Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.994
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum Kertha Semaya Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Kertha Desa Kertha Patrika Udayana Journal of Law and Culture Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS (P2MMGFHIS) Ethics and Law Journal: Business and Notary
Made Maharta Yasa
Fakultas Hukum Universitas Udayana
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 61 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 61 Documents
Search

 1   2   3   4   5 
PERTANGGUNGJAWABAN GOJEK AKIBAT KEHILANGAN BARANG PADA FITUR GO-SEND SEBAGAI LAYANAN YANG DITAWARKAN DALAM GOJEK INDONESIA Anak Agung Ayu Krisnanti Larasati; Made Maharta Yasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (255.924 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i02.p07

Abstract

Pengiriman barang dengan menggunakan jasa ekspedisi pos merupakan sebuah hal yang konvensional pada era modern saat ini. Pengiriman jarak pendek saat ini lebih banyak digantikan oleh jasa pengiriman barang secara online, misalnya Gojek. Gojek Indonesia menawarkan item Go-send bagi masyarakat yang hendak melakukan pengiriman. Namun sejalan dengan itu, lemahnya hukum dan materi dalam pengaturan kebijakan Gojek mengakibatkan tidak terimplementasinya kepastian hukum. Tulisan ini disusun untuk dapat menjawab bagaimana pertanggungjawaban yang diberikan terhadap pengguna Jasa Gojek di Indonesia dan bagaimanakah bentuk ganti rugi yang diberikan oleh Gojek atas klaim kehilangan barang yang terjadi pada jasa Go-send yang ditawarkannya. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan deskripsi terkait hak dari pengguna serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh Gojek sendiri serta menjelaskan bentuk ganti rugi yang dilakukan oleh pihak gojek sebagai bentuk pertanggungjawaban atas komplain penggunaan jasa Go-Send. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil akhir dari penyusunan jurnal ini adalah pertanggungjawaban yang diberikan kepada konsumen atas kehilangan barang pada jasa yang ditawarkannya dengan cara memberikan ganti rugi serta bentuk ganti rugi yang ditetapkan secara yurudis adalah ganti rugi berupa sejumlah uang sebagai bentuk pertanggungjawaban nominal serta ganti rugi melalui saham ataupun barang serupa. Kata Kunci : Cacat, Ganti-rugi, Gojek, Kelalaian, Kehilangan, Pengiriman.
PENGATURAN PRINSIP “TANGGUNG JAWAB KARENA KESALAHAN” APABILA TERJADI EVENEMENT PADA PENGANGKUTAN DARAT I Made Bagus Suardana; Made Mahartayasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, No. 08, September 2013
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.64 KB)

Abstract

The regulation principle of responsibility by faults in the event evenemen on landtransport. Ground transportation as the dominant tools of transport in Indonesia.Application of the laws does not regulate road traffic compensation losses suffered bythird parties in the delivery of goods by public transport. The purpose this paper, toexplain the inconsistencies by the rule in providing compensation to the third party. Themethod used in this paper studies the method by comparing the normative provisions bylaws. To obtain legal protection, peoples must pay extra of the diversion of risk.
PERTANGGUNGJAWABAN ATAS KERUSAKAN BARANG PADA JASA EKSPEDISI PELAYANAN SATU MALAM PADA PERUSAHAAN TIKI Made Widya Hatman Yogaswara; Made Maharta Yasa
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 7 No 2 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (338.461 KB) | DOI: 10.24843/KM.2019.v07.i02.p03

Abstract

Perusahaan pengiriman barang Tiki merupakan salah satu perusahaan raksasa pengiriman barang melalui jasa ekspedisi di Indonesia. Sebagai perusahaan pengiriman terbesar di Indonesia, maka penting bagi Tiki untuk membenahi sistem yang ada pada perusahaannya demi menjaga loyalitas konsumen. Pertanggung jawaban dan ganti rugi pada Tiki menjadi sebuah persoalan sehingga penting untuk disusun sebuah penelitian singkat yang dapat menjelaskan kelemahan yang terdapat pada perusahaan Tiki di Indonesia. Rumusan masalah jurnal ini adalah pertama, Bagaimanakah tanggung jawab atas kerugian terhadap ekspedisi pelayanan satu malam apabila terjadi keterlambatan? dan kedua, Bagaimana bentuk penyelesaian atas kerugian dari jasa ekspedisi itu ? Tujuan penyusunan adalah Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab yang diberikan kepada konsumen serta bentuk ganti rugi yang diberikan kepada konsumen saat menggunakan jasa pengiriman tersebut Metode yang digunakan merupakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan dan pendekatan fakta empiris. Hasil akir dari jurnal ini adalah pertama, pelayanan yang diberikan oleh Tiki belum sepenuhnya memberikan pertanggung jawaban sedangkan kedua, aspek ganti rugi yang diberikan juga perlu dibenahi kembali. Kata Kunci : Etika Pariwara, Over Night Service, Pengiriman, Tiki.
KEDUDUKAN IMMIGRATION ON BOARD (IOB) DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN Rudie Charles Ticoalu; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 02, No. 02, Februari 2014
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (36.142 KB)

Abstract

Immigration On Board (IOB) adalah pemeriksaan keimigrasian oleh petugas imigrasiIndonesia dalam penerbangan internasional yang sedang menuju ke salah satu bandaradi Indonesia yang dioperasikan oleh pihak maskapai Garuda Indonesia. Jurnal ini secarakhusus membahas kedudukan hukum IOB dalam Undang-Undang KeimigrasianIndonesia serta untuk mengetahui manfaat yang diberikan dalam program ini. Artikel inidisusun dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yang mengkaji danmeneliti peraturan-peraturan tertulis.
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERWAKILAN DIPLOMATIK DI WILAYAH PERANG Airlangga Wisnu Darma Putra; Putu Tuni Cakabawa Landra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, April 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.676 KB)

Abstract

Serangan udara dari pesawat militer koalisi negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi dalam perang di Yaman yang menghancurkan sebagian kantor kedutaan besar Republik Indonesia di Yaman pada tanggal 20 April 2015 lalu ternyata menjadi isu menarik di ranah hukum internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum internasional mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi perwakilan diplomatik di wilayah perang serta untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum atas gangguan terhadap perwakilan diplomatik negara pengirim di wilayah perang. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum internasional yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap perwakilan diplomatik di wilayah perang. Tulisan ini menyimpulkan bahwa hukum internasional telah mengatur tentang perlindungan hukum bagi perwakilan diplomatik di wilayah perang dimana perwakilan diplomatik harus terbebas dari segala gangguan dan serangan. Selanjutnya, pihak yang bertanggung jawab adalah negara penerima dan pelaku penyerangan baik individu dan atau negara.
TINJAUAN HUKUM MENGENAI TANGGUNG JAWAB PERWAKILAN DIPLOMATIK TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI Anak Agung Ayu Agung Cintya Dewi; Putu Tuni Cakabawa Landra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 01, Februari 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.613 KB)

Abstract

Banyaknya kasus yang dialami oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luarnegeri menimbulkan pertanyaan mengenai peran misi diplomatik Indonesia di luarnegeri dalam memberikan perlindungan terhadap TKI. Artikel ini bertujuan untukmenganalisis tanggung jawab perwakilan diplomatik terhadap tenaga kerjaIndonesia (TKI) di luar negeri serta untuk menganalisis faktor-faktor penyebabbelum optimalnya perlindungan terhadap TKI di luar negeri oleh perwakilandiplomatik. Tulisan ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakanpendekatan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini menganalisisinstrumen hukum internasional dan nasional yang relevan dengan isu yangdibahas serta pendekatan fakta. Tulisan ini menyimpulkan bahwa tanggung jawabperwakilan diplomatik di luar negeri telah diatur baik di dalam Konvensi Wina1961 tentang Hubungan Diplomatik, Konvensi Wina 1963 tentang HubunganKonsuler, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan LuarNegeri. Tulisan ini juga menyimpulkan bahwa terdapat dua faktor yangmenyebabkan belum optimalnya perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia diluar negeri oleh perwakilan diplomatik. Faktor pertama adalah belum padunyakoordinasi di antara instansi pemerintah yang bergerak di bidang perlindunganTKI, yakni Kementerian Ketenagakerjaan, BNP2TKI dan Perwakilan Diplomatikserta faktor belum optimalnya law enforcement di dalam negeri sehingga tidakmenimbulkan efek jera kepada oknum-oknum yang melakukan penyimpangandalam proses perekrutan, pelatihan dan penempatan TKI ke luar negeri.
SEGI-SEGI HUKUM LAUT INTERNASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA JEPANG DAN CINA NI PUTU MONA CHERRY HITOMI; I MADE PASEK DIANTHA; MADE MAHARTA YASA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 06, No. 02, Maret 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (271.895 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah tindakan Jepang dan Cina telah melanggar kaidah-kaidah yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982 terkait perebutan Pulau Senkaku/Diaoyu. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis upaya penyelesaian sengketa perebutan Pulau Senkaku/Diaoyu antara Jepang dan Cina menurut Konvensi Hukum Laut 1982. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengkaji suatu aturan-aturan, prinsip-prinsip, dan doktrin-doktrin hukum yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu argumentasi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan mengumpulkan bahan hukum dan informasi yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Dalam rangka mendapatkan pemaparan yang jelas, data tersebut kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Jepang dan Cina terkait dengan pengukuran zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen tidak melanggar ketentuan yang terdapat dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Hal tersebut sudah sesuai dengan Pasal 57 tentang Zona Ekonomi Eksklusif dan Pasal 76 tentang Landas Kontinen. Selanjutnya, mengenai sengketa kepulaun Senkaku/Diaoyu, Jepang dan Cina sebagai negara peserta yang menjadi pihak dalam suatu sengketa perihal interpretasi atau penerapan Konvensi dapat menyelesaikan sengketa pulau Senkaku/Diaoyu melalui konsiliasi, Mahkamah Hukum Laut Internasional, Mahkamah Internasional, atau melalui arbitrase sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan Konvensi Hukum Laut 1982. Kata Kunci : Senkaku/Diaoyu, Penyelesaian Sengketa, Landas Kontinen, Zona Ekonomi Eksklusif
KAJIAN HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP PERUBAHAN STATUS PALESTINA DARI ENTITAS PEMANTAU NON-ANGGOTA MENJADI NEGARA PEMANTAU NON-ANGGOTA Christy Oktaviani Samosir; I Made Pasek Diantha; I Made Mahartayasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 01, no. 01, Maret 2013
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (230.126 KB)

Abstract

The status of Palestine has changed from a non-member observer entity into a non-member observer state of the United Nations at 29th November 2012. This decision made the relationship among the states world was uneasy. As known, that until this day, Palestine and Israel still make the war happen because Gaza region. This decision wasn’t received by Israel, Israel declared that this decision was the beginning of the loss of peace between these states. The transformation of Palestine status automatically offers the new rights for Palestine, including right to votes for their freeedom from the war.
PENEGAKAN HUKUM PADA ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA Komang Hare Yashuananda; I Gede Pasek Eka Wisanjaya; Made Maharta yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vo. 06, No. 04, Agustus 2018
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (312.77 KB)

Abstract

Perdagangan internasional yang terus menerus melewati perairan Indonesia maka dari itu pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyelaraskan potensi ALKI dengan pembangunan – pembangunan infrastruktur yang memadai, jaminan keamanan pelayaran dan peningkatan pengamanan kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia untuk mendapatkan keuntungan ekonomis dan menjaga stabilitas negara dari potensi ancaman-ancaman akibat pelayaran internasional. Di sisi lain industri kelautan Indonesia sangatlah berpotensi meningkat di masa mendatang, karena pesatnya tingkat perekonomian di wilayah Asia yang terus – menerus menunjukan peningkatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan-permasalahan terkait penegakan hukum pada pelayaran internasional yang melewati kawasan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan juga pengembangan potensi dari jalur strategis perdagangan dunia.[1] Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengklarifikasikan dampak positif dan negatif dari jalur strategis perdagangan dunia serta menggali potensi-potensi yang belum dikembangkan dan juga mengetahui pemanfaatan jalur ALKI untuk kesejahteraan dan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hasil penelitian ini adalah Keberadaan Alur Laut Kepulauan Indonesia yang menjadi jalur strategis pelayaran kapal perdagangan dunia. Alur laut yang dimiliki Indonesia yaitu Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, dan Selat Makassar. Era perdagangan dunia saat ini mulai ke wilayah Asia Pasifik yang menjadi pusat maritim di abad 21. Pesatnya perdagangan Trans-Pasifik, Selat Malaka berperan banyak dalam pelayaran dunia karena selat malaka adalah jalur laut tercepat dan terefisien yang menghubungkan Samudera India dan Samudera Pasifik. Kata Kunci : Alur Laut Kepulauan Indonesia, Maritim, Hukum Internasional
PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERWAKILAN DIPLOMATIK DI WILAYAH PERANG Airlangga Wisnu Darma Putra; Putu Tuni Cakabawa Landra; Made Maharta Yasa
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol. 04, No. 03, April 2016
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.676 KB)

Abstract

Serangan udara dari pesawat militer koalisi negara Arab yang dipimpin oleh Arab Saudi dalam perang di Yaman yang menghancurkan sebagian kantor kedutaan besar Republik Indonesia di Yaman pada tanggal 20 April 2015 lalu ternyata menjadi isu menarik di ranah hukum internasional. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum internasional mengenai pengaturan perlindungan hukum bagi perwakilan diplomatik di wilayah perang serta untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum atas gangguan terhadap perwakilan diplomatik negara pengirim di wilayah perang. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan terhadap kaidah-kaidah yang terdapat dalam hukum internasional yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap perwakilan diplomatik di wilayah perang. Tulisan ini menyimpulkan bahwa hukum internasional telah mengatur tentang perlindungan hukum bagi perwakilan diplomatik di wilayah perang dimana perwakilan diplomatik harus terbebas dari segala gangguan dan serangan. Selanjutnya, pihak yang bertanggung jawab adalah negara penerima dan pelaku penyerangan baik individu dan atau negara.
Co-Authors Airlangga Wisnu Darma Putra Aisyah Putri Anak Agung Ayu Agung Cintya Dewi Anak Agung Ayu Krisnanti Larasati Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa Anak Agung Mirah Manik Wedagama Putri Agung ANAK AGUNG SRI UTARI Angelo Purba, Ivander Jonathan Angga Nurhadi Ari Mahartha Ayu Istri Purnama Sari Dewi Belly Riawan Cahyadi, Made Kristian Budi Yadi Christa Hasian Napitupulu Christy Oktaviani Samosir Dani Adi Wicaksana Hartati, Agustini Mawar I Gde Putra Ariana I Gede Adi Sapta Wibawa I Gede Pasek Eka Wisanjaya I Gusti Agung Ayu Niti Savita Ranjani I Gusti Ayu Kade Harry Adhisukmawati I Gusti Ngurah Artayadi I Gusti Ngurah Bayu Satriawan I Kadek Wahyu Pradnyajaya I Made Bagus Suardana I Made Pasek Diantha I Made Suwandana Putra Ida Ayu Agung Rasmi Wulan Ida Ayu Febrina Anggasari Ida Ayu Karina Diantari Ida Ayu Trisnadewi Ida Bagus Putu Abhijana Brahmastra Ida Bagus Wyasa Putra JOHN PETRUS ADITIA AMBARITA Komang Hare Yashuananda Made Suksma Prijandhini Devi Salain Made Tio Prasetya Saputra Made Widya Hatman Yogaswara Migel Apriliyanto Ni Made Dasri Librayanti Ni Made Dian Savitri Dharmayanti Ni Made Evayuni Indapratiwi Ni Ngh Dwi Candra Kusumagandhi Ni Nyoman Bunga Meki Prameswari Ni Nyoman Rani Ni Putu Karmila Dewi NI PUTU MONA CHERRY HITOMI Novita Diana Safitri Olivia Martha Setyonugroho Olivia Martha Setyonugroho Panca Septiadi, Anak Agung Made Ngurah Prianggieta Ayuni Putu Eni Aprilia Arsani Putu Jeremy Rhesa Purwita Putu Ratih Purwantari Putu Tuni Cakabawa Landra Reynaldi Pratama Sisco Ridita Aulia Rina Kusuma Dewi Rudie Charles Ticoalu Sulbianti - Tampubolon, Grace Hexa Christine Timothy Vito Setiajaya Tubagus Satria Wibawa