Articles
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM TEMASEK ATAS PEMBELIAN SAHAM INDOSAT DAN TELKOMSEL ]]>
<![CDATA[Ari Purwadi]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 15, No 1 (2010): Edisi Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1169.698 KB)
|
DOI: 10.30742/perspektif.v15i1.38
<![CDATA[Temasek dalam pembelian saham Indosat dan Telkomsel telah melakukan cross ownership, sehingga Temasek dapat dikatakan memiliki posisi dominan yang dilarang oleh UU Persaingan Usaha. Dengan demikian, dapat memberikan pelajaran bagi pelaku usaha yang akan melakukan pembelian saham terkait dengan ketentuan persaingan usaha. Implikasi terhadap pembelian saham tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Tindakan pelepasan saham dari salah satu perusahaan, justru kedua perusahaan itu menjadi sehat.Temasek in purchasing of share of Indosat and of Telkomsel have conducted ownership cross, so that Temasek can be told to have dominant position which prohibited by Antitrust Act. Thereby, can give Iesson to perpetrator of business to do purchasing of share related to rule of antitrust. Implication to purchasing of share of teresebut can result loss to consumer. Action release of share from one of the company, exactly both that company become healthyly.]]>
<![CDATA[Resensi Buku: HUKUM EKONOMI (Buku Kesatu) ]]>
<![CDATA[Ari Purwadi]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 2, No 3 (1997): Edisi Oktober ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v2i3.559
<![CDATA[Judul Buku: Hukum Ekonomi (Buku Kesatu)Penulis: Zudan Arif Fakrulloh, S.H., M.H. dan H. Hadi Wuryan, S.H., CN., M.H.Penerbit: Karya Abdi Tama SurabayaTahun Terbit: 1997]]>
<![CDATA[PROBLEM ETIK DALAM HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Ari Purwadi]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 12, No 3 (2007): Edisi September ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (578.991 KB)
|
DOI: 10.30742/perspektif.v12i3.282
<![CDATA[Ethics refer to desirable conduct. Detemerning what is desirable conduct in a given situation depends on what values one follows. The value recommend to guide in positive law Jurisprudence is the study of values concerning law and legal systems. Schools of jurisprudence present different values for judging whether positive law is appropriate ethical conduct.]]>
<![CDATA[PENERAPAN KETENTUAN KEPAILITAN PADA BANK YANG BERMASALAH ]]>
<![CDATA[Ari Purwadi]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 16, No 3 (2011): Edisi Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (406.232 KB)
|
DOI: 10.30742/perspektif.v16i3.77
<![CDATA[Penelitian hukum ini dilatarbelakangi bahwa Bank merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus sehingga pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank tidak dapat dipersamakan dengan prosedur yang berlaku umum. Dalam situasi bank tidak dapat mengatasi kesulitannya atau keadaan bank yang bersangkutan membahayakan sistem perbankan nasional maka diperlukan peran dari Bank Indonesia. Apakah kepailitan dapat diterapkan pada bank yang bermasalah? Dengan menggunakan pendekatan normatif, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk mencabut izin usaha bank bermasalah. Undang-Undang Kepailitan juga memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengajukan kepailitan terhadap bank bermasalah. Selama ini Bank Indonesia dalam menangani bank bermasalah setelah upaya penyelamatan tidak berhasil menggunakan proses likuidasi, belum pernah menggunakan upaya kepailitan.Legal research is motivated that the Bank is a business entity that has special characteristics that revocation of business licenses, corporate dissolution, and liquidation of the bank can not be equated with generally accepted procedures. In this situation the bank can not resolve the difficulty or the circumstances of the bank concerned endanger the national banking system will require the role of BankIndonesia. Is bankruptcy can be applied to troubled banks? By using the normative approach, based on the provisions of the Banking Law, BankIndonesiais authorized to revoke the business licenses of problem banks. Bankruptcy law also authorizes the Bank Indonesia to file bankruptcy for troubled banks. So far, BankIndonesiain dealing with troubled banks after a failed rescue attempt using the process of liquidation, bankruptcy efforts have not used.]]>
<![CDATA[DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN ]]>
<![CDATA[Ari Purwadi]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol 16, No 1 (2011): Edisi Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (472.063 KB)
|
DOI: 10.30742/perspektif.v16i1.68
<![CDATA[Desentralisasi pelayanan publik untuk mewakili upaya pemerintah setempat untuk membuat debirokratisasi. Melalui konsep menemukan kembali pemerintah yang dapat digunakan untuk reformasi birokrasi dalam pengelolaan pelayanan publik. Debirokratisasi publik dan deregulasi bahwa spesifikasi manajemen orientasi umum pelayanan publik dan juga panduan untuk menilai kinerja pelayanan publik. Deregulasi pelayanan perizinan dengan mengorganisir layanan perijinan terpadu di pemerintah daerah.Decentralize the public service to local government represent the effort to do the debureaucracyzation. Through concept of Reinventing Government can be used for the reform of bureaucracy in public service management. Debureaucracyzation and deregulation public service as specifying of common guidance of public service management and also guidance of public service performance assessment. Deregulation to management of licensing service as arranging of inwrought licensing service in local government. ]]>
<![CDATA[Prinsip Praduga Selalu Bertanggung-gugat dalam Sengketa Medik ]]>
<![CDATA[Ari Purwadi]]>
<![CDATA[ PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 1 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Padjadjaran ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (594.278 KB)
<![CDATA[Sengketa medik timbul ketika terjadi malpraktik dokter. Malpraktik dokter adalah adanya kesalahan profesional yang dilakukan oleh seorang dokter pada waktu melakukan perawatan dan ada pihak lain yang dirugikan atas tindakan dokter tersebut. Kenyataannya ternyata tidak mudah untuk menetapkan kapan adanya kesalahan profesional tersebut. Pasal 66 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran mengatur bahwa apabila ada peristiwa malpraktik, pasien dimungkinkan untuk menggugat atas kerugian secara perdata ke pengadilan. Penggunaan prinsip praduga selalu bertanggung-gugat untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum perdata kepada dokter bila terjadi peristiwa malpraktik akan memberikan perlindungan hukum antara dokter dengan pasien secara proporsional dan berimbang. Dokter diberikan upaya untuk dapat melakukan pembuktian bahwa dirinya tidak bersalah atau tidak lalai atas peristiwa malpraktik melalui prinsip pembalikan beban pembuktian. Penggunaan prinsip tanggung gugat berdasarkan profesi dalam kajian hukum perlindungan konsumen tidak mencerminkan prinsip kesempatan yang setara dan adil dalam teori keadilan.Presumption of Liability Principle in Medical Disputes AbstractMedical disputes arise when doctors are accused of malpractice. Medical malpractice is professional misconduct by a doctor during medical practice which other parties are harmed by the practice. In fact, it is not easy to determine what constitute as a professional mistake. Article 66 Paragraph (3) of the Law Number 29 Year 2004 on Medical Practice provides that if there is a possible malpractice event occured, the patient is entitled to sue for damages to the civil court. The use of presumption by liability principles to hold responsibility in civil law to the doctor when events occur malpractice will provide legal protection between doctor and patient in proportion and balance. Doctors are given the effort to be able to prove that he is innocent or not negligent for the incident of malpractice by the principle of reversal of the burden of proof. The use of professional liability principles in the study of consumer protection laws do not reflect the principles of equal opportunity and fair in the theory of justice. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n1.a6]]>
<![CDATA[Tanggung Gugat Pelaku Usaha Periklanan Ditinjau Dari Perlindungan Konsumen ]]>
<![CDATA[Ari Purwadi]]>
<![CDATA[ NORMA Vol 1, No 1 (2004): July ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/nlj.v1i1.1046
<![CDATA[Sengketa konsumen yang tirnbul dari pengelabuhan konsumen melalui iklan membebankan tanggung gugat periklanan kepada pelaku usaba periklanan, sedangkan tanggung gugat baru ditujukan kepada pelaku usaha pengiklan kalau konsumen dirugikan setelah mengkonsumsi produk itu. Ini merupakan konsekuensi dari prinsip professional liability. Konstruksi yuridis "tanggung gugat renteng" bisa digunakan apabila dapat dibuktikan kerugian konsumen akibat kesalahan pelaku usaba pengiklan maupun pelaku usaha periklanan. Tanggung gugat pelaku usaha periklanan dapat beralih kepada pelaku usaba pengiklan dengan menggunakan prinsip beban pembuktian terbalik.]]>
<![CDATA[IMPLIKASI HUKUM TEMASEK ATAS PEMBELIAN SAHAM INDOSAT DAN TELKOMSEL ]]>
<![CDATA[Ari Purwadi]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol. 15 No. 1 (2010): Edisi Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v15i1.38
<![CDATA[Temasek dalam pembelian saham Indosat dan Telkomsel telah melakukan cross ownership, sehingga Temasek dapat dikatakan memiliki posisi dominan yang dilarang oleh UU Persaingan Usaha. Dengan demikian, dapat memberikan pelajaran bagi pelaku usaha yang akan melakukan pembelian saham terkait dengan ketentuan persaingan usaha. Implikasi terhadap pembelian saham tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Tindakan pelepasan saham dari salah satu perusahaan, justru kedua perusahaan itu menjadi sehat.Temasek in purchasing of share of Indosat and of Telkomsel have conducted ownership cross, so that Temasek can be told to have dominant position which prohibited by Antitrust Act. Thereby, can give Iesson to perpetrator of business to do purchasing of share related to rule of antitrust. Implication to purchasing of share of teresebut can result loss to consumer. Action release of share from one of the company, exactly both that company become healthyly.]]>
<![CDATA[DEREGULASI DAN DEBIROKRATISASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN ]]>
<![CDATA[Ari Purwadi]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol. 16 No. 1 (2011): Edisi Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v16i1.68
<![CDATA[Desentralisasi pelayanan publik untuk mewakili upaya pemerintah setempat untuk membuat debirokratisasi. Melalui konsep menemukan kembali pemerintah yang dapat digunakan untuk reformasi birokrasi dalam pengelolaan pelayanan publik. Debirokratisasi publik dan deregulasi bahwa spesifikasi manajemen orientasi umum pelayanan publik dan juga panduan untuk menilai kinerja pelayanan publik. Deregulasi pelayanan perizinan dengan mengorganisir layanan perijinan terpadu di pemerintah daerah.Decentralize the public service to local government represent the effort to do the debureaucracyzation. Through concept of Reinventing Government can be used for the reform of bureaucracy in public service management. Debureaucracyzation and deregulation public service as specifying of common guidance of public service management and also guidance of public service performance assessment. Deregulation to management of licensing service as arranging of inwrought licensing service in local government. ]]>
<![CDATA[PENERAPAN KETENTUAN KEPAILITAN PADA BANK YANG BERMASALAH ]]>
<![CDATA[Ari Purwadi]]>
<![CDATA[ Perspektif Vol. 16 No. 3 (2011): Edisi Mei ]]>
Publisher : <![CDATA[Institute for Research and Community Services (LPPM) of Wijaya Kusuma Surabaya University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30742/perspektif.v16i3.77
<![CDATA[Penelitian hukum ini dilatarbelakangi bahwa Bank merupakan badan usaha yang memiliki karakteristik khusus sehingga pencabutan izin usaha, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank tidak dapat dipersamakan dengan prosedur yang berlaku umum. Dalam situasi bank tidak dapat mengatasi kesulitannya atau keadaan bank yang bersangkutan membahayakan sistem perbankan nasional maka diperlukan peran dari Bank Indonesia. Apakah kepailitan dapat diterapkan pada bank yang bermasalah? Dengan menggunakan pendekatan normatif, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perbankan, Bank Indonesia diberi kewenangan untuk mencabut izin usaha bank bermasalah. Undang-Undang Kepailitan juga memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk mengajukan kepailitan terhadap bank bermasalah. Selama ini Bank Indonesia dalam menangani bank bermasalah setelah upaya penyelamatan tidak berhasil menggunakan proses likuidasi, belum pernah menggunakan upaya kepailitan.Legal research is motivated that the Bank is a business entity that has special characteristics that revocation of business licenses, corporate dissolution, and liquidation of the bank can not be equated with generally accepted procedures. In this situation the bank can not resolve the difficulty or the circumstances of the bank concerned endanger the national banking system will require the role of BankIndonesia. Is bankruptcy can be applied to troubled banks? By using the normative approach, based on the provisions of the Banking Law, BankIndonesiais authorized to revoke the business licenses of problem banks. Bankruptcy law also authorizes the Bank Indonesia to file bankruptcy for troubled banks. So far, BankIndonesiain dealing with troubled banks after a failed rescue attempt using the process of liquidation, bankruptcy efforts have not used.]]>
