Articles
<![CDATA[AKIBAT HUKUM ORANG ASING YANG MENYEWAKAN KEMBALI VILLA SEWAAN DI KABUPATEN BADUNG ]]>
<![CDATA[I Gusti Ngurah Bayu Satriawan]]>;
<![CDATA[I Made Mahartayasa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 6 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (215.011 KB)
|
DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i06.p07
<![CDATA[Kebutuhan penginapan khususnya villa di Kabupaten Badung terus meningkat. Beberapa orang asing yang awalnya berlibur melihat villa menjadi suatu bisnis. Orang asing menyewa villa lalu disewakan kembali kepada orang lain. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana orang asing menyewakan kembali villa sewaan dan untuk mengetahui akibat hukum yang ditimbulkan. Metode yang digunakan dalam karya tulis ilmiah ini adalah yuridis empris, yaitu suatu metode dengan melakukan observasi atau penelitian secara langsung ke lapangan guna mendapat kebenaran yang akurat. Mengenai bagaimana orang asing menyewakan villa sewaan adalah mereka menyewa villa dari orang lokal dalam jangka waktu yang lama lalu mereka menyewakan kembali villa tersebut kepada orang lain. Akibat hukumnya adalah secara umum tidak diperbolehkan orang asing menyewakan kembali villa sewaan, tetapi dapat diperbolehkan jika hal tersebut disetujui oleh pemilik dengan kembali lagi pada isi kesepakatan perjanjian yang dibuat. Kata kunci : Orang Asing, sewa, villa]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB DIREKSI BERDASARKAN PRINSIP FIDUCIARY DUTIES DALAM PERSEROAN TERBATAS ]]>
<![CDATA[Putu Ratih Purwantari]]>;
<![CDATA[Made Mahartayasa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 04, Juni 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (204.49 KB)
<![CDATA[The Board of Director is the main part of business that ensures its continuity because the company cannot do anything without the role of board members. The relationship between members of board and company aside from work, members of board has also a fiduciary relationship (trust) with the company. The issue raised is about The Responsibilities of Board Members Based on Fiduciary Principle in Incorporated Company. The method used on this paper is normative method which is descriptive namely by reviewing the materials as consideration on drawing conclusions. The analysis is done by studying the responsibilities of board members based on Fiduciary Duties principle in incorporated company. The conclusion of this paper is The Responsibilities of Board Members Based on Fiduciary Principle in Incorporated Company is the directors must be able to carry out their duties with full good faith, responsibility, and avoid any conflict of interest. Directors are also required to act with caution in making all decisions and policies (duty of care) as well as being able to put his personal interests above the interests of the company (duty of loyalty).]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PENGUSAHA ATAS TIDAK TERPENUHINYA PEMBERIAN UPAH MINIMUM BAGI TENAGA KERJA ]]>
<![CDATA[Ridita Aulia]]>;
<![CDATA[I Made Mahartayasa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 12, November 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (158.845 KB)
<![CDATA[Di Indonesia banyak pengusaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan upah minimum bagi tenaga kerja. Melalui berita online Tribun, masih banyak tenaga kerja mengadu mendapat upah di bawah upah minimum. Sedangkan dalam kenyataannya sudah diatur dalam Undang-undang mengenai pemberian upah minimum. Lalu bagaimana peraturan, pengaturan serta pertanggungjawaban pengusaha atas tidak terpenuhinya pemberian upah minimum bagi tenaga kerja berdasarkan Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana hal ini sangat penting karena menyangkut perlindungan kehidupan serta peningkatan kualitas tenaga kerja. Jika dilihat dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dapat diketahui bahwa pemerintah sudah melakukan pengaturan mengenai pengupahan kepada tenaga kerja dengan baik namun masih ada pengusaha yang tidak membayarkan upah tenaga kerja sesuai dengan upah minimum. Penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah jenis penelitian normatif dengan tujuan untuk mengetahui Peraturan serta pertanggungjawaban pengusaha yang tidak memenuhi pemberian upah minimum bagi tenaga kerja. Kata Kunci : Pertanggung Jawaban, Tenaga kerja, Upah Minimum]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN WARALABA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ida Ayu Trisnadewi]]>;
<![CDATA[Made Mahartayasa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (34.534 KB)
<![CDATA[Franchise has emerged as widely favored business concept in society currently. Conducting business under franchise concept is favored due to its profitability and many features of advantages offered by franchisor towards the franchisee. Methods conducted in composing this writing shall be normative legal research combined with statutory approach. The author shall analyze relevant regulations in respect with Status of Parties in Franchise Agreement in Indonesia. Aims of the writing shall serve to comprehend the legal status of parties in Indonesian franchise agreement. Legalstanding of parties within franchise agreement shall serve on its own according to Indonesian Law.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK KOSMETIK DALAM KEMASAN KONTAINER (SHARE IN JAR) ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Rani]]>;
<![CDATA[I Made Maharta Yasa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 6 No 3 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (261.661 KB)
<![CDATA[Share in jar merupakan membagi isi sebuah produk ukuran asli kedalam beberapa tempat atau wadah yang lebih kecil. Produk ini digemari oleh konsumen yang sedang mencari contoh produk untuk dicoba pada kulit mereka. Namun pelaku usaha dalam hal ini menjual produk share in jar tidak memberikan identitas yang jelas. Sehingga menimbulkan kerugian terhadap konsumen. Dari permasalahan tersebut menyebabkan timbul suatu permasalahan yaitu mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat dari penjualan produk kosmetik kemasan kontainer (share in jar) dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen yang menggunakan produk kosmetik kemasan kontainer (share in jar). Tujuan dari penelitian ini dalah untuk memahami perlindungan konsumen akibat kerugian yang dialami dan dan mengetahui tanggungjawab pelaku usaha terhadap kerugian yang dialami konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penilitian yuridis empiris dimana penelitian dengan melihat sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitiannya adalah penjualan produk dalam kemasan share in jar ini yang tidak memberikan identitas yang jelas dan akurat membuat konsumen merasa dirugikan. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh pelaku usaha akibat dari kerugian yang dialami konsumen sudah sepatutnya untuk mengganti kerugian yang dialami oleh konsumen. Kata kunci : Perlindungan, Konsumen, Share In Jar.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN SEKUTU DALAM PERSEKUTUAN KOMANDITER YANG MENGALAMI KEPAILITAN ]]>
<![CDATA[Novita Diana Safitri]]>;
<![CDATA[Made Mahartayasa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (104.59 KB)
<![CDATA[In the company there are two forms of legal business entity, a business entity that is not a legal entity and incorporated business entities. Limited partnership is considered as a non-legal entity form the company. There are two forms of partnership in limited partnership; they shall be the limited partnership and complementary partnership. A limited partnership form does not simply waive the possibility of bankruptcy. The purpose of this paper is to examine means of responsibility upon the circumstances of bankruptcy in limited partnership. This paper shall utilize normative legal research, where it shall conceptualize law as the enunciation of acts. Bankruptcy of limited partnership means the bankruptcy of the partner, not simply the partnership. Partner shall be liable to its respected limited bonds. In the matter of bankruptcy by limited partnership, complementary partner shall be held responsible due to its position as the managing roles of the partnership. Limited partnership responsibilities shall only lie upon the capital invested.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN NOTARIS SEBAGAI MEDIATOR MENURUT UNDANG-UNDANG JABATAN NOTARIS ]]>
<![CDATA[Made Tio Prasetya Saputra]]>;
<![CDATA[I Made Mahartayasa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 4 No 1 (2016) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (63.081 KB)
<![CDATA[Penulisan ini membahas tentang kedudukan notaris sebagai mediator menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Permasalahan yang terjadi bahwa Hukum Positif di Indonesia tidak mengenal profesi notaris berkedudukan juga sebagai mediator. Tulisan ini bertujuan untuk memahami dan mengerti tentang Kedudukan Notaris sebagai mediator menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. Penulisan ini, menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan analisis konsep hukum (analitical & conseptual approach). Tulisan ini menghasilkan penelitian bahwa dalam Notaris berkedudukan sebagai mediator merupakan suatu perkembangan dalam proses penyelesaian suatu sengketa. Notaris yang berkedudukan sebagai mediator tidaklah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Namun pemikiran hukum yang tidak terpaku oleh aturan hukum tapi melihat kemanfaatan dalam masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat maka sudah sepatutnya seorang Notaris dapat menjadi seorang mediator. Sebab Notaris termasuk dalam orang-orang yang dianggap ahli dalam bidangnya dalam hal ini dalam bidang pembuatan perjanjian.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KEGIATAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Belly Riawan]]>;
<![CDATA[I Made Mahartayasa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 03, No. 01, Januari 2015 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (125.619 KB)
<![CDATA[Along with the development of technology in the present, a lot of progress in allfields, especially in information technology. It was certainly used by Indonesian people fora variety of needs. One is in terms of buying and selling online. Then the transactionactivity of online media, because it is necessary at this time we also consider the legalaspects, especially the rights and obligations of both parties is assured. In the transactionprocess tends consumers feel insecure when melakukakan the process. Plus the validity of atransaction process according to Code of Civil Law (Civil Code) in 1458 as the referencesection of a transaction agreement. Because this activity is likely to lead to legal issues oneof which is fraud and selling online businesses. By using the method of the normative legalresearch. It can be concluded that legislation to date that can provide protection to theconsumer online transactions is Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection in Section 8and Article 16.]]>
<![CDATA[PENGATURAN HUKUM TERHADAP BATAS LANDAS KONTINEN ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA DI GOSONG NIGER ]]>
<![CDATA[JOHN PETRUS ADITIA AMBARITA]]>;
<![CDATA[I Made Pasek Diantha]]>;
<![CDATA[Made Maharta Yasa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 01, Januari 2013 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (52.12 KB)
<![CDATA[This paper reviewed about regarding determination of Gosong Niger as the ContinentalShelf is reviewed by the National Law and International Law. The research method usedby the author is the Analytical Descriptive research method. This paper is based onnormative legal research. In terms of Regulation National Law will use the NationalLegislation governing the continental shelf of Indonesia, Government Regulation,Regulation of the President and the Presidential Decree. Rules of International Law beingused are covered by the "Agreement Between the Government of the Republic of Indonesiaand the Government of Malaysia About Decision Boundary Line Between SecondContinental Shelf of 1969", regulation of Gosong Niger included. In this provision itsalready clear regarding the determination of the points geographical coordinates boundaryof the continental shelf, but the actual location of those points on the ocean is not yetdetermined by the two countries, especially in the Gosong Niger. Further regulation thatwill be used is the UNCLOS 1982, the continental shelf settings contained in Chapter VIArticle 76 through Article 85. The results of this research are, that the Gosong Niger(Niger Banks) is a form of natural sand dune formations in shallow water with a physicalconstantly wet. Gosong Niger can’t be categorized as dry coral or island and can be abenchmark for determining the starting point.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN DALAM LIKUIDASI BANK ]]>
<![CDATA[Ni Made Dasri Librayanti]]>;
<![CDATA[Made Mahartayasa]]>
<![CDATA[ Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Udayana ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (250.13 KB)
<![CDATA[The banking industry shall be consideres as a vital role in restructuring and strengthening national fiscal secto, added to that, to support the national economic growth. In order to mintain the banking stability, Government had established anindependent authority which is recognized Indonesia Deposit Insurance Corporation (IDIC). One of its authorities vested shall be settling dispute in the terms of failing bank in the manner of liquidation. One of its legal consequences, resulting from liquidation shall be the Termination of Employment Contract (FLE) towards the employee of the banking service. Goal of this writing shall be the exploration of IDIC authority in the matter of liquidation and its fulfillment of rights due to FLE. Based on that, this writing shall utilize normative legal research by analyzing available laws related to the matter and also related literatures towards the issue. Conclusion drawn from this researchshall affirms IDIC authority in overtaking and controlling all aspects of shareholders, including those vested in Annual General Meeting of Shareholders (AGM) . Meanwhile, in the manner of rights fulfillment of the employee due to FLE, shall be salary and alimony.]]>
