Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.513
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ADDIN AT-TABSYIR: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam FIKRAH PALASTREN ThufuLA: Jurnal Inovasi Pendidikan Guru Raudhatul Athfal Jurnal Hubungan Internasional LIBRARIA Politea MUWAZAH: Jurnal Kajian Gender ADDIN Fikrah: Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Jurnal Penelitian Community Development: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Engagement: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Journal of Law and Legal Reform
Siti Malaiha Dewi
Institut Agama Islam Negeri Kudus
Religion Arts Humanities Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences

Published : 38 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search
Journal : PALASTREN

 1 
MENGHAPUS BENTUK-BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP PEREMPUAN MELALUI ALOKASI ANGGARAN Dewi, Siti Malaiha
PALASTREN Vol 5, No 1 (2012): Jurnal Palastren (Januari - Juni)
Publisher : PALASTREN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Discrimination against women in Indonesia is still a lot going on. In fact, the government has ratified the CEDAW (Convention On The Elimination of All Forms Dis crimination Against Women) through Law No. 7 of 1984. This paper attempts to explain that the budget could be used as one of the state media to solve the problem of discrimination against women, because one function of the budget is the distribution of resources resul ting in equalization of marginal groups. One model that could be a solution to budgeting is a gender budget because it permits gender-specific budget for women Keywords: Women, Discrimination, and Budget
PERAN PEREMPUAN DALAM FORMULASI KEBIJAKAN: Studi Kasus pada Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Temulus, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus, Tahun 2011 Dewi, Siti Malaiha; Switri, Sri; Purnaweni, Hartuti
PALASTREN Vol 4, No 2 (2011): Jurnal Palastren (Juli - Desember)
Publisher : PALASTREN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Public policy is any selected by the government to do or to not do Unfortunately, many public policies are not good at this stage female friendly formulation, implementation, monitoring, and evaluation. This study aims to determine the extent to which stakeholders the role of women in the fight for women’s interests in APBDesa Temulus Year 2011. The results of this study indicate that only some women stakeholders that play a role in championing women’s interests at the budget meeting, while some others have contributed to improving the quality of life for women. Some of the constraints faced by stakeholders when mapped into two:internal and external constraints. Internal constraints include a lac kof understanding of the needs of women of women stakeholders, and it faces conflicting roles. While the external constraints such as culture that treats men more valuable than women. Keywords: women, public policy
POLITIK UANG DI MATA PEREMPUAN: Studi Kasus pada Pemilu Tahun 2009 Dewi, Siti Malaiha
PALASTREN Vol 3, No 2 (2010): Jurnal Palastren (Juli - Desember)
Publisher : PALASTREN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The thing which always appear and accompany the democratic party of this nation is the existence of money politics. Despite the various monitoring organizations shared, supervisory agency deployed, and the rules regarding the prohibition of money politics has been made, but in fact money politics still exist and could not be eliminated. This paper tries to reveal the of women’s views about the existence of money politics and factors - factors that influence their political views personal narratively. Based on data obtained from female informants above, then the women’s attitudes and purports toward money politics can be divided into three groups. First, rejecting money politics; second, accepting money politics and making money as a determinant factor of political choice; third, accepting money politics but not affecting their political choices. Keywords: money politics, women.
Fenomena Pernikahan Sikum dan Di Bawah Umur Di Dukuh Ploso Kerep, Desa Prawoto, Kecamatan Sukoilo, Kabupaten Pati Dewi, Siti Malaiha
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 9, No 2 (2016): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v9i2.2442

Abstract

Tulisan ini diawali ketertarikan penulis terhadap fenomena banyaknya pernikahan dini yang terjadi di dusun Ploso Kerep salah satu wilayah Desa Prawoto yang berbeda dari daerah lain, antara lain soal motif dan dampak. Jika di tempat lain umumnya disebabkan factor ekonomi, di sana tidak. Jika di tempat lain pernikahan dini berkorelasi dengan tingginya tingkat perceraian, dan terganggunya fungsi reproduksi perempuan, di sana pun tidak terjadi hal yang demikian. Motif pernikahan dini di sana adalah: 1) Kebanggaan orang tua jika anaknya menikah di usia belia; 2) Kemauan sendiri anak untuk menikah sebab menganggap kebahagiaan hidup adalah dengan berkeluarga; 3) Pemahaman terhadap satu prinsip “menolak mafsadat lebih utama daripada mengambil maslahat”, maka menikah dini lebih utama bagi mereka sebagai pencegah terjadinya zina; dan 4) Telah hamil duluan. Pernikahan di bawah umur dilaksanakan dengan dua model, yaitu: 1) system sikum atau pernikahan yang tidak tercatat di KUA; 2) Pernikahan di bawah umur tercatat di KUA melalui pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan. 
PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI DAN SIRRI MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE BERBASIS GENDER DI KABUPATEN PATI Dewi, Siti Malaiha; Rahayu, Rahayu; Kismartini, Kismartini; Yuniningsih, Tri
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 12, No 2 (2019): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v12i2.6357

Abstract

Pernikahan dini di pedesaaan marak terjadi termasuk di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Sebagian besar perkawinan dilakukan secara sirri, selebihnya dilakukan secara tercatat melalui proses dispensasi nikah. Berbagai upaya pencegahan pernikahan di bawah umur sudah dilakukan terutama oleh pihak KUA Sukolilo dengan melakukan penolakan secara institusional melalui pelaksanaan kebijakan pembatasan usia minimal perkawinan dan pendekatan terhadap tokoh agama yang berperan menikahkan mereka secara sirri, tetapi hasilnya belum signifikan, bahkan banyak persoalan kesenjangan gender  yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut setelah dianalisis menggunakan Gender Analysis Pathway.  Dengan demikian, collaborative governance  berbasis gender menjadi solusi alternatifnya dengan melibatkan masyarakat, pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, Ketua RT, Kepala Desa, Kecamatan, KUA, dan Pengadilan Agama.
ANALISIS FAKTOR KETIDAKBERHASILAN CALON BUPATI PEREMPUAN PADA PILKADA KABUPATEN KUDUS-KOTA SANTRI TAHUN 2018 Dewi, Tevana Sari; Dewi, Siti Malaiha
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 14, No 2 (2021): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v14i2.13927

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor ketidakberhasilan calon bupati perempuan pada Pilkada Kabupaten Kudus yang merupakan kota santri pada Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa factor ketidakberhasilan calon bupati perempuan ada dua: Pertama,  faktor   internal, meliputi: kurangnya  waktu untuk  sosialisasi diri sebagai calon pemimpin perempuan, dan faktor primordialisme karena bukan asli  orang  Kudus;   Kedua,  faktor  eksternal  meliputi:  adanya money politic, dan terbentuknya  jaringan  botoh.  Maka, pertama, pendidikan politik bagi masyarakat secara masif harus dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara maupun pengawas pemilu serta perguruan tinggi dan NGO sehingga primordialisme dan pandangan yang bias gender dari masyarakat tentang calon bupati perempuan terkikis. Kedua, penegakan regulasi tentang larangan money politic oleh lembaga pengawas pemilu mesti diperkuat bersama-sama dengan pengawasan partisipatif oleh masyarakat. 
PENCEGAHAN PERKAWINAN DINI DAN SIRRI MELALUI COLLABORATIVE GOVERNANCE BERBASIS GENDER DI KABUPATEN PATI Siti Malaiha Dewi; Rahayu Rahayu; Kismartini Kismartini; Tri Yuniningsih
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 12, No 2 (2019): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v12i2.6357

Abstract

Pernikahan dini di pedesaaan marak terjadi termasuk di Desa Prawoto, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Sebagian besar perkawinan dilakukan secara sirri, selebihnya dilakukan secara tercatat melalui proses dispensasi nikah. Berbagai upaya pencegahan pernikahan di bawah umur sudah dilakukan terutama oleh pihak KUA Sukolilo dengan melakukan penolakan secara institusional melalui pelaksanaan kebijakan pembatasan usia minimal perkawinan dan pendekatan terhadap tokoh agama yang berperan menikahkan mereka secara sirri, tetapi hasilnya belum signifikan, bahkan banyak persoalan kesenjangan gender  yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut setelah dianalisis menggunakan Gender Analysis Pathway.  Dengan demikian, collaborative governance  berbasis gender menjadi solusi alternatifnya dengan melibatkan masyarakat, pemuda, tokoh agama, tokoh perempuan, Ketua RT, Kepala Desa, Kecamatan, KUA, dan Pengadilan Agama.
Fenomena Pernikahan Sikum dan Di Bawah Umur Di Dukuh Ploso Kerep, Desa Prawoto, Kecamatan Sukoilo, Kabupaten Pati Siti Malaiha Dewi
PALASTREN Jurnal Studi Gender Vol 9, No 2 (2016): PALASTREN
Publisher : STAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v9i2.2442

Abstract

Tulisan ini diawali ketertarikan penulis terhadap fenomena banyaknya pernikahan dini yang terjadi di dusun Ploso Kerep salah satu wilayah Desa Prawoto yang berbeda dari daerah lain, antara lain soal motif dan dampak. Jika di tempat lain umumnya disebabkan factor ekonomi, di sana tidak. Jika di tempat lain pernikahan dini berkorelasi dengan tingginya tingkat perceraian, dan terganggunya fungsi reproduksi perempuan, di sana pun tidak terjadi hal yang demikian. Motif pernikahan dini di sana adalah: 1) Kebanggaan orang tua jika anaknya menikah di usia belia; 2) Kemauan sendiri anak untuk menikah sebab menganggap kebahagiaan hidup adalah dengan berkeluarga; 3) Pemahaman terhadap satu prinsip “menolak mafsadat lebih utama daripada mengambil maslahat”, maka menikah dini lebih utama bagi mereka sebagai pencegah terjadinya zina; dan 4) Telah hamil duluan. Pernikahan di bawah umur dilaksanakan dengan dua model, yaitu: 1) system sikum atau pernikahan yang tidak tercatat di KUA; 2) Pernikahan di bawah umur tercatat di KUA melalui pengajuan dispensasi nikah ke pengadilan. 
Analisis Faktor Ketidakberhasilan Calon Bupati Perempuan Pada Pilkada Kabupaten Kudus-Kota Santri Tahun 2018 Dewi, Tevana Sari; Dewi, Siti Malaiha
PALASTREN: Jurnal Studi Gender Vol 14, No 2 (2021): PALASTREN
Publisher : IAIN Kudus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21043/palastren.v14i2.13927

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor ketidakberhasilan calon bupati perempuan pada Pilkada Kabupaten Kudus yang merupakan kota santri pada Tahun 2018. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ketidakberhasilan calon bupati perempuan ada dua: Pertama, faktor internal, meliputi: kurangnya waktu untuk sosialisasi diri sebagai calon pemimpin perempuan, dan faktor primordialisme karena bukan asli orang Kudus; Kedua, faktor eksternal meliputi: adanya money politic, dan terbentuknya jaringan botoh. Maka, pertama, pendidikan politik bagi masyarakat secara masif harus dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara maupun pengawas pemilu serta perguruan tinggi dan NGO sehingga primordialisme dan pandangan yang bias gender dari masyarakat tentang calon bupati perempuan terkikis. Kedua, penegakan regulasi tentang larangan money politic oleh lembaga pengawas pemilu mesti diperkuat bersama-sama dengan pengawasan partisipatif oleh masyarakat.
Co-Authors Alatas, Alwi Dewi, Tevana Sari Hartuti Purnaweni Hidayah, Novi Nurul Hidayat, Mansur Inayah, Shoma Noor Firda Kismartini Kismartini M Amin, M M. Amin Mufarikhin, Mufarikhin Muhammad Azil Maskur Muhsin, Ilyya Novi Nurul Hidayah Nur Said Rahayu Rahayu Rahayu Rahayu Sally, Novian Uticha Sri Switri Syamsudin, Muhammad Hasan Tri Yuniningsih Umi Qodarsasi Umi Qodarsasi