Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.965
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora AdBispreneur Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Innovative: Journal Of Social Science Research JANE (Jurnal Administrasi Negara) Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Journal of Ekonomics, Finance, and Management Studies
Slamet Usman Ismanto
Departemen Administrasi Publik, Fakultas IImu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN SUMEDANG Fauzi Alviyasin; Neneng Wety Isnawati; Slamet Usman Ismanto
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45061

Abstract

This study describes the Implementation of a Complete Systematic Land Registration Policy in Sumedang Regency. Complete Systematic Land Registration is contained in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. The Complete Systematic Land Registration Policy aims to accelerate guaranteeing legal certainty and protection of the community for land ownership in a definite, simple, fast, smooth, safe, fair, equitable and open manner so as to improve the welfare and prosperity of the community and it is hoped that land in Indonesia can have legal certainty. and avoid land conflicts. To measure the success of implementing a Complete Systematic Land Registration policy in Sumedang Regency, researchers used the policy implementation theory of Jan Merse with information, policy content, community support, potential sharing, with qualitative research methods. The results of this study indicate that this service program has not been effective.The purpose of this study is to describe and analyze why the Complete Systematic Land Registration Policy in Sumedang Regency has not been effective. This study uses qualitative research methods with approaches. Data collection techniques are carried out through observation, in-depth interviews, and documents. Then to test the credibility of the data using the source triangulation technique, then the data is reduced, presented, and conclusions are drawn.The results showed that to measure the Implementation of Complete Systematic Land Registration Policy in Sumedang Regency, namely, this aspect saw from the 4 aspects of policy implementation according to Jan Merse, it had not achieved the program objectives with the implementation of the policies proposed by Jan Merse, namely Information, Policy Content, Community Support, and Potential sharing. Penelitian ini menjelaskan tentang Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tertuang pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bertujuan untuk percepatan menjamin kepastian dan perlindungan hukum masyarakat terhadap kepemilikan atas tanah secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Jan Merse dengan Informasi, isi kebijakan, Dukungan masyarakat, pembagian potensi, Dengan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan ini belum efektif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengapa Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang belum efektif.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumen. Kemudian untuk pengujian kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi sumber kemudian data-data tersebut di reduksi, disajikan, dan ditarik simpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk mengukur Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang yaitu, aspek Hal ini melihat dari 4 aspek implementasi kebijakan menurut Jan Merse, belum mencapai tujuan program dengan implementasi kebijakan yang dikemukakan Jan Merse yaitu Informasi, Isi kebijakan, Dukungan masyarakat, dan Pembagian potensi.
EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA DI KABUPATEN CIANJUR (Studi pada Kawasan Wisata Situs Gunung Padang) Salsha Anggia Putri; Slamet Usman Ismanto; Mas Halimah
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41338

Abstract

This study describes the effectiveness of the tourism development program in Cianjur Regency (study on the Gunung Padang Tourism Site). The tourism partnership development program in the Gunung Padang Site Tourism Area aims to increase knowledge related to the tourism sector and improve the economy of the community around the tourist area, but in fact in 2020 the tourism partnership development program in the Gunung Padang Site Tourism Area has not met the desired expectations because it is still lack of public knowledge related to tourism and has not been able to improve the economy of the surrounding community, so this research is interesting to study.The purpose of this study is to determine the effectiveness of the tourism partnership development program in Cianjur Regency (Studies on the Gunung Padang Site Tourism Area).The theory that is used as a guide in this research is the theory proposed by Kettner, Moroney, and Martin (2007), where to assess the effectiveness of a program can be seen from the five indicators, namely; effort, cost efficiency, results, cost effectiveness, and impact. The research method used in this study uses qualitative research methods that aim to understand, analyze, and explain related to the effectiveness of the tourism partnership development program in Cianjur Regency (Study on the Gunung Padang Site Tourism Area).The results of the study indicate that the tourism partnership development program in Cainjur Regency (study on the Gunung Padang Tourism Site Area) when viewed as a whole, this program has not been effective. For this reason, socialization activities should be carried out in each of the tourist destinations in Cainjur Regency, there is a re-socialization to the community, which is carried out by the Village Head regarding the guidance that has been obtained previously. Penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas program pengembangan pariwisata di Kabupaten Cianjur (studi pada Kawasan Wisata Situs Gunung Padang). Program pengembangan kemitraan pariwisata di Kawasan Wisata Situs Gunung Padang ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait bidang pariwisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan wisata, namun pada kenyatannya pada tahun 2020 program pengembangan kemitraan pariwisata di Kawasan Wisata Situs Gunung Padang belum sesuai dengan harapan yang diinginkan karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pariwisata dan belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti.Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas program pengembangan kemitraan pariwisata di Kabupaten Cianjur (Studi pada Kawasan Wisata Situs Gunung Padang). Teori yang dijadikan sebagai acuan (guidance) dalam penelitian ini yakni teori yang dikemukakan oleh Kettner, Moroney, dan Martin (2007), dimana untuk menilai efektivitas suatu program dapat dilihat dari kelima indikator, yaitu; upaya, efisiensi biaya, hasil, efektivitas biaya, dan dampak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan terkait dengan efektivitas program pengembangan kemitraan pariwisata di Kabupaten Cianjur (Studi pada Kawasan Wisata Situs Gunung Padang).Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengembangan kemitraan pariwisata di Kabupaten Cainjur (studi pada Kawasan Wisata Situs Gunung Padang) jika dilihat secara keseluruhan program ini belum efektif. Untuk itu seharusnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan pada masing-masing destinasi wisata yang ada di Kabupaten Cainjur, adanya sosialisasi kembali kepada masyarakat, yang dilakukan oleh Kepala Desa terkait pembinaan yang telah didapatkan sebelumya
PEMANTAUAN KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN GARUT KOTA OLEH TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN GARUT Kurnia Muhamad Ramdhan; Asep Sumaryana; Slamet Usman Ismanto
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2017): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v2i1.13680

Abstract

Skripsi ini berupaya menyajikan hasil penelitian yang merefleksikan kegiatan Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut. Latar belakang dari penelitian ini ialah tercetusnya kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima yang diprakarsai pada era kepemimpinan Rudy Gunawan selaku Bupati Garut Periode 2014 – 2019, sebagai upaya dalam menata kembali pusat perkotaan dan menertibkan para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar pusat kota, hingga dalam praktiknya ditemukan suatu kendala dari pelaksanaan kebijakan tersebut yang disebabkan karena tidak efektifnya kegiatan pemantauan (monitoring) kebijakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari William N. Dunn (1999), beliau mengemukakan bahwa Pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi yaitu Eksplanasi, Akuntansi, Pemeriksaan, dan Kepatuhan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi non- partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber dijadikan sebagai pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, kemudian data-data tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik simpulan. Berdasarkan penelitian Penulis, nyatanya kegiatan pemantauan kebijakan tidak dapat dipandang sebelah mata, dikarenakan pemantauan kebijakan memiliki peran yang vital dalam menilai dan mengawal sejauh mana kebijakan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor tujuan dan sasaran kebijakan tersebut, sehingga Pemantauan Kebijakan tidak dapat hanya dimaknai secara harfiah saja, perlu dilakukan elaborasi yang mendalam, seperti pada aspek Kepatuhan, Pemeriksaan, Akuntansi, dan/ atau Eksplanasi, karena hasil dari pemantauan kebijakan dapat dijadikan acuan untuk melakukan upaya koreksi/ modifikasi kebijakan. ABSTRACT This paper presents the results of research that seeks to reflect the monitoring activities Structuring Street Vendors Policy in Garut Kota subdistrict by Team Arrangement and Empowerment of Street Vendors Garut. The background of this study is that the conclusions of the policy Structuring Street Vendor initiated the era of the leadership of Rudy Gunawan as Garut Regent Period of 2014 - 2019, as an effort to restructure the urban centers and curb the street vendors who sell at around the center of town, up in practice found a constraint on the implementation of the policy caused by lack of effective monitoring policy. The theory used in this study came from William N. Dunn (1999), he argued that the monitoring of at least play four functions, namely Explanation, Accounting, Auditing, and Compliance. This research is conducted by using descriptive and qualitative approach. Data obtained using literature study and field studies in the form of non-participant observation, in-depth interviews, and documentation. Triangulation techniques serve as a source of data validity checking in the study, then the data is reduced, presented, and the conclusions drawn. Based on the study of author, in fact monitoring policy can not be underestimated, because the monitoring policy has a vital role in assessing and guarding the extent to which the policy is being implemented to run in accordance with the corridor aims and objectives of the policy. So, the monitoring policy can not be simply interpreted a literal, depth elaboration is necessary, as in the aspect of Compliance, Auditing, Accounting, and/ or Explanation, because the results of the monitoring policy could be use as a reference to make efforts correction/ modification of the policy.
MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA MITRA MAJU SEJAHTERA DESA GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR Anggi Febryany; Herijanto Bekti; Slamet Usman Ismanto
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45110

Abstract

This study tries to explain the management of village-owned enterprises in Gunung Putri Village, Gunung Putri District, Bogor Regency. At present, Mitra Maju Sejahtera BUMDes is one of the active BUMDes in Bogor Regency. Of the 416 villages in Bogor Regency, 302 villages are listed by the Bogor District Community and Village Empowerment Service as having village-owned enterprises, but not all of these village-owned enterprises are running well. This is the author's background for researching one of the villageowned enterprises in Bogor Regency. The research method used is a qualitative research method and data collection techniques, namely library research and field studies in the form of observations and interviews. The theory used is the management function of Stephen P Robbins et al. As for the theory includes planning, organizing, leadership and control. The results of the study show that currently the management of villageowned enterprises in Gunung Putri Village is running quite well. This can be seen from the management of BUMDes Mitra Maju Sejahtera which has gone through the planning process, organizing by optimizing resource potential, implementing leadership that is tailored to BUMDes characteristics and implementing control over each BUMDes program.  Penelitian ini mencoba menjelaskan tentang manajemen badan usaha milik desa di Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Pada saat ini, BUMDes Mitra Maju Sejahtera merupakan salah satu BUMDes yang aktif di Kabupaten Bogor. Dari 416 desa yang ada di Kabupaten Bogor, 302 desa yang tercatat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor sudah memiliki badan usaha milik desa namun tidak semua badan usaha milik desa tersebut berjalan dengan baik. Hal ini menjadi latar belakang penulis untuk meneliti salah satu badan usaha milik desa di Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Teori yang digunakan adalah fungsi manajemen dari Stephen P Robbins et al. Adapun dalam teori tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Hasil penelitian menunjukan bahwa saat ini manajemen badan usaha milik desa di Desa Gunung Putri sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan BUMDes Mitra Maju Sejahtera yang sudah melalui proses perencanaan, melakukan pengorganisasian dengan mengoptimalkan potensi sumber daya, menerapkan kepimpinan yang disesuaikan dengan ciri khas BUMDes dan melaksanakan pengendalian pada setiap programprogram BUMDes.
EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH (SIMDA BMD) PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG Ivan Hari Putra; Slamet Usman Ismanto; Nunung Runiawati
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41311

Abstract

An information system called Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) is a local asset management information system used to achieve high quality local government finances management. But in reality, the use of SIMDA BMD in Bandung City Government doesn’t really affect the quality of local government finances management. The purpose of this research is to describe the effectiveness of SIMDA BMD in Bandung City Government. The method used in this research is qualitative research, where this research is focused on the aspects that describe the effectiveness of Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) in the Bandung City Government. The guidance theory of this research is the theory of effectivess of information system proposed by DeLone and McLean (2003) which consists of 6 (six) dimensions, Information Quality, System Quality, Service Quality, Intention to Use, User Satisfaction, and Net Benefits.The result of this research doesn’t show that Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) in Bandung City Government is effective. Based on the result, the information quality and system quality of SIMDA BMD isn’t good enough to support user’s works. Also, users are not satisfied with the system itself while the system also haven’t achieved its outcome yet. The supporting hardwares and softwares, other information system that has better quality according to users, and the mandatory use of the system for all asset management-related works are the factors that affect the effectiveness of Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).  Pemerintah Indonesia mengembangkan sistem informasi berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) untuk digunakan pada pemerintah daerah guna mendukung pengelolaan aset dalam mencapai tata kelola keuangan daerah yang baik. Namun pada penggunaannya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung, SIMDA BMD belum mampu memberikan hasil pada tata kelola keuangan daerah yang baik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari SIMDA BMD pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. Teori yang dikemukakan oleh DeLone dan McLean (2003) menjadi acuan dalam penelitian ini, dimana dalam menggambarkan efektivitas sistem informasi dapat dilihat dari 6 (enam) dimensi, yaitu Kualitas Informasi, Kualitas Sistem, Kualitas Pelayanan, Maksud Penggunaan, Kepuasan Pengguna, dan Manfaat Bersih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) belum efektif digunakan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. Hal ini dibuktikan dengan kualitas informasi dan kualitas sistem yang kurang baik dan pengguna yang merasa tidak puas dalam menggunakan SIMDA BMD serta belum tercapainya outcome dari SIMDA BMD ini sendiri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan efektivitas SIMDA BMD pada Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah perangkat pendukung dari SIMDA BMD, adanya sistem informasi lain yang dianggap lebih baik oleh pengguna, serta kewajiban dalam penggunaannya.
Program Temukan, Obati, Sayangi Balita Stunting (TOSS) Puteri, Nadia Alifia; Ismanto, Slamet Usman
JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari Vol 5 No 2 (2024): JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/joppas.v5i2.9536

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of the Find, Treat, Love Stunting Toddlers (TOSS) program in Kutanagara Village. The research method used is a qualitative research method with data collection techniques through interviews, observation and documentation. The technique for determining informants used was a purposive sampling technique with 9 informants. The results of the research show that the implementation of the TOSS program in Kutanagara Village is running effectively because it is in accordance with the previously determined program objectives, namely to reduce the stunting rate in Garut Regency so that it can reach 14% in 2024. In addition, the results released from the implementation of the TOSS program show positive output, where there was a reduction in the stunting rate in Kutanagara Village from 50 toddlers to 32 toddlers. However, improvements are still needed at the program socialization stage because the dissemination of information related to the program directly and indirectly is still limited and not updated. Thus, to increase the effectiveness of the TOSS program, it is recommended to carry out outreach activities related to the TOSS program more intensely and up to date. Keywords: Effectiveness, Find, Treat, Love Stunting Toddlers (TOSS) Program, Stunting
Performance Effectiveness of Civil Servants Police Unit in Controlling Street Vendors in Bandung City Wiguna, Willy; Muhtar, Entang Adhy; Ismanto, Slamet Usman
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v22i1.1230

Abstract

This study examines the performance of the Civil Servant Police Unit (Satpol PP) in Bandung City in controlling street vendors (PKL). The issue focuses on the high rate of public order violations by PKL despite existing regulations. This qualitative descriptive research utilized in-depth interviews for data collection. The findings reveal that the effectiveness of Satpol PP's performance can be assessed through three approaches: goal-oriented, resource-based, and stakeholder-focused. The goal-oriented approach indicates the achievement of a Public Order Index of 6.90 in 2024, aligning with the vision of a livable city. The resource-based approach highlights the efficient management of funding, amounting to IDR 28.8 billion, and human resources predominantly from Grade II. Meanwhile, a public perception survey rated the performance as "orderly," with a satisfaction ratio of 0.71. Recommendations include enhancing human resource training, strengthening regulations, and adopting technology for real-time monitoring of PKL activities. Emphasis on collaboration between local government, community, and other stakeholders is crucial for sustaining effectiveness. This study underscores the importance of a comprehensive approach to improving public services and supporting Bandung City's vision as a livable city.
Performance Effectiveness of Civil Servants Police Unit in Controlling Street Vendors in Bandung City Wiguna, Willy; Muhtar, Entang Adhy; Ismanto, Slamet Usman
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v22i1.1230

Abstract

This study examines the performance of the Civil Servant Police Unit (Satpol PP) in Bandung City in controlling street vendors (PKL). The issue focuses on the high rate of public order violations by PKL despite existing regulations. This qualitative descriptive research utilized in-depth interviews for data collection. The findings reveal that the effectiveness of Satpol PP's performance can be assessed through three approaches: goal-oriented, resource-based, and stakeholder-focused. The goal-oriented approach indicates the achievement of a Public Order Index of 6.90 in 2024, aligning with the vision of a livable city. The resource-based approach highlights the efficient management of funding, amounting to IDR 28.8 billion, and human resources predominantly from Grade II. Meanwhile, a public perception survey rated the performance as "orderly," with a satisfaction ratio of 0.71. Recommendations include enhancing human resource training, strengthening regulations, and adopting technology for real-time monitoring of PKL activities. Emphasis on collaboration between local government, community, and other stakeholders is crucial for sustaining effectiveness. This study underscores the importance of a comprehensive approach to improving public services and supporting Bandung City's vision as a livable city.
Partisipasi Masyarakat dalam Mitigasi Bencana Tanah Longsor Di Desa Jangkurang Melalui Tembok Penahan Tanah (TPT) Sugianto, Exsi Aprilia; Ismanto, Slamet Usman
PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan Vol 24, No 1 (2025)
Publisher : Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31293/pd.v24i1.7649

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh masalah bencana tanah longsor yang sering terjadi di Desa Jangkurang terutama pada musim penghujan. Program pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) menjadi upaya mitigasi yang dilakukan pada setiap wilayah rawan dan berpotensi longsor di lingkungan masyarakat, sehingga dalam pelaksanaannya melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Namun pelaksanaan pembangunan TPT ini diduga belum optimal akibat kurangnya partisipasi masyarakat terhadap upaya mitigasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana partispasi masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan pembangunan TPT di Desa Jangkurang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Hasil penelitian menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan TPT di Desa Jangkurang sudah berlangsung dengan baik namun belum optimal. Partisipasi penuh dari masyarakat berada pada tahap implementasi dan pengambilan manfaat dengan kontrol yang dipegang secara penuh oleh masyarakat itu sendiri. Disisi lain, ditemukannya kendala pada pemeliharaan karena kurangnya kapasitas masyarakat terhadap kebencanaan. Hal ini berpengaruh besar pada program pembangunan yang berkelanjutan. Sementara pada tahap pengambilan keputusan dan evaluasi partisipasi masyarakat masih bersifat semu dengan bentuk keterwakilan dan perlibatan penuh ada dari pemangku kepentingan.
Analisis Pendapatan Daerah dalam Mengukur Kemandirian Daerah Kabupaten Bandung Fatma, Afiqah; Slamet Usman Ismanto
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 5 No. 10 (2024): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmal.v5i10.3094

Abstract

A region's ability to manage regional finances will influence the level of regional independence. To measure the regional independence of Bandung Regency, regional income was measured using ratio analysis consisting of the degree of decentralization ratio, the regional dependency ratio, the regional financial independence ratio, and the PAD effectiveness ratio. The method used in this research is a descriptive qualitative method using secondary data in the form of budget realization reports. The results of the research show that the regional financial performance of Bandung Regency has not been maximized with an average degree of decentralization of 18.41% with the criteria of insufficient capacity, the level of regional dependency is very high with an average of 68.45%, the average level of regional financial independence is 26.93% are included in low financial capability and have a consultative relationship pattern, the average PAD effectiveness level is 110.76% or is included in the very effective category. From the research results it can be concluded that Bandung Regency is not yet independent in managing its regional finances. Efforts that the Bandung Regency Regional Government can make to overcome this are by conducting outreach regarding tax regulations to taxpayers, exploring other potential sources of PAD revenue, and intensifying PAD revenue.
Co-Authors Ajeng Nofita Anggi Febryany Asep Sumaryana Budiman Rusli Candradewini Candradewini Daud Zikri Dedi Sukarno Dian Indira Fatma, Afiqah Fauzi Alviyasin Hendri Mulyono Herijanto Bekti Ida Widianingsih Idim Mumajad Indah Annisa Fauziyah Ivan Hari Putra Kurnia Muhamad Ramdhan Kusmachaerusanni, Naisya Dwi M. Andri Julianto P Mas Halimah Meilanny Budiarti Santoso Meilanny Budiarti Santoso Mohammad Benny Alexandri Muhtar, Entang Adhy Neneng Wety Isnawati Novia Elva Leni Novia Elva Leni Nunung Runiawati Nurul Safitri Puteri, Nadia Alifia Ramdhan, Kurnia Muhamad Rita Myrna Rivani Rivani Salsha Anggia Putri Sugianto, Exsi Aprilia Vega Puti Astari Wiguna, Willy Yogi Suprayogi Sugandi