Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
5.789
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Sosiohumaniora Jurnal Manajemen Pelayanan Publik Journal of Governance AdBispreneur Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Responsive: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora dan Kebijakan Publik JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari Journal of Community Service and Empowerment Journal La Sociale PREDIKSI : Jurnal Administrasi dan Kebijakan PERMANA : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi Innovative: Journal Of Social Science Research JANE (Jurnal Administrasi Negara) Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Journal of Ekonomics, Finance, and Management Studies Proceedings International Conference on Marine Tourism and Hospitality Studies
Slamet Usman Ismanto
Universitas Padjadjaran
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA CIMAHI Indah Annisa Fauziyah; Budiman Rusli; Slamet Usman Ismanto
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41310

Abstract

The Indonesian government seeks to optimize the democratization process through public information disclosure. Then in order to implement public information disclosure, the City of Cimahi Government, formed the Cimahi City Information and Documentation Management Officer on February 2, 2011 in order to provide optimal information services to the public. The purpose of this study is to describe how the implementation of public information disclosure policies in Cimahi City are guided by the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 3 of 2017 by being analyzed and studied using the theory of policy implementation from Charles O. Jones which consists of Organizational Aspects, Interpretation Aspects and Application Aspects. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques used are observation, interviews, literature study, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the Public Information Disclosure Policy in Cimahi City has not been fully implemented properly. There are still some obstacles in its implementation, such as the PPID Pemabntu there is no information officer who specifically handles information services, the preparation of a list of public information is constrained because there are still agencies that have not issued a list of public information, and also the lack of socialization to the public regarding the flow of information requests because it is still many do not know about it. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengoptimalkan proses demokratisasi melalui keterbukaan informasi publik. Kemudian dalam rangka mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kota Cimahi, membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Cimahi pada 2 Februari 2011 guna memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Cimahi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dengan dianalisis dan dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones yang terdiri dari Aspek Organisasi, Aspek Interpretasi dan Aspek Aplikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cimahi dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti di PPID Pemabntu belum ada petugas informasi yang khusus menangani pelayanan informasi, penyusunan daftar informasi publik yang terkendala karena masih ada dinas yang belum mengeluarkan daftar informasi publik, dan juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai alur permohonan informasi karena masih banyak yang belum mengetahui terkait hal itu.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN SUMEDANG Fauzi Alviyasin; Neneng Wety Isnawati; Slamet Usman Ismanto
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45061

Abstract

This study describes the Implementation of a Complete Systematic Land Registration Policy in Sumedang Regency. Complete Systematic Land Registration is contained in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. The Complete Systematic Land Registration Policy aims to accelerate guaranteeing legal certainty and protection of the community for land ownership in a definite, simple, fast, smooth, safe, fair, equitable and open manner so as to improve the welfare and prosperity of the community and it is hoped that land in Indonesia can have legal certainty. and avoid land conflicts. To measure the success of implementing a Complete Systematic Land Registration policy in Sumedang Regency, researchers used the policy implementation theory of Jan Merse with information, policy content, community support, potential sharing, with qualitative research methods. The results of this study indicate that this service program has not been effective.The purpose of this study is to describe and analyze why the Complete Systematic Land Registration Policy in Sumedang Regency has not been effective. This study uses qualitative research methods with approaches. Data collection techniques are carried out through observation, in-depth interviews, and documents. Then to test the credibility of the data using the source triangulation technique, then the data is reduced, presented, and conclusions are drawn.The results showed that to measure the Implementation of Complete Systematic Land Registration Policy in Sumedang Regency, namely, this aspect saw from the 4 aspects of policy implementation according to Jan Merse, it had not achieved the program objectives with the implementation of the policies proposed by Jan Merse, namely Information, Policy Content, Community Support, and Potential sharing. Penelitian ini menjelaskan tentang Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tertuang pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bertujuan untuk percepatan menjamin kepastian dan perlindungan hukum masyarakat terhadap kepemilikan atas tanah secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan  Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Jan Merse dengan Informasi, isi kebijakan, Dukungan masyarakat, pembagian potensi, Dengan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan ini belum efektif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengapa Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang belum efektif.  Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumen. Kemudian untuk pengujian kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi sumber kemudian data-data tersebut di reduksi, disajikan, dan ditarik simpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk mengukur Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang yaitu, aspek Hal ini melihat dari 4 aspek implementasi kebijakan menurut Jan Merse, belum mencapai tujuan program dengan implementasi kebijakan yang dikemukakan Jan Merse yaitu Informasi, Isi kebijakan, Dukungan masyarakat, dan Pembagian potensi.
EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA DI KABUPATEN CIANJUR (Studi pada Kawasan Wisata Situs Gunung Padang) Salsha Anggia Putri; Slamet Usman Ismanto; Mas Halimah
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41338

Abstract

This study describes the effectiveness of the tourism development program in Cianjur Regency (study on the Gunung Padang Tourism Site). The tourism partnership development program in the Gunung Padang Site Tourism Area aims to increase knowledge related to the tourism sector and improve the economy of the community around the tourist area, but in fact in 2020 the tourism partnership development program in the Gunung Padang Site Tourism Area has not met the desired expectations because it is still lack of public knowledge related to tourism and has not been able to improve the economy of the surrounding community, so this research is interesting to study.The purpose of this study is to determine the effectiveness of the tourism partnership development program in Cianjur Regency (Studies on the Gunung Padang Site Tourism Area).The theory that is used as a guide in this research is the theory proposed by Kettner, Moroney, and Martin (2007), where to assess the effectiveness of a program can be seen from the five indicators, namely; effort, cost efficiency, results, cost effectiveness, and impact. The research method used in this study uses qualitative research methods that aim to understand, analyze, and explain related to the effectiveness of the tourism partnership development program in Cianjur Regency (Study on the Gunung Padang Site Tourism Area).The results of the study indicate that the tourism partnership development program in Cainjur Regency (study on the Gunung Padang Tourism Site Area) when viewed as a whole, this program has not been effective. For this reason, socialization activities should be carried out in each of the tourist destinations in Cainjur Regency, there is a re-socialization to the community, which is carried out by the Village Head regarding the guidance that has been obtained previously. Penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas program pengembangan pariwisata di Kabupaten Cianjur (studi pada Kawasan Wisata Situs Gunung Padang). Program pengembangan kemitraan pariwisata di Kawasan Wisata Situs Gunung Padang ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait bidang pariwisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan wisata, namun pada kenyatannya pada tahun 2020 program pengembangan kemitraan pariwisata di Kawasan Wisata Situs Gunung Padang belum sesuai dengan harapan yang diinginkan karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pariwisata dan belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti.Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas program pengembangan kemitraan pariwisata di Kabupaten Cianjur (Studi pada Kawasan Wisata Situs Gunung Padang). Teori yang dijadikan sebagai acuan (guidance) dalam penelitian ini yakni teori yang dikemukakan oleh Kettner, Moroney, dan Martin (2007), dimana untuk menilai efektivitas suatu program dapat dilihat dari kelima indikator, yaitu; upaya, efisiensi biaya, hasil, efektivitas biaya, dan dampak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan terkait dengan efektivitas program pengembangan kemitraan pariwisata di Kabupaten Cianjur (Studi pada Kawasan Wisata Situs Gunung Padang).Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengembangan kemitraan pariwisata di Kabupaten Cainjur (studi pada Kawasan Wisata Situs Gunung Padang) jika dilihat secara keseluruhan program ini belum efektif. Untuk itu seharusnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan pada masing-masing destinasi wisata yang ada di Kabupaten Cainjur, adanya sosialisasi kembali kepada masyarakat, yang dilakukan oleh Kepala Desa terkait pembinaan yang telah didapatkan sebelumya
FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN PENERAPAN ONLINE ANYWHERE SERVICE (OASE) DI KABUPATEN TANAH DATAR Lailatur Rahmah; Slamet Usman Ismanto; Sawitri Budi Utami
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45089

Abstract

The Tanah Datar District Population and Civil Registry Service is currently implementing an online-based service concept, namely Online Anywhere Service (OASE). But in reality, there are still some problems in the implementation of OASE in Tanah Datar District. This study describes the determinants that influence the implementation of Online Anywhere Service (OASE) in Tanah Datar District. The purpose of this research is to find out what are the dominant factors that influence the implementation of OASE in Tanah Datar District. The theory used in this study is the critical success factors in implementing E-Government according to Kazmi. This study uses a descriptive quantitative research method with a survey research design. The main data collection technique used a questionnaire which was filled out by 96 respondents who were selected using a purposive sampling technique. The results showed that the four determining factors, namely the quality of the web portal, technology infrastructure, government policies and human resources had a significant effect on the implementation of OASE in Tanah Datar District and the main dominant factor influencing the success of OASE was web portal quality. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar saat ini menerapkan suatu konsep pelayanan berbasis online yaitu Online Anywhere Service (OASE). Namun pada nyatanya, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam penerapan OASE di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggambarkan mengenai faktor-faktor penentu yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Online Anywhere Service (OASE) di Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui faktor dominan apa yang mempengaruhi keberhasilan penerapan OASE di Kabupaten Tanah Datar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penentu keberhasilan dalam implementasi E-Government menurut Kazmi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan desain penelitian survei. Teknik pengumpulan data utama menggunakan angket yang diisi oleh 96 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat faktor-faktor penentu yaitu kualitas portal web, infrastruktur teknologi, kebijakan pemerintah dan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan OASE di Kabupaten Tanah Datar dan yang menjadi faktor dominan utama yang mempengaruhi keberhasilan OASE adalah kualitas portal web.
PEMANTAUAN KEBIJAKAN PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KECAMATAN GARUT KOTA OLEH TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA KABUPATEN GARUT Kurnia Muhamad Ramdhan; Asep Sumaryana; Slamet Usman Ismanto
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 2, No 1 (2017): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2017
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v2i1.13680

Abstract

Skripsi ini berupaya menyajikan hasil penelitian yang merefleksikan kegiatan Pemantauan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Garut Kota oleh Tim Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Kabupaten Garut. Latar belakang dari penelitian ini ialah tercetusnya kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima yang diprakarsai pada era kepemimpinan Rudy Gunawan selaku Bupati Garut Periode 2014 – 2019, sebagai upaya dalam menata kembali pusat perkotaan dan menertibkan para Pedagang Kaki Lima yang berjualan di sekitar pusat kota, hingga dalam praktiknya ditemukan suatu kendala dari pelaksanaan kebijakan tersebut yang disebabkan karena tidak efektifnya kegiatan pemantauan (monitoring) kebijakan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari William N. Dunn (1999), beliau mengemukakan bahwa Pemantauan setidaknya memainkan empat fungsi yaitu Eksplanasi, Akuntansi, Pemeriksaan, dan Kepatuhan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi non- partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik triangulasi sumber dijadikan sebagai pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini, kemudian data-data tersebut direduksi, disajikan, dan ditarik simpulan. Berdasarkan penelitian Penulis, nyatanya kegiatan pemantauan kebijakan tidak dapat dipandang sebelah mata, dikarenakan pemantauan kebijakan memiliki peran yang vital dalam menilai dan mengawal sejauh mana kebijakan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan koridor tujuan dan sasaran kebijakan tersebut, sehingga Pemantauan Kebijakan tidak dapat hanya dimaknai secara harfiah saja, perlu dilakukan elaborasi yang mendalam, seperti pada aspek Kepatuhan, Pemeriksaan, Akuntansi, dan/ atau Eksplanasi, karena hasil dari pemantauan kebijakan dapat dijadikan acuan untuk melakukan upaya koreksi/ modifikasi kebijakan. ABSTRACT This paper presents the results of research that seeks to reflect the monitoring activities Structuring Street Vendors Policy in Garut Kota subdistrict by Team Arrangement and Empowerment of Street Vendors Garut. The background of this study is that the conclusions of the policy Structuring Street Vendor initiated the era of the leadership of Rudy Gunawan as Garut Regent Period of 2014 - 2019, as an effort to restructure the urban centers and curb the street vendors who sell at around the center of town, up in practice found a constraint on the implementation of the policy caused by lack of effective monitoring policy. The theory used in this study came from William N. Dunn (1999), he argued that the monitoring of at least play four functions, namely Explanation, Accounting, Auditing, and Compliance. This research is conducted by using descriptive and qualitative approach. Data obtained using literature study and field studies in the form of non-participant observation, in-depth interviews, and documentation. Triangulation techniques serve as a source of data validity checking in the study, then the data is reduced, presented, and the conclusions drawn. Based on the study of author, in fact monitoring policy can not be underestimated, because the monitoring policy has a vital role in assessing and guarding the extent to which the policy is being implemented to run in accordance with the corridor aims and objectives of the policy. So, the monitoring policy can not be simply interpreted a literal, depth elaboration is necessary, as in the aspect of Compliance, Auditing, Accounting, and/ or Explanation, because the results of the monitoring policy could be use as a reference to make efforts correction/ modification of the policy.
MANAJEMEN BADAN USAHA MILIK DESA MITRA MAJU SEJAHTERA DESA GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR Anggi Febryany; Herijanto Bekti; Slamet Usman Ismanto
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45110

Abstract

This study tries to explain the management of village-owned enterprises in Gunung Putri Village, Gunung Putri District, Bogor Regency. At present, Mitra Maju Sejahtera BUMDes is one of the active BUMDes in Bogor Regency. Of the 416 villages in Bogor Regency, 302 villages are listed by the Bogor District Community and Village Empowerment Service as having village-owned enterprises, but not all of these village-owned enterprises are running well. This is the author's background for researching one of the villageowned enterprises in Bogor Regency. The research method used is a qualitative research method and data collection techniques, namely library research and field studies in the form of observations and interviews. The theory used is the management function of Stephen P Robbins et al. As for the theory includes planning, organizing, leadership and control. The results of the study show that currently the management of villageowned enterprises in Gunung Putri Village is running quite well. This can be seen from the management of BUMDes Mitra Maju Sejahtera which has gone through the planning process, organizing by optimizing resource potential, implementing leadership that is tailored to BUMDes characteristics and implementing control over each BUMDes program.  Penelitian ini mencoba menjelaskan tentang manajemen badan usaha milik desa di Desa Gunung Putri Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor. Pada saat ini, BUMDes Mitra Maju Sejahtera merupakan salah satu BUMDes yang aktif di Kabupaten Bogor. Dari 416 desa yang ada di Kabupaten Bogor, 302 desa yang tercatat oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor sudah memiliki badan usaha milik desa namun tidak semua badan usaha milik desa tersebut berjalan dengan baik. Hal ini menjadi latar belakang penulis untuk meneliti salah satu badan usaha milik desa di Kabupaten Bogor. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data yaitu studi pustaka dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Teori yang digunakan adalah fungsi manajemen dari Stephen P Robbins et al. Adapun dalam teori tersebut mencakup perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian. Hasil penelitian menunjukan bahwa saat ini manajemen badan usaha milik desa di Desa Gunung Putri sudah berjalan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pengelolaan BUMDes Mitra Maju Sejahtera yang sudah melalui proses perencanaan, melakukan pengorganisasian dengan mengoptimalkan potensi sumber daya, menerapkan kepimpinan yang disesuaikan dengan ciri khas BUMDes dan melaksanakan pengendalian pada setiap programprogram BUMDes.
EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH BARANG MILIK DAERAH (SIMDA BMD) PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG Ivan Hari Putra; Slamet Usman Ismanto; Nunung Runiawati
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41311

Abstract

An information system called Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) is a local asset management information system used to achieve high quality local government finances management. But in reality, the use of SIMDA BMD in Bandung City Government doesn’t really affect the quality of local government finances management. The purpose of this research is to describe the effectiveness of SIMDA BMD in Bandung City Government. The method used in this research is qualitative research, where this research is focused on the aspects that describe the effectiveness of Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) in the Bandung City Government. The guidance theory of this research is the theory of effectivess of information system proposed by DeLone and McLean (2003) which consists of 6 (six) dimensions, Information Quality, System Quality, Service Quality, Intention to Use, User Satisfaction, and Net Benefits.The result of this research doesn’t show that Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) in Bandung City Government is effective. Based on the result, the information quality and system quality of SIMDA BMD isn’t good enough to support user’s works. Also, users are not satisfied with the system itself while the system also haven’t achieved its outcome yet. The supporting hardwares and softwares, other information system that has better quality according to users, and the mandatory use of the system for all asset management-related works are the factors that affect the effectiveness of Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD).  Pemerintah Indonesia mengembangkan sistem informasi berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) untuk digunakan pada pemerintah daerah guna mendukung pengelolaan aset dalam mencapai tata kelola keuangan daerah yang baik. Namun pada penggunaannya di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bandung, SIMDA BMD belum mampu memberikan hasil pada tata kelola keuangan daerah yang baik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas dari SIMDA BMD pada Pemerintah Daerah Kota Bandung Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan aspek-aspek yang berkaitan dengan efektivitas Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. Teori yang dikemukakan oleh DeLone dan McLean (2003) menjadi acuan dalam penelitian ini, dimana dalam menggambarkan efektivitas sistem informasi dapat dilihat dari 6 (enam) dimensi, yaitu Kualitas Informasi, Kualitas Sistem, Kualitas Pelayanan, Maksud Penggunaan, Kepuasan Pengguna, dan Manfaat Bersih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Daerah Barang Milik Daerah (SIMDA BMD) belum efektif digunakan pada Pemerintah Daerah Kota Bandung. Hal ini dibuktikan dengan kualitas informasi dan kualitas sistem yang kurang baik dan pengguna yang merasa tidak puas dalam menggunakan SIMDA BMD serta belum tercapainya outcome dari SIMDA BMD ini sendiri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan efektivitas SIMDA BMD pada Pemerintah Daerah Kota Bandung adalah perangkat pendukung dari SIMDA BMD, adanya sistem informasi lain yang dianggap lebih baik oleh pengguna, serta kewajiban dalam penggunaannya.
EVALUASI PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI JAWA BARAT Cucu Kartini; Rita Myrna; Slamet Usman Ismanto
Responsive Vol 6, No 2 (2023): Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/responsive.v6i2.48531

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk  melakukan evaluasi Pelatihan Kepemimpinan Pengawas dengan menggunakan model CIPP (Context, Input, Proses dan Output) pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Jawa Barat. Peneliti memilih model evaluasi yang dikembangkan oleh Stufflebeam karena secara komprehensif dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.Penyelenggaraan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) bertujuan untuk mengembangkan Kompetensi Peserta dalam memenuhi standar Kompetensi Manajerial Jabatan Pengawas.Hasil dari penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas sudah terlaksana sesuai dengan target yang diharapkan. Dari 4 (empat) aspek model evaluasi yang dipilih oleh peneliti ada salah satu yang belum berhasil dalam penyelenggaran pelatihannya, yaitu pada aspek proses. Dalam evaluasi proses Pelatihan Kepemimpinan Pengawas ini masih belum sesuai dengan target yang diharapkan, baik itu dalam hal mekanisme pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan dan pelaporan pelaksanaan program. Dari aspek Hasil atau produk, seluruh peserta pelatihan kepemimpinan pengawas mendapatkan hasil kelulusan 100% dengan rata-rata predikat “memuaskan”.  
Design Thinking Approach in Sustainable Development Planning Muhammad Insan Kamil; Yogi Suprayogi Sugandhi; Budiman Rusli; Slamet Usman Ismanto
Aliansi Special Issue September 2022 : Aliansi : Jurnal Politik, Keamanan Dan Hubungan Internasional
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/aliansi.v0i0.43140

Abstract

This paper aims to find out how applying a design thinking approach in collaborative planning can overcome urban problems. The design thinking approach to collaborative planning in the city of Bandung received appreciation at The XIth Annual Meeting of the UNESCO Creative Cities Network as a best practice in completing the SDGs agenda, making cities and settlements inclusive, safe, resilient, and sustainable. However, the collaborative planning product did not continue to impact, and the approach no longer received support from the local government. Previous studies on applying the design thinking approach to urban planning have primarily focused on the relationship between actors and are considered unable to provide the application of design thinking in the development planning process at the government level. We use data from the implementation of design action, development planning deliberations, and legislative recess for the preparation of annual work plans that are described using qualitative methods to gain an in-depth understanding of the application of design thinking in 3 phases of collaborative planning (a) problem identification, (b) problem modeling, and (c) problem-solving. Our research shows that applying a design thinking approach to collaborative planning is more acceptable to stakeholders. However, without political support and formal integration into the development planning system, this approach cannot maintain the sustainability of development. 
Preservation of Local Wisdom: Analysis of Cultural Tourism Policy Implementation through Kasanga Festival in Denpasar City Dhea Yulianingsih; Slamet Usman Ismanto; Candradewini Candradewini
Journal La Sociale Vol. 5 No. 2 (2024): Journal La Sociale
Publisher : Borong Newinera Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37899/journal-la-sociale.v5i2.1048

Abstract

This research delves into the cultural preservation efforts in Denpasar City through the Kasanga Festival, initiated by the Department of Culture of Denpasar City in collaboration with Pasikian Yowana Kota Denpasar. As the provincial capital of Bali, Denpasar is home to diverse ethnic groups contributing to its cultural richness. The Kasanga Festival, first held in March 2023, is an initiative by the Department of Culture of Denpasar City in partnership with Pasikian Yowana Kota Denpasar. The festival aims to develop traditional art, cultural, and culinary skills among the youth, strengthen customary institutions, empower the younger generation, and enhance cultural tourism appeal. This study employs qualitative methods, including in-depth interviews, field observations, document analysis, and case studies, to gain comprehensive insights into the festival's implementation. The research findings indicate that the Kasanga Festival has successfully fostered cultural continuity, stimulated economic growth, and empowered the community. This study contributes valuable insights into cultural tourism and cultural preservation in Denpasar City.
Co-Authors Addin Maulana Ajeng Nofita Anggi Febryany Aria Mahendra Chandra Asep Sumaryana Aulia Isnaeni Zahra Budiman Rusli Budiman Rusli Candradewini Candradewini Candradewini Candradewini Cucu Kartini Cucun Ahmad Syamsurijal Daud Zikri Dedi Sukarno Dhea Yulianingsih Dian Indira Dian Indira Entang Adhy Muhtar Fatma, Afiqah Fausyi, Andi Esya Azisyah Fauzi Alviyasin Hendri Mulyono Herijanto Bekti Ida Widianingsih Idim Mumajad Indah Annisa Fauziyah Ivan Hari Putra Kurnia Muhamad Ramdhan Kusmachaerusanni, Naisya Dwi Lailatur Rahmah M. Andri Julianto P Mas Halimah Meilanny Budiarti Santoso Meilanny Budiarti Santoso Mohammad Benny Alexandri Mudiyati Rahmatunnisa Muhammad Insan Kamil Muhtar, Entang Adhy Neneng Wety Isnawati Novia Elva Leni Novia Elva Leni Nunung Runiawati, Nunung Nurul Safitri Puteri, Nadia Alifia Ramadhan Pancasilawan Ramdhan, Kurnia Muhamad Ratna Ayu Nuryanti Rd. Achmad Buchari Rita Myrna Rita Myrna Rivani, Rivani - Salsha Anggia Putri Sawitri Budi Utami Septiana Siti Nurhayati Sugianto, Exsi Aprilia Vega Puti Astari Wiguna, Willy Yogi Suprayogi Sugandhi Yogi Suprayogi Sugandi