Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.573
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Yustisia AMANNA GAPPA Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Al-'Adl BHUMI: Jurnal Agraria dan Pertanahan Pleno Jure Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Al-Azhar Islamic Law Review El-Iqtishady Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Perspektif Hukum Tumou Tou Law Review
Patittingi, Farida
Faculty Of Law, Universitas Hasanuddin
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PROGRAM STRATEGI PEMANFAATAN WILAYAH PESISIR DI DESA LAIKANG, KABUPATEN TAKALAR Farida Patittingi; Marwah; Amaliyah; Andi Kurniawati
Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian pada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2022): Jurnal Panrita Abdi - April 2022
Publisher : LP2M Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/pa.v6i2.14985

Abstract

The community's lack of understanding about the rules of coastal boundaries and how to manage and use coastal areas has led to many conflicts between residents. Meanwhile, awareness of the strategic values of managing coastal areas in a sustainable, integrated and community-based manner is also very lacking.The purpose of this service activity is to increase public understanding regarding the management and utilization of coastal areas so as to minimize disputes that lead to conflicts between residents. The method used is the method of legal counseling by presenting direct sources from the Land Office of Takalar Regency and academics who are experts in Coastal Area Management. The level of success of the activity was measured by the existence of a questionnaire in the form of pre-test and post-test given to participants before and after the counseling was carried out. The result achieved in this activity is that the people of Laikang Village understand the rules in managing and utilizing coastal areas so that disputes that lead to conflict can be minimized. --- Ketidakpahaman masyarakat mengenai aturan batas pantai dan cara pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir banyak menimbulkan konflik antarwarga. Sementara itu, kesadaran nilai-nilai strategis dari pengelolaan wilayah pesisir secara berkelanjutan, terpadu dan berbasis masyarakat juga sangat kurang. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini ialah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan wilayah pesisir sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa yang berujung konflik antarwarga. Metode yang digunakan ialah metode penyuluhan hukum dengan menghadirkan langsung narasumber dari Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dan Akademisi yang merupakan pakar Pengelolaan Wilayah Pesisir. Tingkat keberhasilan kegiatan diukur dengan adanya kuesioner berupa  pre test dan post test yang diberikan kepada peserta sebelum dan sesudah penyuluhan dilakukan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan ini ialah masyarakat Desa Laikang memahami aturan dalam mengelola dan memanfaatkan wilayah pesisir sehingga sengketa yang berujung konflik dapat diminimalisir.
LEGAL CERTAINTY ON THE DEED OF GRANTING MORTGAGE WHICH WAS REGISTERED LATE AT THE NATIONAL LAND AGENCY IN MAKASSAR CITY Syalwi Afrianti; Farida Patittingi; Muhammad Ilham Arisaputra
El-Iqthisadi Volume 4 Nomor 1 Juni 2022
Publisher : Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/el-iqthisady.vi.27599

Abstract

Abstract This study aims to analyze the implementation of PPAT obligations in APHT registration and the implications of APHT registered by PPAT more than 7 (seven) working days. This research was conducted using empirical research methods. The data obtained, both primary and secondary data, were categorized according to the type of data. Then the data was analyzed using qualitative methods, namely analyzing data related to the problem under study, then selected based on a logical mind to avoid errors in the data analysis process. The results of this study indicate that: 1) Mortgage registration is carried out by the Land Office by making the Mortgage Land Book and recording it in the Land Rights Book which is the object of the Mortgage Rights and copying the notes on the relevant Land Title Certificate. After the entry into force of PMATR No. 5/2020, APHT registration is done online. Mortgage registration is carried out by means of PPAT submitting APHT and supporting documents to the land office, deed and warkah documents are only submitted in scanned form through the electronic mortgage system and the land office no longer accepts physical documents. 2) The delay in APHT registration will affect the birth of Mortgage Rights. In essence, the laws and regulations provide a time limit for the registration of APHT and other documents with the aim of legal certainty for the guarantee itself and certainty of legal protection for creditors. Keywords: Deed, Mortgage Right, Registration.
PENINGKATAN PEMAHAMAN MASYARAKAT DI DESA LAPAUKKE, KABUPATEN WAJO TERKAIT PERATURAN MENTERI AGRARIA NO. 11 TAHUN 2016 Farida Patittingi; Kahar Lahae; Amaliyah Amaliyah; Andi Kurniawati; Muhammad Yusril; Hendri Hendri
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i1.4896

Abstract

Peraturan Menteri Agraria No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertahanan merupakan aturan terbaru yang dikeluarkan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk menyelesaikan dan mengurangi terjadinya konflik pertanahan di masyarakat. Berdasarkan pendataan awal sebelum dilakukannya workshop menunjukkan bahwa, masih kurangnya pemahaman masyarakat terkait aturan tersebut. Program pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk melakukan edukasi dini kepada masyarakat untuk mengurangi peningkatan kasus pertanahan yang ada di Kabupaten Wajo. Dipilihnya Desa Lapaukke Kabupaten Wajo sebagai kelompok sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyararakat ini adalah karena lokasi yang strategis dan terdapat lahan yang cukup luas yang belum memiliki sertifikat sehingga sering tejadi sengketa pertanahan. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme masyarakat dalam mengikuti kegiatan dengan menerapkan protocol Covid-19. Melalui hasil pre-test dan post test terdapat peningkatan pemahaman masyarakat terkait pentingnya untuk melakukan pendaftaran tanah sebagai bukti kepemilikan yang sah dan upaya yang dapat ditempuh ketika terjadi sengketa pertanahan berdasarkan Permen Agraria No 11 Tahun 2016. Hasil kegiatan pengabdian ini ialah kegiatan diskusi yang dilakukan oleh masyarakat dan narasumber yang berkompeten di bidangnya serta disepakati bersama warga masyarakat untuk menindaklanjuti sistem pendaftaran sertifikat tanah lengkap secara serentak di kantor BPN Kabupaten Wajo dan membuat buku saku sebagai media edukasi untuk menyelesaikan konflik pertanahan.
Konsistensi Pengaturan mengenai Hak Guna Usaha Pasca Berlakunya Undang-undang Cipta Kerja Andi Surya Nusantara Djabba; Farida Patittingi; Sri Susyanti Nur; Liong Rahman
PLENO JURE Vol 11 No 2 (2022): Pleno Jure, Oktober
Publisher : LL-DIKTI Wilayah IX Sulawesi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37541/plenojure.v11i2.761

Abstract

Penelitian ini membahas tentang isu konsistensi pengaturan mengenai HGU setelah diterbitkannya Undang-undang Cipta Kerja. Indikator pembahasan mengenai konsistensi pengaturan HGU ialah sejauhmana konsistensi pengaturan HGU pada Undang-undang Cipta Kerja terhadap Undang-undang Pokok Agraria yang ditinjau dari segi kaidah bahasa hukum, prinsip dan materi pengaturan HGU. Adapun penelitian tesis ini merupakan penelitian normatif yang akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah inkonsistensi dari segi kaidah bahasa hukum, prinsip dan materi pengaturan HGU dalam Undang-undang Cipta Kerja dikarenakan tidak adanya penentuan relasi dalam perumusan pengaturan HGU dalam Undang-undang Cipta Kerja terhadap Undang-undang Pokok Agraria.
Penetapan Lokasi dalam Pengadaan Tanah Skala Kecil bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Andi Besse Tenri Adjeng; Aminuddin Salle; Farida Patittingi
Perspektif Hukum VOLUME 17 ISSUE
Publisher : Faculty of Law Hang Tuah University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/ph.v17i1.62

Abstract

Small-scale land acquisition is an activity of providing land by giving fair and fair compensation to the entitled parties. The land area for small-scale land is not more than 5 hectares. This study aims to identify and analyze the implementation of small-scale land acquisition by using the stages of determining the location and analyzing and finding legal implications for land acquisition by using location determining stages. This type of research is an empirical law study in which research serves to see the law in a real sense and examines how the workings of the law in the environment. Data are analyzed qualitatively that is decomposition, depiction, and explanation of certain circumstances, processes or events. The results of the study indicate that the implementation of small-scale land acquisition by using location determination in East Java is through 4 (four) stages of planning, preparation, implementation, delivery of results based on the Decree of Governor of East Java. The decree is inconsistent with the provisions of Article 121 paragraph (3) of Presidential Decree Number 148 of 2015. The legal implications of this investigation are not null and void, but it can only be revoked if a party sues them.
Urgensi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Sebagai Wujud Pelaksanaan Reforma Agraria Herani N; Farida Patittingi; Sri Susyanti Nur
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.969 KB) | DOI: 10.36418/syntax-literate.v7i10.9691

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menemukan implementasi pendaftaran tanah sistematik lengkap dalam mewujudkan reforma agraria dan untuk mengetahui dan mendeskripsikan urgensi pendaftaran tanah sistematik lengkap dalam mewujudkan reforma agraria. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang dilakukan dengan meneliti dan menelaah fakta dilapangan. Metode penelitian menggunakan sumber data primer dan data sekunder kemudian data dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Implementasi pendaftaran tanah sistematik lengkap telah dilaksanakan di desa Melle dan desa Watu mulai dari persiapan sampai penyuluhan dan pelaksanaan terimplementasi dengan baik namun pada tahap penerbitan terdapat kendala yang berakibat target penerbitan sertipikat tidak terpenuhi (2) Urgensi pendaftaran tanah sistematik lengkap untuk memberikan kepastian hukum terhadap objek tanah, subyek, dan status kepemilikan terhadap pemilik tanah serta menata aset. Kemudian, melalui penataan akses dengan indikator adanya sertipikat yang dapat digunakan sebagai jaminan memperoleh modal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai peserta yang ikut dalam kegiatan pendaftaran tanah sistematik lengkap. Pelaksanaan reforma agraria dengan kinerja yang tersistem dengan baik akan menghasilkan manfaat yang merata dirasakan di seluruh aspek lingkungan kehidupan masyarakat, tidak hanya pada aset tapi juga kepada akses yang membaik demi kesejahteraan sosial yang merata.
Sengketa Tanah dalam Pelaksanaan Pembangunan Proyek Jalan Tol Kota Manado-Bitung Nur Aisyah; Farida Patittingi; Sri Susyanti Nur
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022
Publisher : The Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Sam Ratulangi University, North Sulawesi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan proyek jalan tol Kota Manado Bitung yang terkendala sengketa tanah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute) dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan ganti rugi pada pelaksanaan pembangunan proyek jalan tol Kota Manado Bitung yang terkendala sengketa lahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah, namun terdapat beberapa kendala yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan persiapan, di mana pada tahap ini  tidak  terlaksana sebagaimana mestinya. Data awal terkait bidang-bidang tanah yang terindikasi terkena kegiatan pengadaan tanah tidak tersedia, terdapat beberapa kali revisi penetapan lokasi, dan sosialisasi sebagai syarat untuk penetapan lokasi tidak dilaksanakan. Tahap pelaksanaan oleh satgas A dan satgas B terkendala tidak adanya data awal, ketidak hadiran pemilik tanah, dan tidak terpasangnya patok batas bidang tanah dan batas keliling objek pengadaan tanah, juga pada titik terace tertentu terdapat  perbedaan koordinat dengan patok terace yang ada di lapangan, kurangnya tenaga penilai bangunan dan tanaman yang profesional, serta permasalahan terkait kepemilikan tanah. 
Co-Authors Ahmadi Miru Ahsan Yunus Amaliyah Amaliyah Amaliyah Aminuddin Salle Andi Batari Anindhita Andi Besse Tenri Adjeng Andi Kurniawati Andi Surya Nusantara Djabba Chalis Al Rossi Harustiati A. Muin Hasrul, Muhammad Hendri Hendri Herani N Hijriah Maulani Nanda Syaputri Irwansyah Irwansyah Kahar Lahae Kahar Lahae Liong Rahman Marlin Marlin Marwah Megawati Ihyamuis Mohammad Supri Muhammad Ilham Arisaputra Muhammad Ilham Arisaputra Muhammad Ilham Arisaputra Muhammad Yusril Nur Aisyah Nurfaidah Said Nurul Miqat Rahmia Kadir Rakhmat Wiwin Hisbullah Sri Susyanti Nur Sri Susyanti Nur Sri Susyanti Nur Suriani BT Tolo Syalwi Afrianti