Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.325
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL ILMU SOSIAL Politika: Jurnal Ilmu Politik Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan Paramita: Historical Studies Journal Jurnal Dinamika Hukum Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial budaya Masyarakat, Kebudayaan dan Politik E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Jurnal Ilmiah Lingua Idea Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Jurnal Politik Jurnal Ilmiah Program Studi Bahasa Sunda Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Sofa Marwah
Jurusan Ilmu Politik FISIP, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
ANALISIS ISU DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BERPERSPEKTIF GENDER KABUPATEN BANJARNEGARA SOFA MARWAH
Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Vol 11 No 1 (2016)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Human Development Index (HDI) and Gender DevelopmentIndex (GDI) of regencies show disparity with the achievements ofthe national and provincial levels. One of which is the HDI and GDI ofBanjarnegara Regency, which is lower than Central Java Province,even the third-lowest among regencies in Central Java. IN addition,the disparity between HDI and GDI shows that the development resultshave not been accessed by both men and women fairly and equally. Theproblem of gender development in Banjarnegara Regency is reflectedin the low level of participation of school-aged children both male andfemale, the high rate of maternal mortality, the low absorption of womenjob seekers in employment, violence against women, the lack of womenpolitical representation, and so forth. In connection with these conditions,Banjarnegara regency has spawned the policies of gender responsive localdevelopment strategies as a form of commitment and hard work of localgovernments to resolve the issue of gender in the area. The commitmentand efforts of local government deserves appreciation.
Analisis Gender terhadap Peran Perempuan Perajin Batik Gumelem dalam Pelestarian Warisan Budaya dan Pemenuhan Ekonomi Keluarga Riris Ardhanariswari; Sofa Marwah
Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak Vol 13 No 1 (2018)
Publisher : Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) IAIN Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1367.157 KB)

Abstract

Studi ini bertujuan melakukan analisis gender terhadapketerlibatan perempuan perajin batik dalam menjaga warisan budaya serta peran pentingnya sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Sebagai pekerjainformal, mereka bekerja dalam mekanisme putting out-system yang longggarsehingga hak-hak sebagai tenaga kerja terabaikan. Penelitian gender inimenggunakan teknik analisis Harvard untuk mengkaji aspek akses, kontrol,serta manfaat terkait peran perempuan perajin batik dalam sektor domestikrumah tangga dan produksi batik. Hasil studi menunjukkan bahwa dalamsektor domestik perempuan mengerjakan hampir semua urusan domestik darimenyiapkan makanan sampai mengurus anak. Dalam hal ini, peran sebagaipencari nafkah tidak menghilangkan pekerjaan dalam ruang domestiknya. Disisi lain, perempuan dalam memproduksi batik memiliki akses, kontrol danmanfaat yang terbatas mengingat keterbatasan perempuan dalam aksesmodal, upah dari juragan yang kurang layak, waktu kerja yang tidak terkontrol,serta akses jaringan dan pemasaran yang rendah. Di samping itu, aspekgender dalam ketenagakerjaan telah menempatkan perempuan perajin batiksebagai pekerja yang mengalami subordinasi dan marginalisasi. Pekerjaanperempuan dalam membatik dianggap bukan pekerjaan utama sehingga hakhak mereka terabaikan. Mereka juga mengalami pemiskinan ekonomi karenaupah yang tidak pernah naik serta ancaman dari produksi batik cap
Menata Organisasi melalui Pelatihan Penataan Administrasi untuk Meningkatkan Kapasitas Muslimat Banyumas Oktafiani C Pratiwi; Sofa Marwah; Soetji Lestari
E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 13, No 3 (2022): E-DIMAS
Publisher : Universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/e-dimas.v13i3.4911

Abstract

Muslimat Banyumas merupakan salah satu organisasi perempuan yang memiliki anggota cukup besar dan tersebar di seluruh pelosok desa. Namun, dalam pengelolaan organisasi, Muslimat Banyumas memiliki kelemahan dalam hal administrasi perkantoran. Karena kegiatan Muslimat Banyumas yang utama adalah kegiatan sosial dan dakwah yang mengutamakan keihklasan dalam bekerja bagi para pengurus dan anggotanya. Selain itu, Muslimat Banyumas sangat kental dalam hal kohesi sosial sehingga hubungan kekeluargaan lebih penting dibandingkan hal-hal yang bersifat formal dan administratif. Padahal, dengan modal sosial yang dimiliki Muslimat Banyumas tadi, Muslimat Banyumas akan lebih maju dan menjadi organisasi modern apabila pengelolaan organisasi lebih memperhatikan tertib administrasi sehingga akan mempermudah dalam mencapai tujuan berorganisasi. Oleh karena itu, tujuan dari pelatihan adalah untuk meningkatkan kapasitas Muslimat Banyumas dalam penataan administrasi organisasi. Metode yang digunakan dalam pelatihan adalah ceramah dan diskusi. Para peserta dituntut untuk mengetahui tentang macam-macam surat dinas  serta mengetahui aplikasi surat dinas yang paling sederhana yang bisa diimplementasikan di Muslimat. Hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang dimiliki oleh pengurus Muslimat tentang administrasi perkantoran yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai post-test. Dari kegiatan ini, peserta pelatihan juga merasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk diterapkan dalam tata administrasi di Muslimat.
Representasi Perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah: Ikhtisar Pilkada Serentak di Jawa Tengah 2020 Marwah, Sofa; Catur Pratiwi, Oktafiani
Politika: Jurnal Ilmu Politik Vol 13, No 1 (2022)
Publisher : Magister Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/politika.13.1.2022.101-118

Abstract

This paper aims to examine the women's representation in Pilkada (local election) 2020 in Central Java. Studies on women's representation include descriptive representation,  the backgrounds of the elected female regents, and gender issues in the campaign. The Pilkada 2020 has become more specific. Pilkada 2020 held during the covid-19 pandemic. The results show that the number of candidates participating in Pilkada 2020 in Central Java was decreasing. However, there is an increase in female regents elected in the Pilkada 2020, compared to the Pilkada 2015, as can be seen from both the number of female regent candidates and the number of elected female regents. Some of the women regents' backgrounds are incumbents and party cadres. Some of them also have husbands/fathers who have been prominent figures in the election area. Most of the elected female regents have included gender issues in campaign materials. Yet, gender perspective has not been strongly asserted in their proposed policies. Despite advancing slowly, the progress in political arena remains to bring optimism in gender equality promotion.
Representation of Raden Kamandaka in the Perspective of History and Legend in Banyumas Ryolita, Widya Putri; Purwasito, Andrik; Abdullah, Wakit; Marwah, Sofa
Jurnal Lingua Idea Vol 15 No 2 (2024): December 2024
Publisher : Faculty of Humanities, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jli.2024.15.2.8958

Abstract

This study examines the construction of Raden Kamandaka's representation as a historical figure and a legend. Stuart Hall's representation theory technique is applied in this descriptive qualitative study. This theory defines representation as the process of establishing meaning through language, symbols, and cultural practices. The results of the study reveal that Kamandaka is represented in two different ways. From a historical perspective, Kamandaka is shown as a real person whose existence is supported by familial descent. One of the proofs is genealogical documents owned by local cultural elites such as Budi Sasongko, which prove Kamandaka's connection to the Sundanese Galuh and Pajajaran royal lines. From a legendary perspective, Kamandaka is represented through a narrative full of symbolism, such as the transformation into Lutung Kasarung, meditation in Alas Kabunan, and a love affair with Dewi Ciptarasa. This narrative reflects local values ​​that are rich in spiritual meaning, heroism, and social relations. This study concludes that the representation of Kamandaka, both as a historical figure and a legend, results from a cultural construction that integrates facts and myths. In Stuart Hall's perspective, Kamandaka is not a fixed entity but rather a narrative product that continues to develop and is negotiated by the Banyumas community through various symbols and cultural practices. This process strengthens Kamandaka's role as a significant element of local identity, both in the context of history and collective myth.
Cross-culture analysis of batik sub-culture Pekalongan: A case study on the complexity dimensions of representation, diversity and conflict Pratiwi, Oktafiani C.; Marwah, Sofa; Ramadhanti, Wita
Masyarakat, Kebudayaan dan Politik Vol. 37 No. 1 (2024): Masyarakat, Kebudayaan dan Politik
Publisher : Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/mkp.V37I12024.46-59

Abstract

Pekalongan batik sub-culture development is influenced by three cultures namely Javanese, Chinese and Arabic. Most studies of batik use a cultural and socioeconomic analysis by focusing mainly its cultural aspects. This research aims to analysis transformation of social and economic assets, by using a different perspective namely cross-cultural theory and democratization framework in order to explain the political economic contestation among the entrepreneurs. This research uses Robert Dahl's conceptual framework regarding the development of democracy and only uses three of the seven relevant aspects, namely: (a) representation, (b) diversity, and (c) conflict. Case studies as a qualitative methodology are used with in-depth interview techniques, observation and literature reviews as data collection tools. The results of this study are, Pekalongan batik sub-culture has formed a kind of long acculturation formation in the cultural perspective, but secondly it also contributes to develop a kind of political contestation, conflicts and gender-bias political practices This study concludes that regional autonomy and decentralization policies have created space for political contestation and opened up opportunities to transform the social/economic capital of batik entrepreneurs as assets for political contestation and have even raised the issue of identity politics.
TRADISI UPACARA ADAT NYIMUR DI KASEPUHAN CIPTAGELAR Fatiyah Azahra, Ajeng; Halimatus Sa’diyah, Elih; Adinda, Kamelia; Yatin Ningsih, Lina; Irham Abdul Jabar, Muhammad; Alya Pratiwi, Rany; Marwah, Sofa; Suhartinah, Susi; Regita Maulina, Tiara; Mega Novani, Widya
JALADRI : Jurnal Ilmiah Program Studi Bahasa Sunda Vol 6 No 1 (2020): Jaladri
Publisher : Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Daerah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33222/jaladri.v6i2.1482

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terus berkembangnya kebudayaan yang berhubungan dengan pengetahuan masyarakat tentang tradisi yang ada di kampung adat, khususnya di Kasepuhan Ciptagelar. Kajian ini bertujuan untuk memaparkan tradisi upacara adat yang ada di Kasepuhan Ciptagelar, salah satunya upacara adat nyimur. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data yaitu teknik wawancara tidak terstruktur serta dalam mengolahnya menggunakan teknik analisis langsung. Hasil penelitian ini berupa uraian tentang 1) adat-istiadat Kasepuhan Ciptagelar; 2) tradisi upacara adat nyimur; 3) fungsi upacara adat nyimur; dan 4) tata cara tradisi upacara adat nyimur.
Kebijakan Kebudayaan Pesisir Kilen Jawa: Urgensi Pengelolaan di Tengah Saling Silang Budaya Marwah, Sofa; Murniati, Tri; Catur Pratiwi, Oktafiani; Ramadhanti, Wita; Perdani, Titis
Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan Vol 20, No 1 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/sabda.20.1.80-94

Abstract

ABSTRAK:            Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri pengelolaan kebijakan kebudayaan pesisir kilen di pesisir utara Jawa, khususnya di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menjadi penting mengingat masyarakat Pekalongan mengalami saling silang budaya sejak lama antara budaya Jawa, Arab, China dan sebagainya. Oleh karena itu upaya pengembangan budaya asli pesisir oleh Dinas Kebudayaan sangatlah bermakna. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penetapan informan secara snowball. Analisis data mengedepankan proses klarifikasi data agar tercapai konsistensi serta  langkah abstraksi teoritis terhadap informasi dan fakta untuk mencapai pernyatan mendasar sebagai kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengelolaan kebudayaan pesisir kilen yang dilakukan Dinas Kebudayaan Kabupaten Pekalongan menjadi sangat penting mengingat sulit untuk mengkontruksikan kebudayaan asli karena masyarakat telah mengalami saling silang budaya sejak lama. Hal yang ironi,  dukungan pendanaan terhadap upaya tersebut masih terbatas. Namun demikian, Dinas Kebudayaan sudah cukup banyak melakukan pengelolaan dan pengembangan budaya, melalui pendataan cagar budaya, kerjasama dengan lembaga pendidikan, pendataan kelompok seni, pengajuan seni tari sintren sebagai warisan budaya takbenda, bantuan peralatan tari, dan sebagainya. Di sisi grassroot, pendanaan seni tari didukung oleh dana pemerintah desa dan dukungan warga lokal.  Implikasi hasil penelitian ini menegaskan bahwa meskipun  aspek govermentality lebih kuat, namun kebijakan pengelolaan kebudayaan asli pesisir kilen oleh pemerintah daerah tetap diperlukan dan perlu ditingkatkan.  Abstract:            This paper aims to explore the policy management of  pesisir kilen culture on the north coast of Java, particularly in Pekalongan Regency. This research is crucial regarding the people of Pekalongan have long experienced cross-culture among Javanese, Arab, Chinese and other cultures. Accordingly, efforts to develop indigenous coastal culture by the Culture Office are purposeful. This research applies a qualitative method by snowball sampling. The data analysis prioritizes the process of data clarification to achieve consistency and theoretical abstraction steps on information and facts to reach fundamental statements as conclusions. The results showed that the efforts of the Pekalongan Regency Cultural Office to manage pesisir kilen culture  are pivotal. It is difficult indeed to construct the original culture as the community has experienced cross culture for a long time. Ironically, funding support for these efforts is  limited. Nevertheless, the Culture Office has done a lot to manage and develop culture, through data collection of cultural heritage, cooperation with educational institutions, data collection of art groups, the proposal of sintren dance as an intangible cultural heritage, provision of the dance equipment, and so on. On the grassroots side, dance funding is supported by village government funds and local community support. The implications of this study emphasize that although the governmentality aspect might be stronger, the policy of managing the original culture of pesisir kilen by the local government stays needed and improved. 
Representasi Perempuan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serentak di Jawa Tengah Tahun 2015 Marwah, Sofa
Jurnal Politik Vol. 1, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The reform era has been a space for presenting women in politics. In this case, the political constellation in the head of district elections could not be separated from expectations to increase political participation of women in public offices. In contrast to the Election Law that had set a quota of 30% affirmative policies for women, the Law No. 8 Year 2015 on the election of Governor and Head of Cities and Regent is neutral because it allows women and men to compete openly. In fact, based on the simultaneous head of regency election in 21 regencies/cities in Central Java, from 56 pairs of candidates who competed, the number of pairs which one of the partners is women, are only 15 pairs. Women who are elected are three heads of regency and 6 vices of regency. Nevertheless, the success of women as head of regencies in Grobogan, Kendal, and Klaten at least are able to represent the ability of women in public office. In the spirit of political equality, the provision of the nomination of governor or vice of governor, head or vice of regency or city by political parties, in which one of the partner must be female, may be considered as an affirmative policy in the future.
KETERLIBATAN PEREMPUAN DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH DI KABUPATEN BANYUMAS Ardhanariswari, Riris; Marwah, Sofa; Sudrajat, Tedi
Jurnal Dinamika Hukum Vol 8, No 1 (2008)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Jenderal Soedirman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20884/1.jdh.2008.8.1.33

Abstract

Solution of Raperda in regional parliament has entangled governmental element, parliament and society. Involvement of society assessed before existence of formal solution of Raperda is at hearing public process and empirical facts analysis by SKPD. When solution of Raperda, society can follow to involve actively at level I, II and of IV in plenary meeting. Besides that, after perda have done, society still enabled to involve in public test. In this case, legal status between woman and men is same.  The women's involvement in making of regional law, especially in Banyumas, still experience of various constraint. In this case, role of woman (generally) still assumed lower or not yet maximal. Opportunity have been given by government but woman still not yet earned the rights maximally. There are role of woman in attendance  but role in input form is not yet maximal. In general, arising out constraint to women involvement in making regional law is come from society mindset concerning woman, cultural and quality of the Human Resources.  Kata Kunci : Keterlibatan Perempuan, Produk Hukum Daerah
Co-Authors Adinda, Kamelia Alya Pratiwi, Rany Andrik Purwasito Fatiyah Azahra, Ajeng Halimatus Sa’diyah, Elih Irham Abdul Jabar, Muhammad Lestari, Soetji Mega Novani, Widya Mudinillah, Adam Nur Iman Subono, Nur Iman Oktafiani Catur Pratiwi Oktafiani Catur Pratiwi Pratiwi, Oktafiani C. Regita Maulina, Tiara Riris Ardhanariswari Ryolita, Widya Putri Sofa Marwah Suhartinah, Susi Tedi Sudrajat Titis Perdani Tri Murniati Tri Rini Widyastuti Wakit Abdullah, Wakit Waluyo Handoko Wita Ramadhanti Yatin Ningsih, Lina