Puji - Astuti
S1 Ilmu Pemerintahan

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

HEGEMONI PARTAI POLITIK TERHADAP KINERJA ANGGOTA DEWAN PEREMPUAN DI DPRD PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2019-2024 Febriyani Puspita Pratiwi; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Periode Wisuda Oktober 2020
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of women in legislative institutions is an absolute form of participation in the democratic process of the Indonesian nation. From this meaning, it is hoped that their existence will be able to give birth to policy sensitivity oriented to the interests of women. In fact women often encounter some obstacles in politics, such as political party rules that suppress women's independence and the dominance of the number of men who occupy seats in the council. The purpose of this study was to determine The Political Parties Hegemony Toward the Performance of Women Council Members In DPRD Province of Central Java 2019-2024 Period amidst of the existence of double hegemony originating from political parties and male domination in this representative institution. This research used descriptive analytical method with a qualitative approach. Data collection techniques used were interviews, and data collection techniques were also carried out with literature review and document review. Based on the results of the study, the researcher found that the women played active role when they expressed their opinions in running out the legislative function. However, with the collegial collective system made the women did not able to optimally convey the draft local regulation independently. In carrying out the budget function, women played an active role in the planning processed, discussion, stipulation, monitoring and evaluation processed in the determination of the APBD. There were some activities to carry out the oversight function such as the role of women councillor was quite active by carrying out recess, The women councillor did a work visits with OPD partners and based on OPD partners the role of board members was quite active in voicing the needs of their constituents. In the conclusion, despite the women councillor was under the shadow of the hegemony of political parties as a place for them to take shelter and the dominance of men in terms of quantitative, members of the council prove that they are able to greet opinions and try to play an active role as a member of the board in order to prosper the people of Central Java
ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMENUHAN AKSESIBILITAS PENYANDANG DISABILITAS TERHADAP LAYANAN MODA TRANSPORTASI DI DKI JAKARTA Jose Arga Sianipar; Puji - Astuti; Turtiantoro - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, serta peran yang sama dengan masyarakat Indonesia lainnya dalam kehidupan dan penghidupannya. Salah satunya ialah dalam menggunakan transportasi umum untuk berkegiatan sehari – hari. Topik diatur oleh kebijakan Pemerintah di Peraturan Daerah No.10 tahun 2011. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana realisasi pemerintah mengenai kebijakan ini terkait aksesibilitas penyandang disabilitas dalam menggunakan moda transportasi publik sehari-hari. Metode yang digunakan penulis ialah kualitatif deskriptif dimana penulis menggambarkan keadaan yang sebenarnya bagi penyandang disabilitas dalam menggunakan transportasi publik di DKI Jakarta. Data diperoleh melalui wawancara perumus kebijakan, eksekutif pemerintah, dan user ( penyandang disabilitas ). Selain itu peneliti juga menggunakan dokumen pendukung yang diperoleh dari jurnal dan internet. Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan berbagai macam faktor yang melatarbelakangi kebijakan ini antara lain, konvensi CRPD, kesetaraan HAM, kepastian hukum bagi penyandang disabilitas dan menjadikan DKI Jakarta sebagai kota panutan. Dalam penyediaan fasilitas, peneliti menemukan berbagai macam fasilitas penunjang bagi penyandang disabilitas di berbagai moda transportasi seperti MRT, Transjakarta dll. Hambatan dan tantangan yang dihadapi DKI Jakarta juga berbagai ragam, dari sisi penyandang disabilitas maupun perumus kebijakan yang masing – masing memiliki dilemma dan hambatannya tersendiri
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS CSR (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY) SEPTIYANTO ARIS GUNAWAN; Ahmad - Taufiq; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 10, No 3: Periode Wisuda Agustus 2021
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Angka kemiskinan di Kota Semarang lumayan tergolong tinggi. Salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui Program CSR yang dilakukan olaeh PT. Indonesia Power UP Semarang. Pemberian Program CSR di Kelurahan Tanjung Mas Berupa bantuan modal usaha (alat produksi) sehingga UMKM masyarakat menjadi lebih berkembang. Permasalahan yang muncul adalah Bagaimana strategi pengelolaan CSR dengan program mengatasi kemiskinan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Power di kelurahan Tanjung Mas Semarang. Tujuan Penelitian ini menjelaskan menganalisis strategi pengelolaan CSR dengan program mengatasi kemiskinan yang dilakukan oleh PT. Indonesia Power di Kelurahan Tanjung Mas Semarang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menganalisis penelitian ini menggunakan teori pemberdayaan dan teori CSR. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemberdayaan masyarakat yang di lakukan oleh PT. Indonesia Power UP Semarang yang dilakukan di Kelurahan Tanjung Mas Semarang melalui program CSR. Setelah penentuan program yang akan dilaksanakan di masyrakat Tambak Lorok kemudian PT. Indonesia Power mengkoordinasikan kepada pihak Kelurahan dan kemudian mengadakan sosialisasi kepada masyarakat setempat. Pelatihan yang didapatkan oleh masyarakat dari PT. Indonesia Power dapat membantu atau menimbulakan keinginan masyarakat untuk membikin usaha seperti yang didapatkan didalam seminar untuk mengembangkan inovasi-inovasi produknya. Selain itu masyarakat mendapatkan informasi atau cara penjualan dalam memasarkan produk UMKM nya. Dengan demikian program CSR ini sudah berdampak positif bagi perekonomian masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, strategi pengelolaan CSR PT Indonesia Power dalam mengatasi kemiskinan di Kelurahan Tanjung Mas dilaksanakan secara terencana dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.
ANALISIS PENGAWASAN DANA DESA DI DESA KANDANGAN KECAMATAN BAWEN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2020 Diyah Intan Putri Banowati; Puji - Astuti; Nunik Retno Herawati
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 1 : Periode Wisuda Januari 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengawasan terhadap dana desa dirasa penting untuk dilakukan mengingat kucuran dana yang bersumber dari APBN ini memiliki jumlah besar dibandingkan dengan sumber-sumber keuangan desa yang lain. Oleh karena itu diperlukan kontrol yang kuat dari aparat pengawas untuk mengawasi penggunaan dana desa agar tidak terjadi penyimpangan maupun penyelewengan didalam penggunaannya. Desa Kandangan menjadi salah satu desa yang diawasi secara ketat didalam penggunaan dana desa karena Desa Kandangan selama ini sering memperbaiki NHP Dana Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberjalanan pengawasan dana desa dengan melihat dari sisi mekanisme pengawasan dan hasil pengawasan dana desa di Desa Kandangan Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi yang dilakukan kepada informaninforman terkait. Adapun analisis data meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan pengawasan dana desa di Desa Kandangan penting untuk dilakukan disetiap tahapan mulai dari tahap pra penyaluran, penyaluran dan penggunaan, sampai dengan pasca penyaluran. Pelaksanaan pengawasan secara keseluruhan sudah berjalan sebagaimana mestinya namun didalam pelaksanaan pengawasan pada tahap pasca penyaluran masih ditemukan banyak temuan dari kesalahan administrasi dan pengembalian berkas yang dibuktikan dengan adanya catatan dalam LHP untuk dilakukan perbaikan. Pengawasan tetap memberikan hasil yang positif khususnya bagi masyarakat Desa Kandangan selaku pengguna anggaran dana desa dan dengan adanya pengawasan maka akan tercipta tertib administrasi bagi Desa
POLA KEMITRAAN DALAM PENGOPTIMALAN KONSEP ECOTOURISM UNTUK PENGEMBANGAN PARIWISATA KARIMUNJAWA DI KABUPATEN JEPARA Ummi - Hani; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 2 : Periode Wisuda April 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

       Penelitian ini membahas mengenai pola kemitraan dalam pengoptimalan konsep ecotourism untuk pengembagan pariwisata di Karimunjawa. Dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Jepara melakukan kemitraan/kerja sama dengan pihak lain seperti Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dan masyarakat lokal.Penelitian ini menggunakan teori kemitraan dan konsep ecotourism, dimana dalam teori kemitraan terdapat indikator yang harus dipenuhi seperti tidak ada dominasi dari salah satu pihak, keterbukaan dan tidak ada pihak yang dirugikan atau dengan kata lain dapat saling menguntungkan. Selain itu dalam konsep ecotourism sendiri memiliki ciri bahwa dalam implementasinya, penyelenggaraan pariwisata harus memerhatikan keberlangsungan lingkungan dan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari pelaku wisata. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.            Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola kemitraan dalam pengoptimalan konsep ecotourism untuk pengembangan pariwisata Karimunjawa melibatkan kerjasama antara Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dan masyarakat lokal Karimunjawa sudah berjalan dengan baik, dengan pola kemitraan mutualistik, yaitu adanya  persekutuan dua pihak atau lebih yang saling menyadari akan aspek pentingnya melakukan kemitraan di Karimunjawa dengan prinsip kesetaraan dan tidak saling mendominasi untuk dapat saling memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat lebih, sehingga akan dengan mudah mencapai tujuan secara lebih optimal. Namun dalam pelaksanaannya tentu terdapat kendala seperti kurangnya koordinasi antar pihak (pemerintah, masyarakat), maupun kurangnya pemahaman masyarakat tentang pemilahan sampah rumah tangga
BUDAYA MATRILINEAL DALAM KETERWAKILAN PEREMPUAN DI LEGISLATIF DAERAH KOTA BUKITTINGI Dewi Kurnia Putri; Nur Hidayat - sardini; puji - astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

there are analytical tools used in formulating the influence of matrilineal culture on women's representation in the legislature. The analytical tool used here is a SWOT analysis. This study aims to analyze the influence of matrilineal culture on women's representation in the legislative body of Bukittinggi City, analyze matrilineal cultural factors in women's representation and formulate strategies in the context of matrilineal culture to increase women's representation in the DPRD Kota Bukittinggi. This study uses a qualitative research type. Data collection was carried out by in-depth interviews. The results of this study indicate that the Minang community does adhere to a matrilineal system but this system only applies to adat. In the world of politics, women have the same position as men, there are no privileges. There are many factors that prevent women from entering politics, but they have nothing to do with adat. One of the biggest factors for the low representation of women in the Legislative Council of Bukittinggi is the low interest of women to run for council members.
KONTINUITAS PROGRAM FASILITASI UMKM DI KOTA SEMARANG OLEH DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA SEMARANG Adrian Rafi Arkananta; Puji - Astuti; Neny - Marlina
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas tentang bagaimana dampak program fasilitasi yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang. Peneliti tertarik mengangkat topik ini karena program yang diselenggarakan merupakan upaya pengembangan UMKM, namun didapati kekurangan terkait penyebarluasan informasi yang terlihat sehingga manfaatnya kurang merata. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis mendalam. Pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan tujuh informan, dan dokumentasi. Sebagai data pendukung, dalam penelitian ini menggunakan studi literatur. Peneliti juga menggunakan teknik triangulasi sumber, dengan cara cross-check hasil wawancara/sumber yang diperoleh dari berbagai informan. Penelitian ini melihat bagaimana program fasilitasi UMKM di Kota Semarang berjalan serta dapat mengetahui dampak dan manfaatnya. Manfaat fasilitas pendampingan, pelatihan, pemasaran, dan pembiayaan terlaksana dengan baik dan diikuti oleh UMKM yang membutuhkan, walau didapati adanya penyebarluasan informasi terkait fasilitas tersebut yang kurang baik. Penelitian ini merekomendasikan agar penyebarluasan informasi perlu dibenahi dengan lebih memperhatikan SMS Gateway agar UMKM mengetahui segala informasi penting yang ada. UMKM perlu lebih aktif untuk menggunakan layanan ini agar terdaftar dan diketahui oleh pemerintah
KEBERLANJUTAN INOVASI ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) YANG DIKELOLA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA MEDAN Elias Martin Silalahi; Dzunuwanus Ghulam Manar; puji - astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam implementasi inovasi Online Single Submission (OSS) yang dikelolah DPMPTSP Kota Medan terdapat banyak penyesuaian serta kendala yang harus diselesaikan. Penelitian ini melihat bagaimana upaya yang dilakukan DPMPTSP Kota Medan dalam mengatasi permasalahan selama penerapan Online Single Submission (OSS) di kota Medan? Serta Apa  strategi yang dilakukan DPMPTSP Kota Medan yang mempengaruhi Inovasi Perizinan lewat OSS dapat bertahan dan berlanjut hingga saat ini?Tujuan penelitian ini Menjelaskan upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP Kota Medan mengatasi permasalah diterapkannya OSS terkait deregulasi, birokratisasi dan digitalisasi serta  menjelaskan strategi DPMPTSP Kota Medan yang mempengaruhi Inovasi Perizinan lewat OSS dapat bertahan hingga saat ini menggunakan parameter Sustainability atau keberlanjutan pelayanan publik?Penelitian ini menggunakan teori Good governance dengan melihat tiga aspek utama yaitu, deregulasi, birokratisasi dan digitalisasi. Selain itu Teori selanjutnya adalah Sustainability Innovation Territory Map oleh Bowfield, Visser, dan Livesey yang membagi 3 Territory Map yaitu enablers, agents, dan process. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan mewawancarai narasumber utama yaitu bapak Rizal Pahlawan selaku Kepala Bagian Bidang Pengolahan Data, Perencanaan, dan Pengembangan DPMPTS Kota Medan.Hasil penelitian menunjukkan DPMPTS Kota Medan cukup berhasil dalam menyelesaikan kendala OSS pada awal diimplementasikan adalah dengan beberapa penyesuaian di bidang deregulasi, debirokratisasi, serta dalam aspek digitalisasi, sehingga  dapat diterapkan di Kota Medan. Selain itu peran DPMPTSP Kota Medan sebagai Enablers, Agent, dan Process sudah maksimal dan cukup berhasil dalam menghubungkan inovasi OSS kepada masyarakat di kota Medan, dilihat dengan adanya pertumbuhan nilai investasi di Kota Medan pada tahun 2019. DPMPTSP Kota Medan berhasil merangkul berbagai kalangan dengan sosialisasi serta edukasi serta proses layanan bantuan pembuatan izin melalui OSS
ANALISIS IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN SAMPAH PLASTIK DI KOTA SEMARANG Akyas Aryan Permana; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Akhir-akhir ini, fenomena penumpukan sampah utamanya sampah plastik tengah menjadi sorotan. Apabila terjadi pembiaran, hal tersebut akan menggerus hak masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Beberapa kota besar telah merespons fenomena ini, salah satunya yakni Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang menyatakan keseriusan mereka dalam menekan laju sampah plastik dengan menerbitkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 tahun 2019. Selain untuk menekan dan mewujudkan lingkungan baik nan sehat, lewat peraturan ini Pemerintah Kota Semarang berharap tercipta partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan teknik pengambilan informan yakni purposive sampling. Data pendukung dalam penelitian ini yaitu studi pustaka/literatur. Adapun analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil temuan penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum implementasi Peraturan Walikota Nomor 27 tahun 2019 belum terlaksana dengan baik. Implementasi peraturan tersebut diliah dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan juga struktur birokrasi yang didalamnya terkandung Standard Operating Procedures (SOP) serta fragmentasi. Pelaksanaan peraturan tersebut didapati distorsi dalam komunikasi, beberapa sumber daya, dan fragmentasi terkait ketiadaan pemerintah kota dalam menjatuhkan sanksi.
Pelaksanaan Kemitraan Pemerintah Dan Swasta Melalui Inovasi CSR Pada PT Djarum Foundation Untuk Mencetak Tenaga Terampil Alfiatsa Rizqi Ferkasa; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam upaya untuk mempercepat peningkatan kompetensi tenaga kerja, pemerintah terus mendorong dunia industri agar ikut membantu pendidikan maupun pelatihan vokasi di sekolah kejuruan dan Balai Latihan Kerja. Dapat memberi konstribusi dan ketrampilan lebih bagi para siswa-siswi Sekolah Vokasi Binaan Djarum Foundation ke dalam dunia kerja atau industri nantinya dalam upaya mencetak tenaga kerja terampil. Dalam bentuk kemitraan antara Djarum Foundation dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, terjalin kesepakatan untuk adanya bantuan dari Djarum Foundation berupa kegiatan CSR (Corporate Social Resposibility) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Adapun bentuk bantuan CSR yang dilakukan oleh Djarum Foundation terhadap sejumlah SMK yang sudah ditetapkan Djarum Foundation sebagai penerima bantuan CSR, ialah berupa bantuan sarana dan prasarana yang biasanya berbentuk alat-alat pendukung kegiatan belajar mengajar atau berbentuk gedunggedung maupun ruangan pembelajaran