sus-PKPU/2022/ PN Niaga Medan, nomor 4/Pdt Sus-PKPU/2023/ PN Niaga Medan dan nomor 22/Pdt Sus-PKPU/2020/ PN Niaga Medan. Dalam 3 putusan ini, Hakim menafsirkan bahwa BHP juga berwenang untuk melakukan tugas pengurusan sebagaimana bunyi dari Pasal 69 ayat (1) jo Pasal 1 angka 5 dimana kata “pengurusan” dianggap sama seperti Pengurus dalam perkara PKPU.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencucian Uang dalam Bentuk Investasi Reksadana (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021) Bella Azigna Purnama; Mahmud Mulyadi; Robert Robert
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 4 No. 4 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (Mei - Juni 2024)
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v4i4.2084

Abstract

Pencucian uang dalam investasi reksadana di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang menetapkan sanksi hingga 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp10 miliar. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur penerapan program anti pencucian uang melalui Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum, pembuktian pidana asal, dan pertanggungjawaban pidana terkait tindak pidana pencucian uang dalam investasi reksadana berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2937 K/Pid.Sus/2021. Metode penelitian ini adalah hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Benny Tjokrosaputro terbukti melakukan korupsi dan pencucian uang dalam pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya, merugikan negara sebesar Rp16,8 triliun. Majelis Hakim menerapkan teori pembuktian terbalik dan sistem penyerapan dipertajam (concursus realis), menjatuhkan pidana penjara seumur hidup dan denda uang pengganti Rp6,078 triliun. Penelitian ini memberikan wawasan tentang mekanisme pencegahan dan penindakan kejahatan keuangan, serta mendukung terciptanya sistem keuangan yang aman dan bebas dari praktik ilegal.
Juridical Analysis of Alleged Violations of Article 14 of Law No. 5 of 1999 Related to Vertical Integration by Sany Group (Case Study: ICC Decision Number 18/ICC-L/2024) Karin Brigitta; Ningrum Natasya Sirait; Robert Robert
Ultimate Journal of Legal Studies Vol. 4 No. 1 (2026): Contemporary Challenges in Law, Technology, and Society
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/uljls.v4i1.26494

Abstract

The era of globalization has encouraged the influx of foreign investment into Indonesian industries, creating market structures that are vulnerable to anticompetitive practices by multinational corporations. The Sany Group case has become a significant precedent in the enforcement of Indonesian competition law. KPPU Decision Number 18/KPPU- L/2024 represents the first vertical integration case involving a foreign entity and resulted in a substantial administrative fine. This study examines the regulation of vertical integration under Indonesian competition law, the provisions governing dealer agreements with foreign business actors, and the juridical analysis of KPPU Decision Number 18/KPPU- L/2024 concerning the alleged violation of Article 14 of Law Number 5 of 1999 by Sany Group. This research employs a normative juridical method with a descriptive nature, utilizing statutory, conceptual, and case approaches. Data were collected through library research and analyzed qualitatively using a deductive reasoning framework. The findings indicate that, procedurally, the decision has fulfilled the elements required under Article 14. Substantively, however, the essence of Sany Group's violation lies in the abuse of economic dependence arising from asymmetrical bargaining power rather than merely vertical integration. The application of the extraterritoriality principle in this decision faces challenges because Law Number 5 of 1999 does not explicitly regulate the authority of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in this regard. In practice, Sany Group's conduct more closely corresponds to the provisions of Article 25 concerning the abuse of a dominant position. The inability of Article 25 to adequately address this case stems from its quantitative approach based on market share thresholds. This study recommends revising the implementing guidelines of Article 25 to accommodate the concept of abuse of economic dependence and to clarify the extraterritorial authority of the KPPU.
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Putusan No. 23/PUU-XIX/2021) Miranda Lufti Nasution; Sunarmi Sunarmi; Robert Robert
Recht Studiosum Law Review Vol. 2 No. 2 (2023): Volume 2 Nomor 2 (November-2023)
Publisher : Talenta Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32734/rslr.v2i2.12105

Abstract

Urgensi upaya hukum kasasi dalam putusan pailit yang didahului permohonan PKPU sejatinya ditujukan untuk mengantisipasi modus mempailitkan badan usaha yang masih solven melalui penyalahgunaan Pasal 222 ayat (1) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004 dengan cara menggagalkan perdamaian dalam proses PKPU. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui pentingnya eksistensi upaya hukum kasasi dalam perkara pailit yang diawali permohonan PKPU. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa upaya hukum terhadap putusan PKPU tidak hanya ditutup melalui UU No. 37 Tahun 2004 namun juga dalam beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dengan alasan perdamaian dalam PKPU sudah cukup untuk menyelesaikan perkara. Namun seiring perkembangan zaman, upaya hukum kasasi terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU diberikan secara terbatas melalui Putusan MK No. 23/PUU-XIX/2021. Upaya hukum kasasi dapat diajukan terhadap putusan pailit yang diawali permohonan PKPU dengan syarat permohonan PKPU diajukan oleh kreditur dan proposal perdamaian debitur ditolak.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA JASA TITIP (JASTIP) BARANG DARI LUAR NEGERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG KEPABEANAN Ifaldy Riski Fahlepy; Sunarmi Sunarmi; T.Keizerina Devi A; Robert Robert
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 7 No. 4 (2024): November 2024
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v7i4.2310

Abstract

Abstract: Significant benefits so that it is favored by many people. This study focuses on analyzing regulations for apparel consignment service (jastip) business actors from abroad, with the aim that in the future the practice of consignment service businesses (clothing) can obtain regulations related to the rules for purchasing goods or business permits from the government. Based on this study, it is concluded that the regulations for apparel consignment service (jastip) business actors from abroad are Law No. 17 of 2006 concerning Customs, Regulation of the Minister of Finance No. 203/PMK.04/2017 concerning Provisions on Export and Import of Goods Carried by Passengers and Crew of Transportation Facilities, and Regulation of the Minister of Finance No. 199/PMK.010/2019 concerning Provisions on Customs, Excise and Tax on Import of Shipped Goods. Sanctions against apparel consignment service (jastip) business actors who violate Law No. 17 of 2006 concerning Customs, namely in Article 102B of Law Number 17 of 2006 concerning Customs, the criminal threat is a minimum of 5 (five) years imprisonment and a maximum of 20 (twenty) years imprisonment. The role of the Directorate General of Customs and Excise in the rampant practice of jastip apparel in Indonesia is by conducting supervision. The form of supervision carried out by Customs and Excise is through the system, baggage x-ray analysis, and passenger profile analysis. Keywords: Businessmen, Entrustment Service Abstrak: Maraknya bisnis jasa titip yang berkembang di Indonesia yang dalam praktiknya memberikan keuntungan yang signifikan sehingga banyak digemari oleh banyak kalangan. Penelitian ini fokus menganalisis regulasi terhadap pelaku usaha jasa titip (jastip) apparel dari luar negeri, dengan tujuan agar ke depannya praktik terhadap usaha jasa titip barang (pakaian) tersebut bisa mendapatkan regulasi terkait dengan aturan-aturan pembelian barang ataupun izin usaha dari pemerintah. Berdasarkan penelitian ini disimpulkan bahwa regulasi terhadap pelaku usaha jasa titip (jastip) apparel dari luar negeri yaitu Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Keuangan No. 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa Oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Sanksi terhadap pelaku usaha jasa titip (jastip) apparel yang melanggar Undang-Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan yaitu terdapat dalam Pasal 102B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, ancaman pidananya adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun. Adapun peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam maraknya praktik jastip apparel di Indonesia yaitu dengan melakukan pengawasan. Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bea dan Cukai yaitu melalui sistem, analisis x-ray bagasi, dan analisis profil penumpang. Kata kunci: Pelaku Usaha, Jasa Titip 
KEPEMILIKAN HUKUM LOGO BISNIS YANG DIHASILKAN OLEH KECERDASAN BUATAN YANG DIDAFTARKAN SEBAGAI MEREK DI INDONESIA Taruna Prisando; OK Saidin; Robert Robert
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i1.2586

Abstract

The sophistication of artificial intelligence whose benefits are felt by the public, generally business actors, is the ability to produce a logo design that is closely related to business as well as matters relating to the identity and distinguishing marks of an organization, company, legal entity and so on. This type of research is normative legal research, prescriptive in nature. The approaches used are statutory, conceptual and case approaches. The data used is secondary data, which was collected using library study data collection techniques, using document study tools. The data was then analyzed qualitatively and conclusions drawn deductively. The results of the research concluded that a business logo produced by artificial intelligence could be registered as an object of trademark rights, because the object of trademark rights is not determined by the creation process, but rather by the user who is registered for its use. It is recommended that the government be more active in socializing the first to file principle, establishing regulations for registration of artificial intelligence marks, and adding originality provisions to the Trademark Law to prevent abuse of rights in technological developments. Keyword: Artificial Intellegence, Brand Ownership, Logo. Abstrak: Kecanggihan kecerdasan buatan yang manfaatnya dirasakan masyarakat, umumnya para pelaku usaha adalah kemampuan untuk menghasilkan sebuah desain logo yang sangat erat kaitannya dengan bisnis serta hal-hal berkaitan dengan identitas maupun tanda pembeda dari suatu organisasi, perusahaan, badan hukum dan sebagainya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data yang digunakan adalah data sekunder, yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, dengan alat studi dokumen. Data kemudian dianalisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian disimpulkan bahwa logo bisnis yang dihasilkan kecerdasan buatan dapat saja didaftarkan sebagai objek hak merek, sebab objek hak atas merek tidak ditentukan oleh proses pembuatan nya, melainkan oleh pengguna yang didaftarkan atas penggunaan nya. Disarankan agar pemerintah lebih aktif menyosialisasikan prinsip first to file, menetapkan regulasi pendaftaran merek hasil kecerdasan buatan, serta menambahkan ketentuan orisinalitas pada UU Merek untuk mencegah penyalahgunaan hak dalam perkembangan teknologi. Kata kunci: Kecerdasan Buatan, Kepemilikan Merek, Logo.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI BAWAH PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) Rizki Angga Utama; Budiman Ginting; Robert Robert
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 8 No. 3 (2025): August 2025
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v8i3.4122

Abstract

Abstract: The development of financial technology has encouraged the emergence of crypto assets as digital instruments that are widely traded in Indonesia. Crypto asset transactions, which were initially supervised by the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (BAPPEBTI), have now shifted to the Financial Services Authority (OJK) based on the mandate of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU PPSK). This change has important legal implications, especially in terms of consumer protection as a party vulnerable to risks in crypto asset trading. Normative legal research uses research that conceptualizes law as what is written in laws and regulations (law in books). This protection includes preventive protection through transparency obligations, risk disclosure, consumer education, and repressive protection through complaint mechanisms, dispute resolution, and the imposition of administrative sanctions. With this approach, OJK aims to increase public trust in the crypto ecosystem and minimize legal risks that can harm consumers.Keyword: Crypto Assets, Consumer Legal Protection, OJK, PPSK Law Abstrak: Perkembangan teknologi finansial telah mendorong munculnya aset kripto sebagai instrumen digital yang diperjualbelikan secara luas di Indonesia. Transaksi aset kripto yang awalnya diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), kini beralih ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK). Perubahan ini menimbulkan implikasi hukum penting, khususnya dalam hal perlindungan konsumen sebagai pihak yang rentan terhadap risiko dalam perdagangan aset kripto. Penelitian hukum normatif menggunakan penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books). Perlindungan ini mencakup perlindungan preventif melalui kewajiban transparansi, penyampaian risiko, edukasi kepada konsumen, serta perlindungan represif melalui mekanisme pengaduan, penyelesaian sengketa, hingga pengenaan sanksi administratif. Dengan pendekatan ini, OJK bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap ekosistem kripto dan meminimalkan risiko hukum yang dapat merugikan konsumen. Kata Kunci: Aset Kripto, Perlindungan Hukum Konsumen, OJK, UU PPSK
ANALISIS PERBANDINGAN KEBIJAKAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN Aiko Alamnasroh Abdi; Ningrum Natasya Sirait; Robert Robert
JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH Vol. 9 No. 1 (2026): February 2026
Publisher : Smart Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54314/jssr.v9i1.5933

Abstract

Abstract: The obligation to implement Social and Environmental Responsibility (TJSL) in Indonesia has been regulated by law, but regulations regarding the provision of incentives for companies that implement it have not been comprehensively formulated. This situation raises questions about the effectiveness of TJSL policies in encouraging corporate compliance while increasing the attractiveness of national investment. This study aims to analyze the regulation of TJSL incentives in the Indonesian legal system, assess the urgency of providing incentives from the perspective of legal certainty and ease of doing business, and compare them with policies implemented in Singapore. This study is a normative legal study with legislative, conceptual, and comparative approaches. Primary and secondary legal materials are analyzed qualitatively using the theory of legal certainty, development law theory, and comparative law theory as analytical frameworks. This study shows that the regulation of TJSL incentives in Indonesia is still limited, not systematically integrated with investment and ease of doing business policies, and has not been designed as a strategic instrument to encourage optimal corporate participation. In contrast, Singapore implements a more structured approach through a combination of fiscal and non-fiscal incentives aligned with sustainable development policies and improving the investment climate. Therefore, reformulating CSR incentive policies in Indonesia is necessary to create legal certainty, increase the effectiveness of CSR implementation, and strengthen national competitiveness and investment attractiveness. The formulation of clear, measurable, and integrated incentives will make CSR not only a legal obligation but also a strategic instrument for sustainable economic development. Keywords: Social and Environmental Responsibility, Incentives, Legal Certainty, Ease of Doing Business, Comparative Law. Abstrak: Kewajiban pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) di Indonesia telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun pengaturan mengenai pemberian insentif bagi perusahaan yang melaksanakannya belum dirumuskan secara komprehensif. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai efektivitas kebijakan TJSL dalam mendorong kepatuhan korporasi sekaligus meningkatkan daya tarik investasi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan insentif TJSL dalam sistem hukum Indonesia, menilai urgensi pemberian insentif dalam perspektif kepastian hukum dan kemudahan berusaha, serta membandingkannya dengan kebijakan yang diterapkan di Singapura.Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori kepastian hukum, teori hukum pembangunan, dan teori perbandingan hukum sebagai kerangka analisis. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan insentif TJSL di Indonesia masih bersifat terbatas, tidak terintegrasi secara sistematis dengan kebijakan investasi dan kemudahan berusaha, serta belum dirancang sebagai instrumen strategis untuk mendorong partisipasi korporasi secara optimal. Sebaliknya, Singapura menerapkan pendekatan yang lebih terstruktur melalui kombinasi insentif fiskal dan non-fiskal yang selaras dengan kebijakan pembangunan berkelanjutan dan peningkatan iklim investasi. Atas dasar hal tersebut reformulasi kebijakan insentif TJSL di Indonesia diperlukan guna menciptakan kepastian hukum, meningkatkan efektivitas pelaksanaan TJSL, serta memperkuat daya saing dan daya tarik investasi nasional. Perumusan insentif yang jelas, terukur, dan terintegrasi akan menjadikan TJSL tidak hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kata Kunci: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Insentif, Kepastian Hukum, Kemudahan Berusaha, Perbandingan Hukum.
Co-Authors Aiko Alamnasroh Abdi Aziz, Muhammad Fauzan Bella Azigna Purnama BISMAR NASUTION BUDIMAN GINTING Dedi Harianto Devi A, T.Keizerina Fahlepy, Ifaldy Riski Ifaldy Riski Fahlepy Karin Brigitta Keizerina Devi Azwar Kennedy, Kennedy Lubis, Ikhsan Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Mariane Magda Ketaren Marpaung, Abdul Hakim Miranda Lufti Nasution Nadeak, Sugianto SP NINGRUM NATASYA SIRAIT OK Saidin Prisando, Taruna Rizki Angga Utama Rosa Agustina Saidin, OK Sukarja, Detania Sunarmi Sunarmi Sunarmi, Sunarmi Surbakti, Evan Seprianta T.Keizerina Devi A Tarsisius Murwadji Taruna Prisando