Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.965
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora AdBispreneur Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Innovative: Journal Of Social Science Research JANE (Jurnal Administrasi Negara) Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Journal of Ekonomics, Finance, and Management Studies
Slamet Usman Ismanto
Departemen Administrasi Publik, Fakultas IImu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
PENGUKURAN DAMPAK INVESTASI SOSIAL PELAKSANAAN CSR MENGGUNAKAN METODE SOCIAL RETURN ON INVESTMENT (SROI) Meilanny Budiarti Santoso; Rivani .; Slamet Usman Ismanto; Idim Mumajad; Hendri Mulyono
AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan Vol 3, No 2 (2018): AdBispreneur : Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausa
Publisher : Departemen Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UNPAD

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (468.539 KB) | DOI: 10.24198/adbispreneur.v3i2.18777

Abstract

ABSTRACTCorporate social responsibility is the company's obligation, especially in the extractive sector, which ideally is a form of corporate social investment, so that it can be measured and profitable. This article wants to uncover how companies can find out the impact of social investment, which is by using the Social Return on Investment method. Based on a study assessment the impact of social investment from the Baramulyo Posdaya Development Program, the SROI Ratio was 3.70, meaning that each investment was Rp. 1, - get an impact or benefit worth Rp. 3.70, -. The biggest benefit of Posdaya Baramulyo is on increasing access to PAUD schools, which is 66.5% of the total value of the outcome, then increasing income by 14.09% of the total value of the outcome, increasing the growth of PAUD growth by 12.66% of the total value of the outcome, and the elderly felt fitter and healthier at 5.73% of the total value of the outcome. When viewed from a socio-economic perspective, the Posdaya Baramulyo program can be said to be feasible and successful. ABSTRAKCorporate social responsibility merupakan kewajiban perusahaan khususnya bidang ekstraktif yang secara ideal adalah wujud investasi sosial perusahaan, sehingga dapat terukur dan menguntungkan. Artikel ini ingin mengungkap bagaimana perusahaan dapat mengetahui dampak investasi sosial yang dilakukannya, yaitu dengan menggunakan metode Social Return on Investment. Berdasarkan studi penilaian dampak investasi sosial dari Program Pengembangan Posdaya Baramulyo diperoleh SROI Ratio sebesar 3,70 artinya bahwa setiap investasi Rp. 1,- memperoleh dampak atau manfaat senilai Rp. 3,70,-. Manfaat terbesar dari Posdaya Baramulyo adalah pada peningkatan akses sekolah PAUD yaitu sebesar 66,5% dari total nilai outcome, kemudian peningkatan pendapatan sebesar 14,09% dari total nilai outcome, peningkatan tumbuh kembang PAUD sebesar 12,66% dari total nilai outcome, dan para lansia merasa lebih bugar dan sehat sebesar 5,73% dari total nilai outcome. Bila ditinjau dari sisi sosial ekonomi, maka program Posdaya Baramulyo dapat dikatakan layak dan berhasil.
PENCITRAAN BANDUNG SEBAGAI DAERAH TUJUAN WISATA: MODEL MENEMUKENALI IKON BANDUNG MASA KINI Dian Indira; Slamet Usman Ismanto; Meilanny Budiarti Santoso
Sosiohumaniora Vol 15, No 1 (2013): SOSIOHUMANIORA, MARET 2013
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.779 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v15i1.5238

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi ketidakjelasan pencitraan ‟brand image kota Bandung karena masyarakatnya yang dinamis dan perkembangan wilayah yang cenderung tidak terkendali. Akibatnya pencitraan lama bergeser, sementara pembentukan pencitraan baru terhambat oleh banyak kepentingan. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan kondisi dan potensi obyek wisata dan daya tarik yang dimiliki Bandung; kebijakan pemerintah terkait dengan upaya menjadikan Bandung sebagai tujuan wisata; dan proses pembentukan pencitraan „brand image‟ kota Bandung sebagai daerah tujuan wisata, terutama dalam pandangan para tokoh masyarakat, akademisi, budayawan, dan seniman. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian antara lain menunjukkan bahwa pariwisata di Bandung masih belum mempunyai visi dan konsep pengembangan yang jelas serta belum didukung oleh pengaturan dan pengelolaan kota yang terencana dan konsisten, strategi yang jelas, dan implementasi nyata di lapangan yang berdampak pada pembentukan pencitraan Bandung sebagai daerah tujuan wisata.
PEMANFATAAN HASIL PENELITIAN DALAM KEBIJAKAN PUBLIK STUDI KASUS PADA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT Novia Elva Leni; Ida Widianingsih; Mohammad Benny Alexandri; Slamet Usman Ismanto
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 1, No 2 (2018): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (204.8 KB) | DOI: 10.24198/responsive.v1i2.20677

Abstract

Bukti menjadi bagian penting dalam proses perumusan kebijakan publik agar kebijakan yang dihasilkan berkualitas dan efektif. Salah satu jenis bukti yang kini penggunaannya mulai menjadi perhatian adalah bukti penelitian. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat adalah lembaga think tank milik pemerintah daerah yang memiliki tugas dan fungsi untuk penelitian dan pengembangan. Salah satu dari misi lembaga ini adalah pemanfaaatan hadil penelitian sebagai bahan masukan atau rekomendasi dalam kebijakan publik. Penenelitian ini bertujuan untuk bagaimana pemanfataan hasil penelitian sebagai masukan dalam kebijakan publik dalam perspektif peneliti. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Teknik pengumpulan data adalah melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pemanfataan hasil penelitian sebagai bahan masukan atau rekomendasi dalam kebijakan pubik di Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat didasarkan pada permintaan dan disesuaikan dengan kebutuhan data kepala daerah dan organisasi perangkat daerah. Hasil penelitian agar mudah menjadi masukan atau rekomendasi dalam kebijakan publik perlu mendapat dukungan dari pembuat dan pelaksana kebijakan. Oleh karena itu, peneliti diharapkan tidak hanya memiliki pengetahuan ilmiah melainkan juga pengetahuan politis, serta pengetahuan praktis implementasi. Tiga pengetahuan ini diperlukan bagi peneliti untuk mengurangi kesenjangan antara peneliti dan pembuat kebijakan sehingga hasil penelitian dapat lebih mudah dipahami oleh pembuat dan pelaksana kebijakan.  Evidence is an important part of the process of public policy formulation so that the resulting policies are of high quality and effective. One type of evidence that is now being used is becoming a concern is research evidence. The West Sumatra Provincial Research and Development Agency is a think tank owned by the local government that has duties and functions for research and development. One of the mission of this institution is the use of research material as input or recommendation in public policy. This research aims at how the results of the study are used as input in public policy in the perspective of the researcher. The method used in this research is descriptive method. The technique of collecting data is through library research and interviews. The results showed that the use of research results as input or recommendations in public policy in the Research and Development Agency of West Sumatra Province was based on demand and adjusted to the data needs of regional heads and regional organizations. The results of research so that it is easy to become an input or recommendation in public policy needs to get support from policy makers and implementers. Therefore, researchers are expected to not only have scientific knowledge but also political knowledge, as well as practical knowledge of implementation. These three knowledge are needed for researchers to reduce the gap between researchers and policy makers so that research results can be more easily understood by policy makers and implementers.
ANALISIS STAKEHOLDERS DALAM TATA KELOLA AIR UNTUK PERTANIAN (STUDI PADA TATA KELOLA AIR UNTUK PERTANIAN KEWENANGAN PUSAT DI SUMATERA BARAT) Novia Elva Leni; Ida Widianingsih; Slamet Usman Ismanto
Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik Vol 4, No 3 (2021): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humanio
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v4i3.35410

Abstract

Ketersediaan air sangat erat kaitannya untuk mendukung ketahanan pangan. Air merupakan masukan penting untuk produksi pertanian (World Bank, 2020). Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisir stakeholders dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat berdasarkan power dan interest. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan gabungan ketiganya. Data yang diperoleh dalam studi ini adalah data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak stakeholders yang terlibat dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat. Berdasarkan analisa model grid menggunakan interest dan power diketahui bahwa BWSS V Padang, Dinas PSDA Provinsi Sumatera Barat, GP3A, dan P3A merupakan Players dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan yang menjadi Subjects adalah Komisi Irigasi, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten/Kota, dan Dinas Pangan dan Holtikultura Sumatera Barat. Kemudian, Context setters adalah Bappenas, Kementerian PUPR, dan Lembaga Donor Internasional (ADB dan IFAD). Selanjutnya, Crowd adalah para petani yang tidak tergabung dalam P3A dan masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian. Setiap stakeholders memiliki kepentingan yang berbeda dan pengaruh yang berbeda satu sama lain. Oleh karena itu, diharapkan adanya kolaborasi antar stakeholder dalam tata kelola air untuk pertanian kewenangan pusat di Sumatera Barat. The availability of water is closely related to supporting food security. Water is an important input for agricultural production (World Bank, 2020). This study aims to take an inventory of stakeholders in water management for agriculture with the central authority in West Sumatra based on power and interest. This research is a qualitative descriptive study. Data was collected through interviews, observation, documentation, and a combination of the three. The data obtained in this study are primary and secondary data. The results show that there are many stakeholders involved in water management for agriculture with the central authority in West Sumatra. Based on the grid model analysis using interest and power, it is known that BWSS V Padang, West Sumatra Provincial PSDA, GP3A, and P3A are players in water management for agriculture, the central authority of West Sumatra Province. While the subjects are the Irrigation Commission, Regency/City Agriculture Service, Regency/City Public Works Service, and West Sumatra Food and Horticulture Service. Then, Context setters are Bappenas, Ministry of PUPR, and International Donor Agencies (ADB and IFAD). Furthermore, Crowd are farmers who are not members of the WUA and people who do not have agricultural land. Each stakeholder has different interests and different influences from each other. Therefore, it is hoped that there will be collaboration between stakeholders in water management for agriculture with the central authority in West Sumatra.
PENDAMPINGAN DESA KADIPATEN KECAMATAN KADIPATEN KABUPATEN TASIKMALAYA DALAM UPAYA MERAIH PENGHARGAAN DESA SADAR HUKUM (ANUBHAWA SASANA DESA) Yogi Suprayogi Sugandi; Dedi Sukarno; Slamet Usman Ismanto
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 5, No 2 (2022): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v5i2.36881

Abstract

Dalam mendukung pelaksanaan penguatan hukum yang berlaku di masyarakat, maka penguatan tersebut perlu dilakukan melalui pemerintah desa. Pemerintah pusat melalui program oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia merasa perlu untuk memberikan penghargaan kepada pemerintah desa yang telah berupaya untuk menetapkan terobosan-terobosan kebijakan dalam mendukung desa sadar hukum yang bertujuan untuk menguatkan keberadaan Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai salah satu desa yang pernah meraih penghargaan Desa Tertib Hukum dari Polres Kota Tasikmalaya pada tahun 2011, 2013, 2014, 2016, dan 2018, Tim Pengabdian melihat potensi Desa Kadipaten untuk meraih Penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Desa Sadar Hukum. Metode pelaksanaan pengabdian ini adalah Focus Grop Discussion (FGD), pembekalan perangkat desa dalam bentuk pemaparan materi serta melakukan sosialisasi ke pedusunan di Desa Kadipaten. Hasil dari pengabdian ini terlihat bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tinggi dalam melakukan upaya meraih penghargaan tersebut
E-Readiness Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Bursa Kerja Online Melalui Aplikasi BIMMA (Bandung Integrated Manpower Management Applications) M. Andri Julianto P; Slamet Usman Ismanto; Dedi Sukarno
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41313

Abstract

This research was distributed by the existence of the phenomenon of changing job fair services that go an offline system to an online system and not achieving the three performance targets in the implementation of online job fair services through the BIMMA applicatio.. The purpose of this research is to find out how the e-Readiness of the Bandung City Manpower Service in organizing online job fair market services through the BIMMA application. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The validity technique is done by triangulating sources from the results of interviews and documentation studies.                                                                                                                                   The results of this research showed that the e-Readiness of the Bandung City Manpower Service in providing online job fair market services through the BIMMA application was considered ready on the grounds that there were 5 (five) factors that had been fulfilled and 1 (one) factor that had not been fulfilled related to the factors affecting e-Readiness of the Bandung City Manpower Office. These factors can be seen from the availability of telecommunication infrastructure needs, the availability of connectivity and the use of IT by the government because the facilities have been used and maintained properly, the funds and budget are available according to their needs, the law that regulates online job fair market services is available, and there has been a paradigm shift by government employees. Suggestions for this problem are the Bandung City Manpower Service needs to pay attention to the needs of facilities and infrastructure, refinement of human resource planning in the division of tasks, re-analyze the workload and quantity of employees, take decisive action in carrying out tasks issuing sanctions, and increasing the intensity of discussion and joint evaluation among employees. Penelitian ini dilatabelakangi oleh adanya fenomena perubahan pelayanan bursa kerja dari sistem offline menjadi sistem online serta tidak tercapainya tiga capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan pelayanan bursa kerja online melalui aplikasi BIMMA. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana e-Readiness Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja online melalui aplikasi BIMMA. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik keabsahan dilakukan dengan triangulasi sumber dari hasil wawancara dan studi dokumentasi.                             Hasil penelitian menunjukan bahwa e-Readiness Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja online melalui aplikasi BIMMA dinilai sudah siap dengan alasan telah terdapat 5 (lima) faktor yang sudah terpenuhi dan 1 (satu) faktor yang belum terpenuhi terkait dengan faktor yang mempengaruhi e-Readiness Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Faktor-faktor tersebut yaitu bisa dilihat dengan sudah tersedianya kebutuhan infrasturktur telekomunikasi, sudah baiknya tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah karena sarana dan prasaran telah dimanfaatkan dan dirawat dengan baik, sudah tersedianya dana dan anggaran sesuai dengan kebutuhannya, sudah tersedianya perangkat hukum yang mengatur tentang pelayanan bursa kerja online, dan sudah baiknya perubahan paradigma oleh para pegawai. Saran yang diajukan atas penelitian ini ialah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung perlu untuk memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana, melakukan perencanaan SDM dalam melakukan pembagian tugas, menganalisis kembali antara beban kerja dan kuantitas pegawai, melakukan tindakan yang tegas dalam menjalankan sanksi, dan meningkatkan intensitas diskusi dan evaluasi bersama antar pegawai.
PARTISIPASI PUBLIK DALAM PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA (BSPS) DI KOTA BOGOR TAHUN 2020 Vega Puti Astari; Herijanto Bekti; Slamet Usman Ismanto
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41323

Abstract

This research is based on the high basic need for habitable homes in bogor city in 2020, Through the BSPS program is expected to increase the involvement of various elements in order to be able to realize a livable home. But there are still problems such as lack of community involvement in planning and submission of criticism and advice, lack of self-help and delay in completion of development. This research aims to describe and analyze public participation in every stage of activities in the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) program in Bogor City in 2020. In conducting the analysis, the authors used the theory of public participation in the stages of development activities by John M. Cohen and Norman T. Uphoff (1980). The research method used is qualitative research method. Data collection techniques are carried out by means of observations, interviews and documents.The results of this study show that public participation in the BSPS program in Bogor City in the implementation of 2020 is still at degree of tokenism which means it has not been able to increase the involvement of each implementing element, such as Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, urban village staff, facilitator team, and beneficiary community in the planning stage, implementation stage, and evaluation stage. But in the benefits stage the results of the public participation was conducted better. Some of the suggestions from this research are that facilitator teams supposedly communicated and coordinated with RT, RW, and community empowerment agency parties. Urban Village parties are suggested to strengthen their roles in directing, supervision and control and paying more attention during the selection process in the proposing. The agency is suggested to make monitoring schedule periodically to entire area, it is proposed to direct urban village parties in making evaluation report in form of document to be useful for further decision making. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya kebutuhan dasar akan rumah yang layak huni di Kota Bogor pada tahun 2020. Melalui program BSPS diharapkan akan meningkatkan keterlibatan dari berbagai unsur agar mampu mewujudkan rumah yang layak huni. Namun masih ditemukan permasalahan seperti minimnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan penyampaian kritik dan saran, kurangnya swadaya dan keterlambatan penyelesaian pembangunan. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis partisipasi publik dalam setiap tahapan kegiatan dalam program BSPS di Kota Bogor Tahun 2020. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan teori partisipasi publik dalam tahapan kegiatan pembangunan oleh John M. Cohen dan Norman T. Uphoff (1980). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumen. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa partisipasi publik dalam program BSPS di Kota Bogor pada pelaksanaan tahun 2020 masih berada pada derajat semu atau degree of tokenism yang mana artinya belum mampu untuk meningkatkan keterlibatan dari masing-masing unsur pelaksana yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bogor, pihak kelurahan, tim fasilitator, dan masyarakat penerima bantuan dalam tahap perencanaan, dan evaluasi. Namun dalam pemanfaatan hasil partisipasi publik sudah dilakukan dengan baik. Beberapa saran dari penelitian ini adalah tim fasilitator sebaiknya melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pihak RT, RW, dan LPM. Pihak kelurahan sebaiknya memperkuat perannya dalam pengarahan, pengawasan dan pengendalian serta lebih memperhatikan saat proses penyeleksian dalam pengusulan. Pihak dinas sebaiknya membuat jadwal monitoring secara berkala dan merata dan mengarahkan pihak kelurahan untuk membuat laporan evaluasi dalam bentuk dokumen agar berguna untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH DI KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI Nurul Safitri; Rita Myrna; Slamet Usman Ismanto
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41314

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi permasalahan sampah Kota Bekasi yang mencapai 1.714 ton per hari. Dalam mengatasi permasalahan sampah tersebut, Pemerintah Kota Bekasi melalui program pengembangan model pemilihan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga membentuk bank sampah unit disetiap rw sehingga melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Untuk itu, perlunya peran masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan bank sampah secara mandiri. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana partisipasi masyarakat pada setiap tahapan kegiatan dalam pengelolaan bank sampah di Kecamatan Jatiasih menggunakan teori Cohen dan Uphoff yaitu tahapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu tahapan pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami, menganalisa, dan mendeskripsikan empat tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah di Kecamatan Jatiasih. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi pustaka (observasi, wawancara, dokumen) dengan teknik perposive untuk memilih informan. Untuk menguji keabsahan data menggunakan tiangulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa masyarakat terlihat tidak secara penuh terlibat pada proses keempat tahapan. Tahap pengambilan keputusan dan evaluasi dilakukan oleh stakeholder maupun kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan masyarakat terlihat terlibat pada tahapan pelaksanaan dan pengambilan manfaat. Sehingga disimpulkan, tingkat kualitas partisipasi berada pada partisipasi tidak langsung dan partisipasi adanya reward. Saran yang dapat penulis berikan adalah memberikan porsi yang lebih luas kepada masyarakat untuk dapat terlibat secara penuh, menyediakan kotak saran, kecamatan dan kelurahan membantu korwil, sosialisasi terjadwal dilakukan ditiap Rt. This research is based on the problem waste in Bekasi City which reaches 1.714 tons per day. In resolving the waste problem, the Bekasi City Government through a program to develop model for selecting household waste and similar household waste has farmed a unit waste bank in each Rw. For this reason, the role of the community is needed realizing the management of waste banks independently.The purpose aims to describe and anlyze how community participation at each stage of activity in waste bank management in Jatiasih District uses Cohen and Uphoff’a theory, namely the stages of community participation decision making, implementation, benefit, and evaluation.The research method used is qualitative research method aims of undestranding, analyzing, and describing the four stages of community participation in waste bank management in Jatiasih District. Data collection techniques used field studies and literature studies (observation, interviews, documents) with perposive techniques to select informants. Validity data use triangulation techniques.The results of this study indicate that community does not appear to fully involved in process of the four stages. The decision making and evaluation stages are carried out stakeholder and certain community groups. Meanwhile the community seems to be involved in the implementation and benefit stages. Concluded, quality participation in inderect participation and participation of reward. Author can give are to provide a wider portoin of community to be fully involved, provide suggestion boxes, sub districts and ward help the regional coordinator, scheduled socialization carried out in each Rt.
UPAYA DALAM PENGELOLAN PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR PLUS OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS P4OP WILAYAH JAKARTA SELATAN Daud Zikri; Slamet Usman Ismanto; Candradewini Candradewini
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.38231

Abstract

This study describes the efforts in managing the Jakarta Smart Plus Card program at the P4OP Technical Implementation Unit in South Jakarta. The Jakarta Smart Plus Card Program is contained in the Governor of DKI Jakarta Regulation Number 27 of 2013 concerning Personal Education Cost Assistance for Students from poor families through the Jakarta Smart Card. This program aims to improve the quality of education in a fair and equitable manner and to ensure certainty in obtaining educational services for underprivileged families. This study looks at the efforts made by UPT P4OP in implementing the KJP Plus Program in South Jakarta. Efforts made by UPT P4OP are through outreach to the community during this pandemic through online socialization and coordination with sub-districts, sub-districts, schools and social services. However, the efforts made by UPT P4OP have not yielded good results, because there are still many violations by the community due to the lack of information conveyed. With qualitative research methods. The results of this study indicate that the Jakarta Smart Plus Card Program in South Jakarta has not been effective. UPT P4OP still has to make improvements, especially in the South Jakarta area. Penelitian ini menjelaskan tentang upaya dalam pengelolaan program Kartu Jakarta Pintar Plus di Unit Pelaksana Teknis P4OP kota Jakarta Selatan. Program Kartu Jakarta Pintar Plus tertuang pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara adil dan merata serta untuk menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu. Penelitian ini melihat upaya yang dilakukan UPT P4OP dalam pengimplementasian Program KJP Plus di Jakarta Selatan. Upaya yang dilakukan UPT P4OP adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat pada masa pandemi ini melalui sosialisasi secara daring dan melakukan koordinasi dengan kelurahan, kecamatan, sekolah dan dinas sosial. Tetapi dari upaya yang dilakukan oleh UPT P4OP belum memberikan hasil yang baik, karena massih banyak pelanggaran oleh masyarakat dikarenakan kurangnya informasi yang tersampaikan. Dengan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Program Kartu Jakarta Pintar Plus di Jakarta Selatan belum efektif. UPT P4OP masih harus melakuan peningkatan terutama di kawasan Jakarta Selatan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA CIMAHI Indah Annisa Fauziyah; Budiman Rusli; Slamet Usman Ismanto
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41310

Abstract

The Indonesian government seeks to optimize the democratization process through public information disclosure. Then in order to implement public information disclosure, the City of Cimahi Government, formed the Cimahi City Information and Documentation Management Officer on February 2, 2011 in order to provide optimal information services to the public. The purpose of this study is to describe how the implementation of public information disclosure policies in Cimahi City are guided by the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 3 of 2017 by being analyzed and studied using the theory of policy implementation from Charles O. Jones which consists of Organizational Aspects, Interpretation Aspects and Application Aspects. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques used are observation, interviews, literature study, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the Public Information Disclosure Policy in Cimahi City has not been fully implemented properly. There are still some obstacles in its implementation, such as the PPID Pemabntu there is no information officer who specifically handles information services, the preparation of a list of public information is constrained because there are still agencies that have not issued a list of public information, and also the lack of socialization to the public regarding the flow of information requests because it is still many do not know about it. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengoptimalkan proses demokratisasi melalui keterbukaan informasi publik. Kemudian dalam rangka mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kota Cimahi, membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Cimahi pada 2 Februari 2011 guna memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Cimahi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dengan dianalisis dan dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones yang terdiri dari Aspek Organisasi, Aspek Interpretasi dan Aspek Aplikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cimahi dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti di PPID Pemabntu belum ada petugas informasi yang khusus menangani pelayanan informasi, penyusunan daftar informasi publik yang terkendala karena masih ada dinas yang belum mengeluarkan daftar informasi publik, dan juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai alur permohonan informasi karena masih banyak yang belum mengetahui terkait hal itu.
Co-Authors Ajeng Nofita Anggi Febryany Asep Sumaryana Budiman Rusli Candradewini Candradewini Daud Zikri Dedi Sukarno Dian Indira Fatma, Afiqah Fauzi Alviyasin Hendri Mulyono Herijanto Bekti Ida Widianingsih Idim Mumajad Indah Annisa Fauziyah Ivan Hari Putra Kurnia Muhamad Ramdhan Kusmachaerusanni, Naisya Dwi M. Andri Julianto P Mas Halimah Meilanny Budiarti Santoso Meilanny Budiarti Santoso Mohammad Benny Alexandri Muhtar, Entang Adhy Neneng Wety Isnawati Novia Elva Leni Novia Elva Leni Nunung Runiawati Nurul Safitri Puteri, Nadia Alifia Ramdhan, Kurnia Muhamad Rita Myrna Rivani Rivani Salsha Anggia Putri Sugianto, Exsi Aprilia Vega Puti Astari Wiguna, Willy Yogi Suprayogi Sugandi