Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.696
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum INTERNATIONAL JOURNAL ON LANGUAGE, RESEARCH AND EDUCATION STUDIES Jurnal Bina Mulia Hukum Jurnal Hukum Samudra Keadilan JURNAL MERCATORIA Media Iuris Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Jurnal Supremasi International Journal of Business, Law, and Education Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian (EJPP) UNES Journal of Swara Justisia International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) IBLAM Law Review Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam
Shinta Hadiyantina
Universitas Brawijaya
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Neuroscience Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Protection of Third Party Preferential Rights in the Confiscation of Corruption Crime Assets in Indonesia Rini Purwandari; Shinta Hadiyantina; Bambang Sugiri
INTERNATIONAL JOURNAL ON LANGUAGE, RESEARCH AND EDUCATION STUDIES Vol 9, No 2 (2025): International Journal on Language, Research (Law) Education Studies
Publisher : State Islamic University of North Sumatra Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47006/ijlres.v9i2.26000

Abstract

Corruption in Indonesia is not only understood as a criminal act that harms state finances, but also as a violation of human rights, especially when assets resulting from corruption are confiscated but are found to be controlled by third parties acting in good faith. This study aims to analyze the meaning of legal regulations related to the protection of third-party preferential rights and to formulate an ideal regulatory concept for the future. Using a prescriptive-analytical normative juridical method, this study examines legislative approaches, case studies, and court decisions. The results show that the existing legal framework, including the PTPK Law and Supreme Court Regulation No. 2 of 2022, does not provide comprehensive guarantees for the rights of third parties. The case studies of Bank Jatim and PT Sritex reveal a legal vacuum in practice, where legitimate secured creditors remain vulnerable when assets are confiscated. This study concludes that without clear and synchronized regulations, asset seizure has the potential to create new injustices, undermine public trust, and disrupt legal certainty in economic activities. Therefore, the reconstruction of more adaptive and transparent regulations is an urgent need to balance the interests of the state in asset recovery and the protection of bona fide third parties.
Kepemilikan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi: Menjamin Legalitas dan Keamanan di Lembaga Pendidikan Shinta Hadiyantina; Dewi Cahyandari; Amelia Ayu Paramitha; Tiara Maharani; Alfira Yushardinar Sudrajad
Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian Vol. 6 No. 1 (2025): Ekasakti Jurnal Penelitian dan Pengabdian
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ejpp.v6i1.1388

Abstract

Kepemilikan PBG dan SLF merupakan bukti legalitas sebuah bangunan. Selain itu, hal tersebut adalah salah satu bentuk tanggung jawab dan upaya yayasan untuk menjamin keamanan serta keselamatan dalam penyelenggaraan pendidikan. Penulisan ini menitikberatkan pada pemenuhan PBG dan SLF dalam penyelenggaraan yayasan pendidikan. Dokumen PBG dan SLF memiliki banyak fungsi antara lain memastikan bangunan gedung berstatus legal, memenuhi standar yang menjamin keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi penggunanya. Tujuan penulisan ini untuk memberikan informasi pentingnya kepemilikan PBG dan SLF khususnya bagi yayasan penyelenggara pendidikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat kendala dalam pemenuhan persyaratan PBG dan SLF terletak pada birokrasi, sistem, dan pemahaman masyarakat. Hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat Indonesia sebagai bentuk persoalan untuk mendapatkan solusi sehingga meminimalkan keengganan masyarakat untuk melakukan pengurusan dokumen PBG dan SLF.
Rekonstruksi Pertanggungjawaban Penggunaan Penyertaan Modal Negara kepada Perseroan sebagai Manifestasi Kebangkitan Perekonomian Berdasarkan Prinsip Good Corporate Governance Muhammad Luthfi Ghifari; Sukarmi; Shinta Hadiyantina; Djumikasih
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/y0wxxf83

Abstract

Penelitian ini menganalisis kelemahan pengaturan Penyertaan Modal Negara (PMN) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero yang berimplikasi terhadap belum optimalnya penerapan prinsip Good Corporate Governance, khususnya pada aspek akuntabilitas dan responsibility. Permasalahan yang dikaji terletak pada belum adanya pengaturan yang secara spesifik mengatur model pertanggungjawaban penggunaan PMN dalam perspektif hukum publik dan keuangan negara. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep ideal pengaturan penggunaan PMN oleh Perseroan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif (doctrinal research) dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan, yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidakjelasan norma dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021 karena hanya mengatur mekanisme pelaporan dan penatausahaan PMN tanpa mengatur secara tegas mekanisme pertanggungjawaban penggunaan PMN yang berbasis akuntabilitas keuangan negara. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hubungan antara rezim hukum perseroan dan rezim keuangan negara. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan PMN melalui revisi Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-1/MBU/03/2021 dengan menambahkan mekanisme pertanggungjawaban penggunaan PMN yang terintegrasi, indikator evaluasi kinerja PMN, serta penguatan fungsi koordinatif Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam proses pengajuan, evaluasi, dan pertanggungjawaban PMN.
RATIO DECIDENDI HAKIM DALAM SENGKETA PERSETUJUAN LINGKUNGAN MASYARAKAT ADAT SUKU AWYU Immanuela Yolanda; Muhammad Zufar Aiman; Shinta Hadiyantina; Anindita Purnama Ningtyas
Jurnal Hukum Samudra Keadilan Vol 21 No 1 (2026): Jurnal Hukum Samudra Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Samudra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33059/jhsk.v21i1.13547

Abstract

Persetujuan Lingkungan merupakan instrumen preventif krusial dalam sistem Perizinan Berusaha di Indonesia. Penelitian ini mengkaji isu hukum utama yaitu apakah ratio decidendi hakim dalam sengketa penerbitan Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk PT Indo Asiana Lestari di atas hutan adat Suku Awyu telah mencerminkan keadilan substantif dan perlindungan hak konstitusional masyarakat adat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), serta pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim di ketiga tingkatan peradilan cenderung formalistik-prosedural dan belum mengakomodasi prinsip keadilan substantif serta hak-hak konstitusional masyarakat adat. Kondisi ini menunjukkan bahwa instrumen Persetujuan Lingkungan belum berjalan efektif dalam menjamin meaningful participation serta mencegah potensi kerusakan lingkungan dan dampak sosial-budaya. Untuk itu diperlukan rekonstruksi model meaningful participation dalam AMDAL serta rekonstruksi pengujian persetujuan lingkungan berbasis ecological justice. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi model meaningful participation dalam AMDAL dan standar pengujian heightened scrutiny berbasis ecological justice di PTUN, sebagai kontribusi terhadap pengembangan hukum lingkungan dan hukum administrasi negara Indonesia.
LEGAL POLITICS CHANGING A BUILDING CONSTRUCTION PERMIT (IMB) INTO BUILDING CONSTRUCTION APPROVAL (PBG) Qurni Annamalia; Shinta Hadiyantina; Dewi Cahyandari
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : CV. RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54443/ijerlas.v4i1.1376

Abstract

This research aims to analyze changes in the nomenclature of permits and approvals in simplifying licensing administration. This research also focuses on legal politics in changing the nomenclature of Building Construction Permits (IMB) to Building Construction Approvals (PBG) through the Job Creation Law. This licensing simplification effort focuses on eliminating administrative requirements and submitting technical requirements to more specific Government Regulations. In this context, it is necessary to conduct an in-depth study of the differences between Building Construction Approvals (PBG) and Building Construction Permits (IMB) from various aspects, including grammatical, philosophical, sociological and juridical, as well as their impact on the meaning of permits and approvals related to changes. in Government Regulations. As a result, the nomenclature of Building Construction Permit (IMB) was changed to Building Construction Approval (PBG). This research is normative legal research using a statutory approach. The legal politics of changing nomenclature is based on what objectives are to be achieved with the existing legal system; What method you feel is best to use to achieve this goal; When does the law need to be revised and in what way is the law changed; Can it be formulated in the form of a standard and established pattern, which can help in deciding the process of selecting goals and ways to achieve these goals well, as stated by Satjipto Raharjo? Based on the research results, the main difference between a Building Construction Permit (IMB) and a Building Construction Permit (PBG) lies in the method of use and the permit application stage before the construction process. IMB is a type of permit that must be obtained by the building owner before or during the construction process. On the other hand, PBG has a form of licensing regulation that regulates the procedures for how buildings must be erected. Keywords: Legal Politics; Building permit; Building Approval.
Harmonisasi Pengaturan Penilaian Pajak Sektor Pedesaan dan Perkotaan Hendry Tholabah Ilman Naif; Reka Dewantara; Shinta Hadiyantina
IBLAM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2026): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v6i1.666

Abstract

Penelitian ini mengkaji disharmoni regulasi dalam pengaturan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD). UU HKPD memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan PBB-P2, yang menandai perubahan signifikan dari sistem sebelumnya yang merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2019. Meskipun PMK 186/2019 masih berlaku, substansinya hanya mengatur sektor PBB selain PBB-P2, sehingga menimbulkan potensi disharmonisasi norma, khususnya terkait kewenangan penilaian dan metodologi penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, melalui kajian terhadap peraturan, doktrin, dan literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU HKPD dan PMK 186/2019 belum mengatur secara komprehensif mengenai kedudukan hukum, kompetensi, dan independensi penilai pajak pada sektor PBB-P2. PMK 186/2019 masih menempatkan penilai sebagai aparatur administratif, sementara UU HKPD menuntut profesionalisme tanpa mekanisme pelaksana yang jelas. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi melalui revisi PMK 186/2019 atau pembentukan regulasi turunan baru guna menjamin kepastian hukum dan meningkatkan kualitas penilaian PBB-P2 di daerah.
REFORMULATION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS AGAINST PPAT FOR NEGLIGENCE IN REQUESTING PROOF OF BPHTB PAYMENT Syakir Prayoga; Shinta Hadiyantina; Arini Jauharoh
JURNAL HAKAM Vol 9, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/jhi.v9i1.11365

Abstract

This study aims to examine the reformulation of administrative sanctions imposed on the Land Deed Official (PPAT) who neglects to request proof of payment for the Land and Building Acquisition Duty (BPHTB) before signing the deed of land transfer. As a public official authorized to create authentic deeds, PPAT is responsible for ensuring the completeness of administrative requirements related to BPHTB. However, the administrative fine of IDR 10,000,000 for a PPAT’s negligence is deemed disproportionate, considering the amount of honorarium received by the PPAT based on the applicable regulations. Based on a literature review and interviews with PPAT in Malang Regency, this study highlights the injustice of imposing sanctions on PPAT, which essentially only fulfills administrative obligations in the preparation of the deed of land transfer. Meanwhile, the obligation to pay BPHTB lies with the taxpayer. This study offers a reformulation of administrative sanctions that is fairer by considering the PPAT’s authority, in line with the principles of legal justice. It is hoped that the findings of this study will contribute to the improvement of regulations related to taxation and land registration in Indonesia. Reformulation, Administrative Sanctions, PPAT, BPHTB Reformulation, Administrative Sanctions, PPAT, BPHTB.
Protecting the Right to Village Existence in Indonesia’s National Strategic Projects: Normative Gaps in Village Dissolution, Land Acquisition, and Administrative Safeguards Bayu Nando Prayoga; Istilam Istilam; Shinta Hadiyantina
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 7 No. 1 (2026): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v7i1.1491

Abstract

This article examines the legal implications of village dissolution arising from Indonesia’s National Strategic Projects (Proyek Strategis Nasional, PSN) and assesses whether existing legal instruments adequately protect the right to village existence. The analysis is motivated by the tension between accelerated infrastructure development and constitutional commitments to village autonomy, legal certainty, public participation, and protection of collective community rights. Using normative legal research, the article applies statutory, conceptual, historical, and case-based approaches to the Village Law, the Government Administration Law, the Land Acquisition Law, Government Regulation No. 42 of 2021, Presidential Regulation No. 109 of 2020, and Minister of Home Affairs Regulation No. 1 of 2017. The article argues that PSN regulations facilitate project acceleration, land acquisition, and spatial reclassification, but do not create a clear, rights-sensitive mechanism for altering or extinguishing village legal status. This produces a normative gap: land may be acquired for public interest projects while the subsequent status of village territory, assets, governance participation, customary identity, and collective administrative rights remains legally underprotected. The article further shows that merger, subdivision, and dissolution procedures can be used administratively to neutralize village resistance, especially where customary communities lack formal recognition. It concludes that village dissolution caused by PSN should not be treated as a mere bureaucratic consequence of land acquisition, but as a constitutional event affecting legal identity, social memory, and local self-government. The article recommends mandatory village deliberation, meaningful public consultation, free, prior, and informed consent for customary communities, independent legality review, and explicit statutory safeguards for village existence in the PSN regime
Legal Vacuum in the Establishment of Positive Fictitious Administrative Decisions in Indonesia after the Job Creation Law Siti Anisa Fatmawati; Tunggul Anshari Setia Negara; Shinta Hadiyantina
International Journal of Business, Law, and Education Vol. 7 No. 1 (2026): International Journal of Business, Law, and Education
Publisher : IJBLE Scientific Publications Community Inc.

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56442/ijble.v7i1.1494

Abstract

Article 175 of the Job Creation Law abolished the mechanism for submitting applications concerning positive fictitious administrative decisions to the State Administrative Court (PTUN) and delegated further regulation to a Presidential Regulation. However, the Presidential Regulation has not yet been issued, creating a normative vacuum regarding the procedures, form, evidentiary mechanisms, and validation of such decisions. This study examines the nature of this normative vacuum, its implications for legal certainty in public administration, and the design of an ideal regulatory framework. Using a normative legal research method with statutory, conceptual, and case approaches, legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively. The findings show that the absence of the Presidential Regulation has led to legal uncertainty, inconsistent PTUN decisions, and inadequate protection of citizens’ administrative rights. Therefore, a clear regulatory framework is needed to govern the determination of positive fictitious administrative decisions, establish a formal legal instrument as evidence of such decisions, and strengthen judicial oversight to ensure legal certainty and effective legal protection.
Co-Authors Abdul Rachmad Budiono Alfira Yushardinar Sudrajad Amelia Ayu Paramitha Amir, Irfan Angga Dwi Prasetyo Anindita Purnama Ningtyas Arini Jauharoh Bambang Sugiri Bayu Nando Prayoga Dewi Cahyandari Dewi Cahyandari Dhiana Puspitawati Djumikasih Dwi Kukuh Verdyandika Endang Sri Kawuryan Ferio Wabarca Hutabarat Fery Rochmad Ramadhan Hendry Tholabah Ilman Naif Immanuela Yolanda Indah Dwi Qurbani Intan Meitasari Istilam Istilam Muhammad Luthfi Ghifari Muhammad Zufar Aiman Nur Faisyah Prasetyo Nugroho Qurni Annamalia Reka Dewantara Rini Purwandari Siti Anisa Fatmawati Siti Faridah Sudarsono Sudarsono Sudarsono Sukarmi, Sukarmi Syakir Prayoga Tiara Maharani Tunggul Ansari Setia Negara