Puji - Astuti
S1 Ilmu Pemerintahan

Published : 41 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

ANALISIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER DI KABUPATEN KENDAL TAHUN ANGGARAN 2017– 2018 Diny Ayu Wulandhari; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gender Responsive Budgeting was an integration of PUG that can accommodate justice for women and men to have equal opportunities in obtaining access, benefits, participation, and equality in development achievements. However, the reality on the ground, especially in Kendal Regency, is that the implementation of gender-responsive budgeting is still not optimal in accommodating gender needs. This is suspected because gender issues have not become a priority issue and SKPD still does not understand what is meant by ARG.This study aims to find out how the implementation and constraints that affect the implementation of the gender-responsive budget in Kendal Regency 2017-2018 fiscal year. The method in study is descriptive qualitative research with data collection techniques through interviews and documentation. In which case, the author will research and interview several informants at SKPD who have implemented ARG in detail in the hope of obtaining comprehensive data related to ARG.The results of this study show that the implementation of ARG in Kendal Regency is still not optimal and there are no points that require SKPD to budget for gender responsiveness. Of the 33 SKPDs, there are only 6 SKPDs that carry out ARG. The analysis of the budget allocation category, Special Budget for Gender Targets, there are 21 programs, the Gender Equality Institutional Budget has 5 programs and the Gender Equality Budget in General there are 22 programs. Constraints on the implementation of gender-responsive budgets are policy factors including legal strength and government commitment, structural factors including human resource capacity and the dominance of structures and cultural factors including the degree of women's participation and gender views.The suggestion that can be conveyed to the Kendal Regency Regional Government is that the Kendal Regency Regional Government can formulate regional policies through regional regulations as a clear implementation guideline in regulating PUG and ARG, so that all SKPD or regional autonomy implementing bodies will overall compile programs and activities that respond to gender needs. So that the implementation of ARG in the Kendal Regency Regional Government can run optimally
UPAYA KPU KOTA SEMARANG DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG 2020 Indah Aprilia Putri; Puji - Astuti; Fitriyah - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian untuk mengetahui upaya dan hambatan KPU Kota Semarang terhadap peningkatan partisipasi masyarakat dalam pilwakot 2020 di Kota Semarang. Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif hanya menggambarkan tentang suatu variable, gejala atau keadaan dengan data deskriptif berupa lisan dari narasumber dan perilaku yang dapat diamati.Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan studi pustaka, peneliti mewawancarai Komisaris Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM di KPU Kota Semarang. Hasil penelitian, upaya KPU Kota Semarang untuk meningkatan partisipasi masyarakat dengan teori Cutlip menggunakan 4 indikator yaitu Fact Finding dengan mengidentifikasi masalah yang terjadi. Planning and Programming dengan menyusun strategi yang akan dilakukan untuk sosialisasi yaitu dengan merujuk pada PKPU Nomor 10 Tahun 2020 Pasal 84. Taking Action and Comunications yaitu tahap implementasi sosialisasi dengan menggunakan metode langsung serta sosialisasi metode tidak langsung dengan mengoptimalkan media digital. Evaluasi sebagai upaya untuk perbaikan dan inovasi pada pilkada selanjutnya
Implementasi Good Corporate Governance Dalam Peningkatan Pelayanan Publik RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang Guna Mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Riska Meilawati Fajrin; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 3 : Periode Wisuda Juli 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk menguji bagaimana implementasi dari faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan pelayanan publik di bidang kesehatan yaitu Good Corporate Governance. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sequential explanatory design dimana data kualitatif bobotnya lebih banyak daripada data kuantitatif. Teknik sampling penelitian ini menggunakan teknik non-probability sampling (tidak seluruh populasi diambil), kategori purposive yang menggunakan rumus Wibisono (jumlah populasi tidak diketahui). Sampel penelitian ini berjumlah 68 pasien RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro, dimana 34 pasien rawat jalan dan 34 pasien rawat inap. Keduanya diambil seimbang supaya penilaian dalam penelitian berbobot sama, dengan kategori penilaian sama. Data diperoleh melalui pengisian kuesioner oleh pasien dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Good Corporate Governance dalam hal peningkatan pelayanan publik di RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro sudah berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Dibuktikan dengan penguatan tingkat akuntabilitas dan transparansi lembaga melalui publikasi laporan berkala sejak tahun 2019 hingga sekarang. Peran implementor sebagai kunci penting lembaga untuk mempertahankan Zona Integritas WBK/WBBM sangat berarti dimana disposisi yang dimiliki oleh implementor berbanding positif dengan tingkat keberhasilan meraih dan mempertahankan predikat Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi. Disposisi seperti kejujuran, demokratis, komitmen, dan integritas juga berpengaruh positif bagi lembaga maupun sumber daya yang ada. Implementasi Good Corporate Governance juga berbanding lurus dengan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga
Analisis Inovasi Kebijakan Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran (SIBADRA) Kota Bogor untuk Penguatan Demokrasi dan Partisipasi Publik Raihan Ardi Muhana; Puji - Astuti; Dzunuwanus Ghulam Manar
Journal of Politic and Government Studies Vol 11, No 4 : Periode Wisuda Oktober 2022
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem Informasi Berbagi Aduan dan Saran atau disingkat SiBadra merupakan inovasi kebijakan Pemerintah Kota Bogor di bidang layanan aduan dan saran, dimana melalui aplikasi tersebut masyarakat dapat dengan mudah melaporkan aduan maupun sarannya serta berdiskusi melalui kolom komentar terkait permasalahan yang diajukan, dan didisposikan langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota Bogor. Aplikasi SiBadra memiliki potensi lebih lanjut sebagai sebuah inovasi kebijakan sehingga tidak hanya sebatas efisiensi pelaporan aduan dan saran saja, tetapi juga bisa menjadi penguat demokrasi dan partisipasi publik, serta mampu mendorong proses demokrasi deliberatif di Kota Bogor. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengambilan data dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap obyek penelitian yang terdiri dari Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bogor, lalu pihak pengguna yakni OPD penanggungjawab laporan lingkup Kota Bogor serta masyarkat Kota Bogor selaku pelapor. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan analisa data. Adapun konsep yang digunakan pada penelitian ini yaitu konsep adopsi inovasi kebijakan, e-demokrasi, dan partisipasi publik digital. Penelitian ini menemukan bahwa implementasi inovasi kebijakan SiBadra berjalan dengan baik dan tanpa kendala yang signifikan, dimana penyelenggara dan pengguna dapat memanfaatkan atau dengan kata lain "mengadopsi" kebijakan ini dengan baik. Pada variabel konsep e-demokrasi, ditemukan bahwa proses e-demokrasi yang terjadi pada aplikasi SiBadra masih pada tingkatan demokrasi liberal, dimana OPD masih mengutamakan efisiensi pelaporan dan masyarakat masih terbatas pada paradigma penyelesaian laporan saja, belum mencapai level diskusi membahas permasalahan bersama. Terakhir pada variabel konsep partisipasi publik digital, faktor pendorong masyarakat menggunakan aplikasi SiBadra masih sebatas penyelesaian laporan saja, belum nampak adanya upaya untuk membahas isu bersama sebagai manifestasi deliberasi publik. Kesimpulan penelitian ini adalah adanya keberjalanan proses demokrasi pada aplikasi tersebut, dimana keputusan kebijakan OPD diambil pula berdasarkan masukan dari masyarakat. SiBadra dapat dimaksimalkan potensinya untuk menjadi wadah demokrasi deliberatif apabila terdapat arahan dari Pemerintah Kota Bogor. Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan terkait dengan bagaimana kasus besar pada SiBadra didiskusikan dan dieksekusi lebih lanjut oleh OPD terkait, maupun komparasinya dengan aplikasi aduan dan saran serupa dari pusat yakni SP4N LAPOR
STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PADA PILKADA BUPATI KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 Gafisola Faishal Hanif; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Voter participation is an important aspect of supporting the successful implementation of general elections. Through the level of voter participation in the election, it can show how much the public's interest in the next government is running. The importance of voter participation in holding elections is often not in line with what is happening. Banjarnegara Regency is one of the districts that has a low level of increase in participation, only reaching 0,65% from the previous Pilkada. From these problems, two formulations of the problem were taken regarding how the strategy ot the General Election Commission (KPU) in increasing the participation of community voters in the 2017 General Elections for the District Head of Banjarnegara Regency and why the voter turnout rate in Banjarnegara Regency still tends to be low in the 2017 regional election? The purpose of this research is to analyze the strategy of the General Election Commission (KPU) in increasing the participation of community voters in the 2017 General Elections for the District Head of Banjarnegara Regency and the reasons why the voter turnout rate in Banjarnegara Regency still tends to be low in the 2017 regional elections. This research uses strategy theory from George G. Dess and Alex Miller as well as the theory of the concept of voter turnout. The method used is a qualitative descriptive research method, where data were obtained through interviews, observation, documentation and relevant sources such as journals and theories related to this research. The research was conducted at the Banjarnegara Regency KPU, the informants in this study were two members of the Banjarnegara Regency KPU for the 2012 – 2017 period and the 2018 – 2023 period. Data analysis using interactive data analysis through the stages of data reduction, data presentation and concluding the data. The results of this study indicate that the strategy implemented by the KPU of Banjarnegara Regency is quite good, as evidenced by the use of various methods in socializing and making mascots and jingles. However, in some aspects the implementation is still not optimal, such as the less the not optimal use of women’s organizations based in village/urban village, lack of attention to voters with disabilities and the absence of policies made for voters who migrate. There are two main factors that influence the level of voter turnout in Banjarnegara Regency, (1) high numbers of migrants unable to return home on election day and (2) the low level of education of the people of Banjarnegara Regency. Improvement is needed in optimizing the implementation of the Banjarnegara Regency KPU strategy, so that the target of voter participation can be achieved optimally. There are several recommendation for further research: (1) it is recommended that further research be conducted that focuses on the community’s decision to attend or not attend the polling place and (2) the education factor needs to be further investigated regarding the relationship between education level and community participation level.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KAMPUNG TEMATIK DI KOTA SEMARANG (Studi Kasus Kampung Batik) Mohamad Ilham Novianto Sarwono; Rina - Martini; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 1 : Periode Wisuda Januari 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai negara yang multikultural, Indonesia memiliki ciri khas berupa keanekaragaman budaya. Ciri khas negara Indonesia tersebut dapat dijadikan sebagai potensi keunggulan tersendiri untuk dikembangkan diberbagai bidang salah satunya yaitu di bidang pariwisata, terlebih negara Indonesia banyak terdapat tempat-tempat menarik bagi wisatawan mancanegara. Namun, hal ini masih bertolak belakang dengan kenyataan bahwa bangsa Indonesia masih mengalami keterpurukan akibat sejumlah konflik, termasuk masalah kemiskinan. Salah satu alternatif wisata yang sedang ramai dibicirakan adalah kampung tematik. Wisata kampung tematik merupakan salah satu alternatif wisata yang sudah diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia, khususnya di daerah perkotaan. Dengan adanya wisata kampung tematik ini diharapkan dapat mengangkat potensi sosial dan ekonomi masyarakat khususnya masayarakat di wilayah perkotaan yang memiliki sumber daya yang terbatas dengan cara mengoptimalkan potensi-potensi yang ada. Dari tujuan dan penjelasan-penjelasan di atas, sangatlah menjadi daya Tarik peneliti untuk mengembangkan pemikirannya. Penelitian ini akan dilakukan untuk mengetahui dan menjelaskan secara teoritis dan empiris mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Tematik di Kampung Batik Kota Semarang dan hasil dari pemberdayaan masyarakat melalui Kampung Tematik di Kampung Batik Kota Semarang.
IMPLEMENTASI PROGRAM KESEHATAN MASYARAKAT UNTUK MENDUKUNG TERWUJUDNYA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SGDs) DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA KEMATIAN IBU (AKI) DAN ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) DI KABUPATEN BOJONEGORO Berliana Syafa Kirana; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Bergulirnya fenomena Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang terjadi di Kabupaten Bojonegoro. Mendorong hadirnya implementasi program kesehatan masyarakat sebagai garda utama untuk mendukung terwujudnya SDGs dalam upaya penurunan. Metode yang digunakan adalah kualitatif yang berusaha mengeksprolarsi lebih lebih luas melalui observasi, ketepatan data dan realisasi masalah yang terjadi di lapangan. Didukung dengan pengaplikasian tipe penelitian Case Study yang melakukan pengamatan mendalam terhadap suatu peristiwa beserta variabel yang mempengaruhinya. Menggunakan teori implementasi Grindle hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program kesehatan masyarakat tidak berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor mulai dari, belum tercapainya target kinjera khususnya pada penurunan kematian ibu, ditambah dengan keruhnya pemerataan kualitas alat penunjang didaerah terpencil, serta kusutnya derajat kepatuhan aktor pelaksana dalam pelaksaan SOP karena tanggung jawab tugas yang bertambah, keterlambatan waktu pelayanan, dan pemenuhan agenda lain. Perkara kian meruncing dengan terbatasanya pelibatan lembaga non pemerintah secara lebih dalam, hingga lemahnya pengawasan implementasi pada sektor terbawah akibat sulitnya aksesbilitas, pemberian insentif yang tidak teratur hingga keruhnya pembatasan usia pada tenaga Kader Posyandu. Semakin diperumit dengan hadirnya unsur soaial dan kepercayaan yang masih melekat erat di masyarakat seperti budaya Tarak’an, Pantangan keluar rumah sebelum Selapan, hingga pembatasan waktu istirahat pada ibu khususnya pagi hari. Menjadi catatan persoalan sangat serius yang harus segera terselesaikan dalam menjalankan roda implementasi program kesehatan masyarakat
EFEKTIVITAS BANTUAN PRODUKTIF USAHA MIKRO TAHUN 2021 DI SENTRA UKM KOTA LAMA SEMARANG Muhammad Irfan Akbar; Dewi - Erowati; Puji - Astuti
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid-19 memberikan dampak negatif pada perekonomian Indonesia khususnya pada eksistensi UKM padahal UKM berperan besar dalam pembangunan Indonesia. Sentra UKM Kota Lama Semarang merupakan salah satu daerah potensial yang terdampak pandemi. Pemerintah berupaya untuk memulihkan perekonomian dengan menerapkan program Bantuan Produktif Usaha Mikro dengan menetapkan kebijakan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Kota Semarang merupakan pelakasana kebijakan yang menyalurkan bantuan ini kepada pelaku usaha Sentra UKM Kota Lama Semarang. Walaupun begitu, dalam pelaksanan programnya ditemukan banyak kendala di lapangan sehingga dibutuhkan penelitian yang mampu menganalisis efektivitas program Bantuan Produktif Usaha Mikro. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis efektivitas Bantuan Produktif Usaha Mikro di Sentra UKM Kota Lama Semarang menggunakan teori efektivitas dari Nakamura dan Smallwood. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ditemukan bahwa program Bantuan Produktif Usaha Mikro pada tahun 2021 di Sentra UKM Kota Lama Semarang tidak efektif. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang perlu melakukan monitoring dan evaluasi, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia pelaksana dengan mengadakan pelatihan, serta meningkatkan kualitas komunikasi antar pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran melalui pertemuan rutin
ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN TERPADU AKHIR PEKAN DAN MALAM HARI PEMERINTAH KOTA SEMARANG (Studi Kasus Kecamatan Candisari) Nissa Ajeng Marwanto Putri; puji - Astuti; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai analisis kebijakan pelayanan terpadu akhir pekan dan malam hari pada pemerintah Kota Semarang yang dilaksanakan secara serentak oleh 16 (enambelas) Kecamatan se-Kota Semarang dan OPD terkait yang telah ditunjuk. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendektan deskriptif. Pengumpulan informasi serta data dukung menggunakan wawancara. Sebagai data pendukung dalam penelitian ini menggunakan studi literaturyang didapatkan dari jurnal, internet, maupun dokumen penting lainnya. Peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dengan cross-check hasil wawancara yang diperoleh dari berbagai sumber. Adapun analisis data yang digunakan meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Dengan metode tersebut, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pelaksanaan pelayanan terpadu akhir pekan dan malam hari di Kecamatan Candisari mengalami trend kenaikan pengguna layanan publik hal ini dipengaruhi oleh 4 variabel implementasi menurut teori Edward III yaitu komunikasi, SDM, disposisi, dan struktur birokrasi. Disamping itu beberapa kendala juga terdapat dalam pelaksanaan pelayanan terpadu akhir pekan dan malam hari yaitu pada kesiapan dan ketersediaan fasilitas yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan agar Kecamatan Candisari memperbaiki beberapa fasilitas yang ada untuk menjunjanh berjalannya pelayanan publik yang ramah. Sehingga masyarakat sebagai pengguna layanan akan merasa aman dan nyaman ketika memanfaatkan fasilitas layanan publik yang ada
ANALISIS MANAJEMEN BENCANA DAN KETAHANAN MASYARAKAT TERHADAP BANJIR PASANG AIR LAUT (ROB) DI KAMPUNG NELAYAN TAMBAK LOROK Hildan Cahya Mahesa; Puji - Astuti; Supratiwi - -
Journal of Politic and Government Studies Vol 12, No 2 : Periode Wisuda April 2023
Publisher : Journal of Politic and Government Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Banjir seakan tidak dapat lepas dengan Kota Semarang terlebih ketika musim penghujan tiba. Hingga sekarang, penanganan masalah banjir masih menjadi tugas yang belum selesai dan membawa dampak bagi masyarakat baik secara materiil ataupun secara moriil. Daerah Kampung Nelayan Tambak Lorok di Kota Semarang merupakan salah satu area yang rawan terkena banjir. Pemandangan air yang menggenang disertai dengan bau tidak sedap seakan menjadi hal lumrah di wilayah ini. Hal tersebut menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai berbagai mitigasi bencana dalam meminimalisir konsekuensi dan keberlanjutan warga dalam menghadapi situasi bencana. di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan teori manajemen bencana dan ketahanan masyarakat terhadap bencana dengan metode kualitatif deskriptif melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara. Pengambilan informan dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Data pendukung dalam melakukan penelitian ini diambil melalui studi pustaka. Pengolahan data melalui pengurangan jumlah data, visualisasi data, dan inferensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan bencana yang dilakukan di wilayah Tambak Lorok belum terlaksana secara optimal baik pada mitigasi bencana, ketika bencana terjadi, ataupun proses rehabilitasi pasca bencana. Selain itu, ketahanan masyarakat Tambak Lorok terhadap bencana juga masih kurang baik khususnya aspek pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, fisik/infrastruktur, ekonomi, sosial, dan kesehatan. Pemerintah sebagai aktor pengambil kebijakan masih belum optimal dalam melaksanakan perannya, disisi lain masyarakat Tambak Lorok terhambat berbagai keterbatasan yang mereka miliki dalam menghadapi bencana di wilayah mereka. Berbagai kebijakan yang telah dirumuskan masih belum berjalan optimal seperti kebijakan air tanah, program Kampung Bahari Tambak Lorok, ataupun proses pembangunan yang terkesan masih lamban. Oleh karena itu, perlu adanya ketegasan dalam pelaksanaan kebijakan dan koordinasi antar lembaga yang berwenang dalam mengatasi permasalahan banjir pasang air laut (rob) dan dampak yang ditimbulkannya