Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.048
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan Jurnal Media Hukum Hasanuddin Law Review Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Integritas: Jurnal Antikorupsi AS-SIYASI JOURNAL OF CONSTITUTIONAL LAW Mimbar Hukum South East Asian Journal of Advanced Law and Governance
Zainal Arifin Mochtar
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Hasanuddin Law Review

 1 
Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Mochtar, Zainal Arifin
Hasanuddin Law Review VOLUME 1 ISSUE 3, DECEMBER 2015
Publisher : Hasanuddin University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (973.623 KB) | DOI: 10.20956/halrev.v1i3.112

Abstract

Realita banyaknya undang-undang produksi DPR dan Presiden yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, terjadi sebagai akibat materi muatan undang-undang tersebut yang jamak mencermikan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum. Tingginya angka judicial review menjadi sinyal kurang terakomodasinya kepentingan dan hak-hak warga negara dalam sebuah produk perundang-undangan. Tidak adanya keharmonisan pengaturan yang dilakukan DPR itulah yang memberi dampak pada jamaknya undang-undang yang digugat. Tulisan ini mencoba mendeskripsikan beberapa perdebatan antinomi yang mewarnai eksistensi perundang-undangan di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan, antinomi— pertentangan—norma dalam peraturan perundang-undangan adalah satu hal yang sulit terhindarkan, apalagi mengingat buruknya proses legislasi di DPR saat ini. Dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, sinkronisasi dan harmonisasi norma bukanlah satu titik tekan yang utama, melainkan terkalahkan oleh politik transaksional antarfraksi di DPR yang justru tampak lebih dominan. Namun bilamana pertentangan norma tersebut justru membentuk satu aturan hukum yang simultan, dinamis, dan memenuhi cita hukum, tentu tidak menjadi persoalan. Selama tidak menimbulkan kerugian bagi pemenuhan hakhak konstitusional (constitutional rights) warga negara.
Co-Authors Afkar, Kardiansyah Al Yasir Denny Indrayana Faiz Rahman, Faiz Hasrul Halili Idul Rishan Mubdi, Umar Putri, Karina Ruhpinesthi, Garuda Era Totok Dwi Diantoro Wafi, Mochamad Adli Yance Arizona