Garuda - Garba Rujukan Digital

Penerapan E-Government Menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Pembayaran Pajak Bumi Bangunan di Kota Bandung. Ajeng Nofita; Slamet Usman Ismanto
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 5 No. 8 (2024): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmal.v5i8.3198

This study analyzes the implementation of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) as a payment method for Land and Building Tax (PBB) in Bandung City. The Bandung City Government, through the Regional Revenue Agency (Bapenda), adopted QRIS technology to enhance efficiency, transparency, and accessibility in tax payments. The use of QRIS facilitates taxpayers to make payments without visiting the payment office, reduces administrative costs, and enables real-time monitoring of tax receipts. This research method involves interviews with taxpayers and tax officials, as well as data collection from observations and related sources. The results indicate that QRIS speeds up the payment process, improves administrative efficiency, and reduces costs. Despite its ease of use, the adoption rate of QRIS remains low at only 0.70% in the first year. To increase adoption, more socialization and training on the benefits and usage of QRIS are needed. Based on E-Government theory, the implementation of QRIS at Bapenda Kota Bandung shows that leadership, information infrastructure, information management, and socialization are key to improving the quality of public services and budget management.

Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Mekarsari, Kabupaten Garut Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Kusmachaerusanni, Naisya Dwi; Ismanto, Slamet Usman
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 2 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i2.9082

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan yang dihadapi oleh BUMDes Mekarsari dalam mencapai tujuannya untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Desa Mekarsari memiliki potensi desa yang besar dimana potensi tersebut telah dikelola oleh BUMDes dalam dua unit kerja yaitu unit bambu kreatif, dan unit pengairan (PAMDes), namun BUMDes mekarsari belum mampu untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi yang dimilikinya dengan maksimal. Oleh karena itu tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menjelaskan tata kelola BUMDes Mekarsari dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa dari keempat prinsip pengelolaan BUMDes, BUMDes Mekarsari masih belum terlaksana dengan optimal. Untuk poin kooperatif, BUMDes Mekarsari belum dapat bekerjasama yang baik dan konsisten, untuk poin partisipatif pengambilan keputusan belum melibatkan semua pihak yang terlibat dalam BUMDes Mekarsari. Pada poin Transparan, BUMDes Mekarsari belum terbuka terkait pelaporan arus kas dan kegiatannya terutama kepada masyarakat. Sedangkan untuk poin akuntabel, BUMDes Mekarsari belum mampu untuk membuat laporan pertanggungjawaban secara resmi, sistematis dan terstruktur. Evaluasi dan Monitoring memang telah dilakukan kepada BUMDes Mekarsari, namun belum berkala. BUMDes Mekarsari memiliki beberapa target agar memberikan kontribusi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat namun target tersebut masih terhalang oleh beberapa kendala, sehingga untuk saat ini BUMDes Mekarsari belum dapat mencapai tujuannya.

Analisis Pendapatan Daerah dalam Mengukur Kemandirian Daerah Kabupaten Bandung Fatma, Afiqah; Slamet Usman Ismanto
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 5 No. 10 (2024): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmal.v5i10.3094

A region's ability to manage regional finances will influence the level of regional independence. To measure the regional independence of Bandung Regency, regional income was measured using ratio analysis consisting of the degree of decentralization ratio, the regional dependency ratio, the regional financial independence ratio, and the PAD effectiveness ratio. The method used in this research is a descriptive qualitative method using secondary data in the form of budget realization reports. The results of the research show that the regional financial performance of Bandung Regency has not been maximized with an average degree of decentralization of 18.41% with the criteria of insufficient capacity, the level of regional dependency is very high with an average of 68.45%, the average level of regional financial independence is 26.93% are included in low financial capability and have a consultative relationship pattern, the average PAD effectiveness level is 110.76% or is included in the very effective category. From the research results it can be concluded that Bandung Regency is not yet independent in managing its regional finances. Efforts that the Bandung Regency Regional Government can make to overcome this are by conducting outreach regarding tax regulations to taxpayers, exploring other potential sources of PAD revenue, and intensifying PAD revenue.

Penerapan E-Government Menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pada Pembayaran Pajak Bumi Bangunan di Kota Bandung. Ajeng Nofita; Slamet Usman Ismanto
El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam Vol. 5 No. 8 (2024): El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/elmal.v5i8.3198

This study analyzes the implementation of the Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) as a payment method for Land and Building Tax (PBB) in Bandung City. The Bandung City Government, through the Regional Revenue Agency (Bapenda), adopted QRIS technology to enhance efficiency, transparency, and accessibility in tax payments. The use of QRIS facilitates taxpayers to make payments without visiting the payment office, reduces administrative costs, and enables real-time monitoring of tax receipts. This research method involves interviews with taxpayers and tax officials, as well as data collection from observations and related sources. The results indicate that QRIS speeds up the payment process, improves administrative efficiency, and reduces costs. Despite its ease of use, the adoption rate of QRIS remains low at only 0.70% in the first year. To increase adoption, more socialization and training on the benefits and usage of QRIS are needed. Based on E-Government theory, the implementation of QRIS at Bapenda Kota Bandung shows that leadership, information infrastructure, information management, and socialization are key to improving the quality of public services and budget management.

Pengukuran Kinerja Anggaran Dengan Pendekatan Value for Money Aulia Isnaeni Zahra; Slamet Usman Ismanto
Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi Vol. 16 No. 2 (2024): Special Issue
Publisher : Faculty of Economics and Business, University of Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/permana.v16i2.632

Pengukuran kinerja anggaran mempunyai peran penting dalam menilai sejauh mana penggunaan anggaran pada sektor publik telah memenuhi prinsip ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya indikasi masalah terkait beberapa kegiatan yang tingkat realisasi anggarannya tidak mencapai 100% selama tahun 2021-2023. Selain itu, pada tahun 2021, banyak realisasi kinerja di beberapa subkegiatan berada di bawah 80%. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur kinerja anggaran Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat dari tahun 2021–2023. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan teknik analisis deskriptif dengan menggunakan pendekatan value for money yang menghitung tingkat ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Data yang digunakan meliputi data sekunder berupa dokumen Laporan Kinerja (LAKIN) dan Rencana Kerja (Renja) periode 2021-2023, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ekonomis mencapai rata-rata 96,27% selama periode 2021-2023, yang masuk dalam kriteria cukup ekonomis. Aspek efektivitas juga menunjukkan pencapaian yang positif dengan nilai rata-rata di atas 100%, memenuhi kriteria efektif. Namun pada aspek efisiensi, terdapat bendungan yang menjadi tantangan dalam pengelolaan sumber daya, terutama dengan tingkat efisiensi di atas 100% pada tahun 2023 yang masuk dalam kategori tidak efisien. Kesimpulannya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat telah menunjukkan kinerja anggaran yang baik dalam aspek ekonomi dan efektivitas, namun memerlukan perbaikan dalam aspek efisiensi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategi dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih optimal untuk memastikan tercapainya prinsip Value for money secara menyeluruh.

Pengembangan Standard Operating Procedure (SOP) Pengajuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Ratna Ayu Nuryanti; Slamet Usman Ismanto
Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi Vol. 16 No. 2 (2024): Special Issue
Publisher : Faculty of Economics and Business, University of Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/permana.v16i2.699

Penelitian ini bertujuan mengembangkan Standard Operating Procedure (SOP) Pengajuan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di PT Len Industri (Persero) guna meningkatkan pemahaman, efektivitas, dan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Metode yang digunakan yaitu action research (penelitian tindakan) dengan pendekatan kualitatif preskriptif. Temuan menunjukkan belum adanya prosedur yang berlaku terkait Pengajuan Perjalanan Dinas di Perusahaan, sehingga disusun purwarupa SOP berbasis flowchart. Pengembangan SOP dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu pengumpulan informasi, penulisan SOP sesuai pedoman, dan reviu hasil penulisan SOP. Reviu SOP dilakukan secara berjenjang, melibatkan tiga kali reviu oleh staf Human Capital Services (HCS) dan satu kali oleh General Manager Human Capital Services (HCS). Tahapan pengesahan SOP yang diterapkan di Perusahaan memiliki keterlibatan dengan Divisi/Unit pembuat kebijakan, Business Process Management (BPM), dan Direksi. Sementara itu, pendistribusian SOP dilakukan melalui sosialisasi langsung serta digitalisasi di aplikasi Len-O, dengan penerapan mekanisme revisi kolektif untuk menjaga efektivitas SOP dalam operasional perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan SOP berbasis flowchart nantinya dapat memberikan panduan yang lebih aplikatif dan mudah dipahami oleh seluruh pihak terkait, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi internal, serta meminimalkan potensi kesalahan dalam proses pengajuan perjalanan dinas.

Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan Oleh Bakeuda Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 - 2023 Septiana; Slamet Usman Ismanto
Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, dan Akuntansi Vol. 16 No. 2 (2024): Special Issue
Publisher : Faculty of Economics and Business, University of Pancasakti Tegal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24905/permana.v16i2.735

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pemungutan pajak hiburan oleh Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga periode 2021–2023 dengan menggunakan teori efektivitas dari Makmur (2011). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dan data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tingkat efektivitas pemungutan pajak hiburan mengalami peningkatan dari 55% pada tahun 2021 menjadi 96% pada tahun 2023, masih terdapat beberapa tantangan seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak, minimnya pengawasan, serta keterbatasan sumber daya manusia di Bakeuda. Selain itu, faktor eksternal seperti daya beli masyarakat dan persaingan wisata turut memengaruhi penerimaan pajak hiburan. Implikasi dari penelitian ini menggarisbawahi pentingnya intensifikasi sosialisasi kebijakan pajak, peningkatan pengawasan, dan penerapan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi penerimaan pajak di Kabupaten Purbalingga.

Title

Found 27 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 27 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 27 Documents
Search